Semarang. Angka kecelakaan kerja di bidang jasa konstruksi paling tinggi dibanding sektor industri, transportasi maupun pertambangan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat hingga 2010, kecelakaan kerja masih didominasi bidang jasa konstruksi (31,9%), disusul industri (31,6%), transport (9,3%), pertambangan (2,6%), kehutanan (3,8%), dan lain-lain (20%).Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi Kota Semarang Devri Alfiandy menilai tingginya angka kecelakaan kerja di sektor jasa konstruksi itu karena kesadaran dari penyedia jasa terhadap keselamatan pekerja masih rendah. Hal itu bisa dilihat dari anggota yang mengantongi sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) baru sekitar 5%.
"Belum semua instansi mengharuskan perusahaan jasa konstruksi memiliki sertifikat SMK3 sehingga mereka menilai itubukan prioritas," ujarnya, Rabu (13/4).
Menurut Devri, kecelakaan kerja yang terjadi kebanyakan di dunia konstruksi, di mana semakin banyak tenaga kerja, maka semakin tinggi risiko kecelakaan kerja.
Adapun peraturan tentang keselamatan kerja, sebenarnya sudah diatur dalam pasal 23 ayat 2 UU Jasa Konstruksi No 18/1999. Selain itu dalam pasal 11 PP Menteri Pekerjaan Umum No 9/2008 disebutkan penyedia jasa wajib melibatkan ahli K3 kontruksi pada setiap pekerjaan yang memiliki risiko tinggi.
Karena itu, untuk menurunkan angka kecelakaan kerja yang masih tinggi tersebut, perlu dilakukan pelatihan K3. BPC Gapensi Kota Semarang sendiri menggandeng Kemenakertrans akan menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli muda K3 bidang konstruksi, yaitu pada 18-21 April di Vina House, Jl Diponegoro No 29.
Dia menilai masalah keselamatan dan kesehatan kerja ini harus disadari bersama karena merupakan hak dasar dan perlindungan bagi tenaga kerja. Dalam hal ini, setiap pekerja wajib mendapat perlindungan dari risiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.
Adanya perlindungan kerja yang maksimal, akan berpengaruh pada ketenangan, produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Kemudian, dengan diterapkan sistem elektronik untuk layanan lelang pengadaan barang dan jasa, para penyedia jasa diminta memiliki personil yang memiliki kompetensi sistem manajemen K3.
Ke depan, pelatihan K3 akan menjadi program kerja tahunan. Sedikitnya, dua kali dalam setahun pelatihan tersebut akan digelar. Hal itu bagian tindak lanjut kerjasama antara Kemenakertrans dan BPC Gapensi Kota Semarang. Dia berharap, pelatihan dengan kapasitas 50 orang itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin tidak hanya oleh anggota Gapensi saja tapi juga perorangan ataupun asosiasi konstruksi lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar