javascript:void(0)

your direction from here


View tol semarang ungaran in a larger map
INFO : REUNI AKBAR SMP N 2 SIMO BOYOLALI 2017 BULAN DESEMBER 2017....AYOO BERGABUNG (Info&Pendaftaran : 085727059929)

cari di blog ini

Senin, 21 September 2015

Di Antara Emiten Kontraktor BUMN, PTPP Bukukan Kontrak Baru Terbesar


Direktur Utama PT PP (persero) Tbk Bambang Triwibowo memberi 
kata sambutan saat peresmian pembangunan Rusunami Gunung Putri 
Square, Bogor, Kamis (20/8/2015) (Beritasatu Photo)

Jakarta - Sejumlah emiten kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada bulan Agustus 2015 membukukan kenaikan kontrak baru setelah bulan Juli melambat.

Empat kontraktor BUMN berhasil membukukan kontrak bulan Agustus sekitar Rp 4,7 triliun, atau naik 36,7 persen month on month (mom). "Secara kumulatif, pertumbuhan kontrak baru selama delapan bulan pertama 205 sebesar 52,9 persen year on year (yoy)," tulis riset PT Danareksa Sekuritas, yang dipublikasikan, Senin (21/9).

Riset Danareksa mengatakan, PT PTPP Tbk (PTPP) menjadi emiten yang membukukan kontrak baru terbesar dibanding tiga emiten kontraktor BUMN lainnya yakni Rp 16 triliun atau tumbuh 61 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di posisi kedua adalah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dengan perolehan kontrak baru hingga Agustus 2015 seebsar Rp 12,8 triliun atau tumbuh 46 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ketiga adalah PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dengan kontrak baru Rp 11,4 triliun atau tumbuh 39 persen dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) membukukan kontrak baru Rp 7,8 triliun atau tumbuh 75 persen.

Ke depan, Danareksa menilai PTPP dan WSKT dapat mempertahankan kinerjanya, sementara ADHI masih menunggu kejelasan proyek light rapid transportations (LRT). Adapun WIKA, harus berjuang menyusul underperformance anak usaha PT Wika Beton Tbk (WTON) ini.

sumber :

Selasa, 08 September 2015

Pemenang Tender Tol Solo-Kertosono Ditetapkan, Nilai Kontrak Rp 8,97 Triliun

Percepatan Pembangunan Jalan Tol Ruas Solo-Ngawi dan 
Ngawi-Kertosono, di Ngawi, Jawa Timur, Kamis (30/4/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan jalan tol di wilayah Jawa Tengah, PT Jasa Marga (Persero) Tbk membenamkan investasi sekitar Rp 15,18 triliun.

Dana sebesar itu, untuk membiayai pembangunan tol sepanjang 250 kilometer, yang terdiri dari Jalan Tol Semarang-Solo, Jalan Tol Solo-Ngawi dan Jalan Tol Ngawi-Kertosono.

Khusus Jalan Tol Solo-Ngawi dan Jalan Tol Ngawi-Kertosono dana yang dibenamkan senilai Rp 8,97 triliun untuk jalan sepanjang 177,12 kilometer. Tol ini ditargetkan beroperasi pada awal tahun 2018. 

Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk., Mohammad Sofyan menjelaskan, investasi dilakukan Jasa Marga melalui anak perusahaan PT Solo Ngawi Jaya yang juga akan mengelola Jalan Tol Solo-Ngawi, dan PT Ngawi Kertosono Jaya yang akan mengoperasikan Jalan Tol Ngawi-Kertosono.

"Progres akuisisi lahan untuk Jalan Tol Solo-Ngawi saat ini sudah mencapai 92,26 persen dan 78,11 persen untuk Jalan Tol Ngawi-Kertosono," ungkap Sofyan kepada Kompas.com, Selasa (8/9/2015). 

Sementara konstruksi Jalan Tol Solo-Ngawi Seksi 1 Ruas Solo-Karanganyar sepanjang 20,9 kilometer dilakukan oleh Pemerintah dan Seksi 2 Ruas Karanganyar-Ngawi sepanjang 69 kilometer dilakukan oleh investor lainnya. Proses tender konstruksi Ruas Karanganyar-Ngawi dibagi menjadi 2 paket.

Kedua paket tersebut yakni, Paket 1 Ruas Karang Anyar-Kedung Harjo sepanjang 35 kilometer dengan nilai kontrak Rp 2,20 triliun dimenangkan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Paket 2 Ruas Kedung Harjo-Ngawi sepanjang 34 kilometer dengan nilai kontrak Rp 1,81 triliun juga dimenangkan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Konstruksi Jalan Tol Ngawi-Kertosono juga dibagi menjadi 2 seksi. Seksi 1 Ruas Ngawi-Saradan sepanjang 49 kilometer dilakukan oleh investor dan Seksi 2 Ruas Saradan-Kertosono sepanjang 37,5 kilometer dilakukan oleh Pemerintah. 

Proses tender konstruksi Ruas Ngawi-Saradan dibagi menjadi 3 paket, yaitu Paket 1 Ruas Ngawi-Magetan sepanjang 20 kilometer dengan nilai kontrak Rp 1,48 triliun dimenangkan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Paket 2 Ruas Magetan-Madiun sepanjang 8,4 kilometer dengan nilai kontrak Rp 419,32 miliar dimenangkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Paket 3 Ruas Madiun-Saradan sepanjang 21 kilometer dengan nilai kontrak Rp 1,04 triliun dimenangkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

sumber :

TOL TRANS SUMATRA : Kemen PU dan BUMN Minta Proses Ganti Rugi Lahan Tol Selesai Akhir Tahun

ilustrasi : Tol Trans Sumatra


TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KALIANDA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian BUMN meminta proses pengukuran dan pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tol tran Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang sekitar 150 kilometer sudah selesai pada akhir tahun mendatang.

Kedua kementerian meminta tim dari Provinsi dan Kabupaten. Terutama kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Provinsi Lampung untuk dapat segera menyelesaikan proses pengukuran lahan untuk pembangunan jalan tol.

"Kemarin kita dipanggil untuk rapat bersama dengan Kementerian PU dan BUMN. Rapat tersebut membahas percepatan proses pengukuran dan ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tol tran Sumatera," ujar asisten Bidang Pemeringatah Setda Lampung Selatan, Firman Muntako, Selasa (8/9).

Kata dia, untuk di Lampung Selatan panjang jalan tol trans Sumatera mencapai 104 kilometer. Dan untuk sosialisasi serta konsultasi publik telah selesai dilakukan. Saat ini masih dalam tahap proses pengukuran oleh BPN bersama dengan beberapa instansi terkait lainnya.(dedi/tribunlampung)

sumber :

Pembangunan Tol Trans Jawa Dikebut

Semarang - Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP memastikan pembangunan jalan tol trans Jawa yang melalui Jawa Tengah akan dikebut. Hal tersebut disampaikan saat Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PU PR), Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, BPN Jawa Tengah, dan pemerintah daerah yang dilintasi jalan tol beraudiensi dengannya, Senin (7/9)

Untuk merealisasikan percepatan pembangunan tol, Ganjar meminta segera dibuatkan sistem pemantauan pembangunan jalan tol secara terpadu antarlembaga pemerintahan, seperti Kementerian PU PR, Dinas Bina Marga, BPN, dan juga pemerintah daerah yang dilalui jalan tol. Sistem itu akan memuat jadwal pembangunan dan permasalahan-permasalahannya yang dapat dipantau oleh gubernur dan Menteri PUPR.

"Harus segera membuat sistem. Leading sectornya Bina Marga. Minggu ini harus jadi," kata Ganjar di ruang kerja Kantor Gubernur.

Keberadaan sistem tersebut diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dengan cepat karena ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota. Dengan begitu, pembangunan jalan tol tidak lagi terhambat, terutama karena terkendala pembebasan lahan yang selalu muncul setiap kali pemerintah akan melaksanakan pembangunan.

"Segera bentuk jadwal. Jadwalnya nanti dapat dipantau langsung oleh gubernur dan menteri. Sehingga kalau ada permasalahan yang muncul bisa segera dikoordinasikan," ujarnya.

Ganjar manargetkan pembangunan jalan tol di Jawa Tengah dapat selesai seluruhnya pada 2018, dengan perincian Pemalang-Batang selesai 2015, Semarang-Batang di tahun 2016, dan Semarang-Solo ditargetkan pada tahun berikutnya.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Subagyo menyambut baik ide Ganjar. Menurutnya, pemerintah pusat selalu berusaha mengakselerasi pembangunan jalan tol namun seringkali terhambat pada persoalan pembebasan lahan. Dengan adanya sistem tersebut masalah pembebasan lahan akan cepat selesai karena langsung dapat dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan daerah yang bersangkutan.

"Kami ingin mengakselerasi pembangunan jalan tol. Sehingga kami datang kesini memang untuk meminta bantuan provinsi dan kabupaten untuk mengakselerasi pembebasan lahan," katanya.

Bupati Pekalongan Amat Antono yang juga hadir dalan audiensi sepakat dengan gagasan Ganjar. Menurutnya, pembebasan lahan harus segera tuntas karena di Pekalongan ada sekitar 24 desa yang terkena proyek jalan dan semua warganya sudah setuju untuk menjual tanahnya.

"Di Pekalongan 24 desa sudah setuju tinggal dibayar. Kalau terus menunggu, masyarakat terkesan tersandera. Sebab itu, saya minta sebelun Desember harus bisa tuntas," tandasnya.

Sementara itu, Kabid Hak Rumah dan Pengadaan Tanah BPN Jawa Tengah Lukman Hakim melaporkan proses pengadaan lahan untuk jalan tol di Kabupaten Pemalang (ruas Pejagan-Pemalang) pematokan batas bidang tanah sudah selesai 100 persen dan masuk pada inventarisasi fisik, yakni pengukuran 1.523 bidang seluas 1.647.107 m2. Sementara untuk ruas Kendal-Semarang terkendala permasalahan yuridis dan pembebasan lahan yang peralihannya di bawah tangan.

"Di Kendal-Semarang ada permasalahan sedikit, permasalahan yuridis sama masyarakat peralihannya di bawah tangan. Jadi belum berani mengambil kebijakan dan keputusan," tuturnya.

Untuk Kota Salatiga hanya tinggal empat bidang yang belum dibebaskan. Rencananya BPN akan melakukan konsinyasi agar pembebasan lahan dapat dipercepat.

(Humas Jateng)

sumber :

SPJT Tak Perlu Persetujuan DPRD


● Penjualan Saham Tol Semarang-Bawen

ilustrasi
SEMARANG – PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) tak perlu meminta persetujuan anggota DPRD Jawa Tengah terkait penjualan saham tol Semarang-Solo, ruas Semarang- Bawen. Saham milik pemerintah provinsi tersebut dijual kepada pihak swasta berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS).

Saham tol tersebut dipegang PT SPJT dan PT Jasa Marga. Direktur Utama PT SPJT, Krisdiani Samsi mengatakan, dasar pengambilan keputusan penjualan melalui RUPS sesuai dengan UU No 5/1962 tentang Perusahaan Daerah dan UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. ”Saham itu merupakan aset milik pemerintah yang dipisahkan.

Sementara melalui undangundang perseroan terbatas keputusan penjualan saham sah lewat RUPS. Saya minta maaf karena laporan penjualan saham belum bisa diberikan ke Pemprov,” ujarnya dalam rapat konsultasi dengan anggota DRPD, kemarin.

Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi menjembatani rapat konsultasi antara Komisi C dan SPJT serta Trans Marga Jateng, selaku anak perusahaan dari SPJT dengan Jasa Marga.

Dalam rapat di ruangan Rukma itu, Samsi menjelaskan, penjualan saham terpaksa dilakukan karena potensi kehilangan saham apabila tak menyetor modal (terdelusi).

Pertanyakan Skema

”Saham dijual kepada pihak swasta sebesar 25% dengan nilai di atas taksiran tim apprasial. Ya sekitar tiga perempat triliun rupiah,” ujarnya enggan merinci nilai penjualan. Dengan demikian, saham SPJT tersisa 1,1% dari 26,1%. Sebelumnya, saham badan usaha milik daerah (BUMD) sebesar 40% lalu terdelusi 10% menjadi 30%, kemudian terdelusi lagi 3,9% menjadi 26,1%. Saham yang terdelusi menjadi milik Jasa Marga. Kini sahamnya mencapai 73,9%.

”Kami memiliki hak membeli kembali saham yang dimiliki Jasa Marga. Nanti dibeli 3,9%, sehingga saham kami jadi 5%. Ke depan kan Jasa Marga melepas saham perdana, nanti dibeli dari situ,” katanya. Skema penjualan dan pembelian, menurut Samsi, memiliki dua keuntungan sekaligus. Pertama, keuntungan pertama mendapat dana segar dari hasil penjualan 25% saham.

Kedua, pada 2021 saat memasuki masa perolehan keuntungan, SPJT memiliki saham 5%, sehingga tetap dapat keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham mencapai ratusan miliar rupiah. ”Keuntungan saat ini akan digunakan untuk restukturisasi bisnis SPJT, dapat PI (participacing interest) Blok Muria. Tugas Trans Jateng, mau main (bisnis) air dan energi,” ungkapnya.

Terkait skema tersebut, Rukma mempertanyakan langkah yang ditempuh SPJT. Pasalnya, dalam pembangunan tol tersebut pemerintah pusat juga mengucurkan dana, sehingga tanpa mengeluarkan dana untuk membeli kembali saham, Pemprov juga sudah dapat kucuran dana. ”Saya tidak paham kenapa ada skema menjual dan membeli kembali. Kan ada bantuan dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan tol,” katanya.

Pihaknya juga menyayangkan langkah yang ditempuh SPJT terkait pelepasan aset milik Pemprov. ”Seharusnya pelepasan aset dibicarakan dahulu dengan legislatif, meski tadi dikatakan kewenangan sepenuhnya milik pemegang saham,” ungkap politikus PDIPini. (H74,H81-71)

sumber :

Senin, 07 September 2015

PT SPJT Sembunyikan Nilai Penjualan Saham Tol SS


jalan tol semarang solo, foto: www.solopos.com
SEMARANG, Jowonews.com – PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) melarang mendia massa menyebutkan nilai nominal penjualan 25% saham jalan tol Semarang-Solo ke PT Astartel Nusantara.

Pelarangan ini diungkapkan Direktur Utama SPJT Direktur PT SPJT Krisdiani Syamsi pada pertemuan dengan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi dan anggota Komisi C DPRD Jateng Gedung Berlian, Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Senin (7/9).

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat ketua DPRD Jateng itu untuk meminta klarifikasi alasan badan usaha milik daerah (BUMD) SPJT menjual saham 25% jalan tol.

“Saya meminta kepada media massa tidak mengekspos angka penjualan saham,” kata Krisdiani didampingi beberapa direktur SPJT..

Meski pada pertemuan yang diliput sejumlah wartawan cetak dan elektronik tersebut Krisdiani menyebutkan nilai nominal penjualan saham ke PT Astratel Nusantara Rp780.601.416.667.

Adanya larangan ini diprotes anggota Komisi C DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo,”Kenapan tidak boleh disebutkan di media massa?” tanya dia.

Menurut Krisdiani alasan pelarangan atas permintaan dari pembeli saham yakni PT Astratel Nusantara,”Pembeli saham [Astratel Nusantara] meminta agar angkanya tidak dipublikasikan di media massa,” tandas dia.

Seperti pernah diberitakan, penjualan 25% saham milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui SPJT senilai Rp780 miliar mendapatkan protes kalangan anggota DPRD Jateng.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jateng Hadi Santoso mengatakan terkejut mengetahui saham milik Pemprov Jateng pada proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo telah dijual kepada pihak ketiga.

“Manyayangkan langkah Gubernur menjual saham jalan tol tersebut karena belum pernah memberitahukan kepada dewan. Tahu-tahu 25 persen saham sudah dijual,” katanya.

Krisdiani menegaskan penjualan saham tersebut tidak harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Jateng. Dasar dasar hukumnya yakni UU No. 5/1992 tentang Perusahaan Daerah dan UU No.40/2004 tentang Pereseroan Terbatas.

“Mengacu UU Perusahaan Daerah dan UU Perseroan Terbatas tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD, namun kalau dianggap salah kami mohon maaf,” tandas.

Dia menambahkan penjualan 25% saham dari total 26,09% saham diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) SPJT pada Juli 2015 lalu dengan harga Rp15.507 per lembar saham.

Menurut Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi pelepasan aset atau pembelian aset Pemprov Jateng harusnya meminta persetujuan dari legislatif.

“Pelepasan aset milik Pemprov perlu kajian mendalam apakah menguntungkan atau malah merugikan. Pimpinan dewan tidak tahu penjualan 25 persen saham jalan tol milik Pemprov Jateng karena tidak ada komunikasi sebelumnya,” ungkap politisi PDIP ini.

Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto menyatakan terkejut adanya penjualan saham jalan tol tersebut, ”Wayahe panen [waktunya memetik hasil] malah saham tol dijual,” tukasnya. (JN01)

sumber :

Jumat, 04 September 2015

DPRD Jateng Sayangkan Penjualan Saham Tol Semarang-Solo


Ilustrasi: Sebuah mobil melintas di lokasi proyek pembangunan tol Semarang-Solo 
Seksi II ruas Ungaran-Bawen di Desa Lemah Ireng, Kabupaten Semarang, 
Selasa (7/1). ANTARA FOTO/R. Rekotomo.


Semarang, Antara Jateng – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menyayangkan langkah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menjual saham proyek pembangunan tol Semarang-Solo senilai Rp780 miliar kepada pihak ketiga. 

"Kami menyayangkan langkah gubernur yang tahu-tahu menjual 25 persen saham tol Semarang-Solo tanpa melibatkan dewan," kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jateng Hadi Santoso di Semarang, Jumat.

Ia menilai langkah Gubernur Jateng menjual saham tersebut tidak tepat karena tol Semarang-Solo sudah mulai beroperasi dan mendapatkan pemasukan yakni untuk seksi I Semarang-Ungaran dan seksi II Ungaran-Bawen.

"Apalagi setelah menjual saham tol Semarang-Solo, Pemprov Jateng berencana membeli kembali lima persen saham tersebut, ini jelas kebijakan tidak tepat," ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD Jateng itu berencana meminta penjelasan langsung dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terkait dengan pertimbangan dilakukannya penjualan saham tol Semarang-Solo.

"Dalam waktu dekat kami akan memanggil Gubernur untuk mendengar langsung alasan penjualan saham tol itu," katanya.

Anggota Komisi C DPRD Jateng M. Ngainiricardl berpendapat bahwa nilai jual saham tol Semarang-Solo kepada PT Astartel Nusantara itu terlalu murah.

"Ini sangat mengecewakan karena alasan penjualan yang disampaikan pihak PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, Pemprov mengalami kerugian di awal pembangunan, padahal proyek tol itu untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek," ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang dikonfirmasi terpisah menjelaskan bahwa pihaknya mengambil langkah tersebut karena saham tol Semarang-Solo terus mengalami dilusi atau penurunan tiap tahun.

"Daripada saham Pemprov Jateng setiap tahun menurun ya lebih baik dijual, tapi kami mempunyai opsi untuk bisa membeli kembali saham tersebut," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan kalangan DPRD Jateng terkait dengan penjualan saham tol Semarang-Solo.

Menurut Ganjar, uang hasil penjualan saham sebesar Rp780 miliar dimasukan ke PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah sebagai "holding" untuk investasi di berbagai sektor seperti peternakan dan logistik yang dapat memberikan keuntungan. 

Editor: D.Dj. Kliwantoro

sumber :

Saham Tol Semarang-Solo Dijual Diam-Diam?


Salah satu perlintasan gerbang tol Semarang-Solo

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Para wakil rakyat Provinsi Jawa Tengah menyayangkan penjualan saham jalan tol Semarang-Solo kepada investor. 

Sebab penjualan saham tol yang dikelola oleh PT Trans Marga Jateng (TMJ) anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) tidak pernah dibahas pada forum DPRD setempat.

“Tiba-tiba, 25 persen saham tersebut telah dijual kepada investor,” ungkap anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jawa Tengah, Hadi Santoso, Jumat (4/9).

Menurutnya, langkah ini kurang tepat, mengingat jalan tol Semarang-Solo sudah mulai beroperasi dan sudah dapat memberikan pemasukan.

Khususnya untuk seksi I Semarang- Ungaran dan seksi II Ungaran- Bawen. Sedangkan untuk seksi III Bawen- Salatiga ditargetkan sudah dapat beroperasi pada tahun 2016.

Hadi juga mendengar Pemprov Jawa Tengah kelak juga akan membeli kembali 5 persen saham tersebut. “Ini jelas kebijakan tidak tepat,” tegasnya.

Terkait hal ini, ia bakal mengundang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk meminta penjelasan atas penjualan 25 persen saham jalan tol tersebut.

Berdasarkan informasi yang didengarnya, Gubernur pernah mengatakan langkah menjualan saham jalan tol Semarang karena terus terdelusi atau mengalami penurunan etiap tahun.

Sehingga dari pada saham ini setiap tahun terdelusi, maka lebih baik dijual dengan opsi Pemprov Jawa Tengah bisa membeli kembali saham tersebut.

Gubernur, lanjut Hadi, juga disebut telah menerangkan penjualan saham jalan tol tersebut sudah dikomunikasikan dengan DPRD Jawa Tengah.

Hasil penjualan saham senilai Rp 780 miliar yang dijual kepada PT Astartel Nusantara, Jakarta ini dimasukkan ke SPJT sebagai holding untuk investasi, seperti peternakan, logistik, dan lainnya yang menguntungkan.

“Namun, kami akan menggali keterangan lebih jauh lagi tentang alas an penjualan saham ini,” tegas Hadi yang juga anggota Komisi D ini.

Pemprov Jawa Tengah melalui PT SPJT sebelumnya memiliki 26,09 persen saham di jalan tol ini. Dengan penjualan tersebut, saham saat ini tinggal 1,09 persen.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang coba dikonfirmasi perihal penjualan saham jalan tol ini belum dapat dihubungi. Pun, demikian pihak PT SPJT.

sumber :

Ini Alasan Ganjar Jual Jalan Tol Semarang-Solo


Foto: suaramerdeka.com/Hanung Soekendro
SEMARANG, suaramerdeka.com – Langkah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menjual saham jalan tol Semarang-Solo disayangkan banyak pihak. Menanggapi hal tersebut Ganjar beralasan bahwa penjualan tersebut dikarenakan saham jalan tol Semarang terus terdelusi atau mengalami penurunan setiap tahun.

“Daripada saham Pemprov Jateng setiap tahun terdelusi lebih baik dijual. Tapi kemu mempunyai opsi untuk bisa membeli kembali saham tersebut,” kata dia, sebagaimana rilis yang diterima suaramerdeka.com, Jumat (4/9).

Ganjar menegaskan penjualan saham jalan tol tersebut sudah dikomunikasi dengan DPRD Jateng. Menurut Ganjar, uang hasil penjualan saham senilai Rp 780 miliar menurut Ganjar dimasukan ke SPJT sebagai holding untuk investasi seperti peternakan, logsitik dan lainnya yang menguntungkan. “Sudah ada komunikasi dengan Dewan,” tukas dia.

Sebagai ifnormasi, saham milik Pemprov Jateng tersebut dijual kepada PT Astartel Nusantara dari Jakarta senilai Rp780 miliar. Pemprov Jawa Tengah (Jateng) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) sebelumnya memiliki 26,09% saham, dengan penjualan tersebut, saham saat ini tinggal 1,09%. (Marlinda OE/CN38/SM Network)

sumber :

Pemerintah Teken Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Sumatera dan Jawa Barat


Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol untuk tiga ruas 
jalan tol, di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 
Jakarta, Jumat (4/9/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani tiga Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) senilai Rp 21,6 triliun untuk pembangunan tol sepanjang 171,01 kilometer. 

Tiga ruas jalan tol tersebut adalah Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,93 kilometer jalan utama dan 14,5 kilometer jalan akses, Palembang-Indralaya sepanjang 21,93 kilometer jalan utama dan 2,55 kilometer jalan akses dan Soreang-Pasir Koja 8,15 kilometer. 

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto Husaini bersama PT Hutama Karya untuk ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dan Palembang-Indralaya serta gabungan PT Wijaya Karya, PT Citra Marga Nusaphla Persada, dan PT Jasa Sarana, yaitu PT Citra Marga Lintas Jabar untuk ruas Soreang-Pasir Koja. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap, penandatanganan ini bisa memperlancar pembangunan jalan tol di waktu mendatang. "Setelah penandatanganan ini harus bekerja sama, supaya jadi satu kesatuan dan tidak terpecah untuk pembebasan lahan, pengerjaan konstruksi, dan mempercepat pembangunan," ujar Basuki usai menyaksikan penandatanganan kerja sama di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (4/9/2015). 

Basuki melanjutkan, ketiga jalan tol tersebut akan menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan strategis lainnya seperti bandara dan pelabuhan. Dengan terhubungnya fasilitas-fasilitas tersebut, maka distribusi logistik akan lebih cepat dan biaya lebih murah. Dengan demikian, hal ini juga bisa meningkatkan daya saing. 

Pembangunan Bakauheni-Terbanggi Besar dan Palembang-Indralaya merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera. Untuk pembangunannya, diterapkan skema penugasan kepada PT Hutama Karya. Penugasan ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. 

Skema ini diberlakukan untuk ruas-ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial dan secara pendanaan pemerintah memiliki keterbatasan. Dengan skema penugasan untuk tol Bakauheni-Terbanggi Besar ini, ada bagian ekuitas yang harus dipenuhi PT Hutama Karya senilai Rp 8,7 triliun, sementara pinjaman perbankannya senilai Rp 8,07 triliun. 

Sementara untuk pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya, PT Hutama Karya harus memenuhi bagian ekuitas sebesar Rp 2,31 triliun. Sumber dana lainnya berasal dari pinjaman perbankan senilai Rp 990,3 miliar.

sumber :

Kamis, 03 September 2015

Tol Semarang-Solo Seksi III Bawen-Salatiga Beroperasi Tahun 2016


PT Trans Marga Jateng (TMJ) menyatakan bahwa Jalan tol Semarang-Solo seksi III Bawen-Salatiga beroperasi tahun 2016. Menurut Direktur Teknik dan Operasional Trans Marga Jateng Ari Iriyanto, pihaknya optimis target pembangunan Seksi III tersebut tercapai.

Saat ini proses pembebasan lahan yang dilewati proyek Jalan Tol Bawen-Salatiga sudah mencapai 75 persen dari total sepanjang 17,57 km. “Mudah-mudahan pembebasan lahan Jalan Tol Bawen-Salatiga bisa selesai pada bulan Desember 2015 sehingga proses pengerjaan fisik bisa segera dimulai,” kata Ari Iriyanto.

Tol Semarang-Solo Seksi III Bawen-Salatiga Beroperasi Tahun 2016

Hal itu disampaikan Ari Iriyanto saat menerima kunjungan lapangan anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah di Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Rabu, 2 September 2015. Ari Iriyanto mengatakan, “Jalan Tol Bawen-Salatiga ditargetkan sudah bisa dioperasikan secara non komersial atau dilalui kendaraan pada arus mudik Lebaran 2016.”

Lebih lanjut Ari Iriyanto mengungkapkan bahwa proses pembebasan lahan untuk Jalan Tol Bawen-Salatiga masih menghadapi bebeberapa masalah seperti ada 17 titik tanah milik desa yang belum dibebaskan. “Untuk membebaskan tanah milik desa ini harus mendapatkan izin dari bupati sehingga kami meminta dukungan DPRD Jateng dalam penyelesaian masalah itu,” kata Ari Iriyanto.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso memberikan masukan kepada PT Trans Marga Jateng. Menurut Hadi Santoso, area pintu keluar Jalan Tol Bawen-Salatiga di Kawasan Tingkir sempit sehingga bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas. “Jalan keluar Jalan Tol Bawen-Salatiga perlu dilebarkan agar tidak terjadi kemacetan seperti yang terjadi saat ini di pintu keluar Jalan Tol Semarang-Ungaran,” kata Hadi Santoso.

Proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Salatiga dibagi menjadi beberapa paket yaitu Paket Bawen-Polisiri sepanjang 3,49 km, Paket Polosiri-Sidorejo sepanjang 6,8 km, dan Paket Sidorejo-Tengaran sepanjang 4,3 km. Jalan Tol Bawen-Salatiga merupakan bagian dari Jalan Tol Semarang-Solo (Somar).

Sebelumnya PT TMJ telah menyelesaikan dua seksi yaitu Seksi I Semarang-Ungaran sepanjang 11,3 km dan Seksi II Ungaran-Bawen sepanjang 11,95 km. Nantinya setelah proyek Jalan Tol Bawen-Salatiga selesai, akan dilanjutkan proyek selanjutnya yaitu Seksi IV Salatiga-Boyolali sepanjang 22,85 km dan Seksi V Boyolali-Kartosuro sepanjang 13,57 km.

sumber :

ADB Siap Utangi Jokowi US$ 2,2 Miliar untuk Infrastruktur

Vice President Asian Development Bank Bambang Susantono, Jakarta, 
Kamis (3/9). (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari)
.
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menyatakan siap mengucurkan pinjaman senilai US$ 2,2 miliar tahun depan kepada pemerintah Indonesia. ADB mensyarakatkan pinjaman yang alokasinya meningkat dibandingkan tahun lalu di angka US$ 1,4 miliar, untuk digunakan pemerintah membangun infrastruktur dan proyek energi baru dan terbarukan.

"Tahun ini ADB mengalokasikan US$ 1,4 miliar dan tahun depan kita tergantung program pemerintah tapi sudah ada pagu US$ 2,2 miliar ," ujar Vice President ADB Bambang Susantono saat ditemui di Jakarta, Kamis (3/9).

Pria yang baru diangkat menjadi pejabat ADB itu menjelaskan secara garis besar lembaganya meminta pemerintah untuk bisa memanfaatkan pinjaman tersebut untuk mendukung program ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur dan energi baru dan terbarukan.

Nantinya, Bambang menjelaskan bantuan pinjaman diberikan langsung ke lembaga dan kementerian terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai kementerian teknis pelaksana pembangunan infrastruktur.

Selain dengan pemerintah ADB juga akan bekerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN) PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk melakukan pembiayaan antara pemerintah dan swasta (Public Private Partnership).

"Harapannya di infrastruktur dengan dua pendekatan ini kita bisa membantu pemerintah mengakselerasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur," Bambang.

sumber :

Jalan Tol Bawen-Salatiga Dioperasikan Tahun Depan


Proyek pembangunan tol Semarang-Solo sesi 2 Ungaran-Bawen.
TEMPO/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Teknik dan Operasional PT Trans Marga Jateng (TMJ) Ari Iriyanto menyatakan bahwa jalan Tol Semarang-Solo seksi III ruas Bawen-Salatiga akan mulai dioperasikan pada 2016 sesuai dengan target pembangunan.

"Jalan Tol Bawen-Salatiga ditargetkan sudah bisa dioperasikan secara nonkomersial atau dilalui kendaraan pada arus mudik Lebaran 2016," kata Ari saat menerima kunjungan lapangan Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah di Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Rabu.

Menurut dia, proses pembebasan lahan yang terkena proyek pembangunan jalan Tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,57 kilometer sudah mencapai 75 persen.

"Mudah-mudahan pembebasan lahan jalan Tol Bawen-Salatiga bisa selesai pada Desember 2015, sehingga proses pengerjaan fisik bisa segera dimulai," ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa pembebasan tanah jalan Tol Bawen-Salatiga masih menghadapi beberapa kendala, seperti adanya 17 titik tanah milik desa yang belum dibebaskan.

"Untuk membebaskan tanah milik desa ini harus mendapatkan izin dari bupati, sehingga kami meminta dukungan DPRD Jateng dalam penyelesaian masalah itu," katanya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso meminta TMJ mengkritisi sempitnya jalan pada pintu keluar jalan Tol Bawen-Salatiga di kawasan Tingkir, sehingga berpotensi menyebabkan kemacetan lalu lintas.

"Jalan keluar jalan Tol Bawen-Salatiga perlu dilebarkan agar tidak terjadi kemacetan seperti yang terjadi saat ini di pintu keluar jalan Tol Semarang-Ungaran," ujarnya.

Pembangunan jalan Tol Bawen-Salatiga dibagi menjadi beberapa paket pengerjaan, yakni paket Bawen-Polosiri sepanjang 3,49 km, paket Polosiri-Sidorejo sepanjang 6,8 km, paket Sidorejo-Tengaran sepanjang 4,3 km, paket Sidorejo-Tengaran sepanjang 0,8 km, paket Sidorejo-Tengaran sepanjang 1,0 km, dan paket Sidorejo-Tengaran sepanjang 1,2 km.

Setelah pembangunan fisik jalan Tol Bawen-Salatiga selesai, akan dilanjutkan dengan pembangunan jalan tol seksi IV untuk ruas Salatiga-Boyolali sepanjang 24,13 km dan seksi V untuk ruas Boyolali-Kartosuro sepanjang 72,64 km.

sumber :

Rabu, 02 September 2015

Warga Boyolali Cemas Rumah Ambruk karena Proyek Tol


11 rumah warga retak akibat proyek Tol Soker (Ilustrasi: Solopos)

BOYOLALI – Setidaknya 11 unit bangunan rumah warga di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah dilaporkan mengalami retak akibat getaran alat berat yang dioperasikan selama pengerjaan tol Solo Kertosono (Soker) yang berada di kawasan tersebut. 

Kepala Desa Dibal, Budi Setiono mengatakan, 11 bangunan tersebut delapan di antaranya berada di wilayah RT 004/RW 001 dan 3 unit sisanya di RT 003/RW 008, Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Boyolali.

Dia menerangkan lokasi bangunan-bangunan tersebut berada di “ring satu”, yakni yang berbatasan langsung dengan wilayah pengerjaan tol. Jarak antara bangunan dengan lokasi pengerjaan proyek tak lebih dari 5 meter.

Menurutnya, begitu mendapat laporan warga dia pun langsung menghubungi dan meminta pelaksana proyek tol Soker di wilayah tersebut, yakni PT Conbloc untuk menindaklanjuti laporan kerusakan dari para warga.

“Ini kami sama-sama meninjau ke lokasi, melihat dan mendengarkan langsung dari masyarakat, biar semuanya sama-sama jelas,” tutur dia di sela-sela peninjauan kerusakan rumah warga.

Safety Officer PT Conbloc, Irawan, menjelaskan, sejumlah catatan kerusakan akan kembali ditinjau satu pekan mendatang. Sejauh ini dirinya tidak dapat memberi kepastian kebijakan seperti apa yang akan diputuskan terkait permasalahan tersebut.

Menurutnya, dari hasil pantauan sementara, indikasi utama disebabkan oleh vibro atau getaran alat berat. Dia menambahkan pascalaporan warga, untuk sementara pihak pelaksana telah mengurangi aktivitas alat berat. Dia menambahkan keretakan tersebut bisa dipicu berbagai faktor termasuk struktur kepadatan tanah dan usia bangunan.

“Ini kami tinjau dulu bentuk kerusakannya seperti apa. Belum bisa mengambil keputusan. Pekan depan masih akan kami tinjau lagi, akan kami kaji apakah benar penyebab kerusakan karena vibro getaran alat berat. Kami juga serba salah karena jalan tidak bisa halus kalau tidak di-vibro,” terang dia saat diwawancarai Solopos.com di sela-sela peninjauan rumah warga, Selasa.

Sementara itu, salah seorang warga RT 003/RW 008 yang rumahnya retak, Agus (27) mengaku sempat menuntut pelaksana menghentikan sementara aktivitas alat berat pada Sabtu, 29 Agustus malam.

Dia dan sejumlah warga mengaku khawatir jika rumah tiba-tiba ambruk akibat dinding yang sedikit demi sedikit mulai retak tersebut. Betapa tidak, dia mengaku sampai menyangga balok pondasi atap rumahnya yang retak dengan bilah-bilah kayu.

sumber :

PROYEK TOL SOKER Inilah Penyebab 11 Rumah di Sekitar Tol Soker Retak


Ilustrasi proyek pembangunan tol Solo-Kertosono (JIBI/Solopos/Dok.)

Proyek tol Soker, pemilik rumah di sekitar proyek tol menghentikan aktivitas pembangunan karena rumah mengalami retak.

Solopos.com, BOYOLALI--Sebanyak 11 unit bangunan rumah warga di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Boyolali dilaporkan mengalami retak akibat getaran alat berat yang dioperasikan selama pengerjaan tol Solo Kertosono (Soker) yang berada di kawasan tersebut.

Kepala Desa Dibal, Budi Setiono, mengatakan 11 bangunan tersebut delapan di antaranya berada di wilayah RT 004/RW 001 dan 3 unit sisanya di RT 003/RW 008, Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Dia menerangkan lokasi bangunan-bangunan tersebut berada di ring 1, yakni yang berbatasan langsung dengan wilayah pengerjaan tol. Jarak antara bangunan dengan lokasi pengerjaan proyek tak lebih dari 5 meter.

Menurutnya, begitu mendapat laporan warga dia pun langsung menghubungi dan meminta pelaksana proyek tol Soker di wilayah tersebut, yakni PT Conbloc untuk menindaklanjuti laporan kerusakan dari para warga.

“Ini kami sama-sama meninjau ke lokasi, melihat dan mendengarkan langsung dari masyarakat, biar semuanya sama-sama jelas,” tutur dia di sela-sela peninjauan kerusakan rumah warga, Selasa (1/9/2015).

Safety officer PT Conbloc, Irawan, menjelaskan pada survey kerusakan bangunan, Selasa (1/9/2015) tersebut, sejumlah catatan kerusakan akan kembali ditinjau satu pekan mendatang. Sejauh ini dirinya tidak dapat memberi kepastian kebijakan seperti apa yang akan diputuskan terkait permasalahan tersebut.

Menurutnya, dari hasil pantauan sementara, indikasi utama disebabkan oleh vibro atau getaran alat berat. Dia menambahkan pascalaporan warga, untuk sementara pihak pelaksana telah mengurangi aktivitas alat berat. Dia menambahkan keretakan tersebut bisa dipicu berbagai faktor termasuk struktur kepadatan tanah dan usia bangunan.

“Ini kami tinjau dulu bentuk kerusakannya seperti apa. Belum bisa mengambil keputusan. Pekan depan masih akan kami tinjau lagi, akan kami kaji apakah benar penyebab kerusakan karena vibro getaran alat berat. Kami juga serba salah karena jalan tidak bisa halus kalau tidak di-vibro,” terang dia saat diwawancarai Solopos.com di sela-sela peninjauan rumah warga, Selasa.

Sementara itu, salah seorang warga RT 003/RW 008 yang rumahnya retak, Agus, 27, mengaku sempat menuntut pelaksana menghentikan sementara aktivitas alat berat pada Sabtu (29/8/2015) malam. Dia dan sejumlah warga mengaku khawatir jika rumah tiba-tiba ambruk akibat dinding yang sedikit demi sedikit mulai retak tersebut. Betapa tidak, dia mengaku sampai menyangga balok pondasi atap rumahnya yang retak dengan bilah-bilah kayu.

sumber :