javascript:void(0)

your direction from here


View tol semarang ungaran in a larger map
happy chinese New Year 2021

cari di blog ini

Kamis, 29 Januari 2015

Proyek Waduk Godang Sesuai Jadwal, Mulai Kepras Lahan PTPN IX


TINJAU WADUK: Gubernur Ganjar Pranowo dan Bupati Juliyatmono 
meninjau pembangunan Waduk Gondang di Kerjo. 
(suaramerdeka.com/Joko Dwi Hastanto)
KARANGANYAR, suaramerdeka.com – Proyek pembangunan Waduk Gondang di Desa Ganten, Kerjo diyakini akan sesuai jadwal penyelesaian. Sampai saat ini, pengerjaan yang sudah dimulai sejak September lalu, sudah memasuki pengeprasan dan penebangan pohon karet milik PTPN IX Kerjoarum. Ada sekitar 8.000 batang pohon karet di lahan milik PTPN Kerjoarum yang terkena proyek tersebut, dan kini sudah dalam proses penebangan dan pembersihan. Bahkan lokasi milik perusahaan perkebunan itu sudah sebagian dikeruk untuk keperluan waduk yang akan menampung 2,29 juta meter kubik air.

Waduk tersebut memakan lahan milik warga desa Ganten 38,75 hektar lahan. Terdiri dari 27 hektar milik warga Ganten dan Gempolan Kecamatan Kerjo serta 12 hektar milik warga Jatirejo, Kecamatan Ngargoyoso. Sisanya 43,8 hektar menggunakan lahan milik PTP IX Kerjoarum.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang meninjau lokasi pembangunan tersebut mengaku puas dan yakin waduk akan sesuai dengan jadwal penyelesaian pada akhir 2017. “Saat ini pelaksanaan masih on schedule, tidak ada yang terkendala. Kami sangat senang artinya partisipasi warga di sekitar lahan ini sangat bagus. Dengan kondisi yang sepenuhnya mendapat dukungan, maka proyek akan selesai tepat waktu, dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,” kata Ganjar.

Dia menegaskan lagi, proyek waduk itu bukan proyek Gubernur atau Bupati, melainkan proyek rakyat. Selama ini pertanian di Jateng semakin kekurangan air. Produksi beras secara nasional semakin menurun karena kebutuhan air selalu kurang.

Jika kondisi itu didiamkan saja, maka produksi pertanian akan semakin kecil. Karena itulah Jateng termasuk yang diperhatikan dengan pembangunan waduk di beberapa daerah yang menjadi sentra produksi beras. Antara lain Waduk Lohagung di Kudus, Waduk Jatibarang, dan Waduk Pidekso di Wonogiri, serta Waduk Gondang di Karanganyar. Waduk tersebut diharapkan akan bisa menjadi cadangan air untuk pertanian yang utama, dan juga menjadi sumber air bersih maupun wisata. (Joko Dwi Hastanto/CN38/SM Network)

sumber :

Sabtu, 17 Januari 2015

Menteri BUMN: Harga Semen Bisa Turun Rp 3.000 Per Zak

Ilustrasi:www.shutterstock.com
SRIPOKU.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno mengatakan telah mendapatkan laporan dari PT Semen Indonesia (Persero) bahwa dengan penurunan harga minyak dunia dan efisiensi produksi pabrik, harga semen bisa turun Rp 3.000 per zak.

“Mereka bisa menurunkan harga sebesar Rp 3.000 dari pabrik mereka per zak-nya. Dan tentu ke bawah, berapapun (harganya) dikurangi Rp 3.000 per zak. Harga sekarang di end user Rp 54.000 –Rp 56.000 per zak. Berarti menjadi Rp 51.000–Rp 53.000 per zak (pada Senin),” kata Rini kepada wartawan, Jumat (16/1/2015).

Rini menjelaskan, laporan dari Semen Indonesia Group itu lantas disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo, sebelum pengumuman penurunan harga premium.

Selain melaporkan turunnya harga semen, Rini mengatakan dirinya juga melaporkan kepada Presiden bahwa PT Pertamina (Persero) akan menurunkan harga elpiji non-subsidi 12 kilogram.

Menurut Rini, keputusan Semen Indonesia Group untuk menurunkan harga semen adalah aksi korporasi, yang dilatarbelakangi turunnya harga minyak dunia.

Lebih lanjut dia mengatakan, Kementerian BUMN belum tahu pasti akankah Semen Indonesia Group kembali menurunkan harga semen jika minyak dunia terus turun. Sebab, Semen Indonesia Group juga butuh ekspansi.

“Karena mereka juga akan menambah kapasitas produksi baru, satu di Rembang, satu pabrik di Semen Padang, ini juga akan menambah kapasitas. Tujuannya pangsa pasar naik,” tutur Rini.

sumber :

Kamis, 15 Januari 2015

Jokowi Ambisi Bangun Jalan Tol 1.500 Km, Ini Prioritas Rutenya

(Foto: Bima Firmansyah/Liputan6)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) optimistis sanggup membangun jalan tol 1.500 kilometer (km) dalam lima tahun ke depan. Keyakinan ini melampaui target Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepanjang 1.000 km hingga 2019. 

"Target Pak Jokowi ke Kementerian bisa bangun jalan tol 1.000 km selama periode lima tahun. Tapi Pak Menteri PU Pera targetnya 1.500 km," tegas Kepala Bidang Pengawasan dan Pemantauan, Sekretariat BPJT, CH Kornel M.T Sihaloho kepada Liputan6.com, seperti ditulis Kamis (15/1/2015). 

Lebih jauh dia merinci, pembangunan jalan bebas hambatan tersebut akan membentang di setiap koridor ekonomi. Pertama, di koridor ekonomi Sumatera, jalan tol yang akan digarap konstruksinya membentang rute Medan Kualanamu-Tebing Tinggi, Palembang-Indralaya. Totalnya sepanjang 346 km. 

"Yang sudah ditandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) untuk Medan Kualanamu, sedangkan Medan-Binjai kontrak PPJT belum diteken," ucapnya. 

Sementara pembangunan jalan tol di Jawa, lanjut Kornel, meliputi jalur Cikampek-Palimanan yang akan beroperasi sebelum Lebaran tahun ini. Selanjutnya rute tol Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Mantingan-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto-Surabaya, Surabaya-Gempol-Pasuruan dan Pasuruan-Probolinggo. 

Di samping itu, jalur tol lainnya akses Tanjung Priok, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Cengkareng-Kunciran, Kunciran-Serpong-Cinere, Cinere-Jagorawi, Cimanggis-Cibitung, Cibitung-Tanjung Priok, Depok-Antasari, Bogor Ring Road Seksi 2B, Sunter-Batu Ceper, Sunter-Pulo Gebang-Tembeleng, Serpong-Balaraja. 

"Ada pula Ciawi-Sukabumi, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Gempol-Pandaan, Pandaan-Malang, Soreang-Pasir Koja. Itu di Jawa dengan total panjang 1.078 km dalam lima tahun," beber Kornel. 

Sementara di Kalimantan, tambah dia, dibangun jalan bebas hambatan sepanjang 99 km dari Balikpapan-Samarinda. Dan jalan tol di koridor Sulawesi, yakni Manado-Bitung sepanjang 39 km. 

"Total keseluruhan jalan tol yang bakal dibangun sampai 2019 mencapai 1.562 km," tuturnya. 

Terkait anggaran yang dibutuhkan, Kornel mengaku, masih dalam tahap perhitungan. Fokus pemerintah saat ini menyiapkan pembebasan lahan guna merealisasikan rencana besar tersebut.

"Kalau investasi kan bisa dari swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah siapkan pembebasan lahan saja," pungkas Kornel. (Fik/Gdn)

sumber :

Senin, 12 Januari 2015

Daftar Tol yang Tarifnya Bakal Naik Tahun Ini


ilustrasi
Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat sedikitnya ada 19 ruas tol yang akan mengalami kenaikan tarif pada tahun ini. 

Di awal 2015 akan naik tarif tol Semarang-Solo seksi II yaitu pada April 2015. Setelah itu, akan disusul kenaikan tarif tol pada Mei 2015 yaitu Tol Makassar seksi I dan Bogor Ring Road.

Kenaikan tarif tol lainnya akan terjadi pada Oktober, November hingga Desember 2015.

Berdasarkan data Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, tentang Pengusahaan Jalan Tol, dikutip Minggu (11/1/2015), berikut daftarnya:


1. Ruas tol Jakarta-Bogor-Ciawi di Oktober 2015

2. Ruas tol Jakarta-Tangerang di Oktober 2015

3. Ruas tol Cawang-Tomang-Grogol-Pluit di November 2015

4. Ruas tol Cawang-Tanjung Priok-Pluit di November 2015

5. Ruas tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) di Oktober 2015

6. Ruas tol JORR W2-Kebun Jeruk-Ulujami di Desember 2015

7. Ruas tol Cikampek-Padalarang di Oktober 2015

8. Ruas tol Padalarang-Cileunyi di Oktober 2015

9. Ruas tol Palimanan-Kanci di Oktober 2015

10. Ruas tol Kanci-Pejagan di Desember 2015

11. Ruas tol Semarang Seksi A, B, C di Oktober 2015

12. Ruas tol Semarang-Solo Seksi I di Desember 2015

13. Ruas tol Surabaya-Gempol di Oktober 2015

14. Ruas tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa di Oktober 2015

15. Ruas tol Serpong-Pondok Aren di Oktober 2015

16. Ruas tol Tangerang-Merak di Oktober 2015

17. Ruas tol Ujung Pandang Tahap I dan II di Oktober 2015

18. Ruas tol Pondok Aren-Ulujami di Oktober 2015

19. Ruas tol Makassar Seksi IV di Mei 2015

20. Ruas tol Bali-Ngurah Rai-Benoa di September 2015.

Kenaikan tarif tol yang berlaku setiap dua tahun sekali telah diatur dalam UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, serta Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang jalan tol yang kemudian diubah dengan PP No.43 tahun 2013.

Regulasi tersebut menyebutkan evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi. Besaran tarif diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

sumber :

Jumat, 09 Januari 2015

Investasi Ruas Tol Semarang-Solo Diproyeksi Membengkak

peta tol semarang solo
SEMARANG – Investasi ruas Tol Semarang-Solo diproyeksi akan membengkak akibat molornya pengembangan tahap kedua yang terkendala pembebasan lahan.

Mulai dikerjakan sejak 2007, jalan tol dengan nilai investasi mencapai Rp6 triliun yang diusahakan oleh PT Trans Marga Jateng (TMJ), anak perusahaan PT Jasa Marga yang berpatungan dengan BUMD Jawa Tengah, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, dibagi dalam dua tahap pembangunan.

Tahap pertama jaringan jalan Tol Trans Jawa tersebut terdiri dari dua seksi, yakni seksi I Semarang-Ungaran sepanjang 11,3 km (beroperasi pada akhir 2011) dan seksi II Ungaran-Bawen dengan panjang 11,95 km (beroperasi April 2014). Sedangkan, tahap kedua terbagi dalam tiga seksi, yakni seksi III Bawen-Salatiga sepanjang 17,04 km, seksi IV (Salatiga-Boyolali) 22,85 km dan seksi V (Boyolali-Solo) 13,57 km.

Pengembangan tahap lanjut ini awalnya diperkirakan rampung pada akhir 2-14, namun akhirnya belum juga direalisasikan akibat terhambat pembebasan lahan.

Direktur Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jateng (TMJ) Ari Nugroho mengatakan nilai investasi ruas tol tersebut sudah jauh meningkat dengan alotnya proses pengadaan lahan.

Dia menyebutkan komponen biaya seperti bahan bangunan, upah tenaga kerja dan terutama bahan bakar minyak sudah tidak sesuai dengan asumsi pengembangan proyek sebelumnya.

“Otomatis naik dengan mundur 2 tahun, sehingga tidak bisa lagi disebut sama Rp6 triliun. Kami saat ini masih menghitungnya,” ungkapnya kepada Bisnis.com, Jumat (9/1/2015).

Oleh karena itu, Ari berharap lahan pengembangan tersebut dapat segera diserahkan agar pembangunan fisik bisa dimulai. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis pembangunan tahap kedua ruas Tol Semarang-Solo dapat segera dimulai menyusul progres pembebasan lahan yang sudah mencapai 95,5% pada akhir Desember 2014.

sumber :

Kamis, 08 Januari 2015

Tol Semarang-Solo, Pembangunan Tahap II Siap Dilanjutkan

ilustrasi : Exit Tol Ungaran
SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis pembangunan tahap kedua ruas Tol Semarang-Solo dapat segera dimulai menyusul progres pembebasan lahan yang sudah mencapai 95,5%.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono menyatakan pengembangan lanjutan tersebut siap untuk direalisasikan pada awal tahun ini. Dia menuturkan hingga akhir Desember 2014 pembebasan lahan bagi pembangunan tersebut secara kumulatif hanya menyisakan 4,5%.

“Hingga 29 Desember 2014 pembebasan lahan sudah 95,5%. Jadi tinggal 4,5% saja,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (7/1/2015) malam.

Untuk merealisasikannya, Sri menuturkan Pemprov Jateng telah melaporkan progres pembebasan lahan kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

Dia menjelaskan kementerian terkait melalui Badan Pengatur Jalan Tol akan menentukan apakah proyek tersebut dapat dilanjutkan dengan mengacu pada regulasi yang terdahulu.

Pasalnya, undang-undang No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mulai berlaku pada 2015. Dalam aturan turunannya, yakni Peraturan Presiden No. 71/2012, setiap kegiatan pembebasan lahan yang masih berlangsung hingga 2015 akan mengacu pada UU tersebut.

Namun, dalam revisi aturan turunan, Perpres No. 40/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum memberikan celah bagi proyek dengan progress pembebasan lahan di atas 75% hingga akhir 2014 untuk mengikuti aturan lama. Sebab, dengan UU yang baru proses administrasi mesti dimulai dari awal.

“Kita laporkan ke kementerian sebab mereka yang menentukan layak atau tidaknya proses pembebasan itu dan untuk dilakukan pembangunan fisik,” jelasnya.

Sri berharap proses pengerjaan fisik ruas tol tersebut dapat segera dimulai sehingga dapat rampung pada 2016. “Sebab Tol Semarang-Solo menjadi salah satu urat nadi yang menghidupkan perekonomian Jateng,” tegasnya.

sumber :

Pembebasan Lahan Tol Semarang-Solo Tak Sesuai Target


jalan tol semarang solo, 
foto: www.solopos.com
UNGARAN, Jowonews.com – Target pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo (SS) sesi III dan IV di Kabupaten Semarang tidak dapat selesai sesuai target akhir tahun 2014 . Di akhir tahun 2014 realisasi pembebasan baru mencapai 47 persen. Molornya pembebasan lahan ini berakibat pada molornya pembangunan dan membengkaknya biaya jalan tol.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Penitia Pembebasan Tanah (P2T) Tol Semarang-Solo Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono. “Progres pembebasan tol tahap IIIdan IV masih 47 persen yang terdiri dari milik masyarakat,” kata Gunawan yang sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Semarang di Ungaran, Rabu (7/1).

Menurut Soni, begitu panggilan akrab Gunawan Wibisono, kendala yang dihadapi oleh panitia pembebasan ini diantaranya persyaratan administrasi yang belum komplit. Tidak jarang P2T menemui surat tanah atau sertifikat tanah bukan nama pemiliknya. Sehingga menyulitkan proses pemberkasan administrasi. “Tertib administrasi di masyarakat ini yang menjadi kendala kami di lapangan,” katanya.

Ketentuan mekanisme pembayaran uang pembebasan sesuai dengan nama dan alamat pemilik alas hak tanah atau sertifikat. “Sehingga jika nama sertifikat tidak sesuai dengan pemilik atau pengguna tidak dapat dicairkan,” ungkap Soni.

Soni mentargetkan dalam bulan Januari ini pembesan lahan dapat mencapai target hingga 75 pesen. Pasalnya di Januari ini lahan ada lahan milik instansi pemerintah dan masyarakat dibayarkan.

Sementara lahan milik instansi, yakni PTPN IX seluas 26,4 hektar, perusda seluas 26,4 hektar, akan dibayarkan di pekan pertama hingga dua Januari. Dan lahan milik desa, seluas 26 hektar belum bisa dimasukkan dalam progres pembebasan lahan lantaran pemerintah harus mencari lebih dulu tanah pengganti.

“Kalau ini semua dimasukkan, progres pembebasan lahan sebenarnya sudah lebih dari 75 persen. Karena untuk tanah instansi, secara umum pasti boleh, tinggal masalah administrasi saja,” tegasnya.

Sebelumnya, pengelola tol Semarang – Solo melalui Direktur Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jawa Tengah (TMJ), Ari Nugroho mengatakan molornya pembebasan lahan membuat biaya proyek pembangunan tol Bawen – Solo membengkak.

“Karena perencanaan biaya dilakukan pada 2010, dimana harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik belum naik,” katanya.

Sekda Provinsi Jateng, Sri Puryono menambahkan dari total lahan yang harus dibebaskan, hingga akhir Desember 2014 baru terealisasi 70%. Padahal untuk pengerjaan fisik, pembebasan lahan harus mencapai 75%. “Lahan yang belum selesai dibebaskan berada di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang,” imbuhnya.(JN01)

sumber :

Sabtu, 03 Januari 2015

Tol Semarang-Solo Ditarget Kelar 2016

ilustrasi (pojok soklin)
SEMARANG - Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo (SS) pada ruas Bawen-Solo ditarget selesai 2016. Sejauh ini, pembebasan lahan rampung 72 persen.

Meski kendala pembebasan masih tertahan di beberapa wilayah, namun pengerjaan fisik tol akan dimulai permulaan 2015. Hal itu diungkapkan Sekretaris Darrah (Sekda) Provinsi Jateng Sri Puryono.

"Angka 72 persen itu lahan yang clear. Sesuai dengan Perpres (Peraturan Presiden) nomor 71, mengatakan bahwa pembebasan lahan dan clear jika sudah mencapai 75 persen maka pekerjaan fisik bisa dilaksanakan. Target ya awal tahun 2015 sudah berjalan," ungkap Puryono seperti diberitakan Jateng Pos (Grup JPNN).

Pembebasan lahan yang masih alot, lanjutnya, yakni di wilayah Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Boyolali. Pasalnya, peraturan penggunaan tanah kas desa harus melalui proses hingga pada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. "Harapannya April sudah digarap," timpalnya.

Tol yang akan dibangun, kata Sri Puryono, terdiri dari sembilan seksi pada jalur Bawen-Solo.

"Sebenarnya sekarang, fisik scara spot sudah dilakukan. Itu tidak brenggg... langsung, tapi dibagi-bagi, seperti misalnya Bawen-Tuntang nanti siapa yang bikin. Jadi kerjanya bareng per paket, nanti ketemu nyambung jalannya," terangnya.


Tak hanya berfokus pada satu tol Semarang-Solo saja. Puryono menyampaikan keinginan Gubernur mengenai realisasi pembangunan tol di wilayah Jateng barat. Pasalnya, saat lebaran 2015 diprediksikan wilayah Brebes mengalami macet parah jika tidak segera ditindak.

Prediksi tersebut dilandaskan pada selesainya tol Pejagan-Kanci yang meenuju wilayah muara Brebes sudah dibangun. Hanya saja, pembangunan tersebut tak diimbangi kesiapan Jateng untuk mencegah kemacetan di wilayah Pantura, utamanya Brebes dan Tegal.

"Namun sekarang disiasati tol Pejagan-Brebes akan selesai di wilayah Brebes Timur. Nanti yang lewat Brebes dipecah, ada yang lewat Petanggungan, nanti tembus Slawi. Jadi yang ada di Selatan, bisa terus ke Prupuk. Tol Pejagan-Brebes target 2015 selesai," paparnya.

Hambatan yang kini masih belum tertangani, kata Sri Puryono, yakni rencana pembangunan tol Semarang-Batang. Pembangunan tol tersebut terpaksa 'dianggurkan' lantaran investor yang berganti-ganti dan tak jelas.

Hal itu menyebabkan pembebasan tanah akan semakin sulit, dan masyarat masih menunggu kepastian. "Harusnya sama dengan tol Pejagan yang ditarget 2015. Namun kita masih nunggu investor," tutupnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso mengatakan, pembangunan tol Semarang-Batang memang masih mengalami kendala besar. Terlebih, lahana yang digunakan sebagian besar milik Dinas Perhutani, yang jika digunakan maka sistimnya adalah mengganti dengan lahan yang lain.

"Ada masalah lagi huga, karena di Jateng lahan hutan sebagai penghijauan Pemprov harusnya hrs 30 persen cakupan hutan. Kini tinggal 19,8 persen. Jadi posisinya mengalami kesulitan," terang Politikus PKS itu.

Namun, bagaimana pun, tol Semarang-Batang diperlukan sebagai alternatif jalan Pantura. "Kita punya pengalaman (amblesnya jembatan) Comal. Itu merugikan dari sisi ekonomi dan infrastruktur sangat mengena. Jadi mau tidak mau harus dibangun segera," terang Hadi.(Udi)

sumber :