javascript:void(0)

your direction from here


View tol semarang ungaran in a larger map
INFO : REUNI AKBAR SMP N 2 SIMO BOYOLALI 2017 BULAN DESEMBER 2017....AYOO BERGABUNG (Info&Pendaftaran : 085727059929)

cari di blog ini

Sabtu, 30 Juni 2012

Blokir Tol Semarang-Solo Sesi II STA 2+450 Bawen-Lemah Ireng Dibuka

TERTIMBUN TANAH: Sejumlah warga Desa Kandangan, Bawen 
Kabupaten Semarang menunjukkan lahan mereka yang tertimbun tanah 
proyek tol Semarang-Solo sesi II ruas Lemah Ireng-Bawen, Jumat (29/6).
(suaramerdeka.com/Ranin Agung)
BAWEN, suaramerdeka.com - Setelah sempat terhenti karena diblokir warga pada Jumat (29/6), kini para pekerja PT Waskita Karya selaku kontraktor jalan tol Semarang-Solo sesi II STA 2+450 ruas Bawen-Lemah Ireng bisa kembali beraktivitas. Blokade warga Kandangan, Bawen, Kabupaten Semarang juga sudah tidak ditemukan lagi karena pihak Waskita telah menyetujui tuntutan warga.

Kepala Desa Kandangan, Paryanto mengatakan, semua tuntutan warga telah dipenuhi oleh kontraktor. Kedua belah pihak telah menyepakati tuntutan sebelumnya meliputi, perbaikan jalan desa penghubung Dusun Geneng dan Dusun Jrukung Desa Kandangan yang tertimbun tanah, pemulihan sumber air dari irigasi, pembuatan tanggul pengamanan, serta membeli lahan warga yang terkena timbunan.

"Jumat (29/6) siang sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Balai Desa Kandangan, PT Waskita Karya telah sepakat untuk memenuhi empat tuntutan warga termasuk penggantian hasil pertanian warga yang rusak terkena timbunan tanah. Bersamaan dengan dikabulkannya tuntutan tersebut, blokade jalan pun langsung disingkirkan dari gerbang utama lokasi proyek," kata Paryanto saat dihubungi, Sabtu (30/6).

Dijelaskan, pada pertemuan dihadiri ratusan warga Desa Kandangan, Bawen dan disaksikan perwakilan petugas Kecamatan Bawen, dan petugas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Semarang, pihak Waskita bersedia membeli lahan milik warga dengan harga Rp 55 ribu/ meter persegi. Harga tersebut berlaku bila semua lahan dibayar, namun bila hanya sebagian (yang terkena timbunan-red) pihak Waskita bersedia membeli Rp 100 ribu/ meter persegi. Sedangkan mekanisme pembayaran atau realisasi tuntutan warga menurutnya akan dipenuhi pihak kontraktor paling lambat bulan depan.

"Intinya PT Waskita sudah menyanggupi semua tuntutan warga, tinggal dipantau saja nanti proses realisasinya bagaimana," tandasnya.

Terpisah, Kepala Bagian Humas PT Waskita Karya, Mahmud, saat dikonfirmasi menuturkan, pascadibukanya blokade warga, para pekerja sudah beraktivitas kembali seperti semula. Sejumlah alat berat dan dump truck juga sudah dimasukkan kembali ke lokasi proyek tol.

Baca Juga
Tanyakan Kepastian Tol Batang-Semarang, Pemkot Konsultasi ke Provinsi
Komisi A dan D Saling Menuding
Tol Solo-Kertosono Miliki Miniatur Jembatan Suramadu
Warga Kandangan Bawen Blokir Proyek Tol
Bupati Himbau WTP Lemah Ireng Berpikir Jernih
Petani Keluhkan Proyek Tol Soker
Lahan Lemah Ireng Dikonsinyasi
Tiga WTP Kalirejo Akan Kunjungi SBY
Bibit Tuding Broker Main di Lemah Ireng
Cegah Longsor, Bukit Exit Tol Semarang-Solo Dikepras
sumber :

Komisi A dan D Saling Menuding

Pengawasan Pembebasan Lahan Tol

SEMARANG, suaramerdeka.com - Warga Terkena Proyek (WTP) Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang masih berharap kedatangan anggota DPRD Jateng guna mengecek lokasi dan kondisi lahan untuk pengerjaan proyek jalan tol Semarang-Solo ruas Ungaran-Bawen.

Mereka ingin agar wakil rakyat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pembebasan tanah. Namun, ternyata komisi A dan D DPRD saling tuding mengenai tanggung jawab terkait pembebasan lahan tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan, persoalan pembebasan lahan proyek tol ini menjadi kewenangan komisi A. Untuk komisinya sendiri baru melakukan pengecekan dan pengawasan menyangkut pembangunan proyek. Meski demikian, pihaknya sebagai wakil rakyat tetap berupaya mendukung agar WTP Lemah Ireng dan pelaksana proyek tidak ada yang saling dirugikan.

"Jalan terbaik dalam proses pembebasan lahan proyek ruas tol Ungaran-Bawen sebaiknya ditempuh melalui musyawarah mufakat. Semua pihak diharapkan bisa duduk satu meja dan menyelesaikan sebaik-baiknya melalui musyawarah mufakat," kata politisi PDIP tersebut. Langkah penyelesaian itu harus dikedepankan, jika setelah itu tak bisa terselesaikan baru dilakukan konsinyasi.

Menurut dia, konsinyasi merupakan jalan terakhir dalam pembebasan lahan. Dalam menyikapi masalah ini sebaiknya jangan kaku. Pelaksana proyek mungkin tidak bisa memenuhi sepenuhnya permintaan warga karena kemampuan anggaran tidak ada, sebaliknya keinginan WTP Lemah Ireng pun harus diperhatikan supaya mereka tidak dirugikan. Rukma mengaku pernah meninjau lokasi Lemah Ireng tetapi untuk mengecek daerah patahan, bukan menemui WTP.

Sebagaimana diketahui, proses tarik ulur dalam pembebasan tanah masih terjadi. Hingga akhirnya, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Semarang telah menginformasikan penetapan harga terakhir kepada WTP sebelum mengambil langkah konsinyasi. Pekan depan, WTP siap mengirimkan surat keberatan berkaitan dengan nominal ganti untung/ rugi pembebasan lahan.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jateng Prajoko Haryanto mengaku belum pernah meninjau lokasi Lemah Ireng untuk menemui WTP. Sebab, hal ini menjadi kewenangan komisi D DPRD Jateng.
 
sumber :

Jumat, 29 Juni 2012

Warga Blokade Proyek Tol

TOL UNGARAN BAWEN

Penulis : Amanda Putri Nugrahanti | Jumat, 29 Juni 2012 | 15:47 WIB
KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA Tol Ungaran-Bawen-
Alat berat membuka lahan untuk proyek pembangunan jalan tol 
Semarang-Solo ruas Ungaran-Bawen yang berbukit di Kecamatan 
Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/5/2012). 
Penyelesaian proyek tol ruang Ungaran-Bawen ini masih terhambat 
dengan pembebasan lahan milik warga.
SEMARANG, KOMPAS.com - Warga Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (29/6/2012), memblokade proyek tol Ungaran-Bawen yang dikerjakan PT Waskita Karya. Warga memprotes sebagian sawah yang rusak karena tertimbun tanah proyek.

Kepala Desa Kandangan, Paryanto mengungkapkan, PT Waskita Karya menimbun tanah di lokasi yang sudah dibeli. Namun, tanah itu longsor dan menimbun areal persawahan yang ada di lokasi yang lebih rendah. Warga pemilik sawah merasa dirugikan karena tanaman mereka rusak.

Karena itu, warga memprotes perusahaan pelaksana pembangunan tol Ungaran-Bawen itu dan meminta penyelesaian agar warga tidak dirugikan.

Terpisah, Kepala Humas PT Waskita Karya wilayah Bawen, Mahmud mengatakan, pihaknya hingga berita ini diturunkan, masih berdiskusi dengan warga yang protes untuk mencari solusi.

Calo Tanah Bermain di Lemah Ireng, Bibit Senewen !

Fri, 22/06/2012 - 21:09 WIB

SEMARANG, RIMANEWS - Gubernur Jateng Bibit Waluyo menuding ada broker atau calo tanah yang bermain di Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang.

Akibatnya, warga yang semula sudah setuju berbalik menolak harga tanah yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah (P2T) proyek tol Semarang-Solo. “ Warga oke-oke saja, tapi gara-gara broker, harga tanah naik. Harga cuma 10 kok minta 20,” kata Bibit di depan ratusan kader PKK di Wisma Perdamaian, Semarang, Kamis (21/6).

Bibit meminta warga mengurus proses ganti-untung sendiri, tidak melibatkan pihak lain yang bukan pemilik lahan. Proses berlarut-larut di Lemah Ireng menganggu pembangunan jalan tol Semarang-Solo seksi Ungaran-Bawen.

“Wilayah-wilayah sebelum dan sesudah Lemah Ireng telah selesai pembebasannya. Hanya di Lemahireng sak uplik yang belum. Padahal nek gak ana jalan tol sapa sing arep tuku?” ungkapnya.

Karena warga menolak harga P2T, Bibit memutuskan membayar melalui jalur konsinyasi. Kemarin tim P2T dia minta rapat dengan PT Trans Marga Jateng untuk menyamakan persepi dan langkah sebelum pembayaran konsinyasi.

“P2T yang melaksanakan. Hari ini (kemarin) saya suruh membicarakan itu dengan Pak Danang (komisaris PT Trans Marga) untuk menyamakan gerakan,” katanya.

Sudah Dikalkulasi Ganti Ruginya

Bibit menegaskan, harga ganti rugi telah ditaksir dengan tepat oleh petugas berdasarkan nilai tanah dan zonasi. Berbeda dengan pembebasan lahan di seksi Semarang-Ungaran, untuk seksi-seksi setelah itu P2T menggunakan harga maksimal.

“Ada petugas yang mengukur berapa luas, zona berapa. Kari ngitung itu harganya sudah maksimal ora usah nganggo nowar-newer nowar-newer, tidak ada tawar-tawaran,” jelasnya.

Terpisah, kuasa hukum 53 warga terkena proyek, Heri Sulistyono, membantah tudingan Bibit. Menurut dia, tidak ada broker yang bermain di Lemah Ireng. Penolakan itu murni keinginan warga. Selama ini, menurut dia, tanah warga menjadi tumpuan hidup karena dapat ditanami tanaman keras dengan nilai ekonomi cukup tinggi.

“Tidak ada calo yang bermain di Lemahireng. Mereka menyerahkan kuasa kepada kami, untuk mendapat keadilan,” katanya.

Heri menjelaskan, Senin (25/6) mendatang, P2T akan bertemu warga di Balai Kelurahan Lemah Ireng untuk menyampaikan patokan harga tanah. Heri menyatakan pihaknya menyerahkan keputusan kepada warga.

“Jika setuju, warga akan langsung tanda tangan berkas ganti rugi. Jika tidak setuju, kami memiliki waktu 14 hari untuk menyampaikan keberatan,” tandasnya. ( bmw / SMS ) 
 
sumber :

Kamis, 28 Juni 2012

Pengerukan Rusak Irigasi, Proyek Tol Diprotes Petani

Alat berat dikerahkan untuk pengerukan tanah proyek jalan tol Solo-Kertosono. 
(Foto:Edisutejo)
 
BOYOLALI (KRjogja.com) - Pengerjaan pengerukan tanah untuk proyek jalan tol Solo- Kertosono (Jatim) di Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali diprotes masyarakat. Pasalnya kegiatan tersebut dilakukan tanpa sosialiasi dan meruksan sejumlah saluran irigas.

Kerusakan sejumlah jaringan irigasi ini mengancam sawah irigasi teknis yang mengandalkan pasokan air dari kawasan sekitar lokasi proyek. “Banyak petani protes, karena sejumlah saluran sekunder dan tersier rusak atau tertutup tanah,” ujar Ketua Gabungan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi Cengklik, H A Samidi WS, Rabu (27/6).

Selain mengancam terjadi kekeringan sawah irigasi teknis, sebagian areal sawah lainnya justru dikhawatirkan bakal terendam air karena air akan menggenang di permukaan yang rendah.

Kepala UPT DPU Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ngemplak, Sriyono mengakui tidak mampu berbuat apa- apa. Pasalnya, pihaknya tidak menerima pemberitahuan terkait proyek itu.“Kantornya dimana, kami juga tidak tahu. Namun demikian, persoalan ini sudah kami sampaikan ke Kantor DPU-ESDM Kabupaten Boyolal,” ujarnya.

Sementara, salah satu penanggungjawab proyek yang enggan disebut namanya mengakui pihaknya sudah merespon protes warga. “Kami sudah menggali kembali saluran yang tertutup tanah diharapkan saluran irigasi sudah lancar kembali,” katanya. 
 
sumber :

Rabu, 27 Juni 2012

Bupati Himbau WTP Lemah Ireng Berpikir Jernih

UNGARAN, suaramerdeka.com - Pascapenetapan harga terakhir yang paparkan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Semarang di Balai Desa Lemah Ireng, Senin (25/6) lalu, Bupati Semarang, Mundjirin menghimbau kepada Warga Terkena Proyek (WTP) tol Semarang-Solo dari Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang untuk berpikir jernih menyikapi proses yang ada.

Pernyataan tersebut dikatakan Bupati saat menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Kabupaten Semarang di Lapangan Desa Jetis Bandungan, Rabu (27/6) siang.

Menurutnya, proses pembebasan tanah yang telah dilakukan lebih dari 1,5 tahun tersebut sudah masuk dalam pemberkasan final. Jika ada masyarakat yang belum ikhlas melepaskan tanah, pihaknya mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum.

"Diadakannya konsinyasi atau tidak semuanya ada di tangan Gubernur. Saya hanya bisa menghimbau kepada masyarakat Lemah Ireng untuk berpikir jernih, karena semakin lama harga-harga akan semakin naik mengingat insflasi terus bertambah. Sekalipun harga tanah dinaikan toh harga bahan dan barang lainnya juga akan naik," kata Bupati.

Dijelaskan Bupati, jalan tol tersebut adalah program pemerintah untuk kepentingan umum dan dampaknya tetap positif. Dimana ada jalan tol, diharapkan wilayah yang dilalui ekonominya akan meningkat.

"Tol adalah program pemerintah, dan tetap harus berjalan. Kemungkinan untuk menaikkan harga tanah saya kira sudah tertutup, karena yang menilai adalah tim apresial. Soal waktu penggarapan proyek setelah konsinyasi tentunya menjadi kewenangan pemerintah," jelasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, sejumlah 53 WTP atas 69 bidang tanah di Lemah Ireng menolak penetapan harga akhir ganti rugi pembebasan lahan proyek tol Semarang-Solo yang disampaikan P2T Kabupaten Semarang.

Mereka menganggap nilai ganti rugi dari pemerintah masih rendah, yaitu antara Rp 65 ribu/ meter persegi hingga Rp 185 ribu/ meter persegi. Sedangkan tuntutan warga, harga ganti rugi dinaikkan menjadi paling rendah Rp 250 ribu/ meter persegi dan tertinggi Rp 400 ribu/ meter persegi.
 
sumber :

Selasa, 26 Juni 2012

Lahan Lemah Ireng Dikonsinyasi

Tol Semarang-Solo

SEMARANG, suaramerdeka.com - Nilai nominal ganti untung dalam pembebasan proyek jalan tol Semarang-Solo, termasuk ruas Ungaran-Bawen sudah pada porsi yang tepat dan benar. Besaran ganti untung tersebut tidak merugikan pemilik tanah karena lahan sudah diklasifikasikan dan dipertimbangkan secara matang. Gubernur Bibit Waluyo menegaskan, ganti untung itu sudah didiskusikan hingga akhirnya muncul besaran nilai nominal tersebut.

"Tidak ada lagi nyang-nyangan (tawar menawar-red), kami telah mengambil langkah maksimal dengan cara pembagian klasifikasi berdasarkan zona. Perhitungannya langsung yaitu luas dikalikan rupiah, ini pun diterimakan langsung kepada pemilik tanah," tegas Bibit saat dikonfirmasi soal alotnya pembebasan lahan proyek tol di kawasan Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Tak ada orang kedua atau ketiga yang ikut campur terkait pembebasan tanah.

Menurut dia, proyek jalan tol untuk kepentingan umum, termasuk masyarakat Jateng. Karenanya, pemilik lahan yang belum membebaskan lahannya diminta segera berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Semarang. Kalau pun
mereka berkeberatan, pihaknya siap menerima aduan. "Mengajukan keberatan, itu haknya mereka. Boleh melapor kepada saya, presiden pun boleh, pak Kapolda monggo, pak Pangdam dan Kejati monggo," jelasnya. Yang pasti, lahan Lemah Ireng siap dikonsinyasi (titip ke Pengadilan Negeri-red).

Seperti diberitakan sebelumnya, besaran nilai ganti rugi/untung yang diberikan pemerintah kepada warga yaitu antara Rp 65.000/meter persegi - Rp 185.000/meter persegi. Adapun, warga sendiri meminta ganti rugi/untung antara Rp 250.000/meter persegi - Rp 400.000/meter persegi.
sumber :

Perhutani Jateng Tagih Lahan Pengganti

SOLO--MICOM: Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah akan terus menagih tanah pengganti hutan yang dipergunakan untuk proyek pembangunan waduk Kedungombo maupun yang dipergunakan untuk merelokasi warga.

"Sudah belasan tahun kami menunggu, tapi sejauh ini tanah pengganti hutan Perhutani yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan waduk belum tuntas dan masih terkatung-katung. Banyak alasan yang dikemukakan pemerintah daerah (pemda) mengenai berlarut-larutnya tanah pengganti hutan seluas 138 hektare itu," ungkap pejabat humas Perhutani Unit I Jawa Tengah Isnaeni di sela-sela peninjauan lokasi di bumi perkemahan Sekip, Kalisara, Tawangmangu, Selasa (26/6).

Dia mempertanyakan pemda yang selalu berdalih panitia proyek pembangunan waduk sudah bubar dalam dialog dengan Perhutani. Ada tiga pemda yang wilayah mereka digunakan untuk pembangunan waduk Kedungombo, yaitu Boyolali, Sragen, dan Grobogan.

"Sering kami berdialog, baik dengan Pemkab Sragen maupun Boyolali, tapi ada-ada saja jawaban mereka. Malah ada yang bilang, panitia pembangunan waduk sudah lama bubar. Ini sungguh membuat kita penasaran," tandas Isnaeni.

Selain lahan yang digunakan untuk waduk Kedungombo, lanjut Isnaeni, penggantian lahan Perhutani yang dipakai untuk sejumlah proyek jalan juga belum tuntas. Salah satunya adalah lahan seluas 22,4 hektare di Penggaron, Ungaran, kabupaten Semarang yang dipakai untuk pembangunan jalan tol Semarang - Solo. (WJ/OL-16) 
 
sumber :

Senin, 25 Juni 2012

TOL SEMARANG-SOLO: Proyek Tol Ancam Irigasi 5 Ha Sawah

Pengerukan lahan di Sawahan, Ngemplak, Boyolali, untuk proyek tol, Minggu
(24/6/2012), sudah berjalan. Sayangnya, tanah pengerukan tersebut menutup saluran irigasi 
setempat dan dikeluhkan petani. (Oriza Vilosa/JIBI/SOLOPOS)
BOYOLALI--Sejumlah petani di wilayah Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, mengeluhkan tertutupnya saluran irigasi karena kegiatan pengerukan proyek pembangunan tol Semarang-Solo.

Selain meminta saluran dibuka, mereka juga minta kejelasan desain irigasi bagi lahan terkena tol. Berdasarkan pantauan Solopos.com, Minggu (24/6/2012) pagi, saluran yang tertutup itu berada di perbatasan wilayah Desa Pandean dan Sawahan.

Ketua Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) Sawahan, Tugiman, mengatakan hal itu mengancam suplai air sekitar lima hektare (Ha)sawah di tempatnya. “Pasokan air disini dari Waduk Cengklik. Sementara jadwal pengairan sedang berlangsung untuk musim tanam (MT) III,” katanya kepada Solopos.com di lokasi.

Sementara, lanjut dia, karena mampetnya saluran, air meluber ke beberapa sawah yang terletak di sebelah utara proyek tol.“Ini mestinya dialirkan ke selatan. Selain sawah, juga ada rumah terkena luberan. Padahal air mestinya dialirkan ke selatan dan nantinya secara pompanisasi,” paparnya.

Tugiman mendesak masalah itu segera diselesaikan. Sebab, dia sepakat mengejar MT III di Sawahan kelar Juli nanti. Senada, Ketua GP3A Tri Mandiri Sejahtera daerah irigasi Cengklik, Samidi, mendesak dilibatkan dalam koordinasi pelaksanaan proyek tol.


“Ada delapan dari 12 desa di Ngemplak yang terkena tol. Yang menyangkut irigasi, kami harus dilibatkan, baik untuk saluran kuarter, tersier maupun sekunder,” tandasnya.

Dia meminta pihak terkait juga memberikan sosialisasi soal desain perubahan saluran irigasi.“Mau dipindahkan kemana kan kami harus tau soalnya ini menyangkut pola pembagian air,” ungkapnya.

Dia mengaku telah meminta informasi perihal sosialisasi desain itu kepada Dinas PSDA Bengawan Solo. “Saya sudah telpon tapi mereka juga belum tersosialisasi,” paparnya.

Terpisah, Kepala UPTD Pertanian Ngempak, Sukeni, mengkonfirmasi belum mendapat informasi mengenai hal itu. “Belum ada sosialisasi. Kami akan berkoordinasi dengan DPU. Saluran yang dimaksud adalah saluran tersier yang merupakan tanggungjawab DPU, baru dari pihak mereka nanti bisa menjalin koordinasi dengan pengurus proyek tol,” kata dia saat dihubungi Solopos.com, Minggu.
 
sumber :

Minggu, 24 Juni 2012

Tiga WTP Kalirejo Akan Kunjungi SBY

TETAP BERJUANG: Sunari (55) dan Budiyono (40) berencana akan mengunjungi 
Presiden SBY untuk memperjuangkan nasib sebagai WTP Jalan tol sesi I Semarang-Solo.
(suaramerdeka.com / Ranin Agung)
UNGARAN, suaramerdeka.com - Kenyataan pahit sebagai warga terkena proyek (WTP) hingga sekarang masih dialami Sunari (55), Budiono (40), dan menantu Suminto bernama Beni (37) warga Kalirejo, Ungaran, Kabupaten Semarang.

Tiga WTP jalan tol sesi I Semarang-Solo tersebut sampai kini masih bersikukuh memperjuangkan haknya untuk memperoleh ganti rugi sesuai harapan dengan menolak konsinyasi dari pemerintah. Segala cara telah ditempuh, dan akhirnya yang terjadi justru mereka terlilit hutang.

Diketahui, saat pembebasan lahan tahun 2009, pihak Tim Pengadaan Tanah (TPT) Kabupaten Semarang telah merinci besaran ganti rugi WTP, di antaranya Sunari memiliki dua bidang masing-masing, Rp 285.478.775 dan Rp 114.272.103, Budiyono Rp 252.042.890, dan Beni (Suminto) Rp 828.218.975.

"Saya bersama istri dan dua anak sudah tinggal di rumah tersebut 21 tahun, waktu itu taksiran rumah kami lebih dari Rp 300 juta. Namun yang ada ganti ruginya justru sekitar Rp 285 juta, untuk itu kami menolaknya dan hingga kini tidak mengambil ganti rugi tersebut di PN," kata Sunari, Minggu (24/6).

Menurutnya, selain dirinya bersama dua warga, dahulu ada delapan warga yang melakukan penolakan ganti rugi tol dari pemerintah. Hanya saja, seiring perjalanan waktu kelima warga tersebut akhirnya menyerah dan mengambil uangnya di PN. "Kami tetap akan berjuang meski harus menderita, rencananya kami akan mengunjungi Presiden SBY berjalan kaki untuk mengadu nasib," ujarnya.

Hal yang sama dikatakan Budiyono, saat itu dirinya sempat meminta kepada Bupati Semarang (periode Siti Ambar Fatonah-red) agar membangunkan rumah penganti daripada menerima ganti rugi. Langkah itu diambil mengingat jumlah besaran ganti rugi tidak dapat dijadikan rumah yang sama seperti sebelumnya.

"Bu Ambar saat itu tidak bisa memberikan solusi, beliau justru mengatakan iya, taksirannya kan memang segitu. Jadi hitung-hitung untuk shodaqoh lah, kan untuk kepentingan umum," paparnya, sembari menyebutkan untuk memperjuangkan haknya, dia bersama warga lainnya telah menghabiskan dana Rp 100 juta lebih. Uang tersebut dipergunakan untuk membayar LSM, biaya transportasi, dan biaya lobi Kementrian PU.
 
sumber :

Jalan Tol Hidupkan Dunia Industri

SOLO, suaramerdeka.com - Dunia industri tentu saja membutuhkan dukungan sarana dan prasarana serta infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Keberadaan infrastruktur tersebut untuk mempercepat jalur distribusi produk dan pengangkutan bahan baku yang dibutuhkan.

Demikian harapan para pelaku bisnis dan masyarakat umum di Solo dan sekitar terhadap pembangunan jalan tolo Solo-Semarang sepanjang 75,7 km yang melewati enam kabupaten/kota itu. Yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo dan, Kota Salatiga.

Dengan jalan tol itu, kata Ketua Kadin Surakarta Hardono, akan semakin memudahkan atau mempercepat mobilitas transpotasi dalam pengiriman barang dari Solo dan sekitar ke Palabuhan Tanjung Mas Semarang yang akan diekspor dengan menggunakan kapal laut.

"Bagi pebisnis, waktu sangatlah berharga. Nah, kehadiran jalan tol Solo Semarang ini akan memangkas waktu transpotasi yang sekarang ini padatnya bukan main lantaran tidak imbangnya pertumbuhan alat transpotasi dengan pembangunan infrastruktur," katanya, Minggu (24/6).

Menurut dia, kebutuhan jalan tol Solo-Semarang sudah mendesak. Sebab pertumbuhan industri di Jateng, khususnya di Semarang serta Solo dan sekitar terus meningkat. Pengusaha yang berinvestasi di Jateng tidak hanya investor lokal/nasional tapi juga internsional dengan nilai investasi yang cukup besar.

Seperti investor dari Korea yang sudah pasti akan berinvestasi di sektor tekstil di Boyolali dan pengusaha tekstik dari
China yang tertarik untuk berinvestasi di Wonogiri atau Sragen. Menurut Hardono, infrastruktur jalan dan jembatan itu penting dan sangat dibutuhkan investor selain dukungan regulasi serta ketersedian lahan, dan sumber daya manusia.

"Dengan adanya jalan itu serta dukungan dalam berbagai hal dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, saya yakin
dunia industri di Solo pada khususnya dan Jateng pada umumnya akan lebih maju. Investor dari berbagai daerah dan berbagai negara akan berdatangan," jelas dia yang berharap pembangunan jalan tol Semarang-Solo segera rampung.
 
sumber :

Minggu, 17 Juni 2012

Cegah Longsor, Bukit Exit Tol Semarang-Solo Dikepras

UNGARAN, suaramerdeka.com - Untuk mengantisipasi terjadinya longsoran saat musim hujan, PT Waskita Karya selaku kontraktor pembangunan jalan tol Semarang-Solo melakukan pengeprasan kedua bukit di wilayah exit tol Sidomulyo.
Untuk sementara, para pekerja melakukan pengeprasan di sisi kanan arah keluar tol.

General Superintenden PT Waskita Karya, Ir Anang Noer mengatakan, pihaknya berencana akan mengepras bagian atas bukit hingga batas talud cor bagian atas. Pengeprasan dua sisi bukit tersebut dijadwalkan selesai Agustus 2012.

"Pengeprasan bukit dimaksudkan untuk mengamankan pengguna jalan tol dari bahaya longsor," kata Anang, Minggu (17/6).

Dijelaskan, sejauh ini pihaknya telah mengerahkan sejumlah petugas untuk membuang tanah ke luar lahan tol. Untuk mengeluarkan tanah, para pekerja diketahui menggunakan sejumlah alat berat dan dump truk.

"Rencananya kami akan mengepras sebanyak lebih kurang 10.000 meter kubik. Nantinya tinggi bukit hanya sebatas talud cor," jelasnya.

Menurut Anang, pekerjaan akan dihentikan bila terjadi hujan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya insiden selama pengeprasan bukit berlangsung. "Sesuai standar keamanan, kami akan menghentikan semua aktivitas bila turun hujan mengingat medan yang dilalui sangat curam sehingga membahayakan pekerja," terang Anang.

Pantauan di lapangan diketahui, sejumlah dump truk besar dan kecil terlihat hilir mudik mengambil tanah untuk dibawa keluar. Sukardi (42) salah satu sopir dump truk menuturkan, setiap hari dirinya bisa membawa tanah keprasan bukit exit tol sebanyak sembilan kali angkut. Lebih lanjut dipaparkan Sukardi, setelah mendapat tanah, dirinya bersama rekannya sesama sopir kemudian membawa tanah ke arah pintu masuk tol Semarang-Solo.

"Sehari kami bisa membawa tanah sebanyak sembilan kali angkut. Tanah tersebut kami bawa ke pintu masuk tol, kebetulan di sana memang ada sejumlah pekerjaan pengurugan tanah," tuturnya.
 
sumber :

Sabtu, 16 Juni 2012

Warga Lemah Ireng Ancam Duduki Lahan Tol

SEMARANG– Warga Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang mengancam akan menduduki lahan tol ruas Ungaran-Bawen.Ancaman ini karena warga mengaku kesal dengan Tim Pembebasan Tanah (TPT) yang tak kunjung mengubah nominal ganti rugi lahan yang terkena proyek jalan bebas hambatan.


Mereka beralasan nilai ganti rugi yang didapatkan lebih rendah dari harga tanah di sekitarnya. ”Untuk mendirikan tenda pun kami siap.Warga sudah sepakat akan bergotong royong,” kata kuasa hukum warga, Heri Sulistiyono,kemarin. Warga sebenarnya tidak bermaksud menghalang-halangi upayapemerintah dalam membangun megaproyek tol. Sejak awal warga sudah bersedia untuk diajak bernegosisasi dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T).

”Kalau tidak mendukung, sejak awal sudah kami tolak,”tandas Heri. Menurut dia, jual beli tanah di lokasi yang masih satu petak namun tidak terkena jalan tol lebih tinggi.Dia mencontohkan, sekitar satu bulan lalu tanah di zona empat yang tidak terkena jalan tol dijual oleh pemiliknya Rp125.000 per meter persegi. Jual beli ini juga dilakukan bersama dengan notaris dan bisa dibuktikan.

”Jika memang tidak ada perubahan,kami siap melakukan perlawanan,”ucap Heri. Sebelumnya, TPT telah bulat menetapkan harga lahan Lemahireng untuk zona I Rp175.000 meter persegi, zona II Rp115.000 per meter persegi, zona III Rp90.000 per meter persegi dan zona IV Rp65.000 per meter persegi. Sedangkan permintaan warga untuk zona I Rp400.000 per meter persegi, zona II Rp350.000, zona III Rp300.000 dan zona IV Rp250.000.

Koordinator warga Karlan memastikan,di wilayahnya tidak ada broker tanah. Seluruh tanah saat ini masih menjadi hak milik (HM) warga. ”Broker sudah tidak berani masuk. Salah kalau ada yang bilang ada broker,” tandas Karlan. Warga lainnya Kusman Sutiyono mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah mengajukan keberatan terkait dengan harga yang telah ditetapkan. Namun sampai sekarang belum ada respons.

Pengelola Jalan Tol Harus Jujur

Sementara itu, kalangan DPRD Jateng mendesak agar PT Trans Marga Jateng (TMJ) selaku pengelola jalan tol Semarang- Solo bersikap jujur, terkait kondisi Jembatan Penggaron di ruas Semarang-Ungaran. ”Kehati-hatian ini harus diiringi dengan aspek sains dan kejujuran. Kalau tidak masyarakat banyak yang akan dirugikan, karena sampai sekarang pun masih ada masyarakat yang ragu menggunakan jalan tol,” kata anggota Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso.

Jembatan Penggaron berdiri di atas formasi kerek (batuan lempung serpih), yang rawan terjadi pergerakan tanah. Sebelumnya PT TMJ mengklaim retakan pilar nomor lima terjadi pada 2010 dan pada akhir tahun sudah selesai diperbaiki. Direktur Utama Teknik dan Operasi PT TMJ Ari Nugroho itu menepis foto jembatan yang dimuat di media massa merupakan kejadian terbaru. ”Mohon maaf, itu foto (jembatan) diambil tahun 2010,” tandas Ari.

Ketua Tim Evaluasi Engineering Tol Semarang-Solo Prof Paulus Pramono Rahardjo menyebutkan, retakan di pilar urutan keempat, lima dan enam terjadi pada Maret-April 2011. Anggota Komisi D lainnya Gatyt Sari Chotijah menuturkan, seharusnya PT TMJ juga memberikan hasil laporan pemantauan, minimal sebulan sekali kepada Dewan. arif purniawan

sumber :

Kamis, 14 Juni 2012

Warga Lemah Ireng Geruduk DPRD

SEMARANG, suaramerdeka.com - Warga Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang yang lahannya terkena pembebasan lahan untuk jalan tol Ungaran – Bawen mendatangi gedung DPRD Jateng untuk meminta perlindungan hukum Kamis (14/6). Mereka menyatakan harga ganti rugi yang ditetapkan tim pembebasan tanah terlalu rendah.

Warga Lemah Ireng berharap DPRD Jateng bisa menjadi jembatan aspirasi mereka untuk mendapatkan harga ganti rugi yang layak, dan tidak adanya pemaksaan atau intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

Di DPRD Jateng puluhan warga Lemah Ireng diterima Wakil Ketua DPRD Jateng Abdul Fikri Faqih didampingi Sekretaris Komisi A DPRD Jateng Syamsul Maarif. Warga membeberkan proses ganti rugi yang berjalan secara sepihak, karena aspirasi dari warga pemilik lahan tidak didengar oleh tim apresial (tim penaksir harga lahan).

Tanpa melibatkan warga yang lahannya bakal terkena proyek tol Ungaran-Bawen, tim pembebasan lahan melakukan zonasi menjadi empat zona lahan yang akan dibebaskan. Zona I harga tanah dihargai Rp 175.000/meter persegi, zona II Rp 115.000/meter persegi, zona III Rp 90.000/meter persegi dan zona IV sebesar Rp 65.000/meter persegi.

Salah satu juru bicara warga Suratmin kepada KR mengatakan penetapan zonasi tersebut tidak dimusyawarahkan dengan warga. Sehingga penetapan harga tersebut juga ditolak. Menurut Suratmin, warga menginginkan harga ganti rugi untuk zona I sebesar Rp 400.000/meter persegi, zona II Rp 350.000/meter persegi, zona III Rp 300.000/meter persegi dan zona IV sebesar Rp 250.000/meter persegi.

Usulan harga dari pemilik lahan di Lemah Ireng tersebut sudah disa,mpaikan ke Gubernur Jateng H Bibit Waluyo melalui surat, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. “Karena surat kami tidak ditanggapi oleh Gubernur, sehingga warga mengadu ke DPRD Jateng untuk meminta perlindungan hukum,” tutur Suratmin.

Heri Sulistiyono selaku penasehat hukum warga kepada wartawan mengatakan, intimidasi yang dilakukan oleh oknum terhadap warga Lemah Ireng memang ada. Setidaknya ada tiga warga yang telah diintimidasi dan diminta agar segera melepas lahan mereka dengan harga yang telah ditetapkan, sehingga pembayaran tidak perlu melalui konsinyasi.

“Saya pastikan pelaku intimidasi bukan para broker tanah. Tetapi hingga sekarang kami belum mengetahui intimidator tersebut dari mana. Kami minta agar praktik intimidasi tidak terulang lagi,” tegas Heri.
 
sumber :

Selasa, 12 Juni 2012

Tim mulai ukur tanah proyek tol Boyolali

"Pengukuran dimulai Selasa ini untuk menentukan luasan tanah yang terkena proyek tol dan nilai ganti ruginya."

Boyolali (ANTARA News) - Tim gabungan pada Selasa ini memulai pengukuran tanah yang terkena proyek tol Semarang-Solo di Desa Bangak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Petugas Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Tol Semarang-Solo Distanto Vendy di Boyolali, Selasa, menjelaskan anggota tim yang mulai mengukur tanah di Desa Bangak, Kecamatan Banyudono, guna keperluan proyek itu berasal dari Badan Pertanahan Nasional, P2T, anggota Polri, TNI, dan perangkat desa.

Menurut dia, kegiatan pengukuran tanah proyek tol tersebut memang sempat tertunda, dan awal kegiatan tidak dimulai sesuai rencana dari lokasi paling timur di Desa Denggungan, Banyudono.

"Tim mulai kegiatan pengukuran di sebelah baratnya Desa Denggungan, yakni Bangak," katanya menjelaskan.

Hal tersebut, lanjut dia, karena pematokan batas kepemilikan tanah di Desa Denggungan belum selesai, padahal batas tanah sangat penting untuk memudahkan validasi data.

"Kami geser lokasi pengukurannya dan kegiatan itu rencananya dapat diselesaikan sekitar 1,5 bulan ke depan," katanya.

Menurut dia, pengukuran tanah terkena proyek tol terdiri atas lahan sawah, pekarangan, setelah itu baru kemudian dilanjutkan pendataan bangunan dan tanaman milik warga. Hal ini, untuk validasi data sebagai dasar musyawarah nilai ganti rugi.

Sekretaris Desa Bangak Sutono menjelaskan sebanyak sekitar 130 bidang tanah di Desa Bangak yang terkena proyek tol Semarang-Solo.

Jumlah tersebut, kata dia, terdiri atas 115 bidang tanah persawahan, 14 tanah tegalan dan pekarangan, satu lainnya sawah kas desa setempat. "Pengukuran dimulai Selasa ini untuk menentukan luasan tanah yang terkena proyek tol dan nilai ganti ruginya," katanya menandaskan.

Menurut Junaedi, Kapala Desa Denggungan, petugas menunda pengukuran tanah terkena proyel tol di Desa Danggungan karena belum semua bidang tanah milik warganya diberikan patok sebagai tanda batas kepemilikan.

Selain itu, petugas menunda pengukuran tanah proyek tol juga disebabkan akibat cuaca yang tidak mendukungan kegiatan akibat sering turun hujan.

Pihaknya sudah meminta kepada warganya yang lahannya terkena proyek tol segera memberikan tanda patok sebagai tanda batas luasan tanahnya.

"Tertunda pengukuran juga disebabkan perubahan luasan tanah terkena proyek tol di titik nol, Desa Denggungan," katanya. (B018/D007)
 
Sumber :
antaranews 

Pengukuran Lahan Diawali dari Timur

Proyek Tol Semarang- Solo

BOYOLALI- Proyek tol Semarang- Solo maju selangkah. Petugas mulai menyiapkan pengukuran lahan milik warga yang dimulai dari arah timur atau Desa Denggungan, Kecamatan Banyudono. ”Hari ini dilakukan koordinasi dan akan ada pemberitahuan resmi,” ujar Kades Denggungan, Kecamatan Banyudono, Junaedi.

Dihubungi melalui ponselnya, dia menjelaskan, sejak dini sudah memberitahu warga terkait proyek tol tersebut. Dengan demikian, warga tidak kaget. Apalagi, para pemilik tanah juga sudah berpengalaman terkait ganti rugi tol. ”Warga tidak kaget mengingat Desa Denggungan juga dilalui tol Solo- Ngawi yang sudah memasuki tahap pembayaran ganti rugi.”

Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Boyolali Sri Ardiningsih membenarkan pengukuran dimulai dari sisi timur yaitu, Desa Denggungan, Kecamatan Banyudono. Pelaksanaan pengukuran dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta instansi terkait di lingkungan Pemkab setempat.

Prosesnya juga melibatkan pemilik tanah, perangkat desa. Pemilik lahan yang berbatasan langsung juga dilibatkan guna menyamakan pemahaman tentang batas tanah. ”Sehingga di kemudian hari tidak timbul masalah,” kata Sri Ardiningsih.

Pemilik yang lahannya terkena proyek diharapkan juga menyerahkan fotocopi surat kepemilikan tanah yang sah. Dengan demikian, tim P2T memiliki gambaran tentang tanah yang akan dilewati proyek. Jika

pemilik tanah tidak ada di tempat, pengukuran tetap dilaksanakan dengan melibatkan ketua RT dan RW setempat.

Status Kepemilikan


Setelah selesai dan dipastikan mengenai data-data terkait keberadaan tanah, seperti status kepemilikan dan luas tanah yang akan dilalui tol, tim kedua giliran yang akan turun guna mengukur luas bangunan dan data tanaman.

”Bisa saja status kepemilikan tanah dan bangunan orangnya berbeda. Khusus untuk tanah yang masih dalam status sengketa, proses pembebasan tanah dilaksanakan paling akhir.”

Disinggung tentang taksiran nilai ganti rugi, dia menjelaskan, yang melaksanakan adalah tim apraisal yang ditunjuk tim pengadaan tanah (TPT). Meski mengaku tidak tahu taksiran nilai ganti rugi tanah, pihaknya yakin, nilainya lebih tinggi dibanding nilai jual obyek tanah (NJOP).

Pembayaran ganti rugi ditransfer langsung melalui rekening pemilik tanah. Pihaknya berharap pemilik tanah hadir saat pembayaran. ”Jika pemilik tanah tidak datang, pembayaran tidak bisa dilaksanakan dan uang dikembalikan lagi ke pusat. Uang pembayaran tidak boleh dibawa panitia terlebih dahulu.” (G10-50)
 
sumber :

Jalan Tol Semarang-Ungaran Abaikan Kondisi Alam

Semarang – Terus terjadinya kerusakan atau keretakan di jalan tol Semarang-Ungaran makin membuat kekhawatiran sejumlah masyarakat sebagai pengguna jalan. Terlebih oleh beberapa kalangan dan pakar, keretakan di jalan tol Semarang-Ungaran akan terus terjadi karena sejak awal pembangunan proyek tersebut mengabaikan kondisi alam, khususnya di daerah Susukan Kabupaten Semarang.
robert kodoatie


Keretakan di jalan tol Semarang-Ungaran di titik km.19+600 kembali menambah daftar peristiwa keretakan jalan di jalur ini. Sedikitnya, sejak tahun 2011 hingga saat ini sudah ada empat kali peristiwa keretakan jalan terjadi.

Keretakan ini sendiri selalu terjadi di daerah sekitar Penggaron dan Susukan, Kabupaten Semarang. Penyebabnya sendiri hanya satu, yakni faktor tanah gerak atau tanah labil di kawasan itu.

Menurut Pakar Hidrologi dari Universitas Diponegoro Semarang, Ir.Robert Kodoatie, kondisi tanah labil yang ada di daerah Penggaron dan Susukan disebabkan karena adanya aliran air atau sungai di bawah tanah. Jika tidak digarap dengan benar, aliran air bawah tanah ini akan terus menggerakkan dan menggerus lapisan tanah di atasnya yang akhirnya memicu pengeseran atau pergerakan pada bangunan di atasnya. Terbukti, di tahun 70-an, beberapa warga desa yang bermukim di sekitar Penggaron dan Susukan tepat dimana lokasi tol dibuat, pernah dipindahkan seluruhnya karena rawan longsor.

Sayangnya, kondisi geologi tanah yang labil ini sejak awal terkesan tak dihiraukan oleh pihak pengelola proyek, sehingga konstruksi jalan dan jembatan tol Semarang-Ungaran yang sudah jadi sekarang ini kurang cocok dengan kondisi geologi tanah yang ada.

“Karena bangunan jalan dan jembatan tolnya sudah jadi ya mau gimana lagi. Setiap ada keretakan, mau tidak mau, pengelola proyek ya harus memperbaiki . Padahal, keretakan di daerah Susukan akan terus terjadi”, tegas Robert Kodoatie.

Proyek jalan tol Semarang-Ungaran yang nilai pekerjaannya mencapai 1 trilyun rupiah ini merupakan tahap pertama dari mega proyek Jalan Tol Semarang-Solo yang nilai pekerjaannya mencapai 7 trilyun rupiah.

Tol Semarang-Ungaran secara resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, pada 20 Agustus 2011 lalu ini sempat menjadi tanda tanya oleh sejumlah masyarakat. Pasalnya, sejak dibuka resmi hingga hari ini, jalan tol Semarang-Ungaran tidak diperkenankan untuk dilewati kendaraan berat jenis bus maupun truk. Padahal, konsep awal tujuan pembangunan tol Semarang-Ungaran adalah untuk memecah kemacetan di daerah Banyumanik Semarang yang didominasi oleh kendaraan berat jenis bus dan truk. (jak)

sumber :

Jumat, 08 Juni 2012

Diintimidasi Sejumlah Orang, Warga Lemah Ireng Resah

HENTIKAN PETUGAS: Sejumlah warga Desa Lemah Ireng terlihat menghentikan mobil yang 
digunakan petugas untuk memasang patok tanah, beberapa waktu lalu.
(suaramerdeka.com/Ranin Agung)
UNGARAN, suaramerdeka.com - Puluhan warga terkena proyek (WTP) tol di Lemah Ireng, Bawen yang belum menyepakati harga ganti rugi mengaku resah setelah mendapat intimidasi dari sejumlah orang. Informasi yang berhasil dihimpun dilapangan menyebutkan, intimidasi tersebut dilakukan oleh oknum yang menakut-nakuti bila pembebasan lahan dilakukan melalui konsinyasi, maka besaran ganti rugi yang diterima akan berkurang.

"Kami telah mendapatkan aduan dari warga terkait adanya intimidasi yang dilakukan oleh sejumlah orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab. Namun hingga saat ini, kami belum menemukan siapa oknum tersebut," kata kuasa hukum warga Lemah Ireng, Heri Sulistyono, ketika dihubungi Suara Merdeka, Kamis (7/6).

Dijelaskan Heri Sulistyono, oknum tersebut seakan-akan telah memprofokasi dan mempengaruhi WTP agar bersedia menyerahkan lahannya sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Sejauh ini, pihaknya telah memberi penjelasan kepada warga bila hal itu tidak benar. Menurutnya, jika harus melalui konsinyasi seharusnya masing-masing WTP menerima ganti rugi penuh sebagaimana telah ditetapkan pemerintah.

"Besaran uang ganti rugi yang diterima masing-masing WTP harus sesuai ketentuan, bila kurang berarti ada permasalahan di dalam pelaksanaan konsinyasi," jelasnya.

Sampai awal Juni ini, lanjut Heri, pihaknya telah mendapat tembusan surat balasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang ditujukan kepada ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) jalan tol Semarang-Solo dan ketua Panitia Penggadaan Tanah (P2T) Kabupaten Semarang. Dalam surat yang ditandatangani Sekda Provinsi Jawa Tengah, atas nama Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo tersebut salah satunya meminta pihak TPT dan P2T Kabupaten Semarang untuk memfasilitasi serta menindaklanjuti permasalahan pembayaran ganti rugi lahan.
 
sumber :

Rabu, 06 Juni 2012

Pekerjaan Utama Kontraktor BUMN Karya Tidak Boleh Disubkontrakkan; Ini Perintah!

IndoWatch-Jakarta: - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan pekerjaan utama kontraktor BUMN Karya tidak boleh disubkontrakkan kembali dan wajib dikerjakan pemenang tender untuk mencegah korupsi. BUMN Karya merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa kontruksi. BUMN ini antara lain PT Adhi Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, PT Amarta Karya, PT Istaka Karya, PT Brantas Abipraya, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk.

Dahlan pernah melakukan survei korupsi dan hasilnya 70 persen proyek yang melibatkan BUMN Karya rentan korupsi. Untuk mencegah hal tersebut, Dahlan mempunyai solusi. Menurutnya kunci utama adalah pemilik proyek.

"Pemilik proyek harus berubah karena perusahaan karya ini bukan pemilik proyek, mereka hanya menjalankan proyek. Nah kalau pemilik proyek menghendaki ada korupsi, kan susah mereka," kata Dahlan di Jakarta, Selasa (5/6/2012).

Dahlan mengusulkan pemilik proyek, khususnya proyek pemerintah, harus menyesuaikan dokumen tender untuk memastikan tidak memberikan peluang korupsi di proyek tersebut. Dokumen tender harus diperiksa oleh lembaga independen atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).

"Dokumen tender itu kan hak pemilik tender, kalau tender itu sudah sesuai dokumen itu, secara administratif sudah tidak ada korupsi. Nah masalahnya, itu sudah menutup atau belum kemungkinan korupsi. Saya usul LKPP atau lembaga lain diberi wewenang memeriksa dokumen tender sebelum diumumkan," kata Dahlan, menjelaskan.

Selain itu dia mengusulkan juga agar pemenang tender tidak mensubkontrakkan pekerjaan utama. Jika disubkontrakkan, maka patut dicurigai ada permainan ataupun korupsi di tender tersebut.

"Tetapi bukan berarti tidak ada subkontrak sama sekali, itu juga tidak benar. Tapi jika pekerjaan utamanya juga di subkontrakkan, berarti ini harus dicurigai ada permainan di dalamnya. Yang menang A, tapi yang mengerjakan B," katanya.

Sekadar informasi, BUMN Karya kerap disebut-sebut dalam kasus korupsi, salah satunya di Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang, di Sentul, Bogor. Proyek yang dikerjakan dua BUMN ini kerap disebut-sebut Muhammad Nazaruddin memberikan suap kepada sejumlah pejabat.

Terbukti 'maling', tangkap saja!

Dahlan menegaskan tidak akan menghalang-halangi pihak KPK dalam menyelidiki anak buahnya di BUMN yang terlibat kasus korupsi.

"Kalau memang benar terbukti, tangkap saja," kata Dahlan saat ditanyai wartawan di kantor KPK, Jakarta, Senin (4/6/2012).

Kedatangan Dahlan ke KPK untuk memenuhi menjadi narasumber pada acara diskusi yang bertajuk "Peran dan Komitmen BUMN /BUMD dalam Memerangi Praktik Bisnis Korupsi."

Seperti diketahui, pada kasus Hambalang, KPK pernah memeriksa pihak-pihak PT Adhi Karya. Di antaranya adalah, Direktur PT Adhi Karya Tengku Bagus, mantan Direktur PT Adhi karya Bambang Tri Wibowo, manajer pengadaan Adhi Karya Maharani dan pejabat lainnya Mahfud Suroso.

Begitu juga pada kasus suap pembahasan Perda PON di Riau, juga KPK telah banyak memeriksa para pegawai BUMN, seperti PT. Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya.(bas/vin/rin) 
 
sumber :

Minggu, 03 Juni 2012

Investasi Tol Terancam Rugi

ilustrasi
SEMARANG– Investasi pemerintah di tol ruas Semarang-Solo terancam merugi jika kerusakan yang terjadi di Jembatan Penggaron tidak kunjung selesai.


Setiap tahunnya, tanah di kawasan jembatan tersebut bergerak sehingga menyebabkan kerusakan struktur pilar. Pergerakan tanah seringkali terdeteksi karena konstruksi jembatan dibangun di atas formasi kerek.Kepala Laboratorium Transportasi Fakultas Teknik Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno berpendapat,APBN berinvestasi di jalan tol tentunya juga mengkaji dari sisi bisnis.

Namun jika pembangunan jalan tol terganggu dengan kerusakan jembatan, dalam jangka panjang bisa merugikan pemerintah sendiri.Potensi kerusakan jembatan ke depan ini bisa menyebabkan PT TMJ terus terseok-seok. “Maunya negara ingin untung berinvestasi di jalan tol. Tapi uang yang didapat (dari pemasukan pengguna jalan), tidak sebanding dengan perbaikan akibat terjadi kerusakan,”ungkap Djoko,kemarin.

Pihaknya tidak bisa memastikan berapa kerugian yang akan dialami oleh pemerintah. Namun dengan melihat besarnya konstruksi jembatan, proses perbaikan ulang ini membutuhkan biaya yang besar.“Kalau rutenya dialihkan, kan jelas tidak mungkin wongsudah jadi, “ bebernya. Sejak awal, pihaknya sudah berupaya memberi masukan kepada PT Trans Marga Jateng (TMJ) agar mengindari rute Semarang-Ungaran karena rawan longsor.

“Sejak 2005 sudah kami ingatkan,agar tidak lewat jalur itu.Karena Belanda saja ketika membuat rel kereta api pilih menghindar, dan memilih rute Semarang-Kedungjati-Ambarawa,” tandas Djoko,sembari tertawa kecil. Dirinya meminta, sejumlah pihak yang merencanakan dan memberi rekomendasi untuk melewati ruas tersebut sebaiknya juga ikut bertanggungjawab. Pembangunan tol direncanakan sejak era Gubernur Mardiyanto.

Seperti diketahui, tanah di pondasi Jembatan Penggaron diketahui bergerak sejak 2010. Gerakan tanah pada Maret- April 2011 bahkan menyebabkan pilar ke 4, 5 dan 6 mengalami retak-retak. Gerakan tanah juga terdeteksi pada Januari- Februari 2012 sepanjang 4-8 centimeter (cm). Pakar Hidrologi Undip Semarang Prof Robert J Kodoatie menyatakan, formasi kerek ini akan berbahaya jika musim hujan.

Batuan lempung ini posisinya sangat keras saat berada di dasar tanah ketika tidak terkena gangguan apapun. “Namun jika jika terekspose air dan sinar matahari,bisa jadi sepihan dan sangat licin,”kata Robert.

Ketua Tim Evaluasi Engineering tol Semarang-Solo Prof Paulus Pramono Rahardjo PhD mengakui, retaknya pilar jembatan ini disebabkan oleh pergerakan tanah di formasi kerek (batuan lempung serpih). arif purniawan

sumber :

Sabtu, 02 Juni 2012

Awas, Tiga Pilar Jembatan Tol Semarang-Ungaran Retak


ANTARA/R. Rekotomo/ip

SEMARANG--MICOM: Ketua Tim Ahli Evakuasi Teknis Proyek Tol Semarang-Solo, Paulus P.Rahardjo, mengatakan, tiga pilar Jembatan Penggaron, salah satu jembatan di ruas jalan tol rute Kota Semarang hingga Ungaran, Kabupaten Semarang, mengalami keretakan.

"Keretakan terjadi pada pilar ketiga, keempat, dan kelima," kata Paulus di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (1/6).

Menurut dia, keretakan tersebut terjadi akibat pergerakan tanah di sekitar konstruksi jembatan. Ia menuturkan, pergerakan tanah tersebut terjadi pada periode tiga bulan terakhir.

Meski terjadi pergerakan tanah, kata dia, kondisi tersebut belum membahayakan secara struktural konstruksi.

Ia menjelaskan, PT Trans Marga Jawa Tengah sebagai pengelola jalan tol telah melakukan antisipasi untuk memperkuat konstruksi. Menurut dia, enam pilar di Jembatan Penggaron diperkuat dengan membuat fondasi berdiameter 1,5 meter dengan kedalaman 35 meter.

Rekayasa lain yang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi tersebut, kata dia, yakni dengan mengepras bukit yang ada di sekitar konstruksi jembatan itu.

"Pengeprasan sudah pernah dilakukan dan akan dilakukan lagi dengan volume pengeprasan sekitar 30 ribu meter kubik," kata Guru Besar Ilmu Geoteknik Universitas Katolik Parahyangan Bandung itu.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Abdul Azis meminta pengelola jalan tol ini memeriksa konstruksi jalan bebas hambatan tersebut secara menyeluruh. "Lakukan pemeriksaan menyeluruh, jangan hanya satu titik saja," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan ini. (Ant/OL-2)

Sumber :
mediaindonesia