javascript:void(0)

your direction from here


View tol semarang ungaran in a larger map
INFO : REUNI AKBAR SMP N 2 SIMO BOYOLALI 2017 BULAN DESEMBER 2017....AYOO BERGABUNG (Info&Pendaftaran : 085727059929)

cari di blog ini

Kamis, 31 Oktober 2013

Asa dari Tol Ungaran


Oleh Hartopo

ilustrasi
Pimpinan Proyek Jalan Tol Ungaran-Bawen Indriyono mengatakan, selama pengerjaan belum rampung, ruas jalan tol itu belum bisa dilalui kendaraan. Dia menjawab

pertanyaan sejumlah orang tentang solusi mengatasi kemacetan parah sehubungan pengerjaan jalan nasional kontrak berbasis kinerja (KBK) dari Banyumanik Kota Semarang hingga Bawen Kabupaten Semarang (SM, 11/9/13).

Banyaknya permintaan itu me­nunjukkan betapa peng­ope­rasian jalan tol Ungaran-Ba­wen ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat, utamanya pengguna jalan jalur Ungaran-Bawen. Pengoperasian ruas tol itu mereka yakini mampu mengurangi volume kendaraan di ruas jalan nasional Banyu­manik-Bawen.

Indriyono tak hanya mendasarkan belum selesainya proyek semata mengingat masih ada mekanisme kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum yang menjadi dasar peng­operasian jalan tol. Adapun wacana pemanfaatan ruas tol Ungaran-Bawen terkait solusi mengatasi kemacetan akibat imbas proyek jalan dari Banyumanik hingga Bawen mendasarkan pada sejumlah persolan.

Pengecoran rigid pavement di sekitar pertigaan Bawen menyebabkan kemacetan luar biasa. Publik melihat pada saat dibuka sementara waktu untuk keperluan arus mudik/balik Lebaran 2013, jalan tol Semarang-Bawen terbukti mampu mengatasi ke­macetan di ruas jalan nasional Banyumanik-Bawen, termasuk kemacetan pada jaringan jalan di kota Ungaran,

Pembukaan sementara tol Ungaran-Bawen, membuat pengelola proyek KBK jalan nasional Banyumanik-Bawen lebih mudah merampungkan pekerjaan. Masya­rakat juga mendapat ’’yurisprudensi’’ lain, yakni saat terjadi kecelakaan di depan Pasar Babadan Ungaran (24/9/13), ruas jalan tol itu menjadi penyelamat mengatasi kemacetan.

Publik tahu pada saat kecelakaan, lalu lintas di depan Pasar babadan lumpuh total. Antrean kendaraan mengular hingga lebih dari 5 kilometer, baik dari arah Bawen maupun Banyumanik. Waktu itu Polres Kabupaten Semarang, dan PT Trans Marga Jateng (TMJ) selaku pemilik proyek, me­mutuskan membuka sementara ruas jalan tol Ungaran-Bawen.

Persoalannya, karena situasinya serbadarurat, pembukaan ruas tol itu berdam­pak pada kemacetan parah di jalan lokal Ungaran. Kemacetan itu akibat bertum­puknya arus dari berbagai arah di perempatan Sidomulyo (Jalan Letjen Soeprapto) Ungaran.

Akses Utama

Kapasitas Jalan Letjen Soeprapto sebagi akses keluar/masuk tol Ungaran tidak mampu menampung volume kendaraan pada saat pengalihan arus lalu lintas di jalan nasional. Karena itu, pelebaran jalan di Ungaran itu menjadi sebuah keniscayaan, dan bagian yang tak terpisahkan dari rencana pengoperasian jalan tol Semarang-Bawen secara menyeluruh.

Terlebih lagi, dari pemkab ada informasi detail engineering design (DED) pelebaran Jalan Letjen Soeprapto dan pendanaannya sudah siap. Realisasi proyek itu tinggal menunggu hasil kajian amdal yang disusun Pemkab Semarang. Secara tidak langsung, jalan tol Semarang-Bawen menjadi jalur alternatif manakala jalan nasional Banyumanik-Bawen lumpuh.

Pelebaran Jalan Letjen Soeprapto Ungaran menjadi sebuah keniscayaan dengan mendasarkan pada berbagi pertimbangan. Pertama; pada saat ruas jalan tol Ungaran-Bawen dibuka dan menjadi satu kesatuan dengan ruas tol Semarang-Ungaran maka seluruh jenis kendaraan roda empat diperbolehkan lewat ruas tol Semarang-Bawen, tidak terkecuali kendaraan berat.

Realitas itu sangat memungkinkan kendaraan berat akan keluar melalui pintu tol Ungaran, dan ini butuh kapasitas jalan yang lebih besar. Kedua; pada saat jalan nasional Ungaran- Bawen mengalami gang­guan, semisal ada kecelakaan maka ruas jalan tol Ungaran-Bawen menjadi jalur alternatif untuk mengurai kemacetan.

Konsekuensinya adalah Jalan Letjen Soeprapto menjadi akses utama menuju jalan tol bagi semua jenis kendaraan (termasuk roda empat atau lebih). Karena itu, ada asa terkait dengan rencana pengopera­sian ruas tol Ungaran-Bawen, yakni pelebaran Jalan Letjen Soeprapto. Semoga. (10)

— Ir Hartopo MT, Dekan Fakultas Teknik Universitas Darul Ulum Islamic Center (Undaris) Ungaran Kabupaten Semarang
 
sumber :

Rabu, 30 Oktober 2013

Ganti Rugi Jalan Tol Semarang-Solo : “Warga Ampel Minta Kompensasi Ganti Rugi Rp 2,5 Juta”

ilustrasi : peta tol semarang-solo
Boyolali — Warga Desa Ngampon, Kecamatan Ampel meminta kompensasi lahan untuk proyek tol Semarang- Solo senilai Rp 2,5 juta/ m2. Mereka berkilah, harga tersebut disebabkan harga tanah terus membubung. Nilai ganti rugi yang diajukan warga agar bisa digunakan mmebeli lahan lain.

Salah satu warga, Atmo Pawiro (70) warga RT 01 RW01 Desa Ngampon Ampel, mengatakan, harga kompensasi tanah yang diminta Rp 2,5 juta per meter persegi dan tidak bisa ditawar lagi. Harga tanah yang diminta cukup relevan. Hal itu bertujuan agar ganti rugi uang bisa digunakan lagi untuk membeli lahan pengganti. Apalagi, selama ini, kegiatan perekonomian warga setempat mengandalkan lahan pekarangan.

“Kalau kurang dari Rp 2,5 juta, nanti kita tidak akan membeli lahan lain,” ungkap Atmo ditemui di rumahnya, Selasa (29/10).

Atmo menggakui, proses pembebasan lahan proyek tol cukup merepotkan. Sebab, areal lahan pekarangan rumahnya merupakan peninggalan atau warisan leluhurnya. Sehingga, ada anggapan keluarga kalau lahan tak boleh dijual kepada siapapun. Bahkan, lahan yang terkena relokasi proyek tersebut terlanjur dibagikan untuk seluruh anaknya. Ada empat anak saya yang seharusnya dapat jatah lahan warisan tersebut. Ternyata, lahan warisan malah terkena proyek tol Semarang-Solo.

“Jadi, saya harus membeli lahan lagi sebelum dibagikan kepada anak- anak,” jelasnya.

Senada, Iskandar (40),seorang warga Ngampon lainnya, mengungkapkan, adanya proses pembebasan lahan diatas cukup berimbas negatif bagi keluarganya. Pasalnya, bangunan rumah beserta pekarangannya dalam waktu dekat tergusur untuk proyek Tol Semarang-Solo. Selain memiliki nilai historis, ongkos pendirian rumahnya juga tergolong tidak sedikit.

“Padahal, rumah kami baru dibangun tiga tahun lalu,” tandas Iskandar.

Terpisah, Sekda Boyolali, Sri Ardiningsih menjelaskan, penetapan harga ditentukan tim aprasial. Sekda berdalih, pihaknya tidak bisa menentukan harga sendiri.

“Tim yang menentukan, baru kemudian dimusyawarahkan dengan pemilik lahan,’ ungkap Ardiningsih. 
 
sumber :

Selasa, 29 Oktober 2013

TOL SOLO - MANTINGAN : Warga Dibal Boyolali Tuntut Harga Baru


ilustrasi

Solopos.com, BOYOLALI — -Warga Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Boyolali yang tanah dan bangunannya terdampak proyek jalan tol Solo-Mantingan menuntut kenaikan harga tanah dan bangunan lebih tinggi dibanding tawaran tahun 2008, yakni antara Rp1,8 juta/m2 hingga Rp3,5/m2.

Kepala Desa Dibal, Budi Setiyono saat ditemui wartawan di kediamannya di Dibal, akhir pekan kemarin mengungkapkan, dari total sekitar 240 bidang yang terkena proyek tol itu, 40 bidang di antaranya masih belum ada kesepakatan harga ganti rugi.

“Sebanyak 40 bidang itu terdiri atas tanah pekarangan, sawah dan bangunan. Karena itu Jumat lalu, warga Desa Dibal yang terkena proyek jalan tol mengajukan permohonan kepada Bupati Boyolali melalui Panitia Pembebasan Tanah (P2T) agar dilakukan re appraisal terhadap tanah dan bangunan di wilayah ini,” ungkap Budi.

Dia menambahkan pengajuan permohonan itu terkait dengan adanya penawaran harga tanah dan bangunan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Solo–Mantingan Seksi 1 yang masih berdasarkan pada nilai appraisal tahun 2008. Warga menilai taksiran tersebut sudah tak sesuai lagi dengan harga tanah dan bangunan saat ini.

Budi mengutarakan pada 2008 sempat ada penawaran soal harga tanah dan bangunan rata-rata Rp300.000/m2. Ketika itu harga pasaran antara Rp600.000-Rp800.000/m2. Kemudian pada Agustus 2013 harga naik menjadi Rp450.000/m2, sedangkan harga pasaran Rp1,5-2juta/m2.

Mengutip surat permohonan harga ganti rugi 40 bidang yang diajukan warga, kata Budi, tuntutan terdiri atas rumah permanen, rumah permanen ternit, rumah tingkat, sawah dan pekarangan. Dia mengutarakan untuk bangunan rumah permanen warga mengajukan harga Rp2 juta/m2, rumah permanen dengan ternit Rp2,5 juta/m2, rumah tingkat Rp3,5juta/m2, tanah pinggir jalan raya Rp2,7juta/m2, tanah pekarangan masuk kampung Rp1,8 juta/m2, dan tanah sawah Rp900.000 /m2.

Mereka beralasan nominal harga tersebut sudah melalui pertimbangan, yakni tanah dan bangunan terletak di pinggir jalan raya, dekat dengan pasar dan sebagainya. Selain itu tanah dan bangunan juga dinilai dekat akses utama menuju Asrama Haji Donohudan dan Bandara Adi Soemarmo.

Hal lain yang menjadi pertimbangan, tanah dan bangunan warga dinilai sangat strategis. Lokasi itu juga dianggap sudah digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif. Begitu juga dengan sawah yang merupakan lahan produktif dengan irigasi tehnis yang baik. Sawah tersebut merupakan sumber utama ekonomi keluarga masyarakat.

“Dengan dasar pertimbangan itu seluruh warga Desa Dibal mengajukan permohonan kepada Bupati Boyolali melalui P2T untuk melakukan re appraisal terhadap tanah dan bangunan. Kami berharap tuntutan kami bisa dikabulkan,” kata dia menegaskan.
 
sumber :

Sabtu, 26 Oktober 2013

Akhir Tahun, Warga Bisa Nikmati JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang

Pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) 
Kampung Melayu-Tanah Abang di Kawasan Kuningan, Jakarta. 
(sumber: Antara)

Jakarta - Meski harus memakan waktu hampir tiga tahun untuk mengerjakan pembangunannya, warga bisa menikmati Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang pada penutup tahun 2013. Sehingga kemacetan pada akhir tahun di kawasan Kampung Melayu-Tanah Abang bisa diminimalisasi dengan dibukanya JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang untuk kendaraan umum dan pribadi.

Kepastian itu dijamin oleh PT Istaka Karya selaku kontraktor pengerjaan pembangunan paket KH Mas Mansyur. Saat ini pengerjaan fisik khusus untuk paket tersebut sudah mendekati tahap akhir, yaitu menutup lubang yang ada dengan briefcase untuk menyatukan badan jalan layang yang masih berlubang.

Direktur Utama PT Istaka Karya Kasman Muhammad mengatakan penyelesaian fisik JLNT Kampung Melayu, khususnya pada Paket KH Mas Mansyur tetap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Pemprov DKI Jakarta.

Yaitu, pada November 2013 pengerjaan fisik dapat diselesaikan seluruhnya. Sehingga pada Desember sudah bisa dilalui oleh kendaraan umum maupun pribadi.

“Yang pasti pada November sudah rampung semuanya. Lalu Desember sudah bisa dioperasikan jalannya untuk dilalui kendaraan bermotor. Sehingga pada tahun baru, warga bisa menikmati jalan layang itu untuk melihat kembang api yang selalu menghiasi langit Jakarta,” kata Kasman kepada Beritasatu.com, Sabtu (26/10).

Dalam pembangunan itu, tidak ada kendala lagi yang dapat menghentikan penyelesaian pengerjaan konstruksi jalan layang. Pasalnya, audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah ada dengan rekomendasi pembangunan jalan layang bisa dilanjutkan.

Selain itu, Pemprov DKI Pemprov DKI sudah membayar hutang kepada Istaka Karya sebesar Rp 24 miliar atas pengerjaan fisik dari bulan Januari hingga April 2013.

“Tidak ada kendala sekarang dalam melanjutkan pembangunannya. Karena Audit BPKP sudah ada lalu hutang sudah dibayarkan. Dan seluruh biaya pengerjaan fisik selanjutnya juga dibayarkan oleh Pemprov DKI. Semua tidak ada masalah,” ujarnya.

Sedangkan alat penyangga berat yang didatangkan dari Taiwan, Kasman mengatakan alat tersebut sudah bekerja untuk membantu penyanggaan konstruksi badan jalan layang selama dilakukan pengecoran jalan. Pengerjaan konstruksi dengan alat penyangga berat tersebut selalu dilakukan pada malam hari.

“Badan jalan layan kan harus seimbang atau balance. Nah ketika dilakukan pengecoran agar tidak mempengaruhi konstruksi badan jalan layang, kita butuh alat special shoring (penyangga) ini. Alat ini kita sewa, jadi kalau sudah selesai kita kembalikan lagi ke Taiwan,” tuturnya.

Alat penyangga berat ini dibutuhkan karena pihaknya tidak bisa sembarangan melakukan pengecoran jalan. Kondisi jalan di sepanjang Jalan KH Mas Mansyur, termasuk jalan padat kendaraan bermotor, terutama pada jam-jam sibuk.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, alat penyangga berat dari Taiwan tersebut dioperasikan pada malam hari, sekitar pukul 23.00. Untuk pengerjaan fisik paket KH Mas Mansyur, arus lalu lintas di jalan layang Karet existing ditutup satu lajur. Yaitu lajur yang menuju ke arah Casablanca.

Lajur yang dibuka, yakni lajur yang mengarah ke Tanah Abang, dibagi menjadi dua lajur lalu lintas. Akibatnya, satu lajur itu tidak mampu menampung lalu lintas kendaraan dari Tanah Abang dan Casablanca. Akibatnya, kerap kali terjadi kemacetan di jalan layang tersebut saat malam hingga dini hari. 
 
sumber :

Proyek Tol Ungaran- Bawen : Molor, Penyelesaian Paket Lima Tinalun-Lemah Ireng

ilustrasi : foto skyscrapercity
SEMARANG, suaramerdeka.com - Pembangunan proyek jalan tol Semarang - Solo seksi II Ungaran- Bawen sudah mendekati akhir. Kontraktor sudah menyerahkan tiga dari empat paket pengerjaan ke PT Trans Marga Jateng (TMJ).

Satu pengerjaan proyek yang belum diserahkan ialah paket lima Tinalun- Lemah Ireng. Proses penyerahan paket lima yang sedianya dilaksanakan pada Oktober akhirnya diundur. Perkiraan penyerahannya pada November mendatang karena penggalian batu di Lemah Ireng belum terselesaikan.

Adapun, tiga paket yang sudah diserahkan ke TMJ yaitu paket tiga (Penggaron- Ungaran), empat (Beji- Tinalun), dan enam (Lemah Ireng- Bawen). Sebagaimana diketahui, paket tiga dan enam dikerjakan oleh PT Waskita Karya, sedangkan empat milik PT Pembangunan Perumahan (PP).

Direktur Teknik dan Operasi PT TMJ Ari Nugroho menyatakan, pembangunan proyek paket lima oleh PT Adhi Karya ini sudah mencapai 97 persen. Titik yang belum terselesaikan ada di Lemah Ireng, tepatnya di kawasan bukit berbatu. "Kontraktor tidak harus menyerahkan bersamaan, tapi satu per satu. Paket tiga, empat, dan enam sudah diserahkan oleh kontraktor, sedangkan paket lima terakhir," katanya.

Jika proses penggalian batu di Lemah Ireng terselesaikan, maka pembangunan fisik jalan sepanjang 150 meter untuk jalur kendaraan dari arah Bawen- Ungaran baru dapat dilaksanakan. Galian batu ini diperkirakan selesai pada pertengahan November mendatang. Di bulan itu, pengerjaan paket lima diharapkan sudah bisa terselesaikan.

Menurut dia, ada ratusan pekerja yang dilibatkan untuk menyelesaikan pengalian batu di Lemah Ireng. Mereka ini setiap hari kerja lembur, sejumlah alat berat seperti excavator dan truk dikerahkan. Persoalan lain di titik tersebut ialah adanya tower sutet milik PLN. Terkait hal ini, TMJ sudah dikonfirmasi PLN yang sudah siap memindahkan tower tersebut.

"Kalau itu tidak ada masalah, pekerja proyek tidak terganggu dengan adanya tower itu. Ini berarti kami bisa bekerja, PLN pun bisa bekerja di lokasi setempat," tandasnya.

Setelah keseluruhan paket pengerjaan proyek tol diserahkan, selanjutnya akan ada uji evaluasi layak operasi terhadap ruas jalan tol. Hal itu dilakukan sebelum tol dioperasikan.
 
sumber :

Senin, 21 Oktober 2013

Menteri PU: Ada 3 isu penting jalan koridor Jawa

Menteri PU Djoko Kirmanto saat diwawancarai 
wartawan tengah menjelaskan 3 isu penting 
infrastruktur jalan koridor Jawa. (Foto Kemen PU)

SEMARANG (WIN): Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan, ada tiga issue utama yang harus segera direspon koridor pulau Jawa.

"Isu tersebut kurangnya pasokan bahan baku lokal, percepatan perizinan dan rendahnya daya saing produksi infrastruktur," kata Djoko Kirmanto, sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Pusat Komunikasi Publik Kemen PU pada Senin (21/10/13).

Pernyataan serupa juga dilontarkan Menteri PU Djoko Kirmanto saat acara Dies Natalis ke-56 UNDIP Semarang pada Sabtu (19/10/13).

Lebih jauh Menteri PU menjelaskan pihaknya dalam mengembangkan koridor Selatan Jawa, melalui Jalan Lintas Selatan (JLS) akan menjadi komplemen untuk menyatukan konsep MP3EI dan MP3KI.

Bahkan secara khusus dalam kapasitas sebagai koridor MP3EI koridor Jawa dari total investasi di Jawa sebesar Rp 1.434 triliun dengan 346 proyek, sejumlah Rp. 1.112,3 triliun dan 223 proyek adalah disektor infrastruktur. “Proyek-proyek ini membutuhkan kebijakan dari pemerintah " ujar Djoko Kirmanto.

Lebih dalam ,kata Djoko Kirmanto, tidak saja pertumbuhan ekonomi yang harus menjadi prioritas tapi akses masyarakat miskin dan marjinal terhadap proses pembangunan. Selanjutnya Djoko Kirmanto mengungkapkan pula bahwa kombinasi dari pembiayaan pemerintah, investasi swasta, serta kemitraan pemerintah dan swasta tentu perlu dikembangkan dalam kerangka kebijakan publik yang kuat.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, persoalan yang dihadapi jawa tengah saat ini terkait masih banyaknyak kantong-kantong kemiskinan yang sampai 14%.

Untuk itu pihaknya akan berusaha utamanya untuk mengurasi kantong kemiskinan yang umumnya para petani dan nelayan. " Dalam TA 2014 setiap desa dan nelayan akan dialokasikan Rp25 juta -Rp30 juta untuk bantuan untuk mendongkrak pertumbuhan desa-desa tersebut" ujar Ganjar.

Sementara untuk sektor insfrastruktur dalam TA 2014 di Jawa Tengah akan dialokasikan dana sebesar Rp 1,4 triliun. Hal tersebut belum termasuk insfrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui APBN. (win7)
 
sumber :

Tol Trans Jawa Tersendat di Brebes-Semarang


Menteri PU Minta Gubernur Jateng Bantu Pembebasan Lahan

ilustrasi

JAKARTA - Pembengunan ruas tol Trans Jawa terkendala persoalan klasik. Yakni, pembebasan lahan. Lokasi hambatannya pun masih sama, yakni ruas antara Kabupaten Brebes dan Kota Semarang, Jawa Tengah. Menteri Pekerjaan Umum (PU0 Djoko Kirmanto secara khusus meminta bantuan Gubernur Jawa Tengah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dari total sembilan ruas yang harus dibebaskan lahannya, tinggal dua ruas yang masih alot. Yakni, ruas Pemalang-Batang sepanjang 39,2 kilometer dan ruas Batang-Semarang sepanjang 74,75 kilometer. Progres pembebasan lahannya masih di bawah 10 persen. Padahal, ruas lainnya rata-rata nyaris selesai bahkan sebagian telah dibangun dan beroperasi.

Djoko menyatakan, sebagian besar urusan lahan untuk tol trans Jawa telah beres. Jalur tol Jakarta-Cirebon akan segera tersambung seiring dengan beresnya pembebasan lahan di sepanjang jalur tersebut. Begitu pula di Jawa Timur yang proses pembebasan lahannya hampir 100 persen.

Persoalan ada di Jawa Tengah, terutama kedua ruas tersebut. Peran gubernur Jateng akan sangat besar untuk bisa membantu pembebasan lahan yang dibutuhkan. "Untuk jalur tol Semarang-Solo, tinggal arah Bawen-Solo. Kami optimistis kalau itu. Yang agak berat sekarang ini memang antara Semarang-Brebes," terang Djoko.

Djoko menjelaskan, investor yang hendak menggarap dua ruas tol itu sudah siap, baik teknis pembangunan maupun pendanaannya. Jika nanti persoalan lahan untuk kedua ruas jalan tersebut belum juga tuntas, tidak ada jalan lain kecuali konsinyasi.

Pemerintah akan membebaskan tanah secara paksa dengan menitipkan dana ke pengadilan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan tim appraisal independen. Masyarakat yang terkena pembebasan lahan dipersilakan untuk mengambil haknya di pengadilan. "Saya sudah minta Pak gubernur untuk dorong (pembebasan lahan)," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum bisa dikonfirmasi perihal permintaan Menteri PU. Permintaan konfirmasi yang dilayangkan koran ini via telepon maupun pesan singkat belum direspons. Namun, sebelumnya Ganjar sempat menyatakan kesiapannya menjembatani keinginan pemerintah pusat dengan masyarakat yang terkena pembebasan lahan.

Menurut dia, Pemerintah pusat harus menjelaskan secara langsung kepada masyarakat urgensi proyek tersebut beserta dampaknya terhadap kemajuan perekonomian di Jawa Tengah. Dengan begitu, masyarakat akan paham sehingga proses pembebasan bisa berjalan dengan baik. 
 
sumber :
jpnn 

Minggu, 20 Oktober 2013

Terkendala Lahan, Tol Trans Jawa Selesai 2015

menteri PU
TRIBUNNEWS.COM SEMARANG,- Penyelesaian megaproyek pembangunan jalan tol trans Jawa diperkirakan mundur dari target semula tahun 2014, yaitu pada tahun 2015. Proses pembangunan masih terkendala pembebasan lahan, terutama untuk ruas Brebes-Semarang di Jawa Tengah. Karena itu, kepala daerah diminta untuk bekerja sama dalam proses pengadaan lahan itu.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Sabtu (19/10/2013), seusai Dies Natalis Universitas Diponegoro Semarang, Jateng, mengatakan optimistis ruas Jakarta-Cirebon serta Semarang-Solo-Surabaya dapat selesai tepat waktu. Namun, untuk ruas Brebes-Semarang masih belum ada perkembangan karena sulitnya pembebasan lahan.

Mengenai kesulitan pembebasan lahan dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur, Djoko mengatakan, tidak ada pendekatan khusus untuk mengatasi masalah tersebut. Semua proses yang dilalui sesuai dengan ketentuan yang ada, sosialisasi, penaksiran harga, negosiasi harga, hingga konsinyasi jika tidak juga dicapai kesepakatan.

Karena itu, Djoko meminta Gubernur Jateng membantu proses pembebasan lahan tersebut. Jika Gubernur tidak serius, kata dia, sulit untuk dapat menyelesaikan proyek itu tepat waktu. Padahal investor dan bank sudah bersedia mendanai.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan akan segera berkomunikasi dengan kepala daerah yang wilayahnya dilalui jalan tol tersebut. Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo saat ini sudah dalam proses pengadaan tanah, dan segera setelah itu pembangunan fisik dimulai.

Total panjang ruas jalan tol trans Jawa sekitar 616,1 kilometer, yang membutuhkan lahan seluas 5.150,53 hektar. Tol yang mulai dibangun pada 2007 ini terdiri dari sembilan ruas, yaitu Cikopo-Palimanan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Mantingan, Mantingan-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, dan Mojokerto-Surabaya.

Berdasarkan catatan Kompas, dana pembangunan tol ini, antara lain, dibiayai sindikasi 22 perbankan dan institusi keuangan yang memasok Rp 8,8 triliun bagi PT Lintas Marga Sedaya yang disebut sebagai perusahaan patungan Indonesia-Malaysia. Alasan pembangunan infrastruktur jalan tol ini adalah untuk mendukung peningkatan sistem logistik nasional.

Mengenai pembangunan infrastruktur, Ganjar mengatakan, kondisi infrastruktur di Jateng sangat kurang memadai. Karena itu, Pemprov Jateng pada 2014 mengalokasikan dana sebesar
Rp 1,5 triliun khusus untuk pembenahan infrastruktur, terutama jalan, jembatan, dan bendungan.

”Infrastruktur yang baik menjadi daya ungkit ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi, pariwisata, dan investasi sangat bergantung pada kondisi infrastruktur ini,” kata Ganjar.

Selain perbaikan jalan, jembatan, dan bendungan, Pemprov Jateng juga mendorong revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas, serta Bandara Ahmad Yani Semarang. (uti) 
sumber :

Jasa Marga Segera Operasikan Tol Ungaran-Bawen

ilustrasi
AKARTA, suaramerdeka.com - PT Jasa Marga Tbk selaku perseroan pengopersi tol negara optimis bisa mengoperasikan dua ruas tol baru pada akhir tahun ini. Ruas tol Ungaran-Bawen serta JORR W2 Utara hingga Ciledug dikebut penyelesaiannya, menyusul jalan tol di atas laut, Bali Madara yang telah diresmikan bulan lalu.

"Kita berharap bulan depan Ungaran-Bawen bisa selesai, selain itu JORR W2 Utara hingga Ciledug juga bisa rampung," kata Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga Tbk, Abdul Hadi.

Hadi mengaku, perseroan sudah mengeluarkan segala upaya agar kedua ruas ini bisa rampung dan dioperasikan. Untuk tol Ungaran-Bawen, menurutnya secara keseluruhan progres di atas 90 persen dari empat paket yang saat ini dalam masa konstruksi.

Ia menambahkan untuk pengerjaan paket 3b dan juga paket 6 jalan tol ini sudah mencapai 100 persen. Paker empat konstruksinya telah dilakukan Provisional Hand Over dari kontraktor yang mengerjakan proyek. Yang belum rampung menurutnya adalah paket lima yang tersisa hanya 8 persen.

Tol ini sebenarnya sudah pernah digunakan untuk umum, ketika terjadi arus mudik dan balik pada hari raya Idul Fitri 2013.

Sedangkan ruas Jakarta Outer Ring Road W2, ia menjelaskan hingga Ciledug pengerjaan sudah tidak menemui kendala yang berarti. Yang tersisa hanya pengerjaan paket empat, 128 bidang di Ulujami.

Namun, ia optimis 128 bidang itu bisa diselesaikan tahun ini. Sehingga tahun depan semua ruas tol JORR bisa tersambung. Menurutnya jika pembebasan tanah selesai, maka proses pengerjaan akan dilakukan secara paralel.

"Kita terus berupaya untuk bisa menyelesaikan konstruksi. Diharapkan akhir tahun ini dari Kebon Jeruk hingga Ciledug bisa dioperasikan," katanya.
 
sumber :

Sabtu, 19 Oktober 2013

Masyarakat Bisa Menjadi Investor Tol

SAMPAIKAN PEMIKIRAN: Dirut PT Jasa Marga Adityawarman 
menyampaikan pemikirannya saat diskusi dalam rangka 
Dies Natalis ke-55 Jurusan Teknik Sipil Undip, Jumat (18/10). 
(suaramerdeka.com/Hari Santoso)

SEMARANG, Suramerdeka.com - Tingkat kesulitan dalam pembebasan lahan menjadi kendala utama pembangunan jalan Tol Trans Jawa. Problematika ini sekaligus menjadi kajian menarik dalam diskusi bertemakan Permasalahan Penyediaan Lahan dan Prospek Pengembangan Jalan Tol yang diselenggarakan sehubungan Dies Natalis ke-55 Jurusan Teknik Sipil dan Dies Natalis ke-56 Undip, Jumat (18/10). Hadir pakar, pemangku kepentingan, pejabat daerah serta puluhan mahasiswa.

"Pembebasan lahan selalu menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol. Untuk itu dibutuhkan terobosan guna mempercepat proses pembebasan lahan," tutur Dirut PT Jasa Marga Adityawarman.

Menurutnya supaya pembangunan jalan tol sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan proses pembebasan lahan harus maksimal. Jasa Marga, bahkan berupaya mencari solusi agar permasalahan klasik ini tak selalu muncul. "Bagaimana caranya mengatasi itu?. Ya dengan mencari terobosan. Bentuknya semacam mengajak pemilik lahan yang akan dibebaskan menjadi investor," tutur dia.

Sistem ini sekaligus membuat pemilik lahan sebagai pemegang saham. Persoalannya tidak semua empunya tanah bisa menerima kebijakan ini. Mereka rata rata memilih mendapat uang tunai untuk setiap meter lahan yang dimiliki. Masalah muncul saat harga yang ditawarkan pemilik lahan selangit.

"Sejauh ini Jasa Marga sudah pernah menawarkan terobosan itu kepada warga di Jabotabek. Namun hingga kini belum ada satu pun masyarakat yang tertarik dengan penawaran itu,"imbuh dirut. Memang diakui bila menjadi pemegang saham, deviden baru akan dibayarkan perusahaan setelah delapan tahun kedepan. Terobosan yang dilontarkan Jasa Marga sebenarnya upaya paling kompromi dalam menyikapi kendala pembebasan lahan warga.

Regulasi Anyar

Perusahaan itu kini juga menanggapi bagus regulasi anyar dari pemerintah. Otoritas kepemerintahan, ucap Adityawarman, telah menerbitkan UU No 2/2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum yang ditindaklanjuti Perpres No 71/2012. Kebijakan tersebut dipandang apik sekaligus mendukung percepatan pembebasan lahan. Namun dalam realisasinya di lapangan tetap dibutuhkan cawe cawe kepada daerah mulai dari gubernur atau bupati/ walikota.

Kepala badan Pengembangan Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum (PU), Heriyanto Husaeni kendala ini memang harus bisa diatasi. Pasalnya lantaran kondisi semacam ini upaya percepatan infrastruktur menjadi terhambat. Indonesia bahkan dinilai sangat tertinggal dibanding negara negara tetangga. ‘’Malaysia bahkan telah mengoperasikan jalan tol sepanjang 2.000 kilo meter (km). Indonesia masih sepertiganya berkisar hanya 774 km,’’ucapnya.

Kepala Dinas PU dan Bina Marga Jateng, Bambang Nugroho K mengakui kondisi serupa. Termasuk dalam proses pekerjaan ruas tol Bawen-Solo yang masih dikerjakan. Ruas Bawen-Solo pembebasan lahannya Desember 2013 sesuai jadwal rampung. Diteruskan lelang pada Januari 2014 atau beberapa bulan kedepan. Namun persoalan muncul lantaran pembebasan lahannya baru mencapai 10 persen.

"Proyek pengerjaan jalan tol Semarang-Solo untuk ruas Bawen-Solo sepanjang 49,81 km. Adapun pengerjaan jalan tol butuh membebaskan lahan seluas 450,56 hektare,"jelasnya.

Luasan lahan mencakup di wilayah 47 desa dan 34 kecamatan. Tender konstruksi jalan tol Bawen-Solo ini terbagi dalam tiga seksi dan sembilan paket pengerjaan diantaranya ruas jalan tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,57 km, Salatiga-Boyolali 24,5 km, dan Boyolali-Kartasura 7,74 km.
sumber :

Jumat, 18 Oktober 2013

Broker Tanah Jatirunggo Dihukum 4 tahun

SEMARANG, suaramerdeka.com - Bebas di Pengadilan Tipikor Semarang pada Januari 2012 lalu, tak berulang bagi Agus Soekmaniharto di Mahkamah Agung.

Makelar tanah di Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang itu dihukum empat tahun penjara melalui putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 765/Pid.Sus/2012. Hakim Agung juga mendenda Agus sebesar Rp 200 juta setara dengan enam bulan kurungan.

Agus dinilai terbukti terlibat korupsi tukar guling tanah Perhutani yang diterjang proyek Jalan Tol Semarang-Solo. Dalam kasus itu, Agus dinilai turut menikmati uang negara tanpa hak sebesar Rp 727,92 juta. Karenanya, Agus diwajibkan membayar sejumlah uang itu untuk mengganti kerugian negara. Tambahan pidana enam bulan penjara menghadag Agus, jika ia tak membayarnya dan harta bendanya tak mencukupi untuk disita.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Agus Soekmaniharto, 49, bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," demikian bunyi amar putusan Majelis Hakim Agung yang diketuai Zaharuddin Utama dengan anggota Leopold Luhut Hutagalung dan Syamsul Rakan Chaniago.

Hakim menyatakan perbuatan Agus memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001. Sebelumnya, melalui putusan nomor 58/Pid.Sus/2011/PN Tipikor SMG tertanggal 9 januari 2012, majelis hakim yang diketuai Lilik Nuraini menyatakan Agus Soekma bebas dari segala tuntutan hukum.Putusan itu diambil berdasar suara terbanyak tiga majelis hakim. Sebab ada perbedaan pendapat, dimana Hakim Sinintha Sibarani menyatakan Agus Soekma bersalah, sementara Hakim Lazuardi Lumban Tobing satu suara dengan Hakim Lilik.
 
sumber :

Kamis, 10 Oktober 2013

November, Tarif Tol Semarang–Ungaran Naik

ilustrasi : tol gate banyumanik
SEMARANG– Tarif tol Semarang– Ungaran akan naik sekitar 12%–14% pada November mendatang. Saat ini tarif yang berlaku sebesar Rp5.500. Dirut Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jateng (TMJ) Ari Nugroho mengatakan operasional tol Semarang–Ungaran genap dua tahun pada November nanti.

PT TMJ selaku pengelola sudah diizinkan untuk menaikkan tarif. “Nanti 11 November kenaikan mulai diberlakukan,” ucapnya kemarin. Pihaknya belum bisa memastikan berapa tarif baru yang akan dikenakan. Saat ini tarif tol di ruas itu Rp5.500. “Masih kita hitung, perkiraannya memang naik 12%–14% itu,” ujarnya. Pemerhati transportasi Universitas Katholik Soegijapranata (Unika) Semarang Djoko Setijowarno menilai pengelola tol perlu mengkaji kembali sebelum memutuskan menaikkan tarif tol diJawaTengah. Kenaikantarifini harus mempertimbangkan daya beli masyarakat.

“Kalau jalan tol di Jakarta, berapa pun kenaikannya, orang mau membayar, apalagi yang memiliki akses langsung dengan bandara,” ucapnya. Di Jawa Tengah, masyarakat akan berpikir ulang menggunakan jalur tol jika tarifnya dinilai terlalu tinggi. Sebab, di Jateng masih banyak terdapat jalur alternatif yang bisa digunakan. Djoko menambahkan, berdasar standar pelayanan minimum (SPM) yang dikeluarkan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), jalan tol di Jawa Tengah masih lebih baik dibanding di Jakarta.

“Tol antarkota bisa ditempuh minimal 80 km/jam, sementara tol dalam kota minimal 60 km/jam,” ungkapnya. Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto telah menandatangani surat keputusan (SK) penyesuaian tarif 13 ruas tol pada 4 Oktober lalu dan akan berlaku 11 Oktober besok. Dari 13 ruas tol tersebut, salah satunya Semarang seksi A, B, dan C.

Meski demikian, penyesuaian itu tidak sampai mengubah besarantarifruastolSemarangseksi A, B, dan C. Penyesuaian berlaku pembulatan nominal, yakni untukkenaikanRp0– Rp250akandibulatkan menjadi Rp0. Sementara kenaikan Rp250–Rp500 akan dibulatkan menjadi Rp500. arif purniawan
 
sumber :

Senin, 07 Oktober 2013

Kamis Besok MRT Mulai Dibangun di Jakarta

Peletakan batu pertama itu dilaksanakan di area Thamrin - Dukuh Atas.

Pencanangan persiapan pembangunan MRT (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)
VIVAnews - Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami, mengatakan ground breaking pembangunan fisik Mass Rapid Transit (MRT) akan dilakukan Kamis, 10 Oktober 2013.

Peletakan batu pertama akan dilaksanakan di area Thamrin - Dukuh Atas, Jalan Tanjung Karang, Jakarta Pusat. Nantinya, tempat itu pula yang akan jadi lokasi stasiun bawah tanah MRT Dukuh Atas.

Tahap pertama, akan dilakukan pekerjaan sipil slope protection. Pengerjaan itu untuk memperkuat dinding tanah. Meski sederhana, Dono mengungkapkan pengerjaan itu sangat esensial dan diperlukan saat penggalian.

"Supaya proses pekerjaan sipil yang dilakukan memiliki penyangga atau retaining wall yang kuat sehingga pada saat pekerjaan penggalian nantinya tanah yang di atasnya tidak bergeser atau longsor," kata Dono saat bertemu wartawan di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 7 Oktober 2013.

Terkait pembangunan stasiun di Dukuh Atas ini, PT MRT telah melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Thamrin - Dukuh Atas. Menurutnya, PT MRT sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

Dono menargetkan pembangunan MRT akan selesai dalam lima tahun. Diperkirakan tahun 2018 proyek itu baru akan selesai.

"Ini adalah proyek yang memiliki kompleksitas konstruksi yang sangat besar dan proses pembangunannya membutuhkan waktu yang lama dan berdampak pada lalu lintas di Jakarta," ucap dia. (kd)
 
sumber :
viva 

3 Syarat jika Dahlan mau bikin tol di atas laut Jakarta-Surabaya

Jembatan Suramadu. ©2013 Merdeka.com
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengizinkan Menteri BUMN Dahlan Iskan merealisasikan idenya membangun jalan tol di atas laut sepanjang Jakarta-Surabaya. Namun ada syarat yang harus dipenuhi.

Djoko Kirmanto meminta konsorsium BUMN segera membuat studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) jika memang ingin membangun jalan tol itu. Langkah awal ini mutlak dipenuhi untuk melihat potensi dampak buruk terhadap jalan tol tersebut jika sudah terbangun.

"Dalam Perpres Nomor 67 itu disebut Prakarsa Badan Usaha. Pemrakarsa harus segera membuat FS," ujar Djoko di kantornya, Jakarta, Senin (7/10).

Selain melakukan studi kelayakan, konsorsium yang terdiri dari 19 BUMN juga wajib membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hasil kajian AMDAL ini akan dimasukkan sebagai bahan analisis dalam FS.

"AMDAL harus dibuat segera mungkin, apapun yang dilakukan, dampaknya, semua harus masuk ke dalam FS," ungkap dia.

Syarat terakhir, pihaknya mempersilakan pembangunan jalan tol direalisasikan oleh konsorsium jika memang hasil FS menunjukkan kelayakan. Dia pun menyerahkan proses pembangunan kepada pihak pelaksana proyek.

"Kalau secara finansial itu feasible (memungkinkan) itu silakan saja, artinya pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya sepeserpun. Kalau langsung seluruhnya ya tidak apa-apa, sepotong-sepotong juga silakan," ucapnya.

Sebelumnya, BUMN tengah berada di atas angin setelah dipuji-puji lantaran sukses membangun jalan tol di atas laut Bali. Tol yang menghubungkan Tanjung Benoa-Ngurah Rai-Nusa Dua bisa selesai dengan cara keroyokan BUMN dalam waktu singkat.

Agar momentum dan semangat itu tidak hilang begitu saja, Dahlan mempunyai ide untuk membangun tol di atas laut dari Jakarta sampai ke Surabaya.

"Ini 19 BUMN tanda tangan studi dulu bersama-sama tol di pantai Jakarta-Surabaya tanpa pembebasan tanah," kata Dahlan di Gedung Sarinah dalam penandatanganan sekitar 19 BUMN untuk melakukan studi tol di Jakarta, Kamis (3/10).

Dahlan tengah meminta anak buahnya membuat studi. Setelah studi selesai, pihaknya berencana mengajukan izin pembangunan ke pemerintah. Dia yakin proyek ini bisa berhasil. Terutama berkaca pada pembangunan tol Bali. "Bali dulu sulit dan kita terbukti kita bisa," katanya.

Konsorsium BUMN yang ikut dalam proyek ini terdiri dari BUMN perbankan, BUMN karya, BUMN asuransi dan lain sebagainya. Anak buah Dahlan yang terlibat dari proyek ini antara lain Jasa Marga, Adhi Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Mandiri, BNI, BRI, BTN, Jamsostek, Taspen, Pembangunan Perumahan (PP), Brantas Abipraya, Istaka Karya, Pelindo II, Pelindo III, Semen Indonesia, Krakatau Steel.

Konsorsium 19 BUMN telah menandatangani perjanjian untuk melakukan studi pembangunan tol ini. Direktur Utama Waskita Karya, M. Choliq, menyebutkan, butuh biaya sangat besar untuk membangun tol di atas laut sepanjang 775 km ini. Kebutuhan dana ditaksir mencapai Rp 150 triliun.
 
sumber :

Menteri PU Minta FS & Amdal untuk Jalan Tol Atas Laut

SEKTOR RIIL

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) menyatakan, 19 konsorsium BUMN yang sebagai pemrakarsa ide jalan tol atas laut Jakarta-Surabaya harus segera di buatkan feasibility study serta analisis mengenai dampak likungan (Amdal).

Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, ide pembangunan jalan tol atas laut tersebut dinilai bagus. Akan tetapi, untuk kelanjutannya, konsorsium BUMN itu harus cepat membuat FS dan Amdal.

"Buat FS dan Amdal-nya segera, Prakarsa Badan Usaha, Peraturan Presiden (Perpres) 67 itu ada, pemrakarsa harus segera membuat FS, Lalu amdal, harus dibuat segera mungkin, apapun yang dilakukan, dampaknya, semua harus masuk ke dalam FS," ucap Djoko kepada wartawan usai Seminar Nasional Peringatan Hari Habitat Dunia 2013 di Kementerian PU, Jakarta, Senin (7/10/2013).

Djoko melanjutkan, pembuatan FS dan Amdal ditujukan untuk mengetahui bagaimana pembangunan dapat dilaksanakan, dirinya menyebutkan pembangunan jalan tol tersebut belum tentu dapat dilakukan secara keseluruhan atau sekaligus.

"Itu bagus, tapi belum tentu juga sekaligus, bisa juga Tegal-Semarang yang akan dibangun terlebih dahulu," tambahnya.

Selain itu, Djoko menuturkan bahwa Kementerian PU akan mendukung dan mempersilakan konsorsium BUMN tersebut untuk melaksanakan ide tersebut, baik dilakukan secara keseluruhan, maupun dilakukan secara terpotong-potong.

"Kalau secara finansial itu feasible itu silakan saja, artinya pembangunan kalau langsung seluruhnya ya gak apa-apa, sepotong-potong juga silakan," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan apresiasi kepada konsorsium BUMN yang telah berhasil membangun jalan tol atas laut Bali. Pembangunan jalan tol Bali tersebut terbilang terselesaikan dalam waktu yang cepat.

Melihat semangat perusahaan BUMN, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan idenya yang akan membangun jalan tol atas laut dari Jakarta hingga Surabaya. Dirinya pun telah membicarakan ide tersebut di depan 19 BUMN yang akan konsorsium.

"Ini hasil dari pembicaraan pada Senin lalu, belum tahu mau dibangun atau tidak, ini 19 BUMN tanda tangan studi dulu bersama-sama," kata Dahlan dalam acara penandatanganan sekitar 19 BUMN untuk melakukan studi tol di Sarinah Mall, Jakarta. (rez) (wdi) 
 
sumber :

PROYEK TOL SOLO-MANTINGAN : Pembangunan Fisik Dimulai, Pembebasan Lahan Dikebut



Konstruksi pembangunan tol Solo-Kertosono di daerah Ngemplak, 
Boyolali saat difoto dari udara, Rabu (24/4/2013). (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)
 
Solopos.com, BOYOLALI – Proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Solo-Mantingan yang melewati wilayah Kabupaten Boyolali, dipercepat. Pemerintah mentargetkan 2014 mendatang, proyek tersebut sudah mulai memasuki tahap pembangunan fisik.

“Saat rapat dengan Gubernur [Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo] di Semarang belum lama ini, Gubernur menyetujui percepatan proses pembebasan lahan tersebut. Tahun ini diharapkan selesai, karena 2014 ditargetkan pembangunan fisik sudah dimulai,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Sri Ardiningsih, ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (7/10/2013).

Sekda menyebutkan proses pembebasan lahan di wilayah tersebut saat ini telah mencapai 93 persen, walaupun masih ada beberapa lahan yang pembebasannya harus melewati beberapa tahap.

“Yang masih dalam proses, utamanya tanah kas desa dan juga tanah wakaf karena izinnya kan harus sampai ke Kementerian Agama (Kemenag), serta sejumlah pemilik lahan yang belum sepakat dengan nilai ganti untungnya,” ungkap dia.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali, Joko Diyana, menyebutkan kebutuhan lahan untuk realisasi proyek tol yang melintasi wilayah Boyolali totalnya 1.776 bidang. Pihaknya membenarkan, belum tuntasnya pembebasan lahan itu antara lain juga karena proyek tol itu menerjang tanah wakaf untuk masjid, sehingga pengurusan administrasi pembebasan tanahnya harus sampai ke Kemenag di Jakarta.

“Ya prosesnya membutuhkan waktu lama. Tapi kami optimistis pembebasan lahan tersebut bisa tuntas segera 2013 ini,” kata Joko.

Untuk percepatan pembebasan lahan tersebut, Sekda mengatakan sudah dibentuk tim khusus untuk menyisir ke lokasi, termasuk untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan yang terjadi di lapangan.

“Tim ini antara lain terdiri atas P2T [Panitia Pengadaan Tanah], dinas terkait, termasuk Bagian Pemdes [Pemerintahan Desa] dan Kemenag. Prosesnya diharapkan lebih cepat lebih baik,” tegasnya.

Selain itu, tambah dia, ada tim dari Provinsi Jateng yang akan memantau setiap perkembangan yang ada dan memberikan laporan kepada Gubernur setiap sekali dalam sepekan.

“Dari Semarang juga ada tim yang memantau dan melaporkan setiap perkembangan sepekan sekali,” imbuh dia.

Disinggung besarnya ganti untung yang diberikan kepada pemilik lahan untuk pembangunan jalan tol tersebut, Sekda menegaskan pemerintah mengacu pada penilaian atau appraisal yang dilakukan P2T.
 
sumber :

Tim Pembebasan Lahan Tol Batang Ukur Tanah PTPN

ilustrasi
Bisnis-Jateng.com, BATANG – Tim pembebasan tanah tol Batang-Semarang melakukan pengukuran tanah seluas 95 hektare milik Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara yang berada di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nasikhin di Batang, Minggu, mengatakan bahwa pengukuran tanah milik PTPN seluas 95 hektare itu telah dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dan panitia pembebasan lahan (P2T).

“Pengukuran lahan milik PTPN memang didahulukan karena lahannya luas. Selain itu proses ganti untungnya juga tidak terlalu panjang karena bukan milik masyarakat melainkan BUMN,” katanya, Minggu (6/10/2013)

Ia mengatakan bahwa penentuan harga tanah milik PTPN juga tetap memakai perhitungan tim appraisal (penaksir harga).

Setelah pengukuran tanah selesai, kata dia, rencananya langsung dilanjutkan dengan penghitungan tanaman pada lahan yang luasnya mencapai hampir 100 hektare tersebut.

Menurut dia, proses pengukuran tanah dan penghitungan tanaman pada lahan PTPN direncanakan berlangsung sekitar satu bulan.

“Tahapan pengukurun akan dilakukan dahulu pada lahan PTPN kemudian dilanjutkan tanah milik warga,” katanya.

Ia mengatakan bahwa pemkab telah menyosialisasikan pada empat desa, yaitu Kandeman, Juragan, Ujungnegoro, dan Karanggeneng kemudian akan dilanjutkan pada wilayah desa lain yang terkena dampak pembangunan jalan Batang-Semarang.

“Rencananya ada pengukuran ulang tanah milik warga dan pemasangan patok tanah tol dan penghitungan kembali harga ganti untung tanah milik warga sesuai dengan perkembangan yang ada sekarang,” katanya. (Antara/dot) 
 
sumber :

Minggu, 06 Oktober 2013

Aturan tentang Tol Trans Sumatera Tak Kunjung Rampung

ilustrasi : peta jaringan tol tras sumatra (sumber : JM)
JAKARTA - Pembangunan tol Trans Sumatera masih menunggu penerbitan peraturan presiden. Sampai awal bulan ini, aturan tersebut tak kunjung keluar. "Kami masih menunggu keluarnya peraturan itu," kata juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum, Danis H., kepada Tempo, akhir pekan lalu.

Padahal, sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, awal September lalu, pernah mengatakan optimistis peraturan presiden bisa rampung pada September lalu. Danis mengatakan, sejauh ini Kementerian PU belum menghadapi hambatan dalam rencana pembangunan jalan tol tersebut. "Setelah peraturan itu keluar, bisa segera dimulai pembangunan konstruksinya," kata dia.

Tol Trans Sumatera sepanjang 2.700 kilometer, yang membentang dari selatan sampai utara, terdiri atas empat ruas lintas utama yang rencananya dibangun pada tahun ini, antara lain ruas Medan-Binjai sepanjang 16,8 kilometer dengan biaya konstruksi Rp 2 triliun.

Selain itu, ada ruas Pekanbaru-Dumai sepanjang 135 kilometer dengan biaya konstruksi Rp 14,7 triliun; ruas Indralaya-Palembang sepanjang 22 kilometer dengan biaya Rp 1 triliun; dan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, yang memiliki panjang150 kilometer dengan biaya Rp 13,8 triliun.

Terkait dengan pengembangan lahan per 24 September lalu untuk ruas Medan-Binjai, pekan ini akan terbit Surat Penetapan Pembangunan Lahan Proyek. Diharapkan pada akhir tahun sudah ada lahan yang dibebaskan.

Untuk ruas Pekanbaru-Dumai sepanjang 19 kilometer, sudah dibebaskan sekitar 7 kilometer persegi atau 70 hektare lahan. "Biaya pembebasannya sekitar Rp 8 miliar, dan itu tinggal bayar saja," ujar Kepala Subdirektorat Pengadaan Lahan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Achmad Herry Marzuki.

Untuk pembebasan lahan ruas tol Palembang-Indralaya, Henry berharap bisa selesai pada tahun ini. Pembangunan ruas tol Palembang-Indralaya, kata dia, menggunakan Undang-Undang Jalan Tol yang baru, sehingga harga tanah yang ditetapkan hanya satu. "Kalau masyarakat tidak sepakat dengan harga tersebut, penyelesaiannya harus lewat pengadilan," katanya. ERWAN HERMAWAN
 
sumber :

Tol Atas Laut Jawa masih Jauh

ilustrasi : tol bali
JAKARTA--Kementerian Pekerjaan Umum menilai tol atas laut di pulau Jawa bisa menjadi solusi atas permasalahan klasik pembangunan tol saat ini. Namun, tidak berarti tol tersebut bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Kementerian PU menilai akan sangat banyak kajian yang harus dilakukan mengenai tol tersebut sebelum diputuskan boleh dibangun atau tidak.

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Arif Wicaksono mengungkapkan, hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan kementerian BUMN terkait wacana tersebut. Termasuk, rencana kementerian BUMN untuk melakukan studi kelayakan. Menurut dia, pihak manapun bisa mengadakan studi kelayakan atas sebuah rencana pembangunan.

"Hasilnya bisa diserahkan ke Kementerian PU, lalu akan dievaluasi apakah layak atau tidak," terangnya kemarin. Arif mengatakan, rencana BUMN tersebut harus diakui memang diilhami keberhasilan membangun tol atas laut di Bali. Pembangunan tol tersebut sangat cepat, murah, dan relative tanpa konflik dengan warga.

Di sisi lain, konflik dengan warga merupakan masalah klasik pembangunan tol selama ini. terutama, terkait dengan pembebasan lahan. Kementerian PU selalu kerepotan dengan urusan pengadaan tanah. Hasilnya sudah bisa dilihat pada progress pembangunan tol trans Jawa yang lamban.

Meski begitu, Arif tetap mengapresiasi ide kementerian BUMN itu. "Dari sisi funsionalnya (tol atas laut di Jawa) menguntungkan. itu kan menambah jaringan jalan, apalagi dibangun swasta (BUMN)," ucapnya. Yang terpenting, sistem jaringan yang baru itu tidak sampai merusak sistem jaringan yang sudah ada.

Menurut Arif, kajian mengenai tol tersebut akan sangat panjang. Salah satunya adalah kajian amdal laut. Belum lagi dampaknya terhadap aktivitas pelabuhan di pantai utara Jawa. Ditambah lagi kajian teknis pembangunannya. Itu akan memerlukan proses yang panjang.

Kapuskom Kementerian PU Danis H Sumadilaga sependapat dengan Arif. Menurut dia, idenya cukup brilian, namun memerlukan kajian menyeluruh. "Kementerian PU akan tetap fokus pada apa yang kami kerjakan saat ini. Namun, tidak tertutup kemungkinan ada kajian untuk itu," ujarnya. (byu)
 
sumber :
jpnn 

Jumat, 04 Oktober 2013

Proyek Pembangunan Tol Trans Jawa Masih Jadi Prioritas

Ilustrasi. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beberapa waktu lalu melalui 19 perusahaan BUMN atau konsorsium menyatakan akan segera mengkaji ide pembangunan Jalan Tol atas laut dengan rute Jakarta-Surabaya.

Akan tetapi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, 19 BUMN yang sebagai pemrakarsa pembangunan jalan tol atas laut Jakarta-Surabaya seharusnya menghadap ke Kementerian PU terlebih dahulu.

"19 BUMN tersebut punya inisiatif sebagai pemrakarsa pembangunan jalan tol pinggir laut datang dulu ke saya. Siapapun yang ngomong enggak akan kejadian, harus ngomong ke saya dulu," kata Djoko saat ditemui di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Namun, Djoko tidak dapat memungkiri, bahwa ide pembangunan jalan tol atas laut tersebut memang suatu ide yang bagus. Dirinya menyebutkan, bahwa sebagai tahap awal pelaksanaan ide tersebut, ia mengatakan harus melakukan kajian terlebih dahulu.

"Tapi idenya bagus sekali, tapi harus dikaji terlebih dahulu, saya saat ini masih memprioritaskan pembangunan Tol Trans Jawa dulu," tukas dia.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian BUMN memberikan apresiasi kepada konsorsium BUMN yang telah berhasil membangun jalan tol atas laut Bali. Pembangunan jalan tol Bali tersebut terbilang terselesaikan dalam waktu yang cepat.

Melihat semangat perusahaan BUMN, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan idenya yang akan membangun jalan tol atas laut dari Jakarta hingga Surabaya. Dirinya pun telah membicarakan ide tersebut di depan 19 BUMN yang akan konsorsium.

"Ini hasil dari pembicaraan pada Senin lalu, belum tahu mau dibangun atau tidak, ini 19 BUMN tanda tangan studi dulu bersama-sama," kata Dahlan. (wdi) 
 
sumber :

SEKTOR RIIL : Daftar Kenaikan Tarif 13 Ruas Jalan Tol

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Kementrian Pekerjaan Umum (Kemen PU) akan melakukan penyesuaian tarif tol yang mulai berlaku 11 Oktober 2013. Pasalnya ada 13 ruas jalan tol yang dikenai penyesuaian tarif baru.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik (Puskompu) Kementerian PU Danis H Sumadilaga, di kemenPU, Jakarta, Jumat (4/10/2013). Adapun rincian tarif penyesuaian yang baru, seperti berikutnya :

1. Jakarta-Bogor-Ciawi dengan panjang 59 kilometer tarif lama Rp7.000 menjadi Rp8.000.
2. Jakarta-Tangerang dengan 33 kilometer tarif lama Rp4.500 menjadi Rp6.000
3. Surabaya-Gempol, panjang 49 kilometer tarif lama Rp3.500 menjadi Rp4.000
4. Padalarang-Cileunyi dengan panjang 64,4 kilometer tarif lama Rp7.000 menjadi Rp8.000
5. Balawan-Medan-Tanjung Morawa dengan panjang 42,7 kilometer tarif lama Rp5.500 menjadi Rp6.500.
6. Semarang Seksi A,B,C dengan panjang 24,75 kilometer tarif lama Rp2.000 menjadi Rp2.000 (pembulatan).
7. Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami dengan panjang 5,55 kilometer tarif lama Rp2.500 menjadi Rp2.500 (pembulatan).
8. Palimanan-Kanci dengan panjang 26,3 kilometer tarif lama Rp9.000 menjadi Rp10.000
9. Lingkar Luar Jakarta dengan panjang 45,37 kilometer tarif lama Rp7.500 menjadi Rp8.500.
10. Cikampek-Purwakarta-Padalarang dengan panjang 58,5 kilometer tarif lama Rp29.500 menjadi Rp34.000
11. Tangerang Merak dengan panjang 73 kilometer tarif lama Rp31.000 menjadi Rp36.000.
12. Pondok Aren-Serpong dengan panjang 7,26 kilometer tarif lama Rp4.500 menjadi Rp5.000.
13. Ujung Pandang Seksi I dan II dengan panjang 6,05 kilometer tarif lama Rp2.500 menjadi Rp3.000. 
 
sumber :

11 Oktober, Akan Berlaku Tarif Tol Baru

Ilustrasi. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan penyesuaian terhadap tarif tol, mulai 11 Oktober penyesuaian tersebut berlaku. Pasalnya ada 13 ruas jalan tol yang dikenai penyesuaian tarif baru yang telah dinilai memenuhi Standar Pelayanan Maksimal (SPM).

Kepala Pusat Komunikasi Publik (Puskompu) Kementerian PU Danis H Sumadilaga mengatakan, penyesuaian tarif didasarkan laju inflasi pada masing-masing wilayah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu dua tahun terakhir yang sekitar 12 persen-16 persen.

Selain itu, lanjut Danis, tepat hari ini 4 Oktober 2013, Menteri PU Djoko Kirmanto telah menandatangani Surat Keputusan (SK) penyesuaian tarif di 13 ruas tol tersebut, dan akan berlaku seminggu setelah ditanda tangani.

"Selanjutnya Badan Usaha Jalan Tol (BPJT) diwajibkan melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol yang mencakup antara besaran tarif tol sesuai asal tujuan dan jenis golongan kendaraan dalam waktu tujuh hari," ucap Danis saat konferensi pers di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Danis menuturkan, 13 ruas jalan tol yang mengalami penyesuaian tarif yaitu ruas Jakarta-Bogor-Ciawi, Jakarta-Tangerang, Surabaya-Gempol, Padalarang-Cileunyi, Balawan-Medan-Tanjung Morawa, Semarang Seksi A,B,C, Pondok Aren-Bintaro, Viaduct-Ulujami, Palimanan-Kanci, Lingkar Luar Jakarta, Cikampek-Purwakarta-Padalarang, Tangerang Merak, Pondok Aren-Serpong, dan Ujung Pandang Seksi I dan II.
 
sumber :

BPN Selesaikan Pengukuran Lahan Tol Soker

ilustrasi
KARANGANYAR, suaramerdeka.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar telah merampungkan pengukuran semua bidang tanah yang bakal tergusur proyek pembangunan Tol Solo-Kertosono (Soker). "Semuanya sudah selesai kami ukur, bidang tanahnya ada di sembilan desa di tiga kecamatan," tandas Kepala BPN Karanganyar Gunawan ketika ditemui di kantornya.

Gunawan mengemukakan, saat ini pihaknya juga melakukan proses pensertifikatan bidang-bidang tanah tersebut. baik yang menjadi milik warga atau yang menjadi milik Dinas Bina Marga. Bidang tanah tersebut berada di Desa Ngasem, dan Klodran Kecamatan Colomadu. Lalu Desa Wonorejo, Jeruksawit, Jatikuwung dan Karangturi di Kecamatan Gondangrejo, serta Desa Waru, Kebak dan Kemiri di Kecamatan Kebakkramat.

Di Karanganyar, terdapat 1.465 bidang tanah dengan luasan 1.186.353 m2 yang terkena proyek pembangunan jalan Tol Soker. Sementara itu Asisten Pemerintahan Setda Karanganyar Any Indrihastuti mengemukakan, saat ini pemkab masih menunggu jawaban dari pusat tentang permohonan reappraisal atau peninjauan kembali nilai ganti rugi pembebasan lahan proyek Tol Soker.

"Kami belum tahu kapan jawabannya tiba, kami juga masih menunggu. Wewenangnya memang dari pemerintah pusat, karena ini proyek pusat," kata Any tatkala dihubungi melalui ponselnya.

Wanita yang juga Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Karanganyar, itu menandaskan bila masalah utama pembebasan lahan proyek tol tersebut adalah penolakan dari warga untuk menyerahkan lahannya, dengan alasan nilai ganti rugi yang masih terlalu kecil. 
 
sumber :

Jalan Tol Trans Jawa Belum Bisa Rampung di 2015

MedanBisnis – Solo. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, mengakui banyak kendala dalam proyek pembangunan jalan tol Trans Jawa. Meskipun sulit, Djokir menegaskan pada tahun 2015 sebagian besar bangunan jalan tersebut sudah akan terwujud. Tetapi sayangnya pada tahun itu belum seluruhnya terselesaikan. Kendala terbesar adalah mengenai proses pembebasan tanah.
"Saya belum bisa menyampaikan, tapi saya kira hingga tahun 2015 nanti belum akan selesai seluruhnya. Yang jelas sebagian besar sudah akan nyambung. Berapa persennya yang sudah jadi itu nantinya, saya belum bisa menyampaikan tetapi pasti sudah sebagian besarnya," ujar Djoko Kirmanto kepada wartawan usai membuka World Toilet Summit (WTS) 2013 di The Sunan Hotel, Solo, Rabu kemarin.

Jalan Tol Trans Jawa adalah jaringan jalan tol yang menghubungkan kota-kota di pulau Jawa. Jalan tol ini menghububngkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya melalui jalan tol. Tol Trans Jawa sepanjang sekitar 1.000 km tersebut melanjutkan jalan-jalan tol yang sekarang sudah ada, seperti Tol Cikampek, Cirebon, Semarang dan Surabaya, sedangkan sisa ruas jalan tol yang akan dibangun adalah sepanjang 642,56 Km.

Djoko Kirmanto mengatakan banyak kendala yang dihadapi di lapangan dalam menyelesaikan sisa pembangunan. Namun kendala terbesar adalah mengenai pembebasan lahan. Menurutnya banyak aspek yang harus ditempuh dalam proses pembesan lahan milik kas negara maupun milik pribadi.

"Kita sudah terus intensif melakukan pendekatan dengan koordinasi dengan Kemendagri dan pemerintah di daerah. Namun memang memang masalah pembebasan tanah ini kan bukan masalah mudah, karena menyangkut hak pemilik tanah yang harus dihargai," lanjutnya.

Hingga saat ini kendala pembebasan tanah itu, menurut Djoko, masih dihadapi di berbagai lokasi di sejumlah daerah. Jumlahnya masih mencapai angka yang cukup besar. "Ini kan proyek jalan tol yang mencapai 1.000 km. Hitungannya bukannya titik, melainkan menyangkut ribuan pemilik. Kalau dalam proyek ini bahkan ya menyangkut ratusan ribu pemilik tanah," kata dia. (dtf)

sumber :

Bos Jasa Marga ingin eksekusi tol atas laut Jakarta-Surabaya

ilustrasi
Ide Menteri BUMN Dahlan Iskan agar perusahaan BUMN ramai-ramai membangun jalan tol di atas laut Jakarta-Surabaya langsung disambut baik oleh Direktur Utama Jasa Marga, Adityawarman. Dalam pandangannya, tol ini sungguh diperlukan, sehingga realisasinya diharapkan tidak terhambat seperti yang dialami dalam pembangunan tol di Jakarta.

"Ini baru niat awal bagaimana kita bisa tidak terlambat. Anda bayangkan kalau terlambat seperti Jakarta, semua akan boros," kata Adit di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis (3/10)

Namun Adit belum bisa menjelaskan secara teknis apakah nanti tol ini akan menyatu dengan tol yang sudah ada atau tidak. Adit juga belum bisa menyebut berapa dana yang akan dibutuhkan untuk membangun jalan tol ini.

"Bagaimana Jakarta-Surabaya sebagian sudah selesai dan sudah jadi. Ini nanti Alternatif di atas laut sebagian apa semuanya. Tapi jangan memberi harapan luar biasa kepada masyarakat. Kita benar benar ingin terwujud tapi kita belum menyentuh izin dan regulasi," katanya.

Pihak Jasa Marga bersama konsorsium BUMN juga tidak bisa menjanjikan apakah tol atas laut ini layak di bangun atau tidak. Pihaknya akan melihat kontur pantai Jakarta-Surabaya. Termasuk kajian keuntungan yang akan diraup BUMN jika jalan tol ini beroperasi.

"Kita studi dulu memungkinkan atau tidak. Kita tidak tahu pantai utara sama atau tidak dengan Bali. Kita juga pikirkan jangan sampai BUMN itu merugi. Jangan seolah olah akan terwujud," tutupnya.
sumber :

Pembebasan Lahan untuk Tol : Gubernur Berharap Tak Ada Konsinyasi

Gubernur Ganjar Pranowo
TAMANSARI - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengharapakan tidak terjadi konsinyasi dalam pembayaran ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan tol.

Meski begitu, diharapkan warga juga mematok harga yang wajar dan tidak terlalu tinggi. "Dengan masih adanya warga terkena proyek (WTP) yang belum setuju nilai ganti rugi, kami meminta agar tim pengadaan tanah melakukan pendekatan sehingga diharapkan tidak akan ada konsinyasi. Konsinyasi adalah jalan terakhir dan paling ujung jika negosiasi harga tidak ada kesepakatan. Namun memang harus ada kelayakan harga dalam pembebasan lahan tol ini," kata Ganjar.

Gubernur menilai perlu adanya percepatan dalam proses pembangunan jalan tol Semarang Solo. Apabila jalan tol ini sudah jadi maka akan bisa menjadi solusi yang tepat mengurai tranportasi di Jawa Tengah ini. "Saya mengharapkan segera dilakukan percepatan terhadap segala sesuatu terkait proses pembangunan jalan tol.

Pentingnya infrastruktur yang baik sehingga mampu mendukung pembangunan di Jawa Tengah," katanya saat berkunjung ke Salatiga, Rabu (4/10). Melihat perkembangan dari tim pembebasan tanah (TPT) Provinsi Jawa Tengah, diharapkan pada 2014 tol Semarang- Solo akan bisa selesai. "Jalan tol nantinya akan memberikan dampak perekonomian yang baik untuk Salatiga," ujarnya.

Pendekatan

Mengenai pembangunan jalan tol yang melewati Salatiga, saat ini telah dilaksanakan serangkaian musyawarah dengan warga dari empat klurahan dengan 236 bidang, 21 bidang tanah Pemkot, 39 bidang sudah dibayar, 33 bidang dalam proses administrasi dan 137 bidang belum diperoleh kesepatan dan mengajukan keberatan.

Adapun 137 bidang yang belum tercapai kesepakatan tersebut karena warga menghendaki ganti untung dengan nilai yang jauh dari nilai yang telah ditetapkan oleh tim penilai. Sekretaris Daerah Salatiga Agus Rudianto memberikan gambaran yang terjadi di Kelurahan Kauman Kidul Kecamatan Sidorejo.

Di Kauman Kidul ada beberapa bidang tanah yang oleh tim dinilai satu meternya berharga Rp 340.000, namun pemiliknya menghendaki penggantian sebesar kurang lebih Rp 1,3 juta per meter persegi. "Untuk itu kami akan terus melakukan pendekatan dan negosiasi dengan warga tersebut hingga nantinya dapat dicapai harga yang sepakat,î kata Agus saat paparan di hadapan gubernur di rumah dinas wali kota.

Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) jalan tol seksi III Bawen-Salatiga, Heri Budi Prasetyo optimistis akhir 2013 pembebasan lahan terkena proyek jalan di Salatiga dapat diselesaikan. "Kami optimis pembahasan lahan terkena proyek tol di Salatiga bakal selesai akhir 2013, karena upaya pendekatan ke warga terkena proyek terus di lakukan dan lambat laun warga mulai banyak menerima ganti rugi," ujar Heri. (H32-87)
 
sumber :

2014, Pemprov Jateng Fokus Perbaikan Jalan

Pembangunan jalan tol Semarang-Solo hampir rampung. (Budiono)

SEMARANG (KRjogja.com )- Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo mengungkapkan tahun 2014 g akan konsentrasi untuk pembenahan infrastruktur jalan. Setidaknya Pemprov Jateng akan menganggarkan dana sebesar Rp 1,5 triliun untuk program perbaikan jalan.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan hal ini saat menerima pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) se Jatenag di ruang kerjanya Kamis (03/10/2013). Dengan alokasi anggaran tersebut diharapkan sebagian besar jalan provinsi akan menjadi baik, sehingga perekonomian masyarakat akan meningkat.

Menurut Gubernur, semula RAPBD Jateng 2014 hanya menganggarkan dana untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 750 miliar. Namun setelah Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jateng, minta agar anggaran ditiangkatkan menjadi Rp 1,5 triliun agar pembangunan infrastrukytur bisa lebih maksimal.

Ganjar juga berharap Bupati/Walikota j okus untuk pembangunan infrastruktur jalan. Bahkan Ganjar minta agar pembangunan jalan bisa sampai ke pedesaan untuk menghidupkan perekonomian pedesaan. (Bdi)
 
sumber :

Ini 19 BUMN yang Terlibat dalam Proyek Jalan Tol di Atas Laut Jakarta-Surabaya

Bisnis.com,
JAKARTA - Konsorsium perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) berencana membangun jalan tol di atas laut Jakarta-Surabaya. Setidaknya 19 perusahaan pelat merah bergabung dalam konsorsium itu‎.

Langkah itu dicoba untuk dilakukan konsorsium BUMN, setelah berhasil membangun jalan tol di atas laut di Bali sepanjang 8,12 km.

Konsorsium BUMN yang terlibat dalam proyek raksasa itu, yakni PT Jasa Marga Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Istaka Karya, PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk.

Selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Pelabuhan Indonesia III, PT Taspen, PT Jamsostek, PT Krakatau Steel Tbk, serta PT Semen Indonesia Tbk.

‎‎"Kami teken hari ini kesepakatan kerjanya agar dapat langsung melakukan studi bersama membangun jalan tol di atas pantai, tanpa membebaskan lahan, tetapi melibatkan pemda terkait," tutur ‎Menteri BUMN Dahlan Iskan di sela-sela penandatanganan kerja sama, Kamis (3/10/2013).

Masalah pendanaan pembangunan jalan tol diserahkan sepenuhnya kepada BUMN perbankan.

Menurut Dahlan, langkah ini dilakukan semata-mata memanfaatkan momentum keberhasilkan konsorsium BUMN membangun jalan tol di atas laut di Bali dalam waktu yang singkat. "Nantinya, kita bisa mengadopsi pola kerja jalan tol Bali," ujarnya.
 
sumber :

Tol Bali Sukses, Jalan Tol Atas Laut Jakarta-Surabaya Siap Dibangun

Belasan perusahaan pelat merah akan terlibat.

Pembangunan jalan tol di Bali saat sedang dibangun. (VIVAnews/Bobby Andalan)
VIVAnews - Usai pembangunan jalan tol Bali rampung, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menggagas ide, yaitu membangun jalan tol di atas laut Jakarta-Surabaya.

Mengenai rencananya, Dahlan menegaskan, Kamis, 3 Oktober 2013, meminta belasan perusahaan pelat merah untuk membuat studi kelayakan (feasibility study) tentang pembangunan jalan tol tersebut.

"Ini ada 19 BUMN yang tanda tangan studi dulu bersama-sama tentang (jalan) tol di pantai Jakarta-Surabaya tanpa pembebasan tanah," kata Dahlan dalam acara MoU tentang rencana penandatanganan jalan tol di atas laut Jakarta-Surabaya, di Sarinah, Thamrin, Jakarta.

Adapun perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Jasa Marga Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Semen Indonesia (Persero), PT Krakatau Steel Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Jamsostek (Persero), dan PT Taspen (Persero).

Mantan bos PLN itu meminta belasan perusahaan tersebut untuk melakukan studi. Setelah itu, hasilnya akan diserahkan kepada pemerintah. Waktu studinya cukup singkat, yaitu enam bulan.

"Ini baru studi, studi sangat singkat enam bulan. Dari segi pendanaan ini sangat kuat. Saya kira, semua perbankan semua kuat. Dari BUMN karya juga terbukti kuat. Ini proyek keroyokan yang sangat besar," kata Dahlan.

Dahlan menambahkan bahwa ini adalah hasil pembicaraan pada Senin lalu. Pembangunan jalan tol tersebut merupakan momentum kesuksesan jalan tol Bali yang digarap perusahaan pelat merah tersebut.

Sementara itu, Jasa Marga menyambut baik rencana Dahlan. Dirut Jasa Marga, Adityawarman, mengatakan bahwa pada tahap awal akan ada studi kelayakan dan pembangunannya tergantung pada hasil studi.

Menurut bos perusahaan jalan tol pelat merah itu, ide pembangunan jalan itu bergantung pada perkembangan kendaraan di jalan tersebut.

Adityawarman mengatakan bahwa yang paling pas adalah jalan itu dimulai dari Semarang ke Surabaya lewat jalur Pantura. "Yang mendesak itu Pantura, rute Semarang-Surabaya. Semarang-Demak-Rembang-Tuban-Gresik," kata dia. 
 
sumber :
viva 

Tol di atas laut Jakarta-Surabaya butuh biaya Rp 150 triliun

Jembatan Suramadu. ©2013 Merdeka.com

Menteri BUMN Dahlan Iskan bersama konsorsium 19 BUMN menggelindingkan wacana untuk membangun jalan tol di atas laut dari Jakarta hingga Surabaya. IDe pembangunan tol ini berangkat dari kesuksesan pembangunan jalan tol di atas laut Bali.

Konsorsium 19 BUMN telah menandatangani perjanjian untuk melakukan studi pembangunan tol ini. Direktur Utama Waskita Karya M. Choliq menyebutkan, butuh biaya sangat besar untuk membangun tol di atas laut sepanjang 775 km ini. Kebutuhan dana ditaksir mencapai Rp 150 triliun.

"Ini paling masalah regulasi. Ini kalau diberi konsesi jangan sampai overlap. Panjangnya sekitar 775 KM. Dananya bisa sampai Rp 150 triliun," kata Choliq di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis (3/10).

Konsorsium BUMN yang ikut dalam proyek ini terdiri dari BUMN perbankan, BUMN karya, BUMN asuransi dan lain sebagainya. Anak buah Dahlan yang terlibat dari proyek ini antara lain Jasa Marga, Adhi Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Mandiri, BNI, BRI, BTN, Jamsostek, Taspen, Pembangunan Perumahan (PP), Brantas Abipraya, Istaka Karya, Pelindo II, Pelindo III, Semen Indonesia, Krakatau Steel.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman mengaku belum bisa memprediksi besaran kebutuhan pendanaan untuk membangun tol ini. Adit juga belum bisa memastikan apakah nanti tol ini sepenuhnya di atas laut atau menyatu dengan tol yang sudah ada.

"Belum, kita studi dulu ini 6 bulan," tegasnya. Rencana pembangunan tol ini baru sebatas ide dan baru akan ditindaklanjuti melalui proses studi. Pembangunan tol ini belum tentu mendapatkan izin dari pemerintah.
 
sumber :

Dewan Minta Pembangunan Tol Sesi III Dihentikan Sementara

SELESAIKAN PEMBANGUNAN: Pekerja tengah menyelesaikan sisa pembangunan pembatas
tol Semarang-Solo sesi Ungaran-Bawen. (suaramerdeka.com/Ranin Agung)

UNGARAN, suaramerdeka.com - Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Semarang, Achsin Ma'aruf meminta Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jawa Tengah dan PT Trans Marga Jateng (TMJ) menyelesaikan pekerjaan fasilitas umum yang belum tuntas pada ruas sesi II Ungaran-Bawen sebelum melanjutkan pembangunan sesi III Bawen-Kaliwungu.

Menurut dia, PT TMJ harusnya melakukan penyelesaian pada titik yang belum selesai agar tidak ada anggapan ingkar janji di tengah-tengah masyarakat. "Rentetan masalah pekerjaan tol menyangkut fasilitas umum yang belum selesai terus terjadi, fasilitas umum maupun fasilitas sosial seperti sekolah dan lapangan di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus kami minta jangan dikesampingan," ujarnya, Kamis (3/10).

Meski pihak pelaksana proyek mendapat target untuk penyelesaian tol sesi II maupun sesi III, Achsin mendesak, PT TMJ selaku pengelola tol Semarang-Solo menghentikan sementara realisasi pembangunan sesi III. "Itu semestinya menjadi beban bersama antara pengelola dan pelaksana proyek tol, jika didiamkan saja tanpa solusi nantinya akan menjadi tanggungjawab siapa?" tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong menyebutkan, jika tidak kunjung diselesaikan, pihaknya khawatir nantinya akan menjadi beban Pemkab Semarang.

"Kami tidak yakin akhir Desember 2013 realisasi pembangunan fasilitas umum dan sosial di sesi II akan selesai. Pasalnya disamping anggaran dan penggunaan anggarannya belum jelas, pihak TPT mempunyai batas kewenangan sebagai fasilitator saja," tutur The Hok.

Seperti diketahui, TPT Jateng sempat menjanjikan penyelesaian pembangunan SD Negeri 01 Klepu, SD Negeri 02 dan 04 Kandangan Bawen, serta lapangan Desa Klepu ditargetkan selesai Desember 2013 mendatang. Khusus lapangan Desa Klepu, menurut Ketua TPT Jateng, Abdul Qodir, telah dibelikan di sisi timur lokasi lapangan lama.

"Yang semula seluasnya 6.000 m2, kami akan ganti menjadi 8.000 m2 letaknya di samping lapangan lama. Artinya, tidak ada lagi persoalan menyangkut lapangan. Kami juga sudah meminta bantuan konsultan perencana untuk merencanakan penyelesaian fasilitas umum yang belum selesai," katanya.
 
sumber :

RI Bakal Punya Jalan Tol Atas Laut Jakarta-Surabaya?

(Antara/Wahyu Putro A)
Liputan6.com, Jakarta : Sejumlah BUMN menandatangani studi kelayakan proyek pembangunan jalan tol atas laut Jakarta-Surabaya sepanjang 800 kilometer (km).

BUMN tersebut, antara lain PT Wika, PT Hutama Karya, PT Istaka Karya, PT Brantas, Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, PT Semen Indonesia, PT Krakatau Steel, Pelindo 2, Pelindo 3, Taspen, Jamsostek, Taspen, PT Jasa Marga dan PT Wijaya Karya.

"BUMN ini keroyokan besar-besaran karena proyeknya juga proyek besar," ujar Menteri BUMN Dahlan Iskan di Gedung Plasa Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2013).

Dahlan mengatakan rencana studi kelayakan ini menjadi momentum setelah pembangunan jalan tol di Bali. Proyek ini diharapkan benar-benar terwujud sehingga menjadi dapat mengurangi kemacetan yang terjadi pada jalur Jakarta dan Surabaya ini. "Momentum ini jangan sampai hilang, bahwa kita bisa melakukan yang lebih besar dari yang ada di Bali," lanjut dia.

Dahlan mengakui, meski belum pasti mendapatkan izin membangun jalan tol ini, studi kelayakan ini diharapkan bisa cepat selesai. Dengan demikian segera bisa diajukan untuk mendapatkan izin dari Kementerian Pekerjaan Umum.

"Kita juga belum tahu apakah pemerintah akan beri izin atau tidak. Mudah-mudahan ini selesai dalam waktu 6 bulan sehingga kita akan ajukan perizinannya," tegas dia.

Bila nantinya memang diberikan izin untuk membangun, maka yang paling mendesak yakni proyek jalan antara Semarang hingga Surabaya karena dianggap paling siap dan tingkat kemacetan yang luar biasa pada jalur tersebut.
"Tapi kita tidak mau membuat masyarakat berharap, makanya kita jalankan saja dulu studi kelayakannya," tandas Dahlan. (Dny/Nur)
 
sumber :