javascript:void(0)

your direction from here


View tol semarang ungaran in a larger map
INFO : REUNI AKBAR SMP N 2 SIMO BOYOLALI 2017 BULAN DESEMBER 2017....AYOO BERGABUNG (Info&Pendaftaran : 085727059929)

cari di blog ini

Jumat, 29 April 2011

Proyek tol Semarang-Solo Pakar: Retak & ambles akan terulang

Semarang (Espos) Pakar hidrologi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Robert J Kodoatie, dan Sekretaris Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Undip, Dwi P Sasongko, memrediksi masih akan terjadi keretakan dan ambles di jalan tol Semarang-Solo seksi I Semarang-Ungaran.

Menurut mereka, retak dan ambles terutama terjadi di wilayah Susukan, Ungaran, Kabupaten Semarang dan Gedawang, Kota Semarang. Prediksi ini diungkapkan Robert dan Dwi P Sasongko ketika dihubungi Espos secara terpisah di Semarang, Rabu (27/4).

Menurut Robert, kondisi struktur tanah di wilayah Susukan kerekan atau tanah lempung sehingga bila kena air hujan mudah meleleh dan jika musim kemarau retak. Sedang di wilayah Gedawang tanahnya labil sehingga jika terkena air akan bergerak ke bawah menyebabkan terjadinya longsor.

“Dengan kondisi ini kemungkinan terjadinya keretakan, ambles dan longsor di jalur tol Semarang-Ungaran ke depan bisa terjadi,” tandasnya.

Upaya perbaikan yang dilakukan PT Trans Marga Jateng (TMJ) selaku pihak pelaksana proyek pembangunan jalan tol, lanjut dia, akan sia-sia karena nantinya akan kembali mengalami kerusakan.

Lebih lanjut, dosen Fakultas Teknik Undip ini menyatakan kondisi alam di wilayah Susukan dan Gedawang sangat berat. Upaya rekayasa teknik yang dilakukan TMJ tak akan membawa hasil maksimal. Dia menambahkan permasalahan jalan tol Semarang-Solo jangan disamakan dengan jalan tol Cipularang, Jawa Barat karena tol Semarang-Solo lebih panjang dan lebar.

“Bila tol Semarang-Ungaran tetap dipaksakan melalui wilayah Susukan dan Gedawang nantinya akan membahayakan pengguna jalan tol,” tandas Robert.

Kondisi alam

Sekretaris Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Undip, Dwi P Sasongko, juga menyatakan kondisi alam di wilayah Susukan dan Gedawang cukup berat. “Kemungkinan jalan ambles, retak dan longsor bisa saja terulang karena kondisi alamnya memang berat,” ujar dia.

Mengenai langkah antisipasi, menurut Dwi, sebaiknya menunggu hasil review analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) jalan tol Semarang-Solo yang saat ini sedang ditangani Komisi Amdal Badan Lingkungan Hidup Jateng.

Selain Amdal juga dilakukan revisi rencana kelayakan lingkungan (RKL) dan rencana pemetaan lingkungan (RPL) jalan tol Semarang-Solo. “Kita tunggu saja hasil review Amdal dan revisi RKL dan RPL jalan tol. Berharap ada rekomendasi alternatif rute,” kata Dwi.

Sedang Robert mengusulkan agar rute jalan tol Semarang-Ungaran di wilayah Susukan dan Gedawang digeser, menghindari lokasi tanah kerekan dan tanah labil.

“Tol Semarang-Ungaran tak harus dipindah, cukup rutenya digeser tak melalui daerah yang tanahnya labil. Saya lebih memikirkan keselamatan pengguna jalan tol nantinya,” tandas dia. - Oleh : Insetyonoto

Sumber :

Pengeprasan Urukan Kurang 10.000 m3


  • Akhir Mei, Tol Semarang-Ungaran Rampung
image
Semarang, CyberNews. Perbaikan jalan tol Semarang-Ungaran pada stasiun 5,5 yang rusak akibat terjadinya pergerakan tanah sampai kemarin masih belum tuntas. Ketua Komisi D DPRD Jateng Rukma Setia Budi menyatakan, menurut penggarap dari PT Waskita Karya masih ada volume sekitar 10.000 meter kubik urukan yang pengeprasannya belum selesai.
"Sementara sebagian lainnya sudah diaspal dan dibeton ulang," kata dia seusai meninjau pekerjaan jalan tol tersebut bersama anggota Komisi D yang lain.
Rukma menjelaskan penggarap pun sudah memasang alat pemantau gerakan tanah. Menurutnya, mengutip penjelasan penggarap, sampai saat ini semuanya masih stabil. Komisi D juga menanyakan kapan perbaikan itu dapat selesai, mengingat sebelumnya PT Transmarga Jateng selaku owner proyek itu menyatakan akan selesai akhir April ini.
"Menurut Direktur Teknik dan Operasi PT Transmarga Jateng Ir Ari Nugroho, kalau April ini belum bisa. Kemungkinan baru bisa selesai akhir Mei nanti," katanya.
Rukma menambahkan, Ari Nugroho kepada rombongan Komisi D juga menjelaskan kalau setelah selesai pihak Kementerian Pekerjaan Umum masih akan melakukan uji kelayakan sebelum dibuka untuk umum. "Uji kelayakan bisa jadi memakan waktu sebulanan, sehingga barangkali dapat dioperasikannya itu awal Juli. "Itu kalau semuanya lancar," ucapnya.
Sementara untuk lokasi tebing urukan tol di stasiun 4,5 yang ambrol, sampai saat ini belum ada perkembangnan yang berarti. Seperti sebelumnya, penggarap masih memperbaiki terasiring sebelah timur badan jalan.
Wakil Ketua Komisi D Sasmita mengungkapkan, jika melihat perkembangan perbaikan di stasiun 5,5 itu dirinya optimis akhir Mei dapat tuntas. Dijelaskannnya, dari pantauan kemarin, saluran base beton sudah mulai dikerjakan. Pemadatan-pemadatan di kiri-kanan rigit beton pun mulai dikerjakan.
"Nanti kalau sudah usai semua secepatnya harus dilaporkan ke pusat untuk proses uji kelayakannya. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi," katanya.
( Yunantyo Adi / CN26 / JBSM )
sumber :

Kamis, 28 April 2011

Reaktivasi Jalur KA Lebih Baik dari Jalan Tol

Semarang, CyberNews. Reaktivasi atau mengaktifkan lagi jalur kereta api di wilayah Jateng yang mati suri jauh lebih baik daripada membangun ruas jalan baru seperi jalan tol Semarang-Solo. Bila dibandingkan dengan kendaraan pribadi dan angkutan bus yang memiliki tingkat polusi tinggi, dampak polusi moda transportasi kereta api jauh lebih rendah.

Demikian disampaikan Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah, Arief Zayin dalam Diskusi Semangat Membangun Transportasi Kereta Api di Jateng yang diselenggarakan Pusat Studi Eko Permukimam Unika di Lawangsewu, Rabu (27/4).

Dia mengatakan, untuk menghidupkan kembali jalur KA pemerintah harus memiliki kajian sistem transportasi yang bersifat ekologis dan ekonomi kemasyarakatan. Jalur-jalur KA yang dihidupkan tak hanya dilihat dari keuntungan karena ada aset wisata semata, tapi juga harus bisa ikut mengembangkan perekonomian di wilayah sekitar jalur tersebut.

"Fungsi KA dapat dikembalikan seperti zaman Belanda yakni untuk mengangkut hasil bumi para petani yang akan dijual ke kota," ujarnya.
Menurut dia, selama ini kenaikan harga bahan pokok salah satunya dipicu oleh mahalnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan. Jalan rusak dan macet, menambah biaya produksi. Akibatnya keuntungan yang diterima petani pun lebih sedikit.

"Jika KA bisa digunakan untuk mengangkut hasil bumi, paling tidak akan membantu petani meningkatkan taraf hidupnya, karena biaya transportasi jauh lebih murah," tuturnya.
Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyebutkan, dibanding bus, kendaraan pribadi dan sepeda motor, risiko kematian penumpang kereta api hanya 0,02 setiap satu juta penumpang. Sementara bus 0,05, kendaraan  pribadi 0,06, dan sepeda motor 9 tiap satu juta penumpang.

Dari segi konsumsi bahan bakar, dengan kapasitas angkut 1.500 orang kereta api hanya membutuhkan BBM 3 liter per kilometer dan konsumsi BBM per orang 0,002 liter per kilometer. Bus dengan kapasitas angkut 40 orang, butuh 0,5 liter per kilometer dan 0,0125 liter per kilometer per orang.

Sepeda motor dengan kapasitas angkut 2 orang, mengkonsumsi 0,08 liter per kilometer, dan 0,04 liter per kilometer per orang. Sementara biaya polusi yang harus dikeluarkan untuk angkutan jalan raya adalah US$ 16.300 juta, sedang perkeretaapian hanya US$ 60 juta.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah seharusnya melihat kereta api bukan dari segi keuntungan yang didapat, tapi bagaimana melayani masyarakat. Program Bali Ndeso Mbangun Deso yang dicanangkan harusnya bisa merespon masalah ini.

Dengan reaktivasi jalur KA, stasiun kecil yang ada di pelosok desa akan aktif kembali. Perekonomian rakyat desa di sekitar stasiun akan ikut terangkat.
"Di negara manapun, kereta api penumpang tak akan menghasilkan keuntungan. Keuntungan hanya bisa diperoleh dari kereta barang," katanya.
( Fani Ayudea / CN27 / JBSM )

Sumber :
suaramerdeka

Rabu, 27 April 2011

Longsor jalan tol Semarang-Solo

”Ada kesalahan perencanaan ?”
ilustrasi : tol semarang-solo

Semarang. Ketua Komisi D DPRD Jateng, Rukma Setya Budi menyatakan terjadinya permasalahan dalam pembangunan jalan tol Semarang-Solo karena adanya kesalahan perencanaannya sejak awal.

Oleh karena itu, Komisi D DPRD Jateng akan memanggil direksi PT Trans Marga Jateng (TMJ) selaku pelaksana pembangunan jalan tol Semarang-Solo, Dinas Bina Marga serta pihak terkait lainnya. “Mulai dari penyusunan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang ternyata bermasalah,” kata dia, Selasa (26/4) di Semarang.

“Jumat depan kami akan memanggil TMJ dan pihak terkait lainnya guna membahas permasalahan jalan tol Semarang-Solo,” tandas anggota Dewan dari Fraksi PDIP ini. Sebelum memanggil pihak TMJ, imbuh Rukma, anggota Komisi D besok pada hari Kamis (28/4), melakukan peninjauan lapangan guna melihat secara langsung kondisi jalan tol yang longsor. Selain itu juga melihat perkembangan perbaikan jalan tol yang ambles dan retak di sta 5+500 sampai sta 5+700.

60 Hektar Lahan Perhutani Tergusur Proyek Jalan Tol

hutan_papuaKendal, Proyek pembangunan jalan tol Semarang-Batang ternyata mengorbankan sekitar 60 hektar lahan milik Perhutani. Lahan tersebut membentang di sepanjang jalur yang dilalui jalan tol mulai dari Kota Semarang, Kendal dan Batang. Hal itu dikatakan oleh administrator Perum Perhutani KPH Kendal Jawa Tengah, Hendrat Suharnantono, Rabu (27/4/2011).

Karena itulah menurut Hendrat, Perhutani akan meminta ganti kerugian sebesar dua kali lipat lahan yang tergusur.  Tanah yang dijadikan ganti pun, harus berada di dekat hutan. "Itu memang sudah menjadi ketentuan kami," kata Hendrat.
Ia menambahkan, 60 hektar yang tergusur proyek tersebut adalah tanah produktif. Selain itu, meskipun Hendrat tidak tahu persis berapa banyak pohon jati yang tumbuh di lahan itu, namun ia memastikan kayu yang ditebang akan menjadi milik negara.

Sementara itu, DPRD Jateng mendesak kepada pelaksana proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo melakukan survei ulang kontur tanah yang akan dilalui jalan bebas hambatan tersebut. “Survei ulang kontur tanah ini perlu dilakukan menyusul terjadinya berbagai masalah jalan tol Semarang-Solo,” kata anggota Komisi D DPRD Jateng, Sri Praptono, di Semarang, Senin.
Pernyataan anggota Dewan dari Fraksi PKS ini menanggapi longsor yang terjadi pada ruas jalan tol Semarang-Solo seksi I Semarang-Ungaran pada km 17, di dekat Jembatan Gedawang, Kecematan Banyumanik, Kota Semarang.
Longsor tersebut menyebabkan beberapa tiang beton dan pagar besi pengaman jalan bebas hambatan tersebut porak-poranda sehingga pinggir jalan tol Semarang-Ungaran sepanjang sekitar lima meter menganga tanpa pengaman. Padahal di bawahnya jurang cukup dalam.

Sebelumnya pada bulan Maret 2011 jalan tol seksi I Semarang-Ungaran retak dan ambles sepanjang 200 meter pada Sta. 5+500 sampai sta. 5+700, yaitu ruas yang dikerjakan oleh PT Wakita Karya (Persero).

Menurut Sri Praptono pihak pelaksana jalan tol Semarang-Solo terkesan menggeneralisasi sifat kontur tanah sehingga tak cermat dalam melakukan pembangunan konstruksi jalan.
Padahal kontur tanah antara kilometer I dengan kilometer II dan seterusnya berbeda sehingga penanganannya juga seharusnya juga tak sama. “Untuk itu perlu dilakukan survei ulang terhadap kontur tanah seluruh jalan tol Semarang-Solo agar kejadian longsor, jalan ambles dan retak tak terjadi lagi,” ujarnya.

TMJ Yakin Bisa Atasi Longsoran

Tol Semarang-Ungaran


SEMARANG- Komisaris PT Trans Marga Jateng (TMJ) Danang Atmodjo menduga ambrolnya tebing urukan tol Semarang-Ungaran pada stasiun 4,5 atau Km 17 dari tol Manyaran, disebabkan oleh drainase yang kurang optimal.
”Saya belum tahu persis mengenai penyebabnya, yang pasti sekarang sedang diperbaiki Trans Marga. Intinya, masalah itu bisa kami perbaiki,” kata Danang, kemarin.

Tebing tol yang ambrol itu tepatnya berada di wilayah RW 2 Kelurahan Gedawang, Banyumanik, Kota Semarang. Sekitar satu kilometer setelah itu, di Kampung Karangpucung, Kelurahan Pudakpayung, Banyumanik, terdapat urukan tanah yang ambles sehingga menyebabkan badan jalan tol yang sudah diaspal retak-retak. Sekarang, di lokasi yang tadinya retak itu, ketinggian urukan dikepras tujuh meter.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Sasmita menyatakan, problem tol yang terjadi belakangan ini justru lebih baik ketimbang muncul setelah diserahterimakan.

”Kalau sudah diserahterimakan kemudian muncul masalah, kejaksaan bisa masuk. Apalagi kalau ada audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), wah tambah bisa masuk lagi. Kalau sekarang kan belum diserahterimakan,” jelasnya.
Namun Komisi D memperingatkan, pekerjaan tol Semarang-Ungaran harus tuntas akhir Mei depan. Jika tidak, kata Sasmita, Komisi D akan menghadap ke Komisi V DPR RI. Pasalnya, kata dia, proyek jalan tol Semarang-Solo milik pemerintah pusat sehingga yang bisa melakukan teguran adalah Komisi V DPR yang salah satunya membidangi masalah pekerjaan umum.

Anggota Komisi D Sri Praptono mengemukakan, pelaksana proyek supaya melakukan survei ulang kontur tanah Semarang-Solo yang akan dilalui jalan bebas hambatan tersebut.
”Jangan sampai nanti pekerjaan dari Ungaran-Bawen sampai Solo mengalami hal-hal seperti pada tol Semarang-Ungaran ini,” ujar politikus PKS ini.

Dia berpendapat, pelaksana jalan tol Semarang-Solo terkesan menggeneralisasi sifat kontur tanah sehingga tak cermat dalam melakukan pembangunan konstruksi jalan. Padahal kontur tanah antara kilometer I dengan kilometer berikutnya berbeda sehingga penanganannya juga tak sama.
”Perlu dilakukan survei ulang terhadap kontur tanah seluruh jalan tol Semarang-Solo agar kejadian longsor, jalan ambles dan retak tak terjadi lagi,” tegasnya. (H30,H23-43)

Sumber:
suaramerdeka

Hasil geolistrik segera dikomunikasikan pada TMJ

SEMARANG: Pemprov Jateng akan mengkomunikasikan hasil geolistrik pada PT Trans Marga Jateng (TMJ) selaku konsorsium pengelola tol Semarang-Solo, guna mengkaji bersama dalam penanganan longsor yang menggangu pembangunan tol Seksi I.
Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng pengkajian bisa dilakukan secara bersama untuk menangani agar aliran air tidak mengganggu tanah urukan di sekitar pembangunan tol tersebut.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng Teguh Dwi Paryono mengatakan longsor yang terjadi pada tebing jalan tol Semarang-Solo seksi I (Semarang-Ungaran) km STA 17 tidak berkaitan dengan struktur geologi di lokasi itu.
Dia menjelaskan longsor yang terjadi pada pekan lalu lebih disebabkan oleh aliran air permukaan maupun air bawah tanah.

Namun demikian ia memastikan masalah tanah gerak di jalan tol Semarang-Ungaran ruas Gedawang-Penggaron yang dikerjakan PT Waskita Karya tersebut tidak ada kaitannya dengan formasi batu lempung. “Saya tekankan, jangan mempermasalahkan lempung (formasi kerek) karena sejak zaman nenek moyang, lempung itu sudah ada. Sesar pun waktu itu juga sudah ada. Yang namanya longsor pemicunya pasti air,” tegasnya, kemarin.
Penanganannya, lanjutnya, harus dihitung drawdown-nya (penurunan muka air bawah tanah). Dari drawdown itu, baru bisa menyikapi engineering-nya yang bagaimana untyuk digunakan.

Menurut dia, urukan pada dasarnya membutuhkan waktu untuk konsolidasi. Namun, dia enggan menyebutkan apakah pengelola tol tergesa-gesa membangun konstruksi di atasnya.
Pihaknya juga akan mengkaji apakah teknik uruk yang dilakukan sudah tepat, menyangkut jenis tanah uruk yang digunakan dan ketinggian urukan untuk mencapai waktu konsolidasi.
Pada hasil geolistrik dua dimensi yang dilakukan pihaknya untuk meneliti bagian yang harus diperbaiki di lokasi longsor. Geolistrik merupakan metode geofisika aktif yang menggunakan arus listrik untuk menyelidiki material di bawah permukaan bumi.

Teguh menuturkan dari hasil geolistrik itulah yang kini dikomunikasikan kepada TMJ untuk bersama melakukan pengkajian cara agar aliran air tidak mengganggu tanah urukan.
“Oleh karena itu, harus berpikir hitungan dari aspek kesipilan, latar belakang kegeologian, kemudian tata air untuk pengelaknya. Itu yang harus sinkronkan. Kalau semuanya sinkron, saya rasa semua bisa ditangani dengan baik,” ujarnya.
Sebelumnya, pakar geologi Universitas Diponegoro (Undip) Dwiyanto mengatakan penyebab longsor di Km STA 17 adalah posisi tanah uruk yang berada di lembah dengan kontur tanah lunak, sehingga labil dan bergerak.

Sementara itu, Ketua Komisi D (Bidang pembangunan) DPRD Jateng Rukma Setya Budi menyatakan terjadinya permasalahan dalam pembangunan tol Semarang-Solo, karena adanya kesalahan perencanaanya sejak awal.
“Mulai dari penyusunan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang ternyata banyak bermasalah,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, Komisi D kembali akan memanggil pihak TMJ, Dinas Bina Marga, Dinas ESDM, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memperoleh penjelasan.
“Pekan depan kami akan memanggil TMJ dan pihak terkait lainnya guna membahas permasalahan jalan tol Semarang-Solo,” tuturnya.

Komisi D ancam laporkan ke DPR DPRD: Akhir Mei tol harus selesai

Semarang (Espos) Komisi D DPRD Jateng memberi batas waktu kepada pelaksana proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo untuk melakukan perbaikan dan merampungkan proyek itu hingga akhir Mei 2011.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Komisi D DPRD Jateng, Sasmito, Senin (25/4), di Semarang. Bila sampai akhir Mei mendatang tak juga rampung, Sasmita menegaskan akan membawa permasalahan jalan tol kepada Komisi V DPR.

Dikatakannya, proyek jalan tol Semarang-Solo milik pemerintah pusat sehingga yang bisa melakukan teguran adalah anggota Komisi V DPR yang membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. “Kami memberikan batas waktu sampai akhir Mei mendatang sesuai dengan janji pihak pelaksana jalan tol. Jika tak rampung akan kami bawa ke Komisi V DPR,” ujarnya.

Dia menilai peristiwa longsor pada jalan tol lebih baik terjadi sekarang sehingga bisa segera dilakukan perbaikan. “Lebih baik longsor sekarang, daripada longsor terjadi setelah jalan tol dioperasikan malah membahayakan keselamatan pengguna jalan itu,” kata dia.

Survei ulang

Sementara itu, DPRD Jateng mendesak kepada pelaksana proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo melakukan survei ulang kontur tanah yang akan dilalui jalan bebas hambatan tersebut. “Survei ulang kontur tanah ini perlu dilakukan menyusul terjadinya berbagai masalah jalan tol Semarang-Solo,” kata anggota Komisi D DPRD Jateng, Sri Praptono, di Semarang, Senin.

Pernyataan anggota Dewan dari Fraksi PKS ini menanggapi longsor yang terjadi pada ruas jalan tol Semarang-Solo seksi I Semarang-Ungaran pada km 17, di dekat Jembatan Gedawang, Kecematan Banyumanik, Kota Semarang.

Longsor tersebut menyebabkan beberapa tiang beton dan pagar besi pengaman jalan bebas hambatan tersebut porak-poranda sehingga pinggir jalan tol Semarang-Ungaran sepanjang sekitar lima meter menganga tanpa pengaman. Padahal di bawahnya jurang cukup dalam. (SOLOPOS, 25/4). Sebelumnya pada bulan Maret 2011 jalan tol seksi I Semarang-Ungaran retak dan ambles sepanjang 200 meter pada km 5.500 sampai km 5.700 di wilayah Susukan, Unguran.

Menurut Sri Praptono pihak pelaksana jalan tol Semarang-Solo terkesan menggeneralisasi sifat kontur tanah sehingga tak cermat dalam melakukan pembangunan konstruksi jalan.

Padahal kontur tanah antara kilometer I dengan kilometer II dan seterusnya berbeda sehingga penanganannya juga seharusnya juga tak sama. “Untuk itu perlu dilakukan survei ulang terhadap kontur tanah seluruh jalan tol Semarang-Solo agar kejadian longsor, jalan ambles dan retak tak terjadi lagi,” ujarnya. - Oleh : Insetyonoto

Sumber :
SoloPos

Selasa, 26 April 2011

Tim ESDM teliti longsor jalan tol



Semarang-Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerjunkan tim untuk meneliti penyebab terjadinya longsor pada Km 17 ruas jalan tol Semarang-Solo seksi I Semarang-Ungaran di daerah Gedawang.

Sementara Komisi D DPRD Jateng akan memanggil direksi PT Trans Marga Jateng (TMJ) selaku pelaksana pembangunan jalan tol Semarang-Solo, Dinas Bina Marga serta pihak terkait lainnya.

Kepala Dinas ESDM Teguh Dwi Paryono menyatakan tim beranggotakan beberapa orang melakukan penelitian langsung di  lapangan.

“Hari ini Selasa (26/4/2011) tim Dinas ESDM telah turun ke lokasi jalan tol yang longsor,” katanya tanpa menyebutkan jumlah tim kepada wartawan di Semarang.

longsornya tebing tol Km 17

KM 17 Tol Semarang-solo
Semarang -
Pembangunan jalan tol Semarang – Solo kembali bermasalah. Beberapa kali badan jalan ambles. Kali ini tanah ambles di Km 17 atau di titik Gedawang, Banyumanik, menyebabkan tebing longsor hingga 30 meter. Meski tak berpengaruh terhadap badan jalan, longsornya tebing tol menunjukkan ada yang tak beres dalam penentuan lokasi.


Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Tengah Teguh Dwi Paryono mengakui diminta Tim Pelaksana jalan tol untuk meneliti kandungan air di titik yang sering longsor itu. Menurut Teguh, longsornya tebing karena tanah ambles akibat ada kandungan air.
“Hari ini kami menurunkan tim untuk meneliti kandungan air di sana untuk mengetahui apakah air tersebut merupakan air permukaan atau air bawah tanah. Tapi bisa dipastikan penyebabnya adalah air,” kata Teguh, Selasa (26/4).



Soal kajian amdal, Teguh menyebutkan hal itu sudah dilakukan tim pelaksana jalan tol. Namun karena di tengah pekerjaan ada gangguan, pihaknya diminta meneliti ulang. Hasil penelitian hari ini akan disampaikan dalam rapat dengan komisi D DPRD Jateng.
Teguh menolak penelitian itu terlambat. “Kan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Namun hasil penelitian itu apakah mengharuskan tol berubah rute, bukan wewenang kami,” katanya.
Jalur tol Semarang - Solo sudah beberapa kali longsor dan ambles. Terakhir tanah ambles memakan badan jalan pada Maret lalu, menyebabkan keretakan sepanjang 700 meter dengan kedalaman 25 cm - 50 cm. Hingga saat ini biaya perbaikan titik yang ambles mencapai Rp 170 miliar.

Kasus Korupsi Lahan Pengganti Tol: Kades Jatirunggo Penuh

SEMARANG- Kepala Desa Jatirunggo, Indra Wahyudi, akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Pada kedatangannya kemarin, dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pengganti proyek jalan tol Semarang-Ungaran di Desa Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Usai diperiksa dari pukul 10.00 hingga 12.00, Indra pun diizinkan pulang.

”Dia datang sendiri tanpa pendamping dan kapasitasnya masih sebagai saksi,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Tengah, Setia Untung Arimuladi.
Indra dua kali mangkir dari panggilan penyidik Kejati pada pekan lalu. Ia diduga menyimpan informasi banyak terkait ganti rugi lahan tol Jatirunggo. Tak terkecuali keberadaan para broker yang diduga berada di balik hilangnya uang 99 warga senilai Rp 13,2 miliar.

Belum Selesai

Sejauh ini, penyidik belum mendapatkan bukti kuat keterlibatan Indra. Buktinya dia belum ditetapkan sebagai tersangka, apalagi ditahan. Menurut Aspidsus, pemeriksaan Indra belum selesai. Pada pemeriksaan kemarin, ada beberapa dokumen yang belum dilengkapi kepala desa itu.

”Ada dokumen yang sangat dibutuhkan penyidik, tapi tidak dibawa oleh saksi (Indra-red). Jadi kami beri waktu untuk memenuhi dokumen tersebut. Senin (2/4) pekan depan akan dipanggil lagi,” papar Untung.
Dalam kasus ini, Kejati Jateng sudah menetapkan tiga tersangka, yakni dua broker Hamid bin Segeir dan Agus Soekmaniharto serta Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Tol, Suyoto. Ketiganya kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kedungpane.

Ketiganya diduga memanipulasi proses ganti rugi lahan. Suyoto yang berperan ganda sebagai ketua TPT dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) leluasa menentukan harga ganti rugi Rp 50 ribu/m2. Sebelum TPT melakukan pembayaran, broker terlebih dulu membeli tanah warga senilai RP 20 ribu/m2.

Ketika TPT membayar ganti rugi melalui rekening, broker memindahbukukan uang itu ke rekening pribadinya. Praktis para broker untung banyak, sekitar Rp 8,3 miliar yang kemudian diasumsikan oleh Kejati sebagai kerugian negara.

DPRD Jateng Duga Amdal Tol Tak Lengkap

SEMARANG – Kalangan DPRD Jateng menyayangkan operasional tol Semarang-Solo seksi I (Semarang-Ungaran) yang terus saja molor.
Dewan semakin prihatin lantaran selalu saja ada kendala teknis di ruas ini, seperti longsornya tebing tol, Minggu (24/4). Menurut Ketua Komisi D DPRD Jateng Rukma Setyabudi, ketidaklengkapan analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) diduga memicu masalah yang timbul akhirakhir ini. Amdal berfungsi mengantisipasi masalah sejak awal dengan menyertakan alternatif solusi bila timbul persoalan dalam pengerjaan proyek.“ Kontur tanah tidak jelas. Selain itu,rute tanah juga tidak dijelaskan detail, termasuk alternatif bila terjadi permasalahan,” katanya kemarin. Pihaknya mendesak agar ruas ini bisa diselesaikan sesuai tenggat waktu yang dijanjikan.

“Dijanjikan akhir April selesai,tapi sampai saat ini masih saja ada masalah seperti ambles dan tebing tol ambrol,” ucapnya,kemarin. Sementara itu, Komisaris PT Trans Marga Jateng (TMJ) Danang Atmodjo mengatakan, longsor terjadi di tebing bagian bawah badan jalan. “Longsor bukan pada badan jalan, karena tebing memang berpotensi terjadi seperti itu,”ucapnya.

Warga Tolak Tawaran P2T

Di Desa Lemahireng,Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, para pemilik 74 bidang tanah sampai kemarin belum juga bersedia melepaskan lahannya untuk proyek Tol Semarang–Solo.Warga ngotot minta nilai ganti untung bisa dinaikkan lagi.
Sementara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Semarang bersikukuh tidak bisa menaikkan harga karena yang sudah ditetapkan sudah nilai tertinggi. Sebagian besar masyarakat yang masih ngotot mempermasalakan nilai ganti rugi terendah sebesar Rp65.000/m2 untuk tanah di ring empat.

DPRD minta pemprov dan TMJ penuhi janji tol rampung Mei


SEMARANG: DPRD meminta perbaikan tol Semarang-Solo seksi I (Semarang-Ungaran) bisa rampung paling lambat akhir Mei mendatang, sesuai yang dijanjikan Pemprov Jateng dan PT Trans Marga Jateng (TMJ) sebagai konsorsium pengelola tol itu.

Wakil Ketua Komisi D (Bidang pembangunan) DPRD Jateng Sasmita mengatakan pekerjaan perbaikan hingga selesai Mei itu, untuk membuktikan janji Pemprov Jateng dan PT Trans Marga Jateng (TMJ) yang menyanggupi mampu menyelesaikan masalah yang terjadi pada seksi I pada Mei.

Perbaikan semua masalah, lanjutnya, yang terjadi di ruas tol seksi I Semarang-Ungaran itu, setidak harus rampung akhir bulan depan, kendati kini mucul lagi kendala longsor di ruas Gedawang-Susukan.
Longsor yang terjadi di sta Km 17 ruas Gedawang-Susukan pada Kamis pekan lalu itu semakin menambah persoalan pada pembangunan tol Semarang-Solo sepanjang 75,7 Km, setelah sebelumnya terjadi retak dan ambles di ruas yang sama, tepatnya di km 5+500-5+750.
Jika tak juga selesai, kata Sasmito, pihaknya tidak segan-segan membawa masalah tersebut ke Komisi V DPR RI, agar dibahas secara serius di tingkat pusat, mengingat pengoperasian tol Semarang-Solo seksi I seringkali meleset dari target yang ditetapkan.
“Kami akan berkoordinasi dengan Komisi V DPR kalau janji itu tidak ditepati. Kerusakan yang baru ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengulur-ulur penyelesaian perbaikan,” ujarnya, kemarin.

Sasmita menyesalkan terjadinya longsor di ruas Gedawang-Susukan pada tol seksi I yang membuat tanah urukan di bibir ruas tol ambrol.
Kondisi itu, lanjutnya, semakin membuktikan pelaksana pembangunan tol tidak bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan masalah yang muncul pada pembanguna infrastruktur yang menelan investasi senilai Rp6,9 triliun.
Ketua Komisi D DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyatakan kejadian ini semakin menguatkan usulan Dewan yang menginginkan agar dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) tol Semarang-Solo ditinjau ulang.
Peninjauan ulang itu pun, kata Rukma, hendaknya tidak hanya berkutat pada seksi I, tetapi juga seksi II, III, IV hingga V.
”Sudah jelas kalau masalah demi masalah terkait pembangunan tol Semarang-Solo ini muncul karena perencanaan yang salah. Amdalnya tidak komplit, hanya menyebutkan jalur tol tanpa penjelasan tentang alasan, dampak, dan alternatif solusi,” tegasnya.

Menurut Sri Praptono Anggota Komisi D DPRD lainnya, survei ulang kontur tanah ini perlu dilakukan. Pihak pelaksana terkesan menggeneralisasi sifat kontur tanah, sehingga tak cermat dalam melakukan pembangunan konstruksi jalan.
“Padahal kontur tanah antara kilometer I dengan kilometer II dan seterusnya berbeda sehingga penanganganan juga seharusnya juga tak sama,” ujarnya.
Sementara itu, pantauan Bisnis di lokasi tol itu terlihat sejumlah alat berat diturunkan untuk memadatkan tanah yang longsor. Tanah di bawah pagar besi pembatas jalan yang hancur ditutup terpal.
Mulyani warga RT 05/RW 02 Kelurahan Gedawang yang rumahnya berdekatan dengan lokasi longsor, menuturkan masalah itu sebenarnya sudah terjadi sejak dua bulan lalu. Longsor pertama bahkan sempat menerjang talut yang semula dibangun untuk mencegah longsor pada tanah uruk.

Namun, tuturnya, upaya mengatasi longsoran pertama belum rampung, disusul longsor lagi terjadi pada pekan lalu dan memorak-porandakan pagar besi pembatas jalan, sehingga bibir jalan sepanjang lima meter menganga tanpa pengaman.
Mulyani mengatakan lokasi longsor sebelumnya adalah sawah milik warga yang diuruk setinggi kira-kira 50 meter untuk pembangunan jalan tol.

“Di sekitar lokasi, awalnya terdapat dua sumber mata air, yakni Sendang Pring dan Sendang Blimbing, yang dimanfaatkan untuk mengairi sawah milik warga,” ujarnya.
Longsor diperkirakan terjadi karena gerakan air di bawah tanah yang berasal dari dua sumber mata air itu yang sebatas diuruk tanpa dibuat saluran untuk mengalirkan air.
Air kemudian merembes ke berbagai penjuru, yang akhirnya membebani urukan dan memicu longsor, terlebih sebelumnya lokasi tersebut diguyur hujan deras.

Senin, 25 April 2011

Tebing Urukan di Gedawang Longsor



  • Proyek Tol Semarang-Ungaran
image
SM/Yunantyo Adi S
URUKAN TEBING: Tebing urukan di sebelah timur jalan tol Semarang-Ungaran pada km 17 yang melintasi RW 2 Kelurahan Gedawang, Banyumanik, Kota Semarang, mengalami longsor. Alat berat dikerahkan untuk memperbaiki sisi tebing tersebut. (35)
SEMARANG - Tebing urukan pada pekerjaan proyek jalan tol Semarang-Ungaran di km 17, tepatnya di RW 02 Kelurahan Gedawang, Banyumanik, Kota Semarang, mengalami longsor pada ketinggian 30 meter. Namun, gerakan tanah tidak berimbas merusak badan jalan tol.
Dua alat berat kemarin dikerahkan untuk memperbaiki tebing tersebut. Longsor terjadi di lokasi yang berjarak beberapa sebelum lokasi tanah gerak di bawah Kampung Karangpucung, Kelurahan Pudakpayung, Kota Semarang, yang masih diperbaiki.
Sekretaris RW 2 Kelurahan Gedawang, Bonyamin, mengungkapkan, peristiwa longsornya tebing urukan di Gedawang tersebut terjadi, Kamis (21/4) lalu. Menurut dia, longsoran itu terjadi bukan lantaran hujan deras, namun dimungkinkan gara-gara drainase yang tidak optimal, sehingga sendang yang dulu ditimbun mengganggu urukan jalan.
”Permukaan tanah di tebing itu berkerak sampai 10-15 meter ke bawah. Tanah itu seakan ngluntung seperti tsunami. Tanah yang jatuh menimpa sawah. Terakhir ada 250 lempeng besi penahan untuk mengerjakan urukan tol itu. Namun sekarang 50 penahan itu sudah ndoyong,” katanya.
Dia menjelaskan, di bawah urukan itu dulunya terdapat tiga sendang. Ketika urukan jalan tol dikerjakan, sendang-sendang itu ditimbun. Dia menduga, akibat drainase tidak optimal, mata air sendang mencari aliran sendiri. ”Otomatis kondisi itu memengaruhi urukan,” katanya.
Sawah Dikontrak
Menurut dia, sejak tahun lalu kontraktor penggarap, yakni Waskita Karya, telah mengganti rugi sawah-sawah penduduk yang terkena imbas, dengan luas total 2 hektare. ”Istilahnya sawah itu dikontrak. Tahun lalu, karena sawah tidak bisa produktif akibat pekerjaan tol itu, kontraktor mengganti hasil panen warga senilai Rp 59 juta.”
Sedianya pada 2011 ini, pemilik tanah akanmendapat ganti 2/3 dari nilai sebelumnya. Namun, setelah negosiasi ulang, pemilik tanah memberi keluasaan untuk dikontrak selama enam bulan dengan kompensasi hasil panen selama 8 bulan, dengan nilai Rp 65 juta.
”Sawah-sawah itu dikontrak sampai Agustus 2011. Kompensasinya pun sudah dibayar. Jika sudah selesai, Waskita Karya bersedia melakukan normalisasi,” ungkapnya.
Menurut dia, para pemilik tanah sudah lega karena tebing sebelah timur tersebut sudah lama mulus, sehingga proses normalisasinya tidak akan ada masalah. ”Namun, ternyata tebingnya yang ambrol,” kata dia.
Komisaris PT Transmarga Jateng Danang Atmodjo hingga semalam belum dapat dimintai keterangan. Pakar geologi Undip, Ir Dwiyanto, mengungkapkan dulu mahasiswanya pernah meneliti daerah urukan di km 17 tersebut. Menurutnya, di lokasi itu tanahnya memang ada yang lunak.
”Daerah situ dulu curam sekali, semacam lembah kecil. Tanah itu berupa sawah, jadi lunak. Yang lunak di sebelah timur saja. Pada perencanaan dulu, tanah lunak itu akan dikeruk dan diganti dengan tanah yang baik, yang memenuhi syarat untuk urukan. Penanganan di lokasi km 17 tersebut lebih sederhana ketimbang masalah tanah gerak di Kampung Karangpucung,” katanya. (H30,H23-35)
sumber :

Tebing Tol Semarang-Solo KM 17 Longsor

SEMARANG – Tebing di bawah ruas jalan Tol Semarang-Solo, tepatnya di KM STA 17 Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, longsor menyusul hujan deras yang terjadi selama beberapa hari terakhir.

“Yang longsor tebing di bawah jalan tol, bukan di badan jalan,” kata Kepala Dinas Bina Marga Jawa Tengah, Danang Atmodjo, di Semarang, Minggu (24/4/2011).

Menurut dia, curah hujan yang tinggi belakangan ini memang berpotensi menyebabkan longsor. Namun, lanjut dia, longsor yang terjadi di KM 17 ini berbeda dengan kasus dengan ruas jalan tol yang ambles di KM STA 5.

“Kondisi longsor di KM 17 ini berbeda dengan yang di KM 5,” katanya.

Ia menuturkan, upaya perbaikan tebing tol di KM 17 sudah dilakukan dengan pemasangan “sheet pile”. Menurut dia, upaya perbaikan tersebut tidak akan membutuhkan waktu lama.

Sementara itu, berdasarkan keterangan warga di sekitar lokasi ruas tol yang longsor, kejadian tersebut terjadi pada sekitar Kamis (21/4/2011) malam.

Menurut warga, hujan cukup deras turun pada Kamis malam, sehingga menyebabkan tebing jalan tol sepanjang lima meter di KM 17 longsor.

Kamis, 21 April 2011

15 BUMN Jadi Pasien PPA

JAKARTA– Sebanyak 15 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk dalam daftar restrukturisasi dan revitalisasi oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Direktur Utama PT PPA Boyke Mukijat mengatakan, jumlah BUMN yang masuk dalam daftar restrukturisasi dan revitalisasi PPA sebelumnya sebanyak 17 BUMN.Namun,dua BUMN telah keluar dari daftar ”pasien” PPA karena memilih menyehatkan perusahaannya melalui skema menggunakan pinjaman lain. Dua BUMN yang dimaksud adalah PT Primissima dan Hotel Indonesia Nature.

Sementara 15 BUMN dalam daftar restrukturisasi PPA di antaranya PT Merpati Nusantara Airlines (MNA),PT PAL,PT Dirgantara Indonesia (PT DI), PT Industri Gelas (Iglas), dan PT Kertas Kraft Aceh (KKA). Boyke memaparkan, kebutuhan dana perseroan untuk merestrukturisasi sejumlah BUMN tersebut pada tahun ini mencapai Rp1,5–2 triliun.Terkait kebutuhan itu,PPA meminta tambahan modal kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham maupun Menteri Keuangan untuk merestrukturisasi sejumlah BUMN tersebut.

Saat ini dari dana yang diperoleh PPA pada 2008–2009 sebesar Rp2,5 triliun untuk program restrukturisasi hanya tersisa Rp100–200 miliar.“Karena itu,kami buat proposal ke Menkeu dan Menteri BUMN untuk tambahan modal Rp2 triliun yang akan masuk ke APBN Perubahan (APBN-P) 2011,” ungkapnya di Jakarta kemarin. Berdasarkan data yang diperoleh SINDO, empat BUMN yang sudah mendapatkan suntikan dana adalah PT MNA,PT PAL,PT Waskita Karya,dan PT Iglas. Dana yang dicairkan untuk empat BUMN tersebut mencapai Rp1,3 triliun. Rinciannya, PT Iglas Rp106 miliar, PT Waskita Karya Rp475 miliar, PT PAL senilai Rp430 miliar, dan MNA Rp300 miliar.

Sementara itu, yang masuk rencana pencairan dana pada tahun ini sebanyak tujuh BUMN.Mereka adalah PT MNA Rp510 miliar, PT DI Rp650 miliar, KKA sekitar Rp160 miliar, PT PAL Rp500 miliar,PT Istaka Karya Rp400 miliar,PT Djakarta Lloyd Rp300 miliar, dan PT Survei Udara Penas Rp125–130 miliar. Dengan demikian, total dana restrukturisasi tujuh BUMN ini mencapai Rp2,6 triliun. Namun, angka itu belum mendapat persetujuan dari komite privatisasi. Adapun BUMN yang dalam tahap awal restrukturisasi di antaranya PT Kertas Leces,PT Dok Koja Bahari, PT Boma Bisma Indra, PT Perikanan Samudera, dan PT Pelayaran Nasional Indonesia.

Untuk tahap awal, dana restrukturisasi dan revitalisasi BUMN tersebut diperkirakan sekitar Rp500 juta– 1 triliun. Dengan begitu, total kebutuhan dana restrukturisasi dan revitalisasi BUMN mencapai Rp4,5–5 triliun. Dari nilai itu, PPA sudah memperoleh dana dari pemerintah sebesar Rp2,5 triliun. Sementara sisanya menunggu pencairan tambahan yang diajukan perseroan senilai Rp2 triliun. Di sisi lain, dua investor asing tertarik menjadi mitra kerja sama operasional (KSO) PT KKA.Kedua investor asing tersebut bergerak di sektor kertas kraft.

“Dua investor yang tertarik adalah investor yang berafiliasi dengan Arab dan berafiliasi dengan China,” ungkap Sekretaris Perusahaan PPA Renny Rorong. PPA mengundang sekitar 12 investor lokal dan 6 investor asing dalam investor forum untuk mencari mitra KSO KKA. Investor dalam negeri yang diundang di antaranya PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP),PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP), dan PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW).

Adapun kebutuhan dana untuk investasi dan modal kerja KKA ditaksir Rp800 miliar. KKA merupakanprodusenkertas semen terbesar di Indonesia dengan kapasitas 135.000 per tahun. jerna


Sumber :
http://www.seputar-indonesia.com

Anggaran Tol Terkesan Ditutup-tutupi

Illustrasi : TOL

Semarang, CyberNews. Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi (KP2KKN) Jateng mengkritik DPRD Jateng yang tidak pernah mampu mengungkap besaran dana-dana yang dipergunakan untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo. Di sisi lain, lembaga pegiatan antikorupsi ini menuding PT Transmarga Jateng sengaja menutup-nutupi penggunaan keuangan negara di mata publik.

Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto kemarin menyatakan, proyek tol Semarang-Solo sepanjang 75,68 km merupakan megaproyek negara yang dibangun dan dikelola PT Transmarga Jateng (TMJ) yang merupakan perusahaan patungan antara PT Jasa Marga dengan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) dengan komposisi saham 60:40 berdasarkan perjanjian usaha patungan tanggal 8 Juni 2007.

Sebagai proyek yang didanai badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara, kata Eko, semestinya anggaran-anggaran keuangan negara/daerah yang dipergunakan bisa transparan. Namun uniknya, kata dia, berkaca dari berbagai audiensi yang dilakukan Komisi D DPRD Jateng dengan Transmarga, Dewan tidak mampu mengungkap penggunaan dana dalam rangka penanganan problem-problem jalan tol Semarang-Solo Seksi I (Semarang-Ungaran).

KP2KKN mengkritik, ke depan DPRD sebaiknya menelusuri dan menelaah penggunaan keuangan negara/daerah seperti dana-dana yang dikucurkan untuk kepentingan bore pile di ruas Gedawang-Penggaron, pengeprasan urukan, pembetonan ulang, nilai kontrak, berapa persen nilai garansi dibanding nilai proyek asalnya, adakah penyimpangan hukum atas anggaran-anggaran tersebut, dan sebagainya.

Anggota Fraksi PAN DPRD Jateng Khafid Sirotudin menyatakan akan mengusulkan ke pimpinan Komisi C yang membidangi perusahaan daerah, supaya mengadakan rapat kerja dengan TMJ dan SPJT, guna mempertanyakan penggunaan anggaran-anggaran proyek tol, mulai alokasinya, penggunaan, serta rencana pengembalian investasinya.
Khafid yang juga anggota Komisi C DPRD Jateng tersebut berharap agar PT TMJ dapat menyampaikan permasalahannya kepada masyarakat dan DPRD berkaitan rencana investasi, kendala pekerjaan, rencana pengembalian investasi, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah, sehingga segalanya menjadi jelas.

Ia menegaskan, sebelum rapat kerja dapat dilangsungkan, ada baiknya TMJ tetap menyampaikannya ke Dewan tanpa menunggu akhir tahun anggaran, sebab hal tersebut dapat dilakukan secara berkala, misalnya triwulanan.
"Memang tidak ada kewajiban menyampaikan secara triwulanan ke Komisi C, namun mengingat ada berbagai permasalahan seperti sekarang ini, kami harapkan TMJ bisa melaporkan ke Dewan secara berkala. Kami sebagai pengawas, punya hak untuk mengontrol terhadap anggaran perusahaan daerah. Selama ini Komisi tidak pernah menerima laporan itu," katanya.

Anggota Komisi D DPRD Jateng Sri Praptono mengatakan, kesan TMJ menutup-nutupi penggunaan anggaran tersebut memang benar. Ia mencontohkan, tiap ditanya berapa dana untuk kepentingan bore pile untuk mengatasi tanah gerak di ruas Gedawang-Penggaron, TMJ tidak pernah mengungkapkannya. "Hanya dinyatakan segalanya sudah direncanakan dengan baik termasuk antisipasinya, namun ternyata perkembangannya justru sebaliknya," tandas dia.
( Yunantyo Adi / CN26 / JBSM )

sumber :

Rabu, 20 April 2011

Lelang Tol Ungaran-Bawen Mei Rampung

Semarang. Belum selesainya pengerjaan fisik jalan tol Seksi I Semarang-Ungaran berdampak pula pada proyek fisik jalan tol di tahap berikutnya. Meski pembebasan lahan di Seksi II Ungaran-Bawen telah mencapai lebih dari 75% dan sesuai aturan sudah bisa dilakukan pengerjaan fisik, namun hingga kini proyek tidak kunjung dilaksanakan.

Menurut Anggota Komisi D DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko, timbulnya persoalan di Seksi I berupa amblesnya badan jalan di sta. 5+500 s/d 5+700 seharusnya tidak mengganggu pengerjaan tahap berikutnya. Namun faktanya, proses lelang jalan tol Seksi II yang ditarget awal tahun ini belum terwujud. Padahal dengan molornya proses lelang, maka dipastikan pengerjaan fisik dan tahapan pada seksi berikutnya akan turut terlambat.

"Kalau seksi-seksi selanjutnya proses pembebasan lahannya sudah beres, semestinya dimulai. Tak perlu menunggu seksi sebelumnya rampung agar target penyelesaian jalan tol Semarang-Solo bisa segera rampung," papar Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng itu.

Menanggapi hal tersebut, Komisaris Trans Marga Jateng (TMJ), Danang Atmodjo menyatakan, proses tender proyek di Seksi II tengah dalam proses. Sebanyak 14 kontraktor serta 18 perusahaan konsultan mengikuti proses lelang yang dilaksanakan pemerintah pusat itu. "Minggu ketiga bulan Mei nanti proses tender rampung. Setelah itu tentu proyek fisik segera dimulai karena pembebasan lahannya sudah diatas 75%. Mohon doa restunya agar segera terwujud," terang Danang.

Selasa, 19 April 2011

Ketua Tim Pembebasan Tanah Tol Semarang-Solo Ditahan

Proyek Tol Semarang-Solo : ada praktik korupsi dana pembebasan tanah

SEMARANG - Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) jalan tol Semarang - Solo, Suyoto ST, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus Jatirunggo. Usai diperiksa, Suyoto pun dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kedungpane menyusul dua tersangka lain, Hamid bin Segeir dan Agus Soekmaniharto, Senin (18/4).

Sebelum ditahan, Suyoto kemarin diperiksa selama delapan jam sejak pukul 09.00 hingga 17.00. Pria yang kemarin mengenakan seragam PNS itu dicecar 43 pertanyaan oleh jaksa penyidik Gatot Guno Sembodo dan Sukarman. Usai pemeriksaan, sekitar pukul 18.30, Suyoto yang didampingi penasihat hukum Kairul Anwar dibawa ke LP Kedungpane.

Dari pemeriksaan, Suyoto bin Ngusman Kastorejo terindikasi kuat terlibat dalam kongkalikong dengan broker Hamid dan Agus. Ketiganya diduga memanipulasi proses ganti rugi lahan pengganti hutan untuk proyek jalan tol di Desa Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.

Kepala Kejati Jateng, Widyopramono melalui Asisten Pidana Khusus Setia Untung Arimuladi mengatakan, dalam pengadaan tanah itu, Suyoto berperan ganda sebagai ketua TPT dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Seluruh uang yang berputar dalam kasus tersebut dikendalikan tersangka. Dari penentuan harga lahan Jatirunggo, meminta dana talangan dari Dinas Bina Marga Jateng hingga pencairan dana dari APBN 2010. ”Tersangka sendiri yang menentukan harga ganti rugi lahan Rp 50 ribu per meter persegi. Harga itu atas kesepakatan dengan Hamid dan tidak pernah ada musyawarah dengan warga,” kata Untung.

Dengan harga Rp 50 ribu itu, para broker untung besar. Sebab sebelumnya mereka telah membeli tanah warga Jatirunggo seluas 27,8 hektare seharga Rp 20 ribu/m2. Setelah TPT membayar lahan warga melalui rekening tabungan, seluruh uang senilai Rp 13,2 miliar itu dipindahbukukan ke rekening broker.
Kejati berasumsi negara dirugikan sebesar Rp 8,3 miliar yang berasal dari selisih harga tersebut.

Arimuladi mengatakan, pihaknya masih mendalami keterlibatan beberapa pihak, termasuk di dalamnya Koperasi Lintas sebagai penyedia dana bagi Agus dan Hamid serta dugaan keterlibatan Kepala Desa Jatirunggo Indra Wahyudi.

Indra mestinya sudah diperiksa sejak pekan lalu. Namun dua kali dipanggil, dia tidak datang dengan alasan sakit. Senin kemarin penyidik Kejati kembali melayangkan surat panggilan. ”Ini panggilan terakhir untuk pemeriksaan Kamis (21/4). Kalau tidak datang lagi, akan kami jemput paksa,” tegas Untung.

Untung menambahkan, penyidikan kasus Jatirunggo ini untuk melengkapi 39 perkara di Jawa Tengah yang sudah naik ke tahap penyidikan sejak Januari-18 April 2011. ”Dalam periode tersebut, ada 31 perkara yang sudah naik ke penuntutan,” pungkasnya.

Sementara itu kuasa hukum Suyoto, Kairul Anwar, belum berkomentar apapun terkait penahanan kliennya. ”Sementara saya belum komentar dulu, nanti saja,” katanya.

Target Perbaikan Tol Semarang-Ungaran Meleset

  • Anggaran Diperkirakan Membengkak



    PENGEPRASAN: Proses pengeprasan urukan pada tanah gerak di Jalan Tol Semarang - Solo, ruas Gedawang-Penggaron, hingga kemarin belum tuntas.



SEMARANG - Target penyelesaian perbaikan Jalan Tol Semarang-Ungaran yang terputus di ruas Gedawang-Penggaron meleset dari jadwal. Hingga kemarin proses pengeprasan urukan di stasiun 5 + 500 hingga 5 + 700 belum selesai. Padahal, setelah itu masih harus dilakukan pembetonan ulang.

Ketua Komisi D DPRD Jateng Rukma Setia Budi mengatakan, ketika Komisi D meninjau proyek tol Semarang-Ungaran 8 Maret 2011 silam, Dirut Transmarga Jateng (TMJ) Agus Suharjanto menyatakan proses pengeprasan urukan untuk memantapkan kelandaian jalan akan selesai dalam tiga pekan. Namun kenyataannya sudah lebih dari sebulan proses pengeprasan tersebut belum rampung.

"Dirut Transmarga "nggedebus" (bohong). Dia juga menyatakan akhir April 2011 akan bisa selesai dan dapat dioperasionalkan. Namun, melihat perkembangannya, target itu sepertinya akan meleset. Karena itu, secepatnya kami akan mengundang TMJ untuk menanyakan progresnya," kata Rukma, kemarin.

Sekretaris  Komisi D DPRD Jateng Drs Jayus mengatakan, PT Transmarga dan pihak terkait akan diundang guna meminta laporan perkembangan pelaksanaan proyek tol dan jumlah dana yang sudah dibelanjakan.

"Selama ini tidak pernah ada keterbukaan mengenai transparansi dana yang sudah dikucurkan untuk megaproyek ini, termasuk investasi yang sudah ditanam Pemprov Jateng," katanya.

Biaya Membengkak

Anggota Komisi C DPRD Jateng, Khafid Sirotudin, mengungkapkan problem retak dan amblesnya tol Semarang-Ungaran di ruas Gedawang-Penggaron diperkirakan akan menimbulkan pembengkakan biaya.

"Tol ini salah satu dari tiga kesepakatan domain dengan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT). Ketika sekarang terjadi pembengkakan biaya dan sebagainya, semestinya manajemen Trans Marga Jateng (TMJ) yang merupakan anak perusahaan SPJT lebih terbuka," ujar Khafid.

Menyangkut ketidaktransparanan TMJ, Khafid menilai dari sisi budget dan penanaman modal hal tersebut merupakan urusan perusda yang bersangkutan. Namun, kaitannya dengan Komisi C yang membidangi masalah keuangan, persoalan transparasi anggaran tersebut sangat dibutuhkan.

"Ini berhubungan dengan perhitungan proyeksi Pendapatan Asli Daerah atau PAD, yang salah satunya disumbang dari perusahaan daerah. Kalau jalan tolnya nggak rampung-rampung, lalu kapan pulang-nya investasi yang ditanamkan," tegasnya

sumber :
suaramerdeka

Pembebasan lahan tol Semarang-Solo bakal terkendala lagi

SEMARANG: Proses pembebasan lahan proyek tol Semarang-Solo berpotensi tersendat lagi, menyusul penahanan Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) Suyoto oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng akibat terseret kasus ganti rugi lahan pengganti hutan.

Kepala Dinas Bina Marga Jateng Danang Atmodjo mengatakan pihaknya hingga saat ini belum bisa berupaya yang dapat mempercepat untuk kelanjutan pembebasan lahan proyek tol itu.
“Kami tidak tahu apakah menganggu proses selanjutnya atau tidak. Kami serahkan sepenuhnya kepada Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum,” ujarnya, kemarin.
Seperti diketahui, Suyoto harus mendekam di Lapas Kedungpane, Semarang karena menjadi tersangka dalam kasus ganti rugi lahan pengganti hutan untuk proyek tol Semarang- Solo di Desa Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.
Dia dijerat UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas raibnya uang ganti rugi pembebasan 99 bidang tanah milik warga Jatirunggo.
Danang menuturkan pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pembebasan lahan tol tersebut, karena penanganannya dilakukan langsung oleh Pemerintah Pusat.
Sementara, Anggota Komisi D (Bidang pembangunan) DPRD Jateng, Sri Praptono meminta posisi Ketua TPT segera digantikan, guna memperlancar proses pembebasan tanah lain yang kini sangat dibutuhkan untuk proyek infrastruktur itu.
Di sisi lain, lanjutnya, yang menjalani proses penahanan sekaligus pemeriksaan di Kejati, bisa fokus menghadapi kasusnya. “Pembebasan lahan ini sangat krusial dalam proyek tol Semarang-Solo ini. Jangan sampai semuanya terganggu,” tegasnya.
Apalagi, kata Sri, beberapa waktu lalu Gubernur Jateng Bibit Waluyo juga menginginkan adanya pergantian tim TPT, karena kinerjanya tidak memuaskan, terlebih ketuanya terseset dalam kasus ganti rugi tanah itu hingga kini menjadi tersangka.
Sri meminta proses pembebasan lahan selanjutnya dalam proyek tol sepanjang 75,7 km itu bisa lebih profesional dan mengedepankan sikap kehati-hatian.
Menurut Anggota Komisi D DPRD Jateng lainnya Heri Pudyatmoko juga mendesak agar pengerjaan pembangunan proyek tol Semarang-Solo seksi II Ungaran-Bawen hingga seksi V segera dimulai tanpa menunggu penanganan seksi I (Semarang-Ungaran) selesai .
Dia mengatakan penundaan pekerjaan pada seksi II (Ungaran-Bawen) akan berimbas pada seksi berikutnya, yang selanjutnya berakibat pada mundurnya target pengoperasian tol Semarang-Solo pada 2013.
“Proses pembebasan lahan seksi II sudah lebih dari 70%. Jadi, kalau memang sudah bisa dilaksanakan secara simultan, kenapa harus ditunda-tunda lagi,” tegasnya.
Namun, dia meminta pelaksana harus benar mengerjakannya secara profesional agar tidak terjadi lagi permasalahan seperti seksi I yang retak dan ambles di ruas Gedawang-Susukan pada km 5+500-5+750.
Menurut Anggota Komisi C (Bidang angaran dan keuangan) DPRD Jateng, Khafid Sirotudin meminta pelaksana agar memperhitungkan secara matang teknik konstruksi yang digunakan, supaya tidak terjadi lagi pembengkakan biaya jika menghadapi kendala.
“Pengerjaan seksi II dan selanjutnya memang harus diperhitungkan, tapi tidak berarti kemudian berhenti hanya akibat persoalan yang terjadi pada proyek seksi I Semarang-Ungaran belum selesai, namun seksi berikutnya tetap berjalan sesuai jadwal,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, DPRD pada pekan depan akan kembali memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan dan laporan perkembangan dari pengerjaan pembangunan proyek jalan tol ini.
Proyek tol Semarang-Solo terdiri atas lima seksi, yakni seksi I Semarang-Ungaran sepanjang 11,1 km, seksi II Ungaran-Bawen 11,9 km, seksi III Bawen-Salatiga 18,8 km, seksi IV Salatiga-Boyolali 20,9 km dan seksi V Boyolali-Karanganyar (13 km).

Senin, 18 April 2011

Angka Kecelakaan Kerja Jasa Konstruksi Tinggi

Semarang. Angka kecelakaan kerja di bidang jasa konstruksi paling tinggi dibanding sektor industri, transportasi maupun pertambangan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat hingga 2010, kecelakaan kerja masih didominasi bidang jasa konstruksi (31,9%), disusul industri (31,6%), transport (9,3%), pertambangan (2,6%), kehutanan (3,8%), dan lain-lain (20%).

Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi Kota Semarang Devri Alfiandy menilai tingginya angka kecelakaan kerja di sektor jasa konstruksi itu karena kesadaran dari penyedia jasa terhadap keselamatan pekerja masih rendah. Hal itu bisa dilihat dari anggota yang mengantongi sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) baru sekitar 5%.

"Belum semua instansi mengharuskan perusahaan jasa konstruksi memiliki sertifikat SMK3 sehingga mereka menilai itubukan prioritas," ujarnya, Rabu (13/4).
Menurut Devri, kecelakaan kerja yang terjadi kebanyakan di dunia konstruksi, di mana semakin banyak tenaga kerja, maka semakin tinggi risiko kecelakaan kerja.

Adapun peraturan tentang keselamatan kerja, sebenarnya sudah diatur dalam pasal 23 ayat 2 UU Jasa Konstruksi No 18/1999. Selain itu dalam pasal 11 PP Menteri Pekerjaan Umum No 9/2008 disebutkan penyedia jasa wajib melibatkan ahli K3 kontruksi pada setiap pekerjaan yang memiliki risiko tinggi.

Karena itu, untuk menurunkan angka kecelakaan kerja yang masih tinggi tersebut, perlu dilakukan pelatihan K3. BPC Gapensi Kota Semarang sendiri menggandeng Kemenakertrans akan menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli muda K3 bidang konstruksi, yaitu pada 18-21 April di Vina House, Jl Diponegoro No 29.

Dia menilai masalah keselamatan dan kesehatan kerja ini harus disadari bersama karena merupakan hak dasar dan perlindungan bagi tenaga kerja. Dalam hal ini, setiap pekerja wajib mendapat perlindungan dari risiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.
Adanya perlindungan kerja yang maksimal, akan berpengaruh pada ketenangan, produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Kemudian, dengan diterapkan sistem elektronik untuk layanan lelang pengadaan barang dan jasa, para penyedia jasa diminta memiliki personil yang memiliki kompetensi sistem manajemen K3.

Ke depan, pelatihan K3 akan menjadi program kerja tahunan. Sedikitnya, dua kali dalam setahun pelatihan tersebut akan digelar. Hal itu bagian tindak lanjut kerjasama antara Kemenakertrans dan BPC Gapensi Kota Semarang. Dia berharap, pelatihan dengan kapasitas 50 orang itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin tidak hanya oleh anggota Gapensi saja tapi juga perorangan ataupun asosiasi konstruksi lainnya.

Minggu, 17 April 2011

Jalan Tol Semarang-Ungaran Seksi III siap dioperasikan

Gerbang Tol Ungaran Siap Dilewati
 pintu tol akses ungaran pada malam hari (16-11-2011/soklin)
UNGARAN- Pintu tol Ungaran di Kalipasir, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, siap dilewati apabila tol semarang ungaran dioperasikan.

Project Manager PT Istaka Karya (Persero) Ir. Herman Soeprijadi menyampaikan, pintu gerbang Tol akses Ungaran sudah siap dilewati jika tol dioperasikan. Saat ini tinggal dilakukan pekerjaaan finnishing. Listrik sudah terhubung dengan PLN, lampu-lampu sekitar baik kantor, plaza tol, pintu tol dan PJU sudah menyala. Kelengkapan lain seperti rambu-rambu dan marka tinggal pekerjaan minor. Perlengkapan kantor juga sudah selesai, tinggal pembersihan saja, prinsipnya secara keseluruhan seksi III ruas semarang-ungaran sudah siap untuk dioperasikan, katanya.
kantor tol akses ungaran (photo : soklin)

Dengan selesainya pintu gerbang tol akses ungaran ini secara keseluruhan apabila tol semarang-ungaran dioperasikan untuk ruas seksi III yang dikerjakan PT Istaka Karya sudah siap dilewati. "Pada prinsipnya pintu tol di Ungaran sudah siap. Pekerjaan yang masih dilakukan bersifat finishing saja," ungkapnya, semalam saat test & Comissioning penyambungan arus listrik di lokasi.
Hal lain yang sedang dipersiapkan oleh PT Istaka Karya (Persero) adalah Traffic Management terkait dengan pembentukan lahan rest area yang merupakan pekerjaan galian dimana hasil galian tersebut dipergunakan untuk penimbunan badan jalan sta. 11+000 s/d sta. 14+100. Saat ini kegiatan tersebut terkendala oleh cuaca yang tidak mendukung kegiatan pekerjaan tanah. 

Disebutkan, pintu Tol Akses Ungaran belum memiliki gardu bayar atau loket sebagaimana pintu tol Banyumanik. Itu semua karena proses pembayaran tol akan dilakukan di pintu tol Banyumanik, bukan di Ungaran. Bagi kendaraan yang masuk dari pintu tol akses Ungaran, nantinya juga akan melakukan pembayaran setibanya di pintu tol Banyumanik. (PS-IK-SKL)