Tol Semarang Ungaran
UNGARAN– Polres Semarang memastikan Tol Semarang–Ungaran aman dilewati pemudik, kendati ada subkontraktor yang belum mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan.
“Kita harus memprioritaskan kepentingan yang lebih umum. Jadi jika dilakukan pemblokiran, akan dilakukan langkahlangkah (pencegahan),” tandas Kapolres Semarang AKBP Hariyanta, tadi malam. Seperti diketahui, Kamis (25/8) lalu PT Bumi Sentosa Dwi Agung (BSDA), salah satu subkontraktor tol seksi satu tahap tiga Tol Semarang–Ungaran berencana memblokir ruas tol tersebut.
Pemblokiran karena tagihan Rp30 miliar atas pekerjaan pengurukan tanah di ruas tol Kalirejo–Beji belum dipenuhi. Upaya BSDA dan puluhan pekerja memarkirkan dump truck ke jalan akhirnya digagalkan kepolisian yang bereaksi cepat. Kapolres menuturkan, sebenarnya sebagian pembayaran kepada para pekerja di PT BSDA sudah diserahkan oleh PT Trans Marga Jateng (TMJ).
Pembayaran diperuntukkan kepada pekerja yang akan Lebaran, namun para pekerja tetap minta agar pembayaran penuh. “Pada dasarnya PT TMJ siap melakukan pembayaran. Karena namanya duit, TMJ menginginkan agar administrasi dari PT BSDA dilengkapi,” ungkap Kapolres. Site Manager PT BSDA Tundo Karyono menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan pemblokiran hingga usai Lebaran.
Manajemen sedang mengupayakan pembataran terhadap 230 orang pekerjanya. Bukan hanya tanggungan terhadap pekerja,pihaknya juga masih memiliki tanggungan sewa alat berat Rp15 miliar. Dia mengaku sejak awal sudah menjadi mitra kerja PT Istaka Karya.Setelah kontrak Istaka diputus,pihaknya beralih ke PT Waskita Karya. Namun, surat perintah kerja (SPK) dari TMJ secara resmi belum juga turun.
”Informasinya pengerjaan tol lanjutan ini atas saran dari TMJ. Apapun masalahnya,kami ingin ada kepastian dari TMJ karena ini menyangkut kebutuhan banyak pekerja,”ungkap Tundo. Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah memfasilitasi pembayaran tagihan tol pelaksanaan proyek seksi I Semarang– Ungaran penggalan ketiga dengan rute Kalirejo–Beji. Pelunasan pembayaran kepada para subkontraktor ditargetkan selesai hingga 14 September mendatang.
Mengenai hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) ProvinsiJawa TengahHadiPrabowo mengatakan,Pemprov memfasilitasi pihak kontraktor dengan PT Trans Marga Jateng.“Dalam hal ini Gubernur, pihak kontraktor PT Istaka Karya,dan pelaksana proyek PT TMJ,” ujar Hadi kemarin. PT Istaka Karya sudah dinyatakan pailit oleh putusan Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, pelaksana kegiatan dilakukan oleh kurator untuk mempelajari, memahami,dan mempersiapkan secara keseluruhan.
“Namun, kurator tetap berada di bawah pengawasan hakim,” ucapnya. Diamelanjutkan, tagihanpara subkontraktor sudah mulai dibayar secara bertahap.Tahapan pembayaran dimulai pada 23 Agustus lalu senilai Rp12 miliar. “Manajemen PT TMJ,kontraktor dan subkontraktor dengan didampingi oleh Itwil dan Biro Hukum (Pemprov Jateng) sudah menghadap kurator, dan sanggup memfasilitasi dengan penahapan, ”ungkapnya.
Sekda beranggapan,keberadaan PT Istaka Karya yang pailit tidak serta-merta mampu membayar. Menurut dia, kewajiban yang harus dilakukan oleh PT Istaka Karya bukan hanya membayar tagihan tol saja, melainkan kewajiban membayar bank juga. “Oleh sebab itu,Gubernur mendesak untuk segera melunasi tagihan kepada para subkontraktor,” katanya.
Sekadar informasi,Komisaris Utama PT TMJ Danang Atmodjo mengungkapkan, pihaknya akan melunasi kewajiban pembayaran kepada subkontraktor atas pekerjaan yang telah dikerjakan. “Tertundanya pembayaran ini hanya persoalan teknis saja. Kami siap membayar tagihan sesuai klaim dari para subkontraktor,” paparnya saat dihubungi SINDO.
Pembayaran dilakukan secara bertahap menunggu kelengkapan data dari para subkontraktor baru kemudian dilakukan verifikasi.Hingga saat ini masih dilakukan pemrosesan untuk mengetahui besaran tagihan.”Bila verifikasi selesai pasti langsung dibayar karena PT TMJ memiliki alokasi dana tersebut,”ucapnya. arif purniawan/ hendrati hapsari
UNGARAN– Polres Semarang memastikan Tol Semarang–Ungaran aman dilewati pemudik, kendati ada subkontraktor yang belum mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan.
“Kita harus memprioritaskan kepentingan yang lebih umum. Jadi jika dilakukan pemblokiran, akan dilakukan langkahlangkah (pencegahan),” tandas Kapolres Semarang AKBP Hariyanta, tadi malam. Seperti diketahui, Kamis (25/8) lalu PT Bumi Sentosa Dwi Agung (BSDA), salah satu subkontraktor tol seksi satu tahap tiga Tol Semarang–Ungaran berencana memblokir ruas tol tersebut.
Pemblokiran karena tagihan Rp30 miliar atas pekerjaan pengurukan tanah di ruas tol Kalirejo–Beji belum dipenuhi. Upaya BSDA dan puluhan pekerja memarkirkan dump truck ke jalan akhirnya digagalkan kepolisian yang bereaksi cepat. Kapolres menuturkan, sebenarnya sebagian pembayaran kepada para pekerja di PT BSDA sudah diserahkan oleh PT Trans Marga Jateng (TMJ).
Pembayaran diperuntukkan kepada pekerja yang akan Lebaran, namun para pekerja tetap minta agar pembayaran penuh. “Pada dasarnya PT TMJ siap melakukan pembayaran. Karena namanya duit, TMJ menginginkan agar administrasi dari PT BSDA dilengkapi,” ungkap Kapolres. Site Manager PT BSDA Tundo Karyono menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan pemblokiran hingga usai Lebaran.
Manajemen sedang mengupayakan pembataran terhadap 230 orang pekerjanya. Bukan hanya tanggungan terhadap pekerja,pihaknya juga masih memiliki tanggungan sewa alat berat Rp15 miliar. Dia mengaku sejak awal sudah menjadi mitra kerja PT Istaka Karya.Setelah kontrak Istaka diputus,pihaknya beralih ke PT Waskita Karya. Namun, surat perintah kerja (SPK) dari TMJ secara resmi belum juga turun.
”Informasinya pengerjaan tol lanjutan ini atas saran dari TMJ. Apapun masalahnya,kami ingin ada kepastian dari TMJ karena ini menyangkut kebutuhan banyak pekerja,”ungkap Tundo. Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah memfasilitasi pembayaran tagihan tol pelaksanaan proyek seksi I Semarang– Ungaran penggalan ketiga dengan rute Kalirejo–Beji. Pelunasan pembayaran kepada para subkontraktor ditargetkan selesai hingga 14 September mendatang.
Mengenai hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) ProvinsiJawa TengahHadiPrabowo mengatakan,Pemprov memfasilitasi pihak kontraktor dengan PT Trans Marga Jateng.“Dalam hal ini Gubernur, pihak kontraktor PT Istaka Karya,dan pelaksana proyek PT TMJ,” ujar Hadi kemarin. PT Istaka Karya sudah dinyatakan pailit oleh putusan Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, pelaksana kegiatan dilakukan oleh kurator untuk mempelajari, memahami,dan mempersiapkan secara keseluruhan.
“Namun, kurator tetap berada di bawah pengawasan hakim,” ucapnya. Diamelanjutkan, tagihanpara subkontraktor sudah mulai dibayar secara bertahap.Tahapan pembayaran dimulai pada 23 Agustus lalu senilai Rp12 miliar. “Manajemen PT TMJ,kontraktor dan subkontraktor dengan didampingi oleh Itwil dan Biro Hukum (Pemprov Jateng) sudah menghadap kurator, dan sanggup memfasilitasi dengan penahapan, ”ungkapnya.
Sekda beranggapan,keberadaan PT Istaka Karya yang pailit tidak serta-merta mampu membayar. Menurut dia, kewajiban yang harus dilakukan oleh PT Istaka Karya bukan hanya membayar tagihan tol saja, melainkan kewajiban membayar bank juga. “Oleh sebab itu,Gubernur mendesak untuk segera melunasi tagihan kepada para subkontraktor,” katanya.
Sekadar informasi,Komisaris Utama PT TMJ Danang Atmodjo mengungkapkan, pihaknya akan melunasi kewajiban pembayaran kepada subkontraktor atas pekerjaan yang telah dikerjakan. “Tertundanya pembayaran ini hanya persoalan teknis saja. Kami siap membayar tagihan sesuai klaim dari para subkontraktor,” paparnya saat dihubungi SINDO.
Pembayaran dilakukan secara bertahap menunggu kelengkapan data dari para subkontraktor baru kemudian dilakukan verifikasi.Hingga saat ini masih dilakukan pemrosesan untuk mengetahui besaran tagihan.”Bila verifikasi selesai pasti langsung dibayar karena PT TMJ memiliki alokasi dana tersebut,”ucapnya. arif purniawan/ hendrati hapsari
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar