javascript:void(0)

your direction from here


View tol semarang ungaran in a larger map
INFO : REUNI AKBAR SMP N 2 SIMO BOYOLALI 2017 BULAN DESEMBER 2017....AYOO BERGABUNG (Info&Pendaftaran : 085727059929)

cari di blog ini

Minggu, 26 Februari 2012

Cegah Dominasi Asing, Dahlan Iskan Bentuk Holding BUMN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek-proyek besar di Indonesia banyak yang jatuh ke tangan asing. Kementerian BUMN kemudian akan melakukan spesialisasi BUMN karya, terutama kontraktor kelistrikan dan perminyakan.

"Dua proyek ini sering jatuh ke tangan asing," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan kepada Republika di kantornya akhir pekan lalu. Proyek infrastruktur nasional, menurutnya, dikuasai oleh kontraktor asing hingga 70 persen. Sedangkan swasta nasional 20 persen.

Sayangnya, porsi yang diambil BUMN karya tak lebih dari 10 persen saja. Misalnya keterlibatan PT Adhi karya dalam proyek nasional hanya berkisar tiga persen. Meskipun perusahaan plat merah itu mengambil porsi terbesar dari perusahaan BUMN lainnya, namun jumlahnya sangat kecil. Berikutnya Wijaya Karya (2,75 persen), dan Pembangunan Perumahan (2,5 persen).

Menurut mantan Direktur Utama PLN ini, kondisinya sangat memprihatinkan. Padahal, Kementerian BUMN memiliki sekitar 14 BUMN karya. Di bidang jasa konstruksi di antaranya Adhi Karya, Hutama Karya, Wijaya Karya, Waskita Karya, Nindya Karya, Istaka Karya, Pembangunan Perumahan, dan Brantas Abipraya. Di bidang konsultan konstruksi, antara lain Bina Karya, Indah Karya, Indra Karya, Virama Karya, dan Yodya Karya.

Dahlan mengatakan 14 BUMN karya tersebut nantinya akan digabung menjadi satu perusahaan induk (holding) pada 2013. Hal itu menunggu selesainya penyusunan Undang-Undang Jasa Kontruksi.

Pendapatan keempat belas BUMN karya ini juga ditargetkan meningkat hingga 50 persen sekitar Rp 45 triliun tahun depan. Sedangkan untuk tahun ini, targetnya sekitar Rp 30 triliun.

Salah satu pekerjaan rumah diberikan Dahlan kepada PT Adhi Karya untuk mencapai target sahamnya tetap di atas 50 persen. Direktur Utama Adhi Karya, menurutnya harus tetap menggelar rights issue. "Tugas Dirut itu memang berat, harus cari cara cerdas tanpa melanggar prinsip-prinsip yang berlaku di pemerintahan," ujar Dahlan.
 
sumber :

Kamis, 23 Februari 2012

CIMB Niaga Siapkan Kredit Rp 500 Miliar

JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk mengaku tengah mengincar pembiayaan proyek tol di Jateng. Bank asal Malaysia ini mengaku menyiapkan anggaran sekitar Rp 500 miliar untuk kredit tol tersebut.

Hal itu disampaikan Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Arwin Rasyid di kantornya Graha Niaga, Rabu. ‘’Kalau ada kesempatan untuk pembiayaan infrastruktur kami akan berpartisipasi. di proyek jalan tol di Jawa Tengah. Masih dalam proses penjajakan,’’ ujar Arwin.

Sebagaimana diketahui, setelah pembangunan seksi I tol Semarang-Ungaran, dilanjutkan dengan seksi II Ungaran-Bawen. Kedua seksi tol tersebut merupakan bagian dari proyek jalan tol Semarang-Solo 75,7 km dengan total nilai investasi sebesar Rp 8 triliun.

Proyek jalan tol Semarang-Solo dibagi menjadi lima seksi yaitu seksi I Semarang-Ungaran (16,3 km) yang sudah beroperasi sejak diresmikan November 2011, seksi II Ungaran-Bawen (13,33 km), seksi III Bawen-Salatiga (18,2) km, seksi IV Salatiga-Boyolali (22,4 km), dan seksi V Boyolali-Karanganyar (11,1 km).

Tambahan

Lebih lanjut, Arwin mengatakan, saat ini total kredit yang telah dikucurkan CIMB Niaga mencapai Rp 125,7 triliun. Sampai akhir tahun ini direncanakan akan ada tambahan sekitar Rp 25 triliun. ‘’Jika ada tambahan Rp 25 triliun misalnya, kami mau sisihkan Rp 5 triliun untuk infrastruktur. Untuk tol kira-kira setengah triliun,’’ ucapnya.

Kredit Rp 125,7 triliun di akhir 2011 itu dikatakan Arwin naik 20% dari kucuran pada 2010 yang sebesar Rp 104,89 triliun. Pertumbuhan kredit terjadi di seluruh segmen komersial sebesar 23%, korporasi 19%, dan ritel 14%.

Dalam kesempatan tersebut, Arwin mengungkapkan CIMB Niaga juga akan menggenjot kredit di sektor otomotif melalui anak usahanya CIMB Niaga Auto Finance. ‘’Tahun lalu kreditnya tumbuh besar dari Rp 4 triliun menjadi Rp 8 triliun dan tahun ini diharapkan lebih dari Rp 12 triliun,’’ kata Arwin.
sumber :
koranwawasan

Rabu, 22 Februari 2012

Suyoto Didakwa Katrol Harga Tanah

Ganti Rugi Lahan Tol Semarang-Solo

SEMARANG - Mantan Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) proyek tol Semarang-Ungaran, Suyoto, didakwa mengatrol harga dan mengubah status tanah dalam pembebasan lahan di Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Tanah tegalan dan persawahan dibeli TPT dengan harga tanah pekarangan dan permukiman.

Dakwaan itu dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Ambarawa, Antonio Araujo, di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (21/2).
’’Perbuatan terdakwa berdam-pak pada kerugian negara,’’ demikian Antonio di hadapan majelis hakim yang diketuai Lilik Nuraini dengan anggota Asmadinata dan Kartini Marpaung.
Dalam pembebasan tanah di Desa Leyangan, TPT bekerja sama dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bentukan Bupati Semarang. Awalnya terdaftar 88 bidang tanah di Leyangan yang akan dibebaskan.

Namun tawar menawar antara tim pembebasan lahan dengan warga berlangsung alot. Warga meminta direlokasi ke tanah bengkok. Mereka juga keberatan jika tol menerjang makam keramat, dan menolak pembangunan sebelum ganti rugi lunas.

Menindaklanjuti keberatan warga itu, dibuatlah revisi peta oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Di dalam peta itu terdapat 84 bidang tanah yang akan diganti rugi. Namun kesepakatan bulat seluruh warga tak kunjung tercapai. Alhasil, kesepakatan ganti rugi dilaksanakan bertahap.

Pada September 2008, ganti rugi diberikan untuk 35 bidang tanah. Desember 2008 dua bidang, Maret 2009 enam bidang, April 2009 empat bidang. Sementara melalui P2T disepakati ganti rugi 34 bidang bidang tanah milik 31 warga senilai Rp 7,194 miliar.

Rugikan Rp 1,36 M

Setelah itu, TPT tidak menerima keberatan selama 14 hari. Menurut ketentuan, dalam keadaan itu, ganti rugi bisa dilaksanakan. Namun saat TPT akan mengosongkan lahan di Leyangan, Suyoto justru diadang 16 warga yang menyodorkan keberatan tertulis.

Keberatan itupun diakomodasi oleh Suyoto demi terlaksananya pembebasan lahan dan kelancaran proyek tol. Untuk menutup keberatan warga, Suyoto diduga menaikkan harga enam bidang tanah warga yang berstatus tegalan dan persawahan. Semula tanah tersebut berharga mulai Rp 190 ribu/m2 hingga Rp 450 ribu/m2. Suyoto juga diduga mengubah luas bidang garis sepadan dua bangunan.

Surat keberatan warga dan perubahan harga serta status tanah itu diajukan Suyoto kepada PT Trans Marga Jateng (TMJ). TMJ menyetujuinya dengan anggaran Rp 1,421 miliar. Padahal sebelumnya telah ada dana konsinyasi sebesar Rp 7,194 miliar yang dititipkan di PN Kabupaten Semarang. Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1,36 miliar.

Sebelumnya, Suyoto divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang dalam kasus pembebasan tanah di Desa Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Sama halnya dengan kasus tersebut, dalam kasus Leyangan ini jaksa tak menemukan aliran dana ke kantong Suyoto.
Kuasa hukum Suyoto, Susilowati, menyatakan keberatan. ’’Nota keberatan akan kami sampaikan secara tertulis pada sidang selanjutnya,’’ terangnya.

Ditemui usai sidang, Suyoto yang saat ini mendekam di LP Kedungpane Semarang menyatakan kecewa.
’’Saya benar-benar kerja untuk kepentingan negara. Tapi jadinya seperti ini, saya malah masuk penjara,’’ katanya. (ana-43) (/) 
 
sumber :

Selasa, 21 Februari 2012

Tol Semarang-Ungaran Dibor

Kompas/Winarto Herusansono Musim hujan sekarang punya 
pengaruh terhadap kondisi badan jalan tol Semarang - Ungaran, 
di Penggaron, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, seperti nampak 
Selasa (21/2/2012) petugas tengah melakukan pekerjaan bor di ruas 
jalan sisi barat tol di KM 19 untuk memompa air bawah tanah 
yang terkumpul dibawah badan tol.

UNGARAN, KOMPAS.com - Musim hujan punya dampak pada kondisi badan jalan tol Semarang - Ungaran, Kota Semarang, Jawa Tengah. Hujan menyebabkan meningkatnya aliran air di bawah badan jalan tol, terutama di ruas Gedawang-Penggaron di KM 18-KM 19.

Untuk mengatasinya, Selasa (21/2/2012) ini sejumlah pekerja mengerjakan pengeboran di badan jalan itu. Badan jalan di tengah sisi barat jalan tol itu dibor, supaya air dapat naik ke permukaan dan mengalir keluar.

"Pengeboran ini sudah berlangsung tiga hari. Tujuannya supaya kumpulan air yang menggenang di bagian tanah di dalam dapat mengalir ke luar," ujar Saridin, pekerja.

Penanganan masalah genangan atau rembesen air bawah tanah di bawah jalan tol jadi masalah serius di tol Semarang-Ungaran. Bila air terlalu banyak dan sulit keluar, dampaknya badan jalan bisa turun alias ambles.

Adanya pekerjaan pemboran di jalan tol ini, tentu saja menyebabkan sebagian jalan ditutup dan arus lalu lintas diatur hanya sebagian yang berfungsi.


TERKAIT:

Proyek Terganjal Pembebasan Lahan
Jalan Tol Semarang-Solo Selesai Tahun 2014
sumber :

Amandemen PPJT Semarang-Solo Ditandatangani Pekan Ini

JAKARTA (IFT) - Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum memastikan penandatanganan Amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Semarang-Solo akan dilaksanakan pekan ini, setelah tercapai kesepakatan dana pendampingan pemerintah dalam proyek tersebut.

Ahmad Ghani Gazali, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, mengatakan keputusan dana pendampingan pemerintah untuk meningkatkan kelayakan finansial ruas Semarang-Solo itu nantinya akan dimasukkan dalam klausul khusus dalam berkas amandemen.

"Sampai saat ini memang belum diputuskan opsinya, apakah ruas tersebut akan mendapatkan dana pendampingan pemerintah atau tidak. Kepastian itu masih dalam pembahasan, tetapi nanti akan dimasukkan dalam klausul. Pekan ini, keputusan akan ditetapkan," ujarnya, Senin.

Proyek tol sepanjang 75,88 kilometer itu membutuhkan dukungan dana pemerintah sebesar Rp 1,9 triliun untuk meningkatkan kelayakan finansialnya. Hingga saat ini, kepastian dana pendampingan itu masih dibahas oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR), pemegang hak konsesi ruas tersebut.

“Penandatanganan juga akan dilakukan pekan ini untuk mempercepat proses konstruksi Semarang-Solo. Jadi setelah amandemen diteken, proses pembebasan lahan bisa segera dikejar karena targetnya kan akhir tahun ini selesai, sehingga 2013 konstruksi Bawen-Solo bisa dimulai," ujarnya.

Ahmad Ghani mengatakan Badan Pengatur Jalan Tol juga akan mendesak pelaksanaan penandatanganan amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ruas Batang-Semarang. Penandatanganan itu ditargetkan terealisasi paling lambat pada akhir kuartal I tahun ini.

"Kalau tidak, kami akan laporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk memutuskan kelanjutan proyek tersebut. Opsinya, kemungkinan besar akan kami memberikan surat keputusan untuk ultimatum. Kalau dalam batas waktu yang ditentukan tidak teken amandemen, konsesi akan diputus," kata dia.

Amandemen perjanjian kontrak Batang-Semarang sepanjang 75 kilometer hingga kini masih terganjal belum adanya kesepakatan internal pemegang saham terkait kepemilikan saham di perusahaan operator ruas jalan tol tersebut.

Hak konsesi proyek tol senilai Rp 7,21 triliun itu dimiliki oleh PT Marga Setiapuritama yang sahamnya dimiliki oleh PT Banyuwen Permatasari sebesar 55%, PT Karya Terampil Mandiri 5%, dan PT Instia Persada sebesar 40%. Kemudian sebesar 55% saham perusahaan konsorsium itu diakusisi oleh PT Bakrie Toll Road, anak usaha PT Bakrieland Development Tbk (ELTY).

Adityawarman, Direktur Utama Jasa Marga, mengatakan siap menanggung kebutuhan selisih dana untuk ruas Semarang-Solo jika pemerintah memutuskan untuk tidak mengucurkan dana pendampingan tersebut. Namun demikian, perusahaan meminta agar pemerintah memberikan jaminan terkait pemberian kompensasinya.

Adapun kompensasi akan diberikan dipastikan berupa hak pengelolaan dua ruas tol baru yang diprakarsai oleh perusahaan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara menawarkan dua proyek tol yang dapat diusulkan oleh operator tol itu, yaitu Tanjung Priok-Marunda-Kalibaru dan Cikarang-Tanjung Priok.

"Yang pasti, kami siap, apapun keputusannya. Kalau memang kami yang menanggung selisih dananya, ya akan kami siapkan dari belanja modal 2013-2014. Kami juga akan segera ajukan prakarsa ruas tol baru setelah kepastian pemberian kompensasi diterbitkan," ujar Adityawarman.

Berdasarkan data rencana umum jaringan jalan tol nasional, dari total target jalan terbangun sepanjang 5.380 kilometer hingga saat ini baru 774 kilometer yang terealisasi, yaitu 43 kilometer di Pulau Sumatera, 714 kilometer di Jawa, dan 17 kilometer di Sulawesi.

Pemerintah akan menerbitkan aturan khusus untuk pemberian dana pendampingan pemerintah atau viability gap fund (VGF) untuk proyek-proyek infrastruktur berskema public-private partnership. Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, mengatakan regulasi baru dibutuhkan karena aturan detail pengucuran dana pendampingan belum diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Kerja Sama Pemerintah Swasta.

Menurut Djoko, izin untuk pemberian dana pendampingan bagi proyek public-private partnership bisa direalisasikan pada 2013. Saat ini aturan tersebut masih diproses di Kementerian Keuangan. (*)


Related Stories
Amandemen PPJT Tetap Ditargetkan Selesai Akhir Tahun Ini
sumber :

Gubernur Se-Sumatra Mesti Bersatu untuk Bangun Tol 2014 KM


Palembang - Jalan tol Sumatra dari Bakauheni (Lampung)- Aceh sepanjang 2014 km harus segera direalisasikan meski dalam pengerjaannya dinilai belum ekonomis dan fleksibel.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengatakan pihaknya tetap mendukung percepatan pembangunan tol Sumatra karena guna pengembangan wilayah setempat.

"Memang tidak ekonomis, namun bila tidak diwujudkan malah tidak berkembang," ungkap Dahlan dalam rapat percepatan pembangunan jalan tol Sumatra dengan 10 gubernur se Sumatra Senin (20/20).

Menurutnya tidak flexsibel karena membangun jalan tol tersebut investasinya sangat besar dan dana APBN untuk membiayai masih terbatas.

Apalagi lanjutnya syarat utama untuk membangun jalan tol tersebut trefik jalan tersebut harus dilalui 20.000 kendaraan per hari.

"Jasa Marga membangun tol Semarang- Solo dinilai masih tidak fleksibel dan ekonimis, namun setidaknya dengan ada jalan tol tersebut mampu mendorong wilayah setempat dapat terus berkembang,"akunya.

Dia menyarankan kepala daerah mencari dana dari pihak ketiga dan membentuk perusahaan patungan atau BUMD sebab mengandalkan dana dari APBN masih sulit terlebih hitungannya kurang ekonomis.

Selain itu sambungnya pilih yang lebih menguntungkan seperti jalan tol Bakauheni-Lampung-Manggala-Oku-Palembang serta Betung, sebab memang sudah layak untuk dibangun.

HGH Perlu Rp. 100 Trilyun

Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan pembangunan trans Sumatra sepanjang 2.700 km dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung berkonsep High Grade Highway (HGH) dengan perkiraan anggaran Rp99,88 triliun.

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto mengatakan diprioritaskannya jaringan jalan Trans Sumatera mengingat pertumbuhan ekonomi di pulau tersebut sudah pesat sehingga kebutuhan akan infrastruktur pun sangat mendesak.

Menurutnya, ruas jalan nasional yang akan dibangun nantinya terdiri atas jalan bebas hambatan (freeway) dengan pembiayaan dana APBN dan sebagian jalan tol dengan pendanaan public private partnership.

“Jalan Trans Sumatera sepanjang 2.700 km yang dibangun kualitas tol, ada yang sepenggal jalan non tol dan sebagian besar jalan tol pembiayaan dari swasta,” ucapnya kepada Bisnis di Gedung Kementerian PU, pekan lalu.

Djoko mengatakan ruas jalan tersebut akan dibangun di sepanjang duplikasi jaringan jalan Timur Sumatera, yakni sedikit agak bergeser dari Lintas Timur Sumatera yang saat ini telah eksisting.

HGH Trans Sumatera ini terdiri atas Koridor Bakauheni — Banda Aceh sepanjang Lintas Timur Sumatera (2.014 km) yang disertai jalan penghubung (feeder) sepanjang 720 km.

HGH juga akan menghubungkan 8 Pusat Kegiatan Nasional, 6 pelabuhan udara, dan 7 pelabuhan utama Menurutnya, saat ini pemerintah tengah menyiapkan proses pembebasan lahan. Nantinya pembebasan tersebut akan menggunakan UU Pengadaan Tanah sehingga diharapkan dapat terlaksana dalam jangka waktu 2 tahun.

“Investor sudah banyak yang tertarik, sekarang pembebasan lahan yang dikejar,” tuturnya.

sumber :
theglobejournal

Tol Semarang-Solo - Suntikan Rp1,9 Triliun Masuk Klausul Khusus

JAKARTA – Pemerintah menargetkan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada ruas Semarang- Solo akan dilaksanakan pekan ini dengan klausul khusus yang akan diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Klausul tersebut terkait dengan dukungan pendanaan dari pemerintah. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Gazaly mengatakan klausul tersebut berupa pernyataan yang menyebutkan kepastian pemberian dukungan dana sebesar Rp1,9 triliun untuk kebutuhan pembangunan konstruksi di ruas sepanjang 75,88 kilometer (km). Klausul itu akan ditetapkan setelah amendemen ditandatangani.

Keputusan sumber dana itu, menurut Gani,masih menunggu hasil kesepakatan antara Kementerian BUMN,Kementerian PU dan juga pemegang konsesi yakni PT Jasa Marga Tbk. “Kita tanda tangani dulu,tapi di dalamnya ada klausul khusus kalau penyelesaian mengenai pemberian dukungan akan dilaksanakan menyusul setelah amendemen diteken. Tujuannya agar prosesnya bisa cepat,” kata Gani di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan, tujuan percepatan penandatanganan ini agar proses kelanjutan ruas tol itu bisa disegerakan. Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Adityawarman mengatakan, perseroan siap mendanai kebutuhan investasi konstruksi tersebut,menyusul adanya wacana kebutuhan anggaran Rp1,9 triliun bakal dilimpahkan pada pemegang konsesi dengan imbalan pemberian konsesi untuk dua hingga ruas baru pada perusahaan BUMN tersebut.

Menurut Adit, pembiayaan akan dikucurkan secara berkala pada belanja modal (capital expenditure/capex) 2013 hingga 2014.Angka pembagiannya masih belum ditetapkan karena menunggu keputusan Kementerian BUMN dan perhitungan kebutuhan pembebasan tanah per tahun. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto mengatakan bahwa berdasarkan rencana umum jaringan jalan tol nasional,saat ini dari total target jalan terbangun sepanjang 5.380 km, baru 774 km jalan yang terealisasi.

“ Rinciannya di Pulau Sumatera sepanjang 43 km, Pulau Jawa 714 km, Kalimantan dan Bali masing-masing 0%, dan di Sulawesi mencapai 17 km,” ungkap Djoko.Dia mengatakan, secara umum target pembangunan tol justru paling banyak diharapkan terealisasi di Sumatera. ● heru febrianto

sumber :

TOL SEMARANG-SOLO: Perjanjian operasi 'diteken' pekan ini

JAKARTA: Badan Pengatur Jalan Tol menyatakan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol ruas Semarang-Solo akan dilaksanakan pekan ini, dengan klausul khusus yang akan diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Klausul tersebut, menurut Kepala BPJT Achmad Gani Gazaly berupa pernyataan yang menyebutkan kepastian pemberian dukungan dana sebesar Rp1,9 triliun untuk kebutuhan pembangunan konstruksi di ruas sepanjang 75,88 kilometer tersebut, akan ditetapkan setelah amandemen diteken.

Keputusan akan sumber dana itu, menurut Gani masih menunggu hasil kesepakatan antara Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan juga pemegang konsesi PT Jasa Marga Tbk.

“Kita tandatangani dulu, tapi didalamnya ada klausul khusus kalau penyelesaian mengenai pemberian dukungan akan dilaksanakan menyusul setelah amandemen diteken. Tujuannya agar prosesnya bisa cepat,” ujarnya di Jakarta hari ini.

Tujuan percepatan penandatanganan, katanya, agar proses kelanjutan ruas tol itu bisa disegerakan. Apalagi, lanjutnya, pelaksanaan pembebasan tanah juga diperkirakan akan memakan waktu maksimal satu tahun, sehingga sebelum masa waktu berakhir diharapkan keputusan sumber dana tersebut sudah dapat dipastikan.

Sementara itu, untuk penandatanganan ruas tol Batang-Semarang menurutnya diharapkan akan dilaksanakan pada akhir kuartal I/2012. Jika tidak, maka BPJT akan melaporkan pada Menteri Pekerjaan Umum untuk memutuskan kelanjutan proyek tersebut.

Menurutnya, BPJT akan bertindak lebih tegas untuk memastikan kelanjutan tol tersebut pada badan usaha jalan tol sebagai pemegang konsesi. Artinya, opsi penyelesaian bisa saja memutus konsesi atau juga mendesak BUJT untuk segera mempercepat konflik internal pemegang sahamnya.

“Kami harap tidak ada perpanjangan waktu penyelesaian lagi, karena sudah masuk dalam kuartal I/2012 dan mendekati target rencana proyek. Mudah-mudahan sudah ada kepastian secepatnya,” tambahnya.

Sanggupi dana


Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Adityawarman mengatakan perusahaan siap mendanai kebutuhan investasi konstruksi tersebut, menyusul adanya wacana kebutuhan anggaran Rp1,9 triliun bakal dilimpahkan pada pemegang konsesi dengan imbalan pemberian konsesi untuk dua hingga ruas baru pada perusahaan BUMN tersebut.

Menurut Adityawarman pembiayaan akan dikucurkan secara berkala pada capex 2013 hingga 2014. Angka pembagiannya, katanya, masih belum ditetapkan karena masih menunggu keputusan Kementerian BUMN dan juga perhitungan kebutuhan pembebasan tanah pertahunnya.

“Rencananya memang akan dibiayai oleh kami sebagai pemegang konsesi, sesuai instruksi. Tetapi ini masih akan dibahas lebih detail. Kita masih menunggu hasilnya,” ujarnya.

Dalam perkembangan lain, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto mengatakan berdasarkan rencana umum jaringan jalan tol nasional, saat ini dari total target jalan terbangun sepanjang 5.380 kilometer, baru sepanjang 774 kilometer jalan yang terealisasi.

Rinciannya, katanya, di pulau Sumatera sepanjang 43 kilometer, pulau Jawa 714 kilometer, Kalimantan dan Bali masing-masing 0%, dan di Sulawesi mencapai 17 kilometer.

Dia mengatakan secara umum target pembangunan tol justru paling banyak diharapkan terealisasi di pulau Sumatera. Dimana dari total 5.380 kilometer, sepanjang 2.848 kilometer ditargetkan dibangun di pulau tersebut.

Sementara itu, di pulau Jawa mencapai 2.374 kilometer, Kalimantan 84 kilometer dan di Bali 10 kilometer. “Untuk tahap awal kita memang prioritaskan untuk kawasan Pulau Jawa, karena dari skala prioritas kementerian, sebanyak 299 kilometer masuk di zona Jawa,” ujarnya. (sut) 
sumber : bisnis.com 

Senin, 20 Februari 2012

Menurut Dahlan Iskan, Sumatera bakal kalahkan Jawa

Menteri BUMN, Dahlan Iskan, menyempatkan diri melihat jalannya 
keterangan pers dari sudut wartawan sebelum mengikuti rapat kabinet 
terbatas bidang ekonomi, di Istana Negara. Jika saja akses perhubungan
di Pulau Sumatera sudah canggih dan terpadu, dia yakin kemajuan 
Pulau Jawa bisa dikalahkan. (FOTO ANTARA/Widodo S Jusuf)
"... Saya yakin, ini bisa segera kita wujudkan. Dan kalau ini jadi, maka Jawa akan kalah..."
Pekanbaru, Riau (ANTARA News) - Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, optimistis, percepatan pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol di Sumatra yang membentang dari Lampung hingga Aceh, bakal menjadikan kemajuan kawasan ini tumbuh sangat dinamis sehingga mampu mengalahkan kemajuan di Jawa.

Ia mengatakan itu di hadapan para gubernur se-Sumatera, termasuk Gubernur Riau, HM Rusli Zainal, yang berkumpul di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (20/2).

Pertemuan yang dipimpin langsung Dahlan Iskan tersebut membahas sejumlah isu pembangunan infrastruktur, khususnya percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.

"Saya sangat menghargai semangat dari bapak-bapak gubernur ini. Saya yakin, ini bisa segera kita wujudkan. Dan kalau ini jadi, maka Jawa akan kalah," tegasnya memberikan motivasi.

Dahlan menambahkan, masih begitu besar potensi kekayaan alam sekaligus sangat banyak tanah yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai proyek infrastruktur, termasuk jalan tol di Pulau Sumatera.

Semua ini, menurutnya, pada akhirnya nanti akan memacu pembangunan ekonomi di kawasan ini.

Iskan datang ke pertemuan itu dengan membawa Deputi Kementerian BUMN Bidang Infrastrukturm Sumaryanto, Dirut Jasa Marga, Adityawarman dan Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga, Abdul Hadi.

Iskan menegaskan, dirinya bukan berarti ingin mencaplok kerja Menteri Pekerjaan Umum.

"Hanya, karena rencana pembangunan jalan tol ini akan dilakukan bersama PT Jasa Marga yang kebetulan berada di bawah kekuasaan Menteri BUMN, sehingga saya datang," katanya.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu, disepakati beberapa butir (kesepakatan) penting.

"Poin-poin ini penting, karena saya tidak ingin pertemuan ini hanya sekedar wacana, tapi harus menghasilkan sesuatu yang pasti," tegasnya. 
 
sumber :

Dahlan Iskan: Tol Sumatera Mendesak Dibangun

PALEMBANG, suaramerdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, menilai, jalan Tol Sumatera mendesak untuk dibangun. Keberadaan jalan tol diperlukan agar pertumbuhan perekonomian daerah semakin cepat.

"Sumatera saat ini telah memiliki listrik cukup baik. Dan bila ada jalan tol, maka perekonomian daerah akan semakin baik lagi," kata Dahlan dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan jalan Tol Sumatra di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (20/2).

Dengan rapat koordinasi ini, tambah Dahkan, akan diketahui permasalahan yang dihadapi. "Selain itu, rapat koordinasi ini untuk menyelaraskan jalur jalan bebas hambatan tersebut di setiap provinsi, ujarnya.

Secara umum, menurut Dahlan, pembangunan jalan tersebut belum begitu ekonomis. Namun, setelah dibangunnya jalan bebas hambatan tersebut, sangat menguntungkan daerah. "Jadi kapan lagi dibangun bila tidak mulai dari sekarang," ucap Dahlan.

Meski demikian, jurnalis senior itu menambahkan, pembangunan jalan tol memerlukan dana cukup besar. "Pemerintah sekarang masih kesulitan untuk menyediakan anggaran pembangunan jalan tol itu," katanya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, mengatakan pembangunan jalan bebas hambatan tersebut menggunakan dana pihak ketiga. "Pemerintah hanya akan membebaskan lahan jalan yang dilalui tersebut," kata Alex.

Karenanya, pihaknya mengharapkan perizinan pembangunan jalan bebas hambatan tersebut dipercepat. "Hal ini, karena semua provinsi sudah siap, bahkan ada yang telah melaksanakan pembebasan lahan," ungkapnya.
 
sumber :

Meneruskan Pembangunan Tol Baru Sepanjang 215 Km

HINGGA kini PT Jasa Marga Tbk telah mengoperasikan tol sepanjang 544 kilometer (Km) atau 73 persen dari seluruh ruas tol yang beroperasi di Indonesia. Namun, sejauhmana kinerja perusahaan setelah sepekan lalu, Adityawarman terpilih sebagai direktur utama menggantikan Frans Sunito. Berikut penuturannya:
-------------------------------------------------------------
Melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pekan lalu, susunan Direksi PT Jasa Marga Tbk dirombak. Bagaimana dengan program satu-dua tahun ke depan apakah diubah juga?
Perombakan direksi dan komisaris merupakan agenda tunggal dalam RUPSLB, karena masa tugasnya sudah berakhir. Kebijakan tim direksi baru, pada tahap awal adalah meneruskan kebijakan direksi sebelumnya.

Hal terpenting adalah meneruskan pembangunan konstruksi 215 Km tol baru yang tersebar di 10 ruas tol pada 2012-2013, yang kami namakan tahun konstruksi Jasa Marga. Perseroan telah menyiapkan anggaran Rp23 triliun hingga Rp24 triliun.

Kami siap bersinergi untuk memajukan perusahaan dengan pondasi yang sudah terbentuk baik. Program tahun ini, yang akan kami siapkan di antaranya pembangunan jalan tol di luar Jawa, penyelesaian konstruksi pembangunan jalan tol yang sedang dikerjakan, dan membangun tempat edukasi dan rekreasi berupa Taman Lalu Lintas di Km 88 (Jalan Tol Cipularang).

Sepuluh ruas tol yang disebutkan tadi, di mana lokasinya?
Delapan dari 10 proyek yang segera memasuki masa konstruksi tahun 2012-2013 itu antara lain Bogor Outer Ring Road (11 Km), Gempol-Pasuruan (34,15 Km), Semarang-Solo (75,7 Km), JORR W2 North (7,7 Km), JORR 2 Ruas Cengkareng-Kunciran (15,2 Km), JORR 2 Ruas Kunciran-Serpong (11,2 Km), Surabaya-Mojokerto (36,3 Km), dan Gempol-Pandaan (13,6 Km).

Perlu diketahui, Jasa Marga hingga saat ini telah mengoperasikan tol sepanjang 544 Km atau 73 persen dari seluruh ruas tol yang beroperasi di Indonesia.

Jika seluruh ruas tol yang akan dibangun Jasa Marga itu selesai pada 2014, dalam 3-4 tahun ke depan akan mengoperasikan sekitar 750 Km. Bagaimana dengan belanja modal?

PT Jasa Marga Tbk menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) konsolidasi tahun 2012 sebesar Rp7,7 triliun, naik dibanding capex 2011 sebesar Rp3,5 triliun.

Jadi, capex 2012 lebih besar dibanding tahun lalu (2011), menyusul terwujudnya pembangunan tol baru yang mencapai 10 proyek. Investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol baru mencapai Rp6,3 triliun.

Sedangkan Rp1,4 triliun untuk peningkatan kualitas dan kapasitas jalan tol yang sudah ada, berupa pelebaran jalan, penambahan jumlah gardu dan modernisasi gardu.

Dana capex tersebut sebesar Rp1,6 triliun dibiayai dari ekuitas, sedangkan selebihnya dari pinjaman perbankan. Capex pada 2012 masih dibiayai perbankan, namun tidak tertutup kemungkinan Jasa Marga juga menerbitkan obligasi.

Tahun 2012 sebanyak 10 proyek jalan tol yang memasuki masa penyelesaian pembebasan lahan, antara lain ruas Ungaran-Bawen, Jawa Tengah, yang sudah memasuki pembebasan lahan 93 persen. Artinya, PT Jasa Marga sudah menyiapkan pendanaannya?

Ya, seperti itu, PT Jasa Marga Tbk siap mendanai proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo, setelah kami temukan jalan keluarnya.

Kami juga miliki konsep khusus yang siap dipresentasikan kepada pemerintah sambil menunggu proses pematangan yang rencananya akan dilaksanakan seminggu kedepan.

Bagaiman dengan usulan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang mengimbau agar PT Jasa Marga mencari sumber pembiayaan tanpa menunggu dana subsidi?
Itu kan tujuannya penghematan anggaran. Intinya Jasa Marga harus menemukan cara yang kreatif tanpa menunggu dana subsidi dari pemerintah sebesar Rp1,9 triliun. Proyek pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen merupakan seksi ke II dari ruas jalan tol Semarang-Solo sepanjang 75,7 kilometer dengan nilai investasi sebesar Rp8 triliun.

Proyek jalan tol Semarang-Solo dibagi menjadi lima seksi, yaitu seksi I Semarang-Ungaran (16,3 Km) yang sudah beroperasi sejak diresmikan pada November 2011, seksi II Ungaran-Bawean (13,33 Km), seksi III Bawen-Salatiga (18,2) Km, seksi IV Salatiga-Boyolali (22,4 Km), dan seksi V Boyolali-Karanganyar (11,1 Km). (oto)

sumber :

Suyoto Segera Disidang Lagi

Dugaan Korupsi Lahan Tol di Leyangan
 
SEMARANG- Mantan Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Tol Semarang-Solo Suyoto kembali diadang kasus korupsi. Dia akan segera disidang dalam perkara dugaan korupsi pembebasan lahan tol di Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

Pengadilan Tipikor Semarang menerima berkas penuntutan Suyoto pada Jumat (17/2). Sebelumnya, Suyoto terlibat dugaan korupsi pembebasan lahan tol di Desa Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.

Dia dijatuhi hukuman lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Suyoto mengajukan banding dan hingga kini masih diproses.

Menurut Humas Pengadilan Tipikor Semarang, Togar, pihaknya telah memproses administrasi berkas perkara Suyoto, termasuk menetapkan majelis hakim yang akan menanganinya.

Mereka adalah Ketua Majelis Hakim Lilik Nuraini dengan hakim anggota Asmadinata dan Kartini Marpaung. ”Majelis hakim sudah ditetapkan. Kemungkinan sidang digelar pekan ini,” jelas Togar, Minggu (19/2).

Kelebihan Tanah

Dalam kasus Jatirunggo, Suyoto dianggap lalai karena tidak memverifikasi status lahan yang dibeli makelar. Adapun di Desa Leyangan, Suyoto diduga tidak melaporkan penambahan luas tanah yang dibeli negara.
Dalam pembebasan lahan di Leyangan, TPT bekerja sama dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Dalam proses inventarisasi ulang, terdapat kelebihan tanah.

Kelebihan itu disepakati ditambahkan dalam proses pembebasan lahan. Suyoto diduga menyepakati dengan pemilik tanah, namun tidak mengoordinasikan dengan P2T.

Akibatnya, P2T tidak mengukur ulang. Peta ukur yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tetap, seperti sebelum ada penambahan kelebihan tanah.

Yang janggal, kelebihan tanah itu turut dibayar oleh negara. Seharusnya, jika dalam peta ukur tidak tercantum, maka tanah tersebut tidak bisa menjadi hak negara. Harga kelebihan tanah tersebut Rp 1,36 miliar.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah menghitungnya sebagai kerugian negara. Selain Suyoto, belum ada pihak lain yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kejari Ambarawa menjerat Suyoto dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
sumber :

Tol Ruas Deres Dibuat Landai

Rencana Antisipasi Longsor

UNGARAN- Lokasi proyek tol Semarang-Solo ruas Bawen, terutama di Dusun Deres, Desa Kandangan diduga berupa tanah lempung. Daerah tersebut disinyalir rawan longsor sehingga jalur tol di wilayah tersebut rencananya akan dibuat landai.

Direktur Teknik dan Operasional PT Trans Marga Jateng (TMJ), Ari Nugroho menegaskan, pihaknya bersama PT Waskita Karya saat ini masih melanjutkan penelitian di lapangan terkait kondisi tanah tersebut. Menurutnya, dugaan sementara wilayah itu berupa tanah lempung. Karena itu penelitian tetap dilakukan untuk mengetahui jenis kandungan kimia di dalam tanah itu.

“Langkah sementara kami putuskan daerah itu akan dibuat landai, tidak terjal. Kalau terjal naik turun khawatirnya terjadi longsor seperti yang sudah-sudah. Apalagi sekarang ini cuacanya buruk sekali,” ungkap Ari, Minggu (19/2).

Menyiasati Erosi

Menurutnya, strategi itu sejauh ini dinilai tepat, didukung dengan penanaman vegetasi, semisal rumput untuk menahan tebing atau wilayah perbukitan itu agar tidak mengalami erosi. Harapannya, keberadaan vegetasi akan lebih “nyokot” lahan yang rawan longsor itu.

Penelitian di lokasi terus dilanjutkan juga untuk mengetahui lebih dalam terkait kandungan tanah tersebut. Pihaknya mengaku tidak ingin tertipu dengan apa yang tampak sampai sejauh ini. Pasalnya, dikhawatirkan kondisi tanah di lapisan dalam justru lebih buruk dan menyebabkan rawan longsor.
“Satu sisi demi kelancaran proyek, selain itu juga demi keselamatan warga sekitar. Jangan sampai terjadi longsor dan membahayakan warga seperti beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan, daerah Deres berupa bahkan sudah longsor beberapa waktu lalu. Setidaknya empat rumah warga terancam ambruk, menyusul lahan di sekitarnya telah longsor akibat pekerjaan proyek tol di wilayah itu.
Lahan di dusun itu berupa perbukitan. Saat proyek tol dimulai dengan pengerukan tanah, kondisi lahan perbukitan itu terpengaruh dan mengalami longsor berupa patahan-patahan memanjang hingga ke permukiman warga.

Rumah warga, antara lain milik Anwar Wahid, Yusro, Parjo dan Mugito bahkan retak pada fondasi, lantai dan temboknya.
Mereka disarankan pindah ke rumah kontrakan yang disediakan oleh pihak pelaksana.
“Kami upayakan enam keluarga agar menempati kontrakan yang kami sediakan. Sebagian sudah menempatinya,” ungkap pengawas lapangan dari PT Waskita, Harsono.

Demi keselamatan warga dan antisipasi terjadinya longsor susulan, pihak pelaksana proyek mengurangi aktivitas di sekitar permukiman warga. Proyek di wilayah itu dihentikan sementara, sebagaimana keputusan rapat antara TMJ dan Waskita.(K33-72) 
 
sumber :

Minggu, 19 Februari 2012

Warga Terancam Longsor Akan Direlokasi

Peristiwa retakan tanah di Desa Deres, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang saat ini masih dalam penanangan PT Waskita Karya selaku pengembang tol Semarang-Solo, ruas bawen. Dari data PT Waskita Karya, kasus retakan tanah tergolong berat karena mengancam keselamatan warga. PT Waskita Karya sudah mengecek dan melakukan pembahasan untuk mengatasi masalah retakan tanah. Dari hasil koordinasi, PT Waskita Karya akan merelokasi sementara warga yang terancam terkena longsor. Selain itu juga membahas rekayasa teknis agar tidak terjadi longsor susulan. Hasil penelitian PT Waskita Karya, tekstur tanah di Desa Deres cenderung klasil atau licin, sehingga mudah terjadi longsor. (Tata Rahmanta-Kab.Semarang)

Orang Kaya Baru Berkat Tol Ungaran-Bawen

PROYEK jalan tol kerap menimbulkan masalah sosial baru, terutama dalam pembebasan lahan milik warga yang akan dibangun jalan bebas hambatan ini. Namun di balik itu, proyek tol juga memunculkan banyak orang kaya baru (OKB) setelah menerima ganti rugi lahan yang nilainya fantastis. Seperti sejumlah warga di Kabupaten Semarang yang dilewati proyek tol Ungaran-Bawen, mulai Kecamatan Ungaran Timur, Bergas, dan Bawen.

Berkat adanya proyek tol, kehidupan warga berubah drastis. Seperti warga Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, yang sudah naik kelas secara ekonomi. Tidak jauh dari proyek tol yang membelah Desa Kandangan, sekarang bisa dilihat deretan rumah dengan gaya modern, tepatnya di Dusun Geneng. Sepintas kawasan tersebut adalah kompleks perumahan, karena rumah-rumahnya masih baru. Terlihat dari catnya yang belum memudar dan warna gentengnya yang masih terlihat merah, belum menghitam dimakan usia.


Tidak hanya rumah, sejumlah mebeler dan perbotan baru dengan kualitas super juga terpajang di rumah-rumah tersebut. Di depan rumah warga yang hanya bekerja sebagai buruh tani dan petani penggarap tersebut, terparkir sepeda motor dan mobil. Ya, bisa dikatakan mereka kaya mendadak. “Ini bukan perumahan, Mas. Banyak warga yang menerima ganti rugi tol pindahnya ke sini. Jadi, rumahnya baru semua. Alhamdulillah dulu gedek sekarang gedong, dulu engklek sekarang naik motor,” ujar Akhmadi (53), warga Dusun Geneng, dengan bahasa jawa yang kental.


Akhmadi sendiri menempati rumah gaya modern seluas sekitar 12x7 meter. Rumahnya itu juga dibangun dari uang ganti rugi tol. Menurutnya, ganti rugi tol yang diterima Akhmadi atas tanah miliknya yang berada di zona 1 sekitar Rp 350 juta. Uang tersebut selanjutnya digunakan Akhmadi untuk membangun 2 rumah bergaya modern serta membeli perobotan berkelas dan sebuah sepeda motor. “Cuma untuk beli tanah, membangun rumah serta beli perabotan dan sepeda motor. Uangnya sudah habis, paling sisa hanya seberapa,” imbuhnya saat ditemui di rumah barunya, Minggu (19/2) pagi kemarin.
 
Menurut Akhmadi, meski kini rumahnya relatif mewah, kehidupannya masih tetap seperti dulu, yakni sebagai petani. Hanya saja, rumah dan perobatan yang berubah menjadi modern dan berkelas. Akhmadi mengaku, penghasilannya kini justru menurun, karena sudah tidak bisa jualan bensin eceran lagi. Sebelum digusur, ia memang berjualan bensin di depan rumahnya yang berada di pinggir jalan raya Kandangan. Tetapi sekarang ia tak bisa jualan lagi, karena tinggal di tengah kampung. “Dulu ada penghasilan harian dari jualan bensin, sekarang cuma hasil dari tani,” ungkapnya.

Selain Akhmadi, tetangganya Sutikman (50), juga bernasib sama. Tanahnya yang berada di zona 1 mendapatkan ganti rugi relatif besar. Namun dia enggan menyebutkan jumlah pasti uang ganti rugi yang diterimanya. ”Di bawah lima ratus juta, Mas. Itu sudah dihitung total dengan ganti rugi tanah, bangunan dan pohon,” ujarnya.

Meski menerima uang hampir setengah miliar, Sutikman mengaku besarnya ganti rugi yang diterimanya itu masih merugikan dirinya. Sebab, tanah miliknya yang berada di zona 1 seharusnya seharga Rp200 ribu per meter. Namun oleh TPT, hanya mendapatkan ganti rugi sekitar Rp162 ribu per meter. Selain itu, soal listrik yang hanya diganti Rp1,7 juta itu. Padahal rumah dan toko milik Sutikman ada 20 titik instalasi. Bila diberi ganti rugi Rp1,7 juta saja, menurut Sutikman, sangat kurang karena itu hanya biaya pemasangan saja dengan 3 titik instalasi.“Katanya kalau tidak ada sertifikatnya hanya dibayar 90 persen saja. Kebetulan tanah saya hanya letter D, tentu saya rugi karena tidak dibayar 100 persen. Begitu juga soal listrik, saya juga dirugikan,” beber Sutikman.


Sutikman tidak menampik perolehan uang ganti ruginya tersebut bisa digunakan untuk membeli tanah lagi dan membangun ruko tiga lantai. Semula ruko miliknya yang digusur tol hanya 2 lantai dan ukurannya separo dari ruko miliknya saat ini. “Uangnya untuk beli tanah dan bangun ruko. Kalau untuk bangun (toko) sebesar ini tentu tidak cukup, jadi harus ditomboki uang sendiri,” kata Sutikman.

Keluarga Yanuar (60), juga bernasib sama. Selain bisa membeli tanah dan membangun rumah modern lengkap dengan perabotannya, petani Dusun Geneng ini juga bisa membeli mobil minibus jenis Suzuki Carry seharga Rp60 juta yang rencananya akan disewakan. “Saya dapatnya sekitar Rp250 juta. Uang itu untuk beli tanah lagi dan bangun rumah serta perabotannya. Kalau dulu rumah saya hanya terbuat dari papan, saat ini bisa lebih bagus. Terus beli mobil, kan bisa disewakan, sisanya ditabung,” ujar Arianto (27), anak pertama Yanuar. (tyo/aro/ce1)

sumber :

Senin, 13 Februari 2012

video : Tol Semarang Ungaran Seksi III (Under Construction)


Semarang Project Slideshow: Muh.’s trip from Semarang, Jawa, Indonesia to Kabupaten Semarang (near Salatiga) was created by TripAdvisor. See another Salatiga slideshow. Create your own stunning slideshow with our free photo slideshow maker.



Created : Soklin

Foto : Pengerjaan Jalan Tol Ungaran Bawen




SEMARANG, 13/2 - PENGERJAAN JALAN TOL. Sejumlah pekerja dengan bantuan alat berat melakukan perataan tanah pada proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo seksi 2 Ungaran-Bawen, di Ungaran, Kab. Semarang, Jateng, Senin (13/2). Pengerjaan jalan tol seksi 2 sepanjang 13,33 km itu ditargertkan selesai dalam waktu 18 bulan. FOTO ANTARA/R. Rekotomo/Koz/Spt/12.
 
sumber :

Kades Jatirunggo Acap Pulang

Buron Kasus Korupsi Ruislag Tol

SEMARANG- Keberadaan Kades Jatiorunggo, Indra Wahyudi, hingga saat ini belum bisa dilacak oleh penyidik Kejati Jateng.

Namun beberapa warga Jatirunggo ternyata sering melihat Indra pulang ke rumah. Sejak ditetapkan sebagai buronan kejaksaan pada Juli 2011, Indra sudah berulang-ulang pulang ke rumahnya. Dia bahkan pernah menandatangani dokumen resmi Desa Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.

Salah satu warga Jatirunggo, S (40), mengaku sering melihat Indra Wahyudi pulang ke rumah sekitar pukul lima pagi. “Pak Indra pakai masker, mukanya tidak terlihat. Tapi saya hafal postur tubuhnya. Dia mengendarai motor Yamaha Mio warna putih yang biasa dipakai sehari-hari,” kata S kepada Suara Merdeka, kemarin.

Pada Agustus 2011, S pernah mengantar kerabatnya mengurus surat di kantor Desa Jatirunggo. “Petugas kantor meminta suratnya ditinggal dulu dan diambil sehari setelah itu. Esoknya, surat itu sudah ditandatangani Pak Indra,” terang S.

Menurut S, anak dan istri Indra serta kerabat lain seperti orang tua dan adik-adiknya masih di Jatirunggo. S mengatakan, tanda tangan Indra juga didapati dalam dokumen-dokumen lain hingga September 2011.

“Tapi sekarang surat-surat sudah ditandatangani carik (sekretaris desa-red),” sambung S. Informasi dari warga lain menyebutkan, Indra tinggal di rumah salah seorang warga bernama Muhiji di desa setempat. “Pak Indra di rumah orang pintar, namanya Muhiji. Kalau keluar rumah dikawal empat sampai lima orang.” terang sumber tersebut.

Jalan Aman

Beberapa warga lain mengatakan, setiap Indra pulang ke rumah, ada beberapa orang yang mendahuluinya. Hal itu untuk memastikan kondisi jalan aman dari pantauan warga atau aparat yang mencari Indra.

Indra Wahyudi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana ganti rugi lahan ruislag Perhutani yang terkena proyek tol Semarang-Solo. Salah satu lahan yang diusulkan dan disetujui untuk tukar guling adalah lahan di Desa Jatirunggo seluas 27,8 hektare.

Luas tanah itu terpecah dalam 99 bidang tanah yang dibeli beberapa broker, di antaranya oleh Hamid bin Sieger dan Agus Sukmaniharto.

Agus dan Hamid membeli 68 bidang tanah dengan harga Rp 20 ribu/meter persegi. Agus dan Hamid kemudian menjual lahan itu kepada Tim Pembebasan Tanah (TPT) Tol dengan harga Rp 50 ribu/meter persegi.

Uang pembayaran lahan seharga Rp 50 ribu dibayarkan oleh TPT dengan cara mentransfer uang Rp 13,2 miliar ke 99 rekening warga. Warga yang menerima buku rekening dari Bank Mandiri mengira uang tersebut hak mereka untuk pembayaran lahan. Namun, uang tersebut sudah tidak ada di rekening saat buku diterimakan kepada warga.

Hamid dan Ketua TPT Suyoto telah divonis Pengadilan Tipikor Semarang dengan lima tahun penjara. Keduanya mengajukan banding. Sementara Agus Sukamniharto dinyatakan bebas.

Selain Indra Wahyudi, buron dalam kasus ini adalah mantan Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Tembalang, Any Utaminingsih. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jateng, Eko Suwarni saat dikonfirmasi mengatakan belum menemukan kedua buron.

“Saya masih ikut pelatihan terpadu. Tapi informasi soal Kades Indra akan saya teruskan ke penyidik,” jelas Eko. (ana-43)

sumber :

Warga Minta Sosialisasi Dipercepat

Proyek Tol Semarang-Solo

BOYOLALI- Warga di wilayah Kecamatan Banyudono berharap proyek tol Semarang- Solo disosialisasikan secepatnya. Hal itu untuk menjamin kepastian dan menjawab pertanyaan masyarakat. ''Ini kan sudah lama, tetapi kok tidak ada sosialisasi tentang proses ganti rugi ?'' ujar Eko (37), salah satu warga Desa Denggungan, Kecamatan Banyudono.

Meskipun tidak memiliki tanah yang akan terkena proyek, namun dia mengaku memiliki kepentingan terkait proyek tersebut. Pasalnya, dia menjadi petani penggarap dua petak sawah yang diperkirakan bakal dilalui tol Semarang- Solo. Dasarnya, pathok utama di tengah sawah yang diyakini sebagai titik pertemuan tol Semarang- Solo dan Solo- Ngawi.

''Ada pathoknya di tengah sawah, padahal, sawah yang saya garap berada tak jauh dari pathok tersebut.''

Senada, Giman (54), warga Desa Denggungan, Kecamatan Banyudono juga mengaku resah. ''Belum ada kepastian dimana titik- titik yang akan dilalui tol tersebut. Bahkan, ada kesimpangsiuran masyarakat, katanya ada tiga alternatif jalan tol itu. Itupun letaknya juga belum dipahami masyarakat. Mbok ya secepatnya ada sosialisasi.''

Kades Denggungan, Kecamatan Banyudono, Junaedi mengakui, hingga kini belum ada sosialisasi terkait rencana proyek tol Semarang Solo. Saat ini baru ada sosialisasi dari Pemkab Boyolali kepada para camat dan kepala desa yang wilayahnya dilalui tol Semarang- Solo tersebut.

''Untuk Banyudono, ada empat desa yang dilalui tol yaitu, Denggungan, Bangak Tompen, Trayu dan Tanjungsari.''

Jadwal

Dijelaskan, saat ini pihaknya baru menerima jadwal sosilisasi atau pemberitahuan tentang rencana pemasangan pathok batas jalan tol. Lebar bidang tanah yang akan terkena proyek tol sekitar 70 m. Tujuan sosialiasi adalah agar warga mengetahui dan tidak menaruh curiga kepada petugas yang memasang pathok nantinya.

''Nanti juga akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemilik tanah yang akan dilakui tol itu.''Sebelumnya, sudah ada petugas yang melakukan pengecekan struktur tanah dengan cara meledakkan dinamit di sejumlah titik tertentu.

''Desa Denggungan sangat spesifik karena menjadi titik pertemuan tol Semarang- Solo dan Ngawi- Solo. Dulu saat tol Ngawi- Solo, tak hanya dilakukanpeledakan dinamit, namun juga pengeboran tanah.''

Terpisah, Asisten 1 Setda M Syawaludin meminta masyarakat tetap tenang. Sebelum proes ganti rugi, nanti akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Masyarakat juga akan diajak rembugan atau musyawarah guna menentukan besaran ganti rugi. (G10-50) 
 
sumber :

KASUS ISTAKA: MA periksa kasasi

Oleh Sekti Dewi Mayestika
JAKARTA: Mahkmah Agung mulai memeriksa kasasi yang dilayangkan PT Istaka Karya (Persero) atas ditolaknya pengesahan perdamaian oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Berdasarkan informasi kepaniteraan di MA, perkara tersebut terdaftar dengan No.80 K/PDT.SUS/2012 dan masih dalam proses pemeriksaan oleh majelis hakim.

Kuasa hukum Istaka Taufik Hais mengatakan pihaknya mengajukan kasasi agar konsep perdamaian yang telah disepakati para kreditur dapat dilaksanakan, meski ada putusan MA ditingkat PK yang meloloskan perusahaan tersebut dari kepailitan.

"Peninjauan Kembali [PK] yang kami ajukan atas kepailitan telah dikabulkan MA. Namun demikian, karena para kreditur telah menyepakati konsep restrukturisasi utang, kami berharap konsep tersebut tetap dapat dijalankan," katanya kepada Bisnis, hari ini.

Menurutnya, konsep perdamaian yang disepakati kreditur layak untuk disahkan majelis hakim. Oleh karenanya, dia berharap MA dapat memberikan pertimbangan yang lebih cermat atas kasasi yang diajukannya.

Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak perdamaian Istaka dengan para krediturnya karena tidak disertai surat persetujuan dari pemerintah terkait perdamaian tersebut.

Majelis hakim menilai tidak adanya surat persetujuan tersebut tidak memberikan jaminan atas pelaksanaan perdamaian khususnya mengenai konversi hutang Istaka kedalam bentuk saham.

Istaka sendiri saat ini telah lolos dari pailit berdasarkan putusan MA atas PK yang diajukan perusahaan tersebut. Putusan PK tersebut membatalkan putusan MA atas kasasi JAIC yang menyatakan Istaka pailit.

JAIC mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pailit yang diajukannya karena majelis hakim berpendapat bahwa perusahaan negara tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 5 UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal itu pada intinya memuat ketentuan bahwa jika debitur adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan umum, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

PT JAIC Indonesia mengajukan permohonan pailit terhadap PT Istaka Karya karena BUMN ini dianggap tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan perusahaan itu membayar kewajibannya sebesar US$7,645 juta.(TW)

sumber :bisnis.com

Rencana Waskita Akuisisi Istaka Masih Buram

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana PT Waskita Karya untuk memiliki PT Istaka Karya kembali tertunda setelah pengadilan menolak perdamaian yang diajukan Istaka. "Rencana kami untuk mengambilalih Istaka ditolak pengadilan. Dan sekarang sedang proses ke MA. Kalau tidak terlalu lama, kami masih minat," kata Direktur Utama Waskita Karya M Choliq di Jakarta, Senin (6/2/2012).

Sebenarnya, Waskita sendiri masih berminat untuk mengakuisisi Istaka dengan mekanisme yang diajukan Istaka. Dimana disebutkan jika seluruh kreditur konkuren yang dimiliki Istaka akan dibayarkan 16 persen secara tunai dari utang yang ada, 20 persen lainnya akan dilakukan haircut dan sisanya akan dikonversi menjadi saham.

Saat ini, terdapat 117 kreditur konkuren dengan utang sekitar Rp 385,58 miliar. Adapun piutang Waskita sekitar Rp 90 miliar. "Kami kan tinggal mengganti dana yang 16 persen harus dibayarkan ke kreditur lain. Dana untuk itu cukuplah kami," tambah Choliq. Jika permohonan Istaka disetujui MK, nantinya Waskita bisa menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemlikan di atas 70 persen.

Selain dengan perusahaan, Istaka juga memiliki utang dengan beberapa perbankan antara lain PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, serta PT Bank Jabar Banten Tbk. Untuk Bank Permata dan Bank Bukopin, pihaknya telah memberikan jaminan berupa aset pada proyek-proyek yang dikerjakan dan sisa utang dihapus (write-off). (Anna Suci Perwitasari)

sumber :

Sabtu, 11 Februari 2012

Pemkab Terjun Langsung

Proyek Pembebasan Proyek Tol

BOYOLALI- Pemkab Boyolali bakal terjun langsung dan mengawasi ketat proses pembebasan lahan jalan tol Semarang-Solo tahap kedua. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi ulah para spekulan tanah.

‘’Meski baru sekedar tahap sosialisasi, namun kami mengkhawatirkan apabila ada spekulan tanah yang masuk. Hal ini sekaligus untuk menghindari kerugian yang diderita para pemilik tanah,’’ ujar Asisten I Setda Boyolali, Syawaludin.
Dijelaskan, proses pembebasan lahan untuk jalur jaln tol tersebut akan langsung diawasi oleh pemkab Boyolali. Utamanya soal proses balik nama. Pengawasan terhadap proses tersebut dilakukan agar tidak ada kesalahan. Untuk itu, bakal diutamakan proses gati rugi tanah dengan pemilik tanah langsung.

‘’Pemkab harus bertransaksi langsung dengan pemilik tanah langsung, tidak melalui pihak ketiga.’’
Bagaimana jika pemilik tanah sakit ? Mantan Camat Andong itu menambahkan, jika pemilik tanah benar-benar tidak bisa hadir, mungkin karena alasan sakit, maka diperbolehkan untuk diwakilkan oleh anggota keluarganya† Namun demikian, pemilik tanah harus tetap melampirkan surat kuasa. Sedangkan pemegang kuasa tersebut masih ahli waris dari pemilik tanah.

Sosialisasi

‘’Tidak boleh diwakilkan orang lain, tetapi harus ahli waris atau keturunan dari pemilik tanah tersebut. Kalau diwakilkan pihak ketiga akan ditolak.’’
“Hari ini pemkab melakukan sosialiasasi kepada lima camat dan 16 kepala desa soal lahan jalan tol itu. Nanti akan dilanjutkan dengan sosialisasi di tingkat desa, yaitu dengan para pemilik tanah. Tetapi kapan proyek ini akan dimulai kami tidak tahu. Yang jelas sosialisasi akan disampaikan langsung agar masyarakat benar- benar paham.’’

Ditemui terpisah, Camat Mojosongo, Purwanto menjelaskan proses jual beli tanah di jalur yang dilewati jalur tol harus seizin Bupati Boyolali. Dia mengakui, potensi jual beli di bawah tangan sangat rentan terjadi. Lantaran hal tersebut sangat sulit diawasi. Menurut dia, apabila tanah tersebut sudah dijual oleh pemiliknya dibawah tangan, maka yang tanda tangan tetap pemilik tanah tersebut.†

Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) tol Semarang-Solo, Supriyanto, mengungkapkan hingga saat ini belum ada pengukuran di lokasi. Prosesnya baru sebatas tahap sosialisasi kepada kepala desa maupun camat. (G10-50) (/) 
 
sumber :

Kamis, 09 Februari 2012

Proyek Tol Semarang-Boyolali-Pembebasan Lahan Ditarget Rampung 2012

BOYOLALI – Pembebasan lahan jalan tol Semarang–Solo di Kabupaten Boyolali ditargetkan rampung pada 2012.Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemkab setempat tengah berancang- ancang melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tanahnya bakal dilalui proyek nasional tersebut.

Kepala BPN Hadi Sucipto mengatakan langkah sosialisasi pembebasan lahan kini tengah dilakukan kepada jajaran muspida dan instansi terkait. Sosialisasi berikutnya kepada camat dan kepala desa (kades) atau Lurah yang wilayahnya dilalui proyek dilanjutkan kepada warga.”Sosialisasi kepada jajaran muspida, sekaligus duduk bersama menyusun jadwal tahapan berikutnya,” ujar Hadi Sucipto sebelum menggelar rapat koordinasi dengan muspida di kantor Setda Boyolali,kemarin.

Sejauh ini terdapat 16 desa di lima kecamatan di Boyolali yang bakal dilalui jalan tol Semarang– Solo.Hadi tidak hafal persis desa mana saja yang bakal dilewati. Meski gambar perencanaan sudah ada, dia belum dapat memastikan berapa jumlah bidang tanah yang akan dibebaskan, termasuk berapa yang telah memiliki sertifikat atau yang masih letter C. Secara detail, yang mengetahui adalah Tim Pengadaan Tanah (TPT) Bina Marga Jateng. Wakil Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Boyolali Syawaludin belum dapat memastikan kapan jadwal sosialisasi kepada masyarakat dilakukan.

Hal itu akan dilaksanakan secepatnya agar proses pembebasan tanah segera kelar.Berbeda proyek tol Solo–Mantingan yang pembebasan lahannya telah mencapai 56%,proyek jalan tol Semarang–Solo sesi kedua di Boyolali sampai saat ini belum dimulai. ”Tol Solo–Mantingan dananya dari APBN.Sedangkan Salatiga–Boyolali dananya dari investor,” kata Syawaludin.

P2T juga belum mendapat informasi kawasan mana yang nantinya akan digarap terlebih dahulu. Pemkab Boyolali sebelumnya telah mengusulkan sedikit perubahan bagi jalur outlet-Inlet (keluar-masuk) jalan tol Semarang– Solo.Jalur yang rencananya dilewati adalah Pasar Mojosongo, Boyolali dinilai terlalu padat dan sempit.

Sesuai rancangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov Jateng, pintu keluar jalan tol Semarang- Solo rencananya akan ditempatkan di Desa Kragilan,Kecamatan Mojosongo, Boyolali. ”Setelah pintu keluar tol, pelaksana proyek membuatkan jalur keluar hanya sampai di jalan kabupaten terdekat,” kata Kepala DPU ESDM Boyolali Cipto Budoyo. ary wahyu wibowo

sumber :

Rabu, 08 Februari 2012

Jalan Tol Digenjot Lewat Skema Dana Pendampingan

Jalan Tol. (Foto: Koran SI)
JAKARTA - Dukungan pendanaan yang berasal dari anggaran negara untuk pembangunan proyek infrastruktur tengah disiapkan melalui mekanisme dana pendampingan pemerintah (viability gap fund/VGF).

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengungkapkan, skema VGF disiapkanutamanya untukproyek pembangunan infrastruktur jalan tol.Dia menyebutkan, beberapa proyek jalan tol siap didukung dengan skema tersebut. Semisal,jalan tol Kertosono-Solo, di mana 30 persen dari kebutuhan pendanaan dibiayai dengan skema VGF. Dukungan pemerintah disiapkan agar proyek tersebut tuntas pada tahun 2014.

“Tapi,yang sebagian di-kerjakan Jasa Marga.Jalan tol Bawen- Solo perlu dukungan VGF kurang lebih Rp1,9 triliun,” ungkap Hermanto di Jakarta.

Skema serupa juga disiapkan untuk proyek jalan tol Medan- Kualanamu yang akan ditenderkan. Selain itu,pemerintah juga berencana menggunakan skema dana pendampingan juga disiapkan untuk proyek jalan tol Cileunyi-Sumedang- Dawuan (Cisundawu). “Sekarang, porsi pemerintah yang akan kita bangun dulu. VGF ini lebih pada dukungan pemerintah, ”ucapnya.

Proyek jalan tol Medan- Kualanamu-Tebing Tinggi serta jalan tol Cisundawu sudah masuk masa lelang konsorsium. Dia menjelaskan,skema VGF pada dasarnya merupakan dukungan yang diberikan bagi proyek yang berdampak pada pembangunan ekonomi. VGF hanya diberikan jika proyek tersebut secara finansial masih membutuhkan dukungan pemerintah.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebelumnya mengusulkan tiga proyek tol lainnya untuk mendapatkan dana pendampingan tersebut, yaitu Medan-Kualanamu sebesar Rp1,3 triliun, ruas Solo-Ngawi- Kertosono sebesar Rp3 triliun, dan ruas Cileunyi-Sumedang- Dawuan sebesar Rp1 triliun.

Sebelumnya Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Gazaly mengatakan, dana pendampingan pemerintah tersebut telah dipastikan menyusul persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memasukkan dana tersebut dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013. Adanya komitmen pemerintah untuk memasukkan dukungan terhadap seksi Bawen-Solo ini,tegas dia,akan memberikan dampak positif dalam iklim investasi jalan tol.

“Pembiayaan ini memberikan kepastian untuk proyekproyek tol yang membutuhkan dana dukungan. Saat ini yang sudah pasti akan mendapatkan VGF adalah ruas Semarang- Solo,”kata Gani beberapa waktu lalu.

Setelah ada komitmen ini, pihaknya akan menuntaskan kajian terkait mekanisme pemberian dana pendampingan sebesar Rp1,9 triliun untuk meningkatkan kelayakan finansial dari jalan tol Semarang- Solo seksi Bawen-Solo sepanjang 51,7 km tersebut.

“Dengan adanya kepastian ini, sekarang kita tinggal mematangkan seperti apa mekanismenya, terkait penjaminannya supaya dana ini diberikan setelah konstruksi selesai,”jelasnya.

Namun, kata Gani, hingga saat ini Kementerian PU masih membahas opsi-opsi bentuk pemberian dukungan pemerintah untuk meningkatkan kelayakan finansial ketiga proyek tol tersebut, yaitu melalui VGF atau pelaksanaan sebagian konstruksi oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. (Wisnoe Moerti/Koran SI/wdi)

Berita Terkait : Jalan Tol
Tol Bawen-Solo Peroleh Dana Pendampingan Rp1,9 T
Hindari Penumpukan Mobil, Jembatan Layang Harus Dibangun
Tol Desari Ditargetkan Rampung 2014
Beli e-Toll Pass di Dahlan Iskan, Berhadiah Ipad?
Dahlan Iskan Tambah 50 Gerbang Tol
"Tidak Ada Banjir Saja Pelabuhan Merak Sudah Antre"
Jasa Marga Dukung Peniadaan Proyek Jalan Tol
Tender Proyek Tol Disetop di 2012!
Jaya Konstruksi & Jaya Ancol Beli 25% Saham Jakarta Tollroad
sumber :

Selasa, 07 Februari 2012

Terkait Istaka, Waskita Masih Tunggu Putusan Banding

Minat Waskita Karya untuk menjadi investor Istaka Karya masih ada sambil menunggu keputusan banding dari MA, namun bila putusannya terlalu lama perseroan mengaku akan undur diri jadi investor. Paulus Yoga

Jakarta–PT Waskita Karya masih menunggu putusan banding dari Mahkamah Agung (MA) terkait dengan upaya menjadi investor dari PT Istaka Karya yang telah dinyatakan bangkrut.

“Rencana kami untuk mengambil-alih Istaka ditolak pengadilan. Dan sekarang sedang proses ke MA,” tukas Direktur Utama Waskita Karya M. Choliq, kepada wartawan di Jakarta, Senin, 6 Februari 2012.

Waskita sendiri masih berminat untuk mengakuisisi Istaka dengan mekanisme yang diajukan Istaka. Di mana disebutkan jika seluruh kreditor konkuren yang dimiliki Istaka akan dibayarkan 16% secara tunai dari utang yang ada, 20% lainnya akan dilakukan haircut dan sisanya akan dikonversi menjadi saham. Saat ini terdapat Istaka memiliki 117 kreditor konkuren dengan utang sekitar Rp385,58 miliar.

Selain dengan perusahaan, Istaka juga memiliki utang terhadap perbankan, antara lain PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, serta PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. Untuk Bank Permata dan Bank Bukopin, pihaknya telah memberikan jaminan berupa aset pada proyek-proyek yang dikerjakan dan sisa utang dihapus (write-off).

“Kami kan tinggal mengganti dana yang 16% harus dibayarkan ke kreditor lain. Dana untuk itu kami cukup ada,” tandas Choliq.

Ia menjelaskan, jika permohonan Istaka disetujui MA, nantinya Waskita bisa menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemlikan di atas 70%. Namun, lanjutnya, pihaknya akan undur diri menjadi investor Istaka, bila ternyata proses keputusan pengadilan memakan waktu terlalu lama. (*)
sumber :

Senin, 06 Februari 2012

Subkontraktor Ancam Kembali Blokir Tol

Kisruh pembayaran jalan tol Ungaran belum tuntas. Subkontraktor kembali akan memblokir akses masuk.
 
Oleh Nino Adisumarto
SEBANYAK 15 subkontraktor kecewa atas sikap PT Trans Marga Jateng (TMJ) yang mengingkari perjanjian pembayaran pembangunan proyek jalan tol Semarang-Ungaran. Mereka mengancam akan kembali memblokir pintu tol Ungaran, jika dalam waktu 2x24 jam atau hingga Rabu (8/2) tidak ada realisasi pembayaran.

Rencananya, ancaman tersebut akan didahului surat ultimatim kepada TMJ, yang akan dikirim Senin (6/1) hari ini berikut surat izin unjukrasa ke Polres Semarang. "TMJ telah mengingkari pembayaran proyek yang semestinya dilakukan 28 Januari 2012 lalu. Faktanya hingga kini belum ada realisasi. Besok (hari ini, red) kami akan melayangkan surat ultimatum. Jika 2x 24 jam tidak ada realisasi, maka kami akan kembali memblokir pintu tol Ungaran," ujar Koordinator aksi PT Bumi Sentosa Dwi Agung (BSDA), Agung Nugroho, kemarin.

Menurut Agung, hingga saat ini terdapat sekitar 15 subkontraktor yang belum menerima pembayaran atas pekerjaan di proyek tol Semarang-Ungaran. Dengan nilai total kekurangan pembayaran mencapai Rp 28 miliar. Khusus untuk PT BSDA, lanjut dia, sejauh ini pihak TMJ baru merealisasi sebesar Rp 8,1 miliar dari total kewajiban sebesar Rp 20 miliar lebih.

Sejumlah rekanan yang saat ini belum menerima pembayaran, antara lain PT Thonindo, LMA dan Forkon dengan nilai tagihan masihng-masing sebesar Rp 100 juta lebih. "Tadinya para subkontraktor berencana langsung mengadakan unjukrasa. Tapi dalam koordinasi disepakati agar sebelum unjukrasa terlebih dahulu memberi ultimatum. Akhirnya disepakati unjukrasa dilaksanakan Rabu mendatang," terang Agung lagi.

Prinsipnya, ujar dia, para subkontraktor berharap TMJ segera melakukan realisasi pembayaran secepatnya. Molornya pembayaran dinilai akan menyulitkan operasional rekanan, karena keterbatasan dana yang dimiliki.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, carut marut pembayaran proyek jalan tol dipicu keputusan status palilit PT Istaka Karya, sebagai kontraktor utama. Hingga menyebabkan terjadinya alih tanggungjawab pembayaran ke pihak TMJ.
Terkait rencana ultimatum dan unjukrasa yang akan digelar Rabu nanti, Direktur Teknik PT TMJ, Ari Nugroho yang coba diminta konfirmasi gagal dihubungi via ponselnya. (nji)
 
Sumber :

Subkontraktor Tagih Pembayaran Hak

Tol Semarang Ungaran
UNGARAN- Janji PT Trans Marga Jateng (TMJ) untuk menggenapi pembayaran hak para rekanan penggarap proyek tol Semarang-Ungaran pada 28 Januari 2012, tidak ditepati. Para subkontraktor berencana melayangkan surat ultimatum ke kantor TMJ di Jl Murbai Semarang, Senin (6/2) pagi.

Selain itu, rekanan penggarap proyek tol yang jumlahnya sekitar 15 subkontraktor juga akan menyampaikan surat izin aksi demo yang dikeluarkan Polres Semarang. Jika dua kali 24 jam pihak TMJ tidak menanggapi ultimatum yang mereka layangkan, para subkontraktor akan menggelar demo di pintu keluar tol Ungaran, Rabu (8/2).
Koordinator aksi dari PT Bumi Sentosa Dwi Agung (BSDA), Agung Nugroho mengungkapkan, aksi tersebut akan dilakukan menyusul sikap TMJ yang tidak menepati janjinya. Padahal, semula dijanjikan pembayaran hak para subkontraktor pada 28 Januari 2012.

Rekanan yang hingga saat ini belum lunas dibayar minimal ada 15 subkontraktor, termasuk BSDA. Nilai total kekurangannya lebih dari Rp 28 miliar. Menurut Agung, pembayaran dari TMJ kepada BSDA sejauh ini baru terealisasi Rp 8,1 miliar, dari total lebih dari Rp 20 miliar.

”Masih kurang kira-kira Rp 12 miliar. Itu baru BSDA, belum belasan subkontraktor lain yang kekurangannya masing-masing lebih dari Rp 100 juta kan belum dibayar juga,” kata Agung, Minggu (5/2). Selain BSDA, sejumlah rekanan yang belum dibayar antara lain PT Thonindo, LMA, dan Forkon.
Para subkontraktor ini semula berencana menggelar aksi demo di pintu tol Ungaran pada Senin (6/2). Namun, dalam forum internal akhirnya disepakati untuk melayangkan ultimatum lebih dulu kepada TMJ. Harapannya, dua kali 24 jam pihak TMJ akan membayar hak mereka. Jika tidak maka rekanan dipastikan menggelar demo.

Sebelumnya, para subkontraktor tersebut sempat kecewa karena dibuat bingung dengan ditariknya status pailit PT Istaka yang semula menaungi mereka di proyek tol Semarang - Ungaran. Pasalnya, sejak Istaka dinyatakan pailit, tanggungjawab pembayaran hak subkontraktor di pihak TMJ.
Pertengahan Desember 2011 lalu diketahui ada 18 subkontraktor yang belum sepenuhnya menerima hak pembayaran. Nominalnya sekitar Rp 35 miliar. Belum diketahui mengapa rencana aksi demo kali ini dikabarkan hanya melibatkan 15 subkontraktor.

Yang jelas, rencana aksi pada Rabu nanti merupakan reaksi atas sikap TMJ yang tidak menepati janjinya. Terlebih, belasan kali sebelumnya mereka juga telah menggelar demo serupa di pintu tol Ungaran maupun lokasi proyek lanjutan di Leyangan. Terkait hal itu, hingga kemarin pihak TMJ belum dapat dikonfirmasi. Direktur Teknik PT TMJ, Ari Nugroho ketika dihubungi ponselnya tidak diangkat. (K33-39)
 
sumber :

Proyek Tol Semarang-Solo dapat Kepastian Dana Dukungan Pemerintah

Pembangunan ruas tol Semarang-Solo dapat dilanjutkan 
setelah proyek tersebut mendapatkan dana pendampingan. 
(ANTARA/R REKOTOMO)
JAKARTA (IFT) – Badan Pe­ngatur Jalan Tol memastikan proyek tol Semarang-Solo ruas Ba­wen-Solo akan mendapatkan dana pendampingan pemerintah atau viability gap fund (VGF) menyusul persetujuan Kementerian Keuangan untuk memasukkan dana tersebut dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2013. “Keputusan ini memberikan kepastian untuk proyek-proyek tol yang membutuhkan dana duku­ngan. Untuk saat ini, yang sudah pasti akan mendapatkannya baru tol Semarang-Solo,” ujar Ahmad Gani Ghazali, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat. Selanjutnya, kata dia, peme­rintah akan menuntaskan kajian ter­kait mekanisme pemberian da­­na pendampingan Rp 1,9 triliun untuk meningkatkan kela­yakan finansial jalan tol Se­marang-Solo seksi Bawen-Solo se­panjang 51,7 kilometer tersebut.

“Terakhir karena ada persetujuan prinsip untuk duku­ngan, ope­rator sudah setuju untuk skema turnkey project. Sekarang kami tinggal matangkan seperti apa me­kanismenya, terutama terkait penjaminan supaya dana ini dibe­rikan setelah konstruksi selesai,” jelas Gani.

Menurutnya, skema pemberian dana pendampingan setelah proses konstruksi dilaksanakan itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Lantaran itu, operator ruas tol Semarang-Solo, PT Trans Marga Jateng, meminta agar pemerintah memberikan jaminan untuk pelaksanaannya. Kementerian Pekerjaan Umum me­ngusulkan tiga proyek tol lainnya untuk mendapatkan dana pen­dampingan tersebut, yaitu Me­dan-Kualanamu Rp 1,3 triliun, ruas Solo-Ngawi-Kertosono sebesar Rp 3 triliun, dan ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan Rp 1 triliun. Namun, kata dia, hingga saat ini Kementerian Pekerjaan Umum masih membahas opsi-opsi bentuk pemberian dukungan pemerintah untuk meningkatkan kelayakan finansial ketiga proyek tol tersebut, yaitu melalui dana pendampingan atau pelaksanaan sebagian konstruksi oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.

Adityawarman, Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk (JSMR), induk perusahaan PT Trans Marga Jateng, mengatakan dengan adanya kepastian pengucuran dana pendampingan, perusahaan mendapatkan kepastian untuk melanjutkan konstruksi jalan tol Bawen-Solo. “Selanjutnya kami akan pelajari opsi-opsi pelaksa­naannya. Yang pasti, kami tetap membutuhkan perjanjian de­ngan pemerintah sebagai jaminan kalau dana pendampingan akan diberikan setelah proyek selesai. Kalau perjanjian sudah ada, kita akan lanjutkan ruas Bawen-Solo,” ungkapnya.

Abdul Hadi, Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga, menambahkan selain memberikan jaminan untuk memastikan pe­ngembalian dana talangan yang akan dikucurkan perusahaan untuk konstruksi, perjanjian dibutuhkan untuk memberikan jaminan sindikasi perbankan dalam pembiayaan proyek itu. “Kami membutuhkan kepastian pemberian dana talangan agar bagi perbankan yang akan mendanai proyek ini terjamin kalau proyek ini bankable,” imbuh Hadi.

Sebelumnya, Jasa Marga me­nya­takan siap untuk me­nan­datangani amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Se­­marang-Solo sepanjang 75,7 kilometer begitu perjanjian pemberian dukungan itu ditandatangani. Jasa Marga mengusulkan untuk melakukan skema turnkey project di mana pelaksanaan konstruksi seksi Bawen-Solo akan menggunakan dana talangan yang disiapkan perusahaan. De­ngan demikian, realisasi proyek tol itu dapat memenuhi target awal pemerintah, yaitu pada 2014.

Kementerian Keuangan memastikan alokasi dana pendampingan akan dimasukkan dalam APBN 2013 untuk proyek-proyek infrastruktur berskema Public-Private Partnerships yang memerlukan dukungan dan jaminan pemerintah maupun pendanaan tambahan.

Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Kerja Sama Peme­rintah dan Swasta.(*)

Related Stories :
Kadin Minta Optimalisasi Lembaga Penjaminan Infrastruktur
sumber :

Minggu, 05 Februari 2012

JALAN TOL: Ruas Bawen-Solo segera dikerjakan

JAKARTA: Badan Pengatur Jalan Tol memastikan pembangunan proyek tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo akan segera dilanjutkan, menyusul persetujuan Kementerian Keuangan mengucurkan alokasi Viability Gap Fund senilai Rp1,9 triliun dalam APBN 2013.

Dengan adanya persetujuan tersebut, maka rencana kelanjutan proyek pembangunan tol tersebut dapat dilanjutkan secepatnya. Saat ini, nasib tol sepanjang 51,7 kilometer yang merupakan bagian dari ruas Semarang-Solo itu, belum diteken dalam amandemen perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT), utamanya karena belum ada kepastian terkait pemberian dana pendampingan itu.

Kepala BPJT Achmad Gani Gazaly mengatakan dengan adanya kepastian tersebut, pemerintah akan menuntaskan kajian terkait mekanisme pemberian dana yang akan diterapkan.

“Selama ini PT Trans Marga Jateng selaku pemegang konsesi sudah setuju untuk melaksanakan pembiayaan proyek dengan skema turnkey project. Sekarang tinggal dimatangkan seperti apa mekanismenya, terutama terkait penjaminannya,” ujarnya di Jakarta Jumat 3 Februari 2012.

Gani menjelaskan selain pemberian dana dukungan untuk ruas itu, sebenarnya Kementerian Pekerjaan Umum juga mengusulkan pemberian pada tiga proyek tol lainnya, yaitu Medan-Kualanamu sebesar
Rp1,3 triliun, ruas Solo-Ngawi-Kertosono sebesar Rp3 triliun, dan ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan sebesar Rp1 triliun.

Namun, kata dia, hingga saat ini Kementerian Pekerjaan Umum masih membahas opsi-opsi bentuk pemberian dukungan pemerintah untuk meningkatkan kelayakan finansial ketiga proyek tol tersebut, yaitu melalui VGF atau pelaksanaan sebagian konstruksi oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.

Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Adityawarman mengatakan dengan adanya kepastian pengucuran VGF melalui APBN 2013, perusahaan siap melanjutkan konstruksi jalan tol Bawen-Solo. Meski demikian, katanya, pihaknya masih membutuhkan perjanjian secara tertulis dengan pemerintah sebagai jaminan akan pencairan dana tersebut.

“Kami akan pelajari opsi-opsi pelaksanaannya, dan menunggu perjanjian dibuat, begitu perjanjian sudah ada, kita akan lanjutkan ruas Bawen-Solo,” ujarnya.

Senada dengan Adityawarman, Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga Abdul Hadi mengatakan perusahaan membutuhkan jaminan untuk memastikan pengembalian, agar memiliki jaminan untuk pembiayaan sindikasi perbankan.

Jika perjanjian diterbitkan, kemungkinan besar pembiayaan akan menggunakan skema turnkey project, di mana pelaksanaan konstruksi seksi Bwen-Solo akan menggunakan dana talangan yang disiapkan perusahaan. Dengan demikian, realisasi proyek tol tersebut dapat memenuhi target awal pemerintah, yaitu pada 2014.

Dasar hukum pemberian dukungan dana pendamping adalah Peraturan Presiden Nomor 56/2011 tentang Kerja Sama Pemerintah Swasta. Aturan tersebut memungkinkan pemerintah memberikan jaminan atau dukungan bagi proyek PPP yang disebut Viability Gap Fund.

Alokasi anggarannya sendiri, masih akan dicari dari pos-pos anggaran yang tidak terpakai atau dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), dengan bentuk dana hibah bukan subsidi, sehingga jika proyek yang ditalangi VGF ini beroperasi akan menjadi bagian dari aset negara.

Proyek-proyek lain yang diusulkan akan mendapatkan dana pendampingan itu antara lain proyek Lampung Water Supply senilai US$ 50 juta, proyek air minum Umbulan Jawa Timur senilai US$300 juta-US$ 500 juta, dan proyek Water Supply Maros senilai US$50 juta. (faa) 
Mia Chitra Dinisari 

sumber :