javascript:void(0)

your direction from here


View tol semarang ungaran in a larger map
INFO : REUNI AKBAR SMP N 2 SIMO BOYOLALI 2017 BULAN DESEMBER 2017....AYOO BERGABUNG (Info&Pendaftaran : 085727059929)

cari di blog ini

Kamis, 30 Juni 2011

13 Amendemen Kontrak Tol Ditargetkan Selesai Juli

JAKARTA (IFT) - Badan Pengatur Jalan Tol menyatakan sekitar 13 amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol masih belum bisa ditandatangani karena terkendala sindikasi perbankan untuk pembiayaan proyek dan masalah internal pemegang saham. Penandatanganan ruas jalan tol itu ditargetkan selesai akhir Juli.

Tiga belas ruas tol itu panjangnya mencapai 573,93 kilometer dengan kebutuhan investasi paling sedikit Rp 76,08 triliun. “Kami berharap pada Agustus ini semua pemegang konsesi ruas jalan tol yang dievaluasi (24 ruas) memenuhi syarat yang tertuang dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol,” kata Ahmad Ghani Gazali, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol.

Pada Selasa, Badan Pengatur Jalan Tol menandatangani empat amandemen perjanjian tol. Pada awal Juni, telah ditandatangani tujuh ruas tol sehingga keseluruhan amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang telah diteken mencapai 11 ruas.

Ruas jalan yang ditandatangani, Selasa di antaranya ruas Trans-Jawa, yakni Solo-Mantingan-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto dan satu ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) Serpong-Cinere. Total panjang tol tersebut sekitar 227,76 kilometer.

Ruas jalan tol Solo-Mantingan-Ngawi sepanjang 90 kilometer membutuhkan biaya investasi sebesar Rp 5,13 triliun. Ruas Ngawi-Kertosono sepanjang 87 kilometer dengan investasi Rp 3,8 triliun, ruas Kertosono-Mojokerto sepanjang 40,5 kilometer dengan kebutuhan dana Rp 3,5 triliun, dan ruas Serpong-Cinere sepanjang Rp10,1 triliun dengan investasi sebesar Rp 2,2 triliun. Keempat ruas tol tersebut memiliki masa konsesi selama 35 tahun.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menegaskan seluruh ruas yang sudah menandatangani kontrak baru sudah dapat memproses pekerjaan konstruksi maupun merealisasikan pinjaman perbankan. “Yang pembebasan tanahnya sudah 70% tinggal melakukan proses perjanjian kredit enam bulan plus dua bulan pencairan,” ujarnya.

Dia menjelaskan khusus untuk ruas tol Solo-Mantingan-Ngawi dan Ngawi-Kertosono diberikan dukungan pemerintah. “Biaya pengadaan tanah seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah senilai Rp 1,85 triliun,” kata Hermanto. Pemerintah juga membantu membangun sebagian konstruksi sepanjang 48,4 kilometer dengan rincian di ruas Solo-Mantingan-Ngawi sepanjang 20,9 kilometer dan Ngawi-Kertosono sepanjang 37,5 kilometer.

Dengan bantuan pendanaan tersebut, Hermanto berharap pembangunan fisik ruas tol itu dapat dipercepat. “Kami yakni amendemen ini lebih implementable. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol sesuai referensi, baik dalam kelaikan projek dan perusahaan yang diberi hak memiliki kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan,” kata Hermanto.

Dia menjelaskan ruas jalan Jakarta hingga Surabaya merupakan salah satu target utama dalam upaya percepatan pembangunan jalan tol, mengingat jalur Pantai Utara Jawa adalah koridor terpadat di Indonesia. Tol Trans-Jawa ditergetkan beroperasi pada 2014.

Pemegang konsesi ruas tol Kertosono-Mojokerto, PT Marga Hanurata Intristic, menyatakan telah memulai pembangunan fisik jalan tol itu dan pembebasan lahan sudah mencapai lebih dari 70%. Ferry Tan Sukirma, Direktur Utama Marga Hanurata, mengatakan pembangunannya sudah mencapai 35% yang dibiayai dari modal perusahaan.

PT Bank BNI Tbk (BBNI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berkomitmen menyalurkan pinjaman bagi proyek tol tersebut. Ferry menargetkan pembangunan konstruksi jalan berbayar itu selesai pada akhir 2012.

Adapun PT Theiss Contractors Indonesia, yang anak usahanya menguasai konsesi tiga ruas tol yang ditandatangani Selasa, mempersiapkan Rp 112 miliar sebagai uang jaminan yang akan disetor kepada pemerintah. Perusahaan akan menjajaki pendanaan dari perbankan lokal dan asing untuk mendanai 70% dari kebutuhan investasinya sebesar Rp 11,2 triliun. (*)

sumber :
http://www.indonesiafinancetoday.com

Pembangunan 4 Ruas Tol Trans Jawa Dilanjutkan


ilustrasi : proyek jalan tol (photo : soklin)
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan izin untuk melanjutkan pembangunan fisik empat ruas tol dari 24 ruas yang sebelumnya terbengkalai.
Pemberian izin tersebut tertuang dalam penandatanganan amendemen perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, empat ruas tol yang telah diamendemen ini melanjutkan tujuh ruas tol yang sebelumnya telah ditandatangani amendemen PPJT-nya.

Dengan demikian, hingga saat ini ruas tol yang telah diizinkan pemerintah untuk dilanjutkan pembangunan fisiknya berjumlah 11 ruas,sedangkan 13 ruas lainnya saat ini masih menunggu persetujuan penandatanganan dari BPJT.
"Dalam penandatanganan amendemen PPJT ini,tiga ruas di antaranya merupakan ruas tol yang masuk Trans Jawa dan memang menjadi prioritas pemerintah dalam pelaksanaannya," kata Hermanto di Jakarta, belum lama ini.

Keempat ruas tol itu yakni tiga ruas yang masuk ruas Trans Jawa adalah Solo–Ngawi, Ngawi– Kertosono,Kertosono–Mojokerto, dan ruas di JORR (Jakarta Outer Ring Road) 2, yakni Serpong–Cinere. Total investasi pembangunan konstruksi empat ruas tol sepanjang 227,76 kilometer itu mencapai Rp14,67 triliun.

Sementara itu, pemegang konsensi dengan masa kontrak selama masing-masing 35 tahun itu dipegang PT Thiess Indonesia untuk tiga ruas yang masuk dalam ruas Trans Jawa, dan PT Marga Hanurata Intrinsic untuk ruas Kertosono–Mojokerto.
Menurut Hermanto, tiga ruas tol Trans Jawa yang merupakan prioritas pemerintah disebabkan ruas tersebut memiliki tingkat volume paling tinggi di Indonesia. Selain itu, menjadi ruas yang dapat memberikan pengaruh besar bagi pendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
"Karena itu, kami harapkan untuk tiga ruas yang sudah ditandatangani segera bisa direalisasikan pelaksanaannya," ujar Hermanto. Dia mengatakan bahwa hal tersebut juga guna mencapai target percepatan akses jalan express way dari Surabaya ke Jakarta, yang terdiri atas sembilan ruas tol yang masuk dalam ruas Trans Jawa tersebut.

Pemerintah, menurutnya, akan melaksanakan percepatan pelaksanaan dengan mempercepat proses pembebasan lahan yang akan diambil dari dana Badan Layanan Umum (BLU) dan juga sunk cost (dana hilang) baik untuk biaya pengadaan tanah maupun biaya konstruksi proyek.
"Misalnya saja untuk pembebasan lahan, pemerintah mengucurkan dana pembebasan lahan dari APBN dengan total nilai Rp1,85 triliun,untuk ruas tol Solo–Ngawi dan Ngawi– Kertosono dengan nilai masing- masing Rp1,30 triliun dan Rp55 miliar, "ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan sunk cost untuk pembangunan sebagian konstruksi di dua ruas itu dengan anggaran sebesar Rp3 triliun dari APBN. Tujuannya, menurut Hermanto,untuk meningkatkan kelayakan proyek dan sekaligus mempercepat proses pembangunan tol itu sendiri.
"Saya berharap untuk tujuh ruas tol yang sudah menandatangani amendemen sebelumnya segera menyelesaikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam PPJT, terutama dalam hal financial closed-nya," katanya.

Kepala BPJT Achmad Ghani Gazali mengatakan, untuk 13 ruas tol yang belum ditandatangani amendemennya, ditargetkan pada akhir Juli sudah dituntaskan seluruhnya. Diharapkan pada Agustus 2011 kegiatan pemenuhan syarat dalam PPJT sudah dilaksanakan pemegang konsensi.
"Dari 13 ruas yang belum ditandatangani,umumnya permasalahannya berupa sindikasi perbankan untuk pembiayaan proyek, dan juga masalah internal dalam pemegang saham," kata Ghani.

Dia mencontohkan, ruas tol Batang–Semarang yang saat ini masih dalam penyelesaian masalah pemegang saham. Menurutnya, dari hasil pemanggilan BPJT pekan ini masih perlu dilakukan penyelesaian internal pemegang saham. (heru febrianto)(Koran SI/Koran SI/and)

Berita Terkait : Jalan Tol


sumber :
okezone.com 

Selasa, 28 Juni 2011

Pembayaran Ganti Rugi Macet

UNGARAN – Proses pembayaran ganti rugi tanah warga yang terkena proyek jalan tol Semarang–Solo seksi I Ungaran–Bawen macet. Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Semarang juga sementara waktu tidak bisa melakukan negosiasi pembebasan lahan.

Penundaan terjadi akibat Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) Suyoto dijebloskan ke LP Kedungpane Semarang karena sudah ditetapkan tersangka. Suyoto diduga terlibat dalam kasus tukar guling lahan di Jatirunggo, Kecamatan Pringapus. Anggota P2T Endang Ani Suesti menerangkan, pihaknya tidak bisa melanjutkan proses pembebasan lahan karena tidak ada TPT.

Pihaknya selama ini hanya membantu dan ikut mendampingi selama proses pembebasan tanah. “Pembayaran tol juga macet. Karena TPT tidak ada, siapa yang mau tanda tangan SPj (surat pertanggung jawaban),”katanya kemarin. Sebelum ada pengganti Suyoto, pembayaran lahan tidak bisa dilakukan. Dia  juga tidak bisa memastikan jumlah warga yang pembayarannya ditunda karena datanya sudah diserahkan ke TPT.

“Saya sudah minta TPT untuk menjelaskan kepada warga yang siap menerima pembayaran. Memang pembayaran kita cancel semua,”ungkap Endang. Pemilik lahan yang tertunda pembayarannya, di antaranya di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Di desa tersebut ada dua warga terkena proyek (WTP) yang sementara ditunda pembayarannya.“

Ada dua orang,yakni Haris dan Muhri yang sudah masuk berkas. Tidak banyak (jumlahnya) di bawah Rp10 juta,” kata Sekretaris Desa Lemahireng AgusWibowo. TPT belum lama ini sudah menemui warganya untuk menyampaikan pemberitahuan resmi terkait penundaan pembayaran. Namun, TPT juga belum bisa memastikan kapan realisasi pembayaran.

“Sudah saya telepon, katanya memang tertunda semua,”ungkap Agus. Di Desa Lemahireng ini terdapat 74 bidang lahan yang belum bersedia dilepas pemiliknya karena belum adanya kesepakatan nilai ganti rugi. Warga yang masih menolak ini belum bisa dilakukan pemberkasan.

Secara umum, pembebasan lahan di seksi Ungaran–Bawen ini sudah hampir rampung. Di Desa Kandangan Bawen misalnya, juga sudah terbebaskan semua. Sedangkan di Karangjati, perusahaan yang bakal kena proyek tol juga belum ditaksir kerugiannya oleh tim penaksir harga. arif purniawan

sumber :

Pelebaran Jalan di Interchange Ditangani Pusat

ilustrasi : exit akses ungaran (photo : soklin)
Semarang, CyberNews. Rencana pelebaran jalan di sekitar pintu tol atau interchange Semarang-Solo, tepatnya di Ungaran membutuhkan dana yang tidak sedikit. Perealisasikan perluasan hingga ke jalan raya Semarang-Ungaran itu akan ditangani pemerintah pusat.

Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Danang Atmodjo menuturkan, pelebaran harus dilakukan guna menambah daya tampung kendaraan yang keluar dari tol. Bila tak diperlebar, kondisi jalan yang saat ini relatif sempit itu tentu akan menimbulkan persoalan baru yakni kemacetan. "Karena membutuhkan dana yang sangat besar, pelebaran jalan akan ditangani pemerintah pusat," ujar Danang. 

Menurut Komisaris PT Trans Marga Jateng tersebut, sembari menunggu operasional jalan tol Seksi I Semarang-Ungaran pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas. Rekayasa dilakukan di sekitar pintu keluar jalan tol Semarang-ungaran guna mengantisipasi timbulnya kemacetan baru.

Persiapan pengaturan itu diantaranya dengan pemasangan lampu lalu lintas dan papan penunjuk arah. Diakuinya kondisi jalan di pintu keluar tol Ungaran memang sempit dan rentan terjadi kemacetan. Meski demikian, sambil menunggu realisasi pelebaran jalan juga disiapkan jalur alternatif agar tidak terjadi penumpukan kendaraan.

Dicontohkan, kendaraan yang baru keluar tol Ungaran nantinya bisa diarahkan menuju kawasan sekitar Universitas Darul Ulum Islamic Center, Ungaran. Jalur alternatif itu dipersiapkan agar tidak terjadi kemacetan parah hingga pintu keluar tol di dekat Kantor DPRD Kabupaten Semarang.




sumber :
suaramerdeka.com

( Saptono Joko Sulistyo / CN33 / JBSM )

Minggu, 26 Juni 2011

Rekayasa Lalu Lintas Pintu Keluar Tol Dipersiapkan

ilustrasi : tol semarang-ungaran (photo: soklin)
Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar pintu keluar jalan tol Semarang-Solo, yang berlokasi di Ungaran, Kabupaten Semarang, untuk mengatisipasi kemungkinan kemacetan kendaraan bermotor di sekitar kawasan itu.


"Pembangunan fisik jalan tol untuk seksi pertama sudah selesai, sekarang tinggal penyiapan di sekitar pintu keluar," kata Kepala Dinas Bina Marga Jawa Tengah, Danang Atmodjo, di Semarang, Minggu.




Menurut dia, untuk rencana jangka panjang, ruas jalan di kawasan sekitar pintu keluar tersebut akan diperlebar, untuk meningkatkan daya tampung kendaraan.

Namun, lanjut dia, untuk melaksanakan pekerjaan itu masih membutuhkan kucuran anggaran dari pusat untuk pembebasan lahan.

Oleh karena itu, kata dia, sambil menunggu pengoperasian jalan tol dengan rute Kota Semarang hingga Ungaran ini, akan dilakukan rekayasa lalu lintas.

Ia menuturkan, penyiapan yang sudah dilakukan untuk titik tersebut, di antaranya pemasangan lampu pengatur lalu lintas.

"Operasional lampu lalu lintas ini masih dipersiapkan, disesuaikan dengan kepadatan lalu lintas," katanya.

Ia menjelaskan, jangan sampai lama kendaraan berhenti justru menyebabkan terjadinya kemacetan lagi.

Selain itu, kata dia, juga disiapkan sejumlah jalur alternatif untuk memecah kepadatan kendaraan.

Ia mencontohkan, kendaraan yang baru keluar tol bisa langsung diarahkan melalui kawasan di sekitar Universitas Darul Ulum Islamic Center Ungaran.

Saat ini, lanjut dia, pengelola jalan tol masih menunggu pelaksanaan uji kelayakan yang akan dilakukan oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum.

"Semoga bisa segera dilaksanakan dalam waktu dekat," katanya berharap.

ilustrasi rekayasa lalu-lintas (sumber : NTMC Korps Lantas Polri)
sumber :
NTMC Korps Lantas Polri

Sabtu, 25 Juni 2011

Lima Kontraktor Lolos Lelang

Proyek Tol Seksi II Ungaran-Bawen

SEMARANG - Lima kontraktor dinyatakan lolos seleksi pra-kualifikasi proyek fisik pengerjaan jalan tol Seksi II Ungaran-Bawen. Penentuan pemenang lelang akan diumumkan awal Juli mendatang.

Komisaris PT Trans Marga Jateng, Danang Atmodjo mengatakan kelima kontraktor tersebut dua di antaranya adalah kontraktor lama yang mengerjakan Jalan Tol Seksi I Semarang-Ungaran, yakni PT Adhi Karya dan PT Waskita Karya. Tiga perusahaan lainnya adalah PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Wijaya Karya, dan PT Jaya Konstruksi. “Awal bulan Juli nanti pemenang lelang diumumkan, dan semoga proyek fisik bisa segera dimulai,” kata Danang di Semarang.

Sebelumnya, sebanyak 14 kontraktor mengikuti proses seleksi pra-kualifikasi lelang pengerjaan jalan tol Seksi II itu. Setelah tahapan lelang rampung, secepatnya akan dilakukan pengerjaan fisik. Namun demikian, Danang belum tahu kapan proyek fisik jalan tol sepanjang 9 km tersebut dimulai. “Secepatnya akan dilakukan, mohon doa restunya nggih,” kata Danang yang juga Kepala Dinas Bina Marga Jateng.

Dia menjelaskan, seperti halnya Seksi I, ruas Ungaran-Bawen juga akan dikerjakan oleh tiga kontraktor. Dengan pembagian tersebut, diharapkan jalan tol yang membutuhkan dana Rp 1 triliun itu bisa cepat terselesaikan.

Dengan pembagian tiga zona, setiap kontraktor bisa mengerjakan proyeknya secara bersamaan tanpa harus menunggu penggalan lain selesai. Untuk kondisi lahan, lanjutnya, tak berbeda jauh dengan seksi sebelumnya yang didominasi kawasan perbukitan.

Dua Arah

Terkait calon lahan, Danang menjelaskan dari kebutuhan lahan jalan tol Ungaran-Bawen seluas 133,5 hektare, sebanyak 80% di antaranya telah dibebaskan. Dengan demikian, sesuai ketentuan, proyek fisik sudah bisa dikerjakan.

Namun demikian, dia mengakui ditahannya Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) jalan tol Semarang-Solo Suyoto oleh Kejaksaan Tinggi Jateng memang mengganggu proses penyelesaian. Pihaknya telah mengusulkan ke pemerintah pusat agar Ketua TPT segera diganti.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jateng Sri Rahayu Amin Sudibyo berharap, pemerintah pusat segera tanggap dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, terlambatnya proses penggantian Ketua TPT akan berdampak pada proses pembebasan lahan untuk Seksi II maupun seksi selanjutnya. Politikus Partai Golkar itu khawatir lambannya proses penggantian Ketua TPT akan membuat proses pembebasan lahan kian terlambat.

“Selama ini proses pembebasan lahan menjadi kendala karena bukan perkara mudah. Lha kalau timnya saja terjerat kasus hukum dan belum diganti, bisa-bisa semakin molor proses pengerjaannya,” kata dia.

Agar pengerjaan proyek fisik sesuai target, dia berharap pekerjaan bisa dilakukan dua arah, yakni dari Semarang-Solo dan sebaliknya. Namun demikian, untuk mewujudkan hal itu tentu bukan perkara mudah karena menyangkut biaya besar. Sri Rahayu meminta Gubernur Jateng dan jajarannya intensif melakukan lobi ke pemerintah pusat agar pengerjaan dua arah bisa direalisasikan.

“Untuk mengejar target rampung secepatnya, pengerjaan dua arah memang solusi terbaik. Tapi soal pendanaan harus dioyak ke pemerintah pusat,” paparnya. (H23,J17-35)

Sumber :
suaramerdeka.com

Kamis, 23 Juni 2011

PIP Setujui Dana Talangan Pembebasan Lahan Tol

JAKARTA (IFT) – Pemerintah berharap proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol, terutama tol Trans-Jawa, tidak mengalami hambatan lagi. Pasalnya, Pusat Investasi Pemerintah telah setuju untuk memberikan dana talangan Badan Layanan Umum untuk pembebasan lahan tahun ini.

“Pembangunan tol Trans-Jawa seharusnya cepat beres. Pusat Investasi Pemerintah memberikan dana talangan untuk pembebasan lahan hanya untuk pencairan hingga akhir 2011. Dana sudah bisa dicairkan mulai hari ini (kemarin-red),” tutur Saritaon Siregar, Kepala Pusat Investasi Pemerintah, di Jakarta, Selasa.

Pusat Investasi Pemerintah memberikan dana talangan pembebasan lahan tersebut langsung kepada badan usaha jalan tol. Ruas jalan tol yang akan mendapatkan pendanaan Badan Layanan Umum akan diusulkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol, baik untuk tol Trans-Jawa maupun ruas tol lainnya.

“Kali ini, Pusat Investasi Pemerintah langsung berhubungan dengan investor. Namun, regulasi sepenuhnya ada pada Badan Pengatur Jalan Tol, tentang siapa yang berhak, berapa besar dana yang dicairkan, atau tahapan pencairan dana tersebut,” terang Saritaon.

Badan Pengatur Jalan Tol akan mengambil alih utang tersebut setelah anggaran pembebasan lahan dan land capping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2011 sebesar Rp 3,8 triliun telah disahkan pada Agustus mendatang. Anggaran itu untuk proses pembebasan lahan hingga 2014.

“Badan usaha jalan tol hanya ganti lender saja, yang tadinya Pusat Investasi Pemerintah menjadi Badan Pengatur Jalan Tol. Perhitungan bunga dan sebagainya itu urusan kami,” kata Saritoan

.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Achmad Ghani Gazaly mengatakan ruas tol yang akan mendapatkan pendanaan untuk pembebasan lahan akan ditentukan dalam sepekan. Prinsipnya, kata dia, Pusat Investasi Pemerintah sudah siap memenuhi permintaan dana talangan sebesar Rp 2,8 triliun seperti yang diusulkan pada April.

Achmad Ghani menambahkan ruas jalan tol Cikampek Palimanan dan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta W2 Utara (Ulujami-Kebon Jeruk) tidak akan mendapatkan dana talangan, karena pembebasan lahannya menggunakan dana Badan Layanan Umum yang saat ini masih tersisa sekitar Rp 367 miliar. “Pembebasan dua ruas tol tersebut sudah hampir selesai, jadi pembebasan lahan menggunakan dana Badan Layanan Umum yang tersisa,” katanya.

Dengan turunnya dana talangan ini, dia berharap pembangunan jalan tol akan selesai sesuai target. “Jalan tol Trans-Jawa tetap kita kejar penyelesaiannya pada 2014. Ruas-ruas lain yang menjadi prioritas juga akan tetap dipacu,” katanya.

Achmad Ghani menambahkan, sebelumnya Badan Pengatur Jalan Tol sudah mendapatkan dana pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dalam dua tahap senilai Rp 1,4 triliun. Dana tersebut, pada akhir 2010 semuanya sudah dikembalikan.

Saat ini, ungkap dia, terdapat 12 ruas tol yang sedang dalam proses pembebasan tanah dan menggunakan dana Badan Layanan Umum. Dia berharap sekitar 10 badan usaha jalan tol menandatangani kontrak penggunaan dana pembebasan tanah. “Kalau sudah tanda tangan pembebasan lahan akan sangat cepat,” katanya.

Kebutuhan Investor

PT Pemalang-Batang Toll Road sebelumnya meminta pemanfatan dana Badan Layanan Umum sebesar Rp 180 miliar untuk jalan tol Pemalang-Batang sepanjang 39 kilometer untuk mempercepat pembebasan lahan. Saat ini alokasi yang disetujui baru sekitar Rp 90 miliar.

Arman D Panjaitan, Direktur Utama PT Pemalang-Batang Toll Road, mengatakan sisa dana Badan Layanan Umum yang belum disetujui akan diproses sesuai dengan perkembangan pembebasan lahan di lapangan. Saat ini proses jumlah lahan yang sudah dibayar baru 2%, tetapi proses inventarisasi tanah sudah 90%. “Hasil inventarisasi sebagian besar lahan yang dibebaskan adalah areal persawahan,” katanya.

Frans S Sunito, Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk (JSMR), mengatakan dana bergulir dari Badan Layanan Umum untuk pembebasan lahan tol sangat penting dalam mendukung percepatan proyek tol oleh investor. Jasa Marga tahun ini memperkirakan kebutuhan dana untuk pembebasan lahan tol mencapai Rp 1,2 triliun lebih.

Selama ini, menurut Frans, pembebasan lahan menjadi kendala dalam pembangunan proyek infrastruktur, termasuk jalan tol. Investor tidak memiliki dana untuk pembebasan lahan sehingga membutuhkan peran pemerintah dalam proses pembebasan lahan tersebut.

"Dengan menggandeng Pusat Investasi Pemerintah untuk penyediaan dana Badan Layanan Umum, tentu sebuah langkah maju," ujarnya, Selasa. Dia mengusulkan pemerintah membentuk satuan tugas yang khusus menangani masalah pembebasan lahan.

Sumber :
http://www.indonesiafinancetoday.com

Perbaikan Tol Seksi I Rampung

  • Tunggu Uji Kelayakan

Semarang, CyberNews. Proses perbaikan jalan tol Seksi I Semarang-Ungaran yang amblas dan retak telah selesai sepenuhnya. Saat ini jalan tol tersebut dalam masa pengamatan untuk kemudian segera diajukan uji kelayakan kepada pemerintah pusat.

Gubernur Jateng Bibit Waluyo menyatakan, proses pengerjaan fisik telah rampung dan kini kondisi jalan sudah mulus. Bibit mengaku pada Selasa (21/6) sore telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi perbaikan di STA KM 5500-5700 Gedawang, Banyumanik, Semarang.

"Saya sudah cek langsung ke lokasi, dan ternyata perbaikan sudah rampung. Saiki dalane wis mulus, mugo-mugo ndang iso dibuka (Sekarang jalannya sudah mulus, moga-moga segera bisa dibuka-red)," ujar Bibit di Semarang, Rabu (22/6).

Disinggung kapan jalan tol akan di uji kelayakan atau dibuka untuk umum, mantan Pangkostrad tersebut mengaku belum tahu. Menurutnya, setelah proyek fisik rampung maka semestinya segera dilakukan uji kelayakan agar bisa segera dioperasionalkan.

Namun demikian, gubernur berharap jalan tol tersebut segera bisa dibuka untuk umum. Harapannya, pada saat lebaran nanti jalan tol sudah berfungsi optimal sehingga bisa mengurangi kepadatan arus di Kota Semarang.

Terpisah, Direktur Utama Trans Marga Jateng Danang Atmodjo mengakui pengerjaan perbaikan telah rampung. Saat ini pihaknya masih melakukan pengamatan terhadap proyek perbaikan tersebut. Tujuannya agar kondisi jalan bisa dipantau lebih detail apakah masih perlu perbaikan atau tidak. "Kalau selama masa pengamatan tidak ada masalah, tentu kami akan segera mengajukan permintaan uji kelayakan," ujarnya.

Sarana Pendukung

Danang menyatakan belum tahu kapan uji kelayakan dilakukan dan butuh waktu berapa lama. Saat ini dirinya mengaku masih fokus mengamati jalan yang diperbaiki itu agar tidak ada lagi pergerakan. "Semestinya sih uji kelayakan nantinya tidak butuh waktu terlalu lama. Mohon dukungannya mas agar jalan tol bisa segera beroperasi," tuturnya.

Disinggung mengenai sarana pendukung, Danang menuturkan semua telah siap baik itu rambu-rambu, pintu masuk-keluar, serta penerangan jalan. Sementara terkait Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) Suyoto yang terjerat kasus hukum dan ditahan, gubernur menyatakan pemerintah pusat telah menyiapkan penggantinya.

Dikatakan Bibit, sejak Suyoto tersandung persoalan hukum pihaknya telah meminta segera dilakukan penggantian. "Biarlah persoalan hukum itu berjalan, namun jangan sampai karena itu proses pembebasan lahan terganggu. Kata Pak Menteri PU akan segera diganti, namun kapan saya belum tahu," terang Bibit.

Gubernur menyatakan, proses pembebasan lahan Seksi II Ungaran-Bawen sudah hampir rampung. Meski begitu, untuk seksi berikutnya hingga Solo belum dimulai. "Kalau sudah ada Ketua TPTnya kan proses pembebasan di seksi berikutnya bisa segera dimulai. Pokoke kudu sat set ben ndang cepet rampung," paparnya.

( Saptono Joko Sulistyo / CN26 / JBSM )


sumber :
http://suaramerdeka.com

Rabu, 22 Juni 2011

Pemerintah Awasi Pembangunan Pakai Google

Penggunaan GIS telah diterapkan di tiga kota yaitu Aceh, Solo, dan Yogyakarta.
Deputi III Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Agung Hardjono berharap penerapan Geospasial Information System (GIS) dapat digunakan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Terlebih, teknologi informasi terpadu merupakan kebutuhan mendesak saat ini.

Harapan yang cukup tinggi terhadap teknologi GIS tersebut disampaikan dalam agenda Seminar Inovasi Geospasial untuk Pengendalian dan Pengambilan Keputusan yang Efektif oleh PT EBconnection Indonesia di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

“Untuk saat ini, publik lebih respons dengan visualisasi data,” kata Agung. “Nah, sistem Geospasial unggul dalam visualisasi karena punya 13 lapis yang lebih tinggi resolusinya,” ucap Agung.

Agung menyebutkan, dengan aplikasi Google Earth yang dimodifikasi, setiap pembangunan proyek dapat terpantau letak GPS dan visualisasinya secara lebih detail. Selain itu, inovasi Geospasial mampu memvisualisasikan keadaan laut secara detail dan merencanakan rekonstruksi infrastruktur daerah yang terkena bencana banjir atau gempa.

Penggunaan GIS ini merupakan respons terhadap visi Open Government Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2012 dan diturunkan dalam Inpres I/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010.

Sebelumnya, penggunaan GIS ini telah diterapkan di tiga kota yaitu Aceh, Solo dan Yogyakarta. Menurut dia, implementasi di tiga kota tersebut cukup berhasil dengan basis partisipasi publik.

Di Yogyakarta, misalnya, setiap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait pembangunan langsung ditindaklanjuti secara online kepada bidang yang bersangkutan.

“Dalam sehari terdapat 10 laporan keluhan masyarakat, sehingga sistem ini mampu mempercepat mengatasi masalah pembangunan yang merugikan masyarakat luas,” kata Agung. “Tentu perlu dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam penerapan inovasi ini,” ucapnya.

Agung menambahkan, pada penerapan tersebut, walikota di Yogyakarta memimpin langsung. “Ini perlu jadi contoh bagi daerah lain,” ucap Agung. Adapun yang menjadi tantangan dalam penerapan inovasi ini, kata Agung, adalah pada koordinasi dengan birokrasi di tingkat bawah yang kadang masih terjadi mispersepsi.

Jumat, 17 Juni 2011

Warga Jatirunggo Geruduk Kejati

Pertanyakan Penanganan Kasus Lahan Tol

Semarang, CyberNews. Belasan warga Jatirunggo Kabupaten Semarang menggeruduk kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang, Jumat (17/6) pagi.

Mereka datang untuk mempertanyakan penanganan kasus hilangnya uang untuk pembayaran lahan pengganti hutan dalam proyek jalan tol Semarang-Solo, termasuk nasib Indra Wahyudi, Kepala Desa Jatirungggo yang terhitung sudah tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik kejaksaan.

Ketua Serikat Konstituen Indonesia Kabupaten Semarang Puji Widianto mengungkapkan, keterlibatan Indra sangat kuat karena Kades Jatirunggo itu turut memproses pembayaran lahan milik 99 warga Jatirunggo yang tak sesuai dengan aturan. Lahan seluas 27 hektare milik warga telah dibebaskan sebagai pengganti hutan yang tergusur akibat proyek tol.

Warga rupanya hanya menerima Rp 20 ribu per meter, padahal pemerintah mengeluarkan harga pembelian Rp 50 ribu per meter. Terakhir diketahui, uang pembayaran yang sudah ada di rekening Bank Mandiri milik warga akhirnya raib.

"Uang pembayaran tersebut diover booking ke beberapa calo tanah. Tiga orang sudah menjadi tersangka dan ditahan yakni Hamid dan Agus Soekmaniharto yang berperan sebagai perantara serta Suyoto, Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT)," ungkap Puji.

Perwakilan warga ini ditemui oleh penyidik Gatot Guno Sembodo. Namun Gatot tidak berkomentar banyak mengenai kasus ini dan meminta warga untuk menunggu proses penyidikan dan ikut mendukung penuntasan kasus tersebut. "Kami sudah jauh-jauh datang berharap ada kepastian sejauh mana penuntasan kasus ini dan kenapa Kades Indra belum juga bisa diperiksa," ujar Irfani, salah satu warga.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Tyas Tri Arsoyo mengungkapkan, kliennya sebenarnya siap diperiksa namun saat ini mengalami tekanan bertubi-tubi sehingga terganggu kejiwaannya. Indra merasa khawatir dengan keselamatan dirinya serta keluarga, mengingat sebenarnya masih ada target lebih besar di sana yang belum juga tersentuh.

"Kami ingin kooperatif tetapi saat ini memang klien kami sedang melakukan penyembuhan karena tertekan dan diintimidasi," ujarnya.

( Modesta Fiska / CN26 / JBSM )


sumber :
http://suaramerdeka.com

Lebaran, Tol Diharapkan Bisa Dilalui Pemudik

Tol Semarang-Ungaran
Ilustrasi : Suasana pada proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo rute Kota Semarang hingga Ungaran, di ruas Gedawang-Penggaron, Semarang, Jateng, Jumat (17/6). Uji kelayakan jalan tol yang beberapa waktu lalu sempat ambles sepanjang 500 meter akibat pergerakan tanah itu akan didahului dengan uji teknis konstruksi proyek oleh Kementerian Pekerjaan Umum, FOTO ANTARA/R. Rekotomo/Koz/pd/11


SEMARANG– Proyek pembangunan konstruksi jalan tol seksi I Semarang– Ungaran sudah selesai dan diharapkan bisa menampung lonjakan para pemudik yang akan pulang kampung pada Lebaran tahun ini.

Komisaris Utama PT Trans Marga Jawa Tengah Danang Atmodjo mengatakan pengerjaan konstruksi tol sudah selesai dan siap dilakukan uji teknis. “Uji teknis akan diisi dengan perhitungan yang menjadi parameter kekuatan konstruksi. Selesai uji teknis berhasil akan dilakukan uji kelayakan operasional jalan tol,” katanya kemarin. Setelah uji teknis,lanjut Danang, tahap selanjutnya adalah uji kelayakan.

Pihaknya masih menunggu instruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk melaksanakan uji kelayakan jalan tol. “Hingga hari ini (kemarin) belum ada kepastian dari Kementerian PU. Tapi, kami berjanji akan melakukan uji teknis secepatnya,”ujar Kepala Dinas Bina Marga Jawa Tengah ini.

Tahap penyempurnaan ruas jalan yang sempat bermasalah saat ini terus dilakukan. Perbaikan di ruas tol KM STA 17 Gedawang yang longsor dan ruas tol yang retak sepanjang 300 meter di KM 5,5 Gedawang sudah memasuki tahap pengerasan jalan. Anggota Komisi D DPRD Jateng Khayatulmaki meminta instansi terkait agar uji kelayakan jalan tol sepanjang 11 kilometer dapat segera dilakukan. “Sehingga ada kemungkinan jalan tol dapat segera difungsikan saat arus mudik Lebaran mendatang,”ujarnya.

sumber :
http://www.seputar-indonesia.com

Kamis, 16 Juni 2011

Proyek Jalan Tol Melamban Lagi

Wacana
Tajuk Rencana

Masalah yang melingkupi jalan tol Semarang-Solo seolah tak ada habisnya. Sedemikian banyak masalahnya, sehingga mana yang penting dan tidak strategis berbaur menjadi satu. Kesan yang muncul sampai hari ini hanya satu. Serba lamban. Proses pembebasan lahan, lelang, pengerjakan, pembenahan longsor, sampai dengan lelang lanjutan tidak pernah sesuai jadwal. Bahkan, Gubernur Bibit Waluyo juga terheran-heran, ada apa kok urusan lelang saja nggak beres-beres. Pemandangan seperti ini tentu tak elok untuk dilihat.

Dulu, pernah dijanjikan bahwa proyek tersebut akan selesai dengan lebih cepat, dan siap beroperasi di saat Lebaran 2010. Ternyata meleset, dan akhirnya tertunda terus penyelesaiannya. Lalu, setelah proyek tersebut kelihatan ”selesai” banyak orang sumringah, bahkan sempat pula digunakan untuk fun bike. Tak lama setelah itu diguyur hujan dan terjadilah longsor. Janji segera dalam menuntaskan longsor juga tak kesampaian, dengan alasan sumber air yang diduga menjadi penyebab tidak diketahui persis titiknya. Muncul masalah lagi.

Apa yang sebenarnya terjadi dalam proyek ini. Mulai dari perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian tampaknya tidak terkawal dengan baik. Ada beberapa kali perubahan dalam design, sehingga mengubah banyak hal sebagai konsekuensinya. Sumber-sumber air, ketajaman lereng bukit, tingkat kekerasan tanah, dan lain-lain kurang dihitung dengan matang. Ketika muncul di saat pengerjakan, maka kacaulah jadwal keseluruhan. Lalu, ada juga masalah badan jalan yang ambrol, dan dibutuhkan material penambal yang tidak sedikit.

Dengan banyaknya masalah yang melingkupi proyek tol tersebut, apakah tidak perlu dikaji ulang seluruh perencanaan yang telah dibuat dan disepakati. Apakah perlu dibentuk tim task force, atau semacam tim perecepatan pembangunan jalan tol tersebut. Tugas utama dari tim ini adalah melakukan peninjauan secara menyeluruh, dari tahapan awal pekerjaan sampai penuntasan proyek. Mereka melakukan eveluasi atas kinerja, dan dari sini tim akan membuat perencanaan ulang, dengan berbagai konsekuensi yang harus ditanggung.

Tim percepatan itu juga akan bertugas menuntaskan seluruh persoalan yang melingkupi pembangunan jalan tol. Mereka diberikan otoritas tertentu, dengan inti pekerjaan mempercepat semua bidang pekerjaan. Tim ini bertanggungjawab penuh dan melaporkan seluruh hasil pekejeraan kepada pemerintah pusat, provinsi, dan tentu juga pada para pemangku kepentingan proyek tersebut. Tetapi, tentu tidak mudah membentuk tim model ini, dan hanya dengan ”kekuatan ekstra” saja bisa direalisasi. Manakala sangat mendesak, tidak ada salahnya.

Keterlambatan proyek tol Semarang-Solo ini berdampak luas. Perjalanan Semarang-Solo lewat jalan normal sekarang amatlah lamban. Butuh waktu berjam-jam di jalan, sehingga biaya ekonomi barang dan jasa tidak efisien. Tentu amat diharapkan jalan tol ini segera bisa difungsikan, sehingga bisa mengurangi waktu cukup signifikan. Janganlah proyek tol yang hanya ”sekilan” saja penuh dengan masalah yang seolah tak bisa dituntaskan dan menjadikan Gubernur Bibit Waluyo tak berani janji lagi kapan selesainya tol ini.

sumber :
http://suaramerdeka.com

Gubernur Minta Ketua TPT Diganti

Proyek Tol Semarang-Solo

SEMARANG- Gubenur Jawa Tengah Bibit Waluyo meminta pemerintah pusat segera mengganti Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang- Solo, Suyoto, yang kini ditahan Kejaksaan Tinggi Jateng karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi senilai Rp 13,2 miliar dalam pengadaan tanah pengganti Perum Perhutani I Jateng.

Menurut Gubernur, penggantian Ketua TPT Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang- Solo tersebut harus secepatnya dilakukan agar tidak mengganggu proses pembebasan lahan untuk proyek tersebut.

"Kami mendukung upaya penegakan hukum, dan siapapun yang bersalah supaya bisa diusut. Setelah ditahan, hingga saat ini Ketua TPT proyek jalan tol belum juga diganti," kata Bibit Waluyo di Semarang, Rabu (15/6).
Dalam kasus dugaan korupsi Rp 13,2 miliar, tersangka Suyoto ditahan Kejaksaan Tinggi Jateng, Senin (18/4). Adapun, tanah pengganti proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo yang bermasalah itu berlokasi di Desa Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.

Proyek jalan tol Semarang-Solo yang merupakan bagian dari Trans Jawa, leading sector-nya adalah Pemerintah Pusat, termasuk dalam penunjukan ketua TPT. Selain itu, proses pelelangan proyek pun sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat.

Tepat Waktu

Mantan Pangkostrad itu berharap, dengan segera digantinya Ketua TPT Suyoto, proses pembebasan lahan tol bisa berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, target proyek pembangunan jalan tol diharapkan bisa terealisasikan tepat waktu.

Disinggung target pengoperasian jalan tol Semarang-Ungaran yang sempat beberapa kali urung dibuka, Bibit mengaku tidak tahu pasti. Namun demikian, dirinya berharap jalan tol Seksi I tersebut segera rampung perbaikannya dan bisa dioperasionalkan menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang.

''Apabila telah dibuka untuk umum, saya yakin kemacetan dan kepadatan lalu lintas di jalan Semarang-Ungaran bisa lebih terurai. Selain itu, keberadaan jalan tol nantinya akan turut meningkatkan perekonomian masyarakat agar bisa berkembang lebih dinamis,'' katanya.

Dia menjelaskan, untuk jalan tol Seksi II Ungaran-Bawen proses pembebasan lahannya belum selesai. Saat ini lahan yang telah dibebaskan mencapai sekitar 80%, dengan demikian sesuai ketentuan sudah bisa dilakukan proses pengerjaan fisik. Namun demikian, Bibit mengeluhkan proses lelang Seksi II yang hingga kini belum kunjung rampung. (J17,H23-35)

sumber :
http://www.suaramerdeka.com/smcetak

Rabu, 15 Juni 2011

Jasa Marga tuntaskan 8 proyek tol pada 2014

Oleh Mia Chitra Dinisari

JAKARTA: PT Jasa Marga Tbk menargetkan dapat merampungkan pembangunan delapan proyek jalan tol yang saat ini tengah digarap perusahaan pada 2014, menyusul rencana perusahaan merealisasikan rencana pengoperasian 750 kilometer jalan tol pada tahun tersebut. Delapan proyek jalan tersebut yakni Bogor Outer Ring Road sepanjang 11,0 km, Gempol – Pasuruan 34,15 km, Semarang -Solo 75,7 km, JORR W2 North sepanjang 7,7 km, JORR 2 Ruas Cengkareng- Kunciran 15,2 km, JORR 2 Ruas Kunciran-Serpong 11,2 km, Surabaya – Mojokerto 36,3 km dan ruas Gempol -Pandaan sepanjang 13,6 km.

Selain delapan proyek itu, Perusahaan BUMN itu juga tengah mengincar dua proyek tol lainnya yakni ruas tol Medan-Kualanamu dan juga tol Tanjung Benoa-Bandara Ngurah Rai Bali.

Saat ini, Jasa Marga telah mengoperasikan jalan tol sepanjang 531 km atau 72% dari seluruh ruas jalan tol yang beroperasi di Indonesia.

Direktur Utama PT Jasa Marga Frans Satyaki Sunito mengatakan untuk merealisasikan rencana penambahan ruas tol sekitar 180 km tersebut, setidaknya perusahaan membutuhkan investasi sebesar Rp17 triliun.

“Pada tahun ini yang akan kami selesaikan a.l ruas Semarang-Ungaran yang merupakan seksi satu dari ruas Semarang-Solo, kami perkirakan bulan depan sudah bisa dioperasikan,” ujarnya kemarin.

Proses itu, katanya, tinggal menunggu hasil pemeriksaan dari tim kelayakan dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai syarat dalam pengoperasian tol tersebut. Selanjutnya, tutur dia, Jasa Marga akan menyelesaikan tahapan kedua yakni ruas Bawean-Solo yang masih merupakan bagian dari ruas Semarang-Solo.

Sedangkan rencana untuk menggarap dua proyek baru seperti Medan-Kualanamu dan Tanjung Benoa-Bandara Ngurah Rai, menurutnya masih menunggu pengumuman lelang dari BPJT.

Untuk percepatan pelaksanaan pembangunan tersebut, Frans menghimbau agar pemerintah menyelesaikan pelaksanaan pembebasan lahan yang belum rampung seluruhnya, untuk menjamin kegiatan konstruksi tidak terhenti di tengah jalan.

Dia juga menilai rencana pemerintah merevisi aturan pengadaan lahan dalam Perpres No.13/2010 tentang kerja sama pemerintah dengan swasta dapat merugikan pengusaha. Pasalnya, katanya, dengan rencana dicabutnya aturan lahan harus terealisasi 100% sebelum dibangun akan menimbulkan banyak proyek yang mangkrak dikemudian hari.

Alasannya, apabila lahan belum terealisasi penuh sedangkan konstruksi sudah jalan maka risiko terhenti di tengah jalan akan sangat besar. Pertama, karena disebabkan sulitnya pembangunan tanpa adanya lahan, dan kedua umumnya pengusaha tidak akan mau masuk dalam proyek yang lahannya belum siap karena resikonya cukup tinggi.

“Dengan aturan konstruksi bisa dibangun meski lahan belum siap 100% malah menjadi langkah mundur pemerintah, karena jadi tidak ada factor pendorong lahan segera direalisasikan. Pengusaha juga tidak mau rugi, karena jika lahan tidak siap sementara mereka sudah membangun setengahnya, maka mereka akan rugi karena bunga berjalan terus sementara kegiatan proyek terhenti,” jelasnya.(mmh)

sumber :
http://www.bisnis.com

Lebaran, Tol Semarang- Ungaran Harus Difungsikan

ilustrasi : tol semarang-ungaran (foto:soklin)
Semarang, CyberNews. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Sasmito mengatakan, jalan tol Semarang- Ungaran harus bisa difungsikan mendekati hari raya Idul Fitri atau Lebaran tahun 2011 mendatang. Upaya ini penting untuk mengurai kemacetan di jalur utama Semarang - Ungaran yang beberapa ruas jalannya masih tergolong kurang lebar.

Sebagai contohnya di daerah Kabupaten Semarang seperti Bawen dan Ungaran, beberapa ruas jalannya masih ada yang belum ideal. Apabila ada mobil yang berhenti untuk membeli rokok atau barang keperluan, kondisi jalan rawan mengalami kemacetan. Karena itu, jalan tol seksi Semarang - Ungaran harus difungsikan.

"Jalan utama Semarang- Ungaran juga tidak ada jalur untuk sepeda motornya. Hal ini pun berpotensi menghambat kemacetan saat hari raya Idul Fitri apabila tok seksi Semarang - Ungaran belum dioperasionalkan," tandas Sasmito.

Diakuinya, guna memperlancar arus lalu lintas diharapkan jalan utama tersebut pun ditertibkan, terutama jalur untuk motornya. Menurut Sasmito, jalan utama Semarang- Ungaran tersebut idealnya memiliki empat lajur. Setiap lajur, lebar idealnya adalah 3,6 meter.

Hingga kini, proyek pembangunan jalan tol seksi I Semarang- Ungaran masih berlangsung. Adapun, pengerjaan proyeknya sekarang ini sudah memasuki tahap pembangunan di ruas tol kawasan jalan Letjen Suprapto Ungaran, Kabupaten Semarang.

Terlalu Lamban

Dia menjelaskan, panjang jalan tol seksi I tersebut sekitar 14 kilometer. Dari hasil pantauannya, ia melihat masih ada pembenahan berkaitan dengan jalan tol di seksi tersebut. Pembenahan ini dilakukan di kerusakan jalan akibat adanya rembesan air di KM 5,5. Berkaitan dengan hal ini, tim kaji telah diturunkan untuk mengecek kontruksi bangunan yang rusak tersebut.

Terpisah, Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengaku tak habis pikir dengan lambannya proses lelang jalan tol Seksi II Ungaran-Bawen. Menurutnya, karena jalan tol itu adalah proyek yang sangat krusial, seharusnya proses lelang pun bisa berlangsung lebih cepat.

"Dari dulu sampai saat ini proses lelang terus. Gemes saya mendengarnya, mosok lelang kok ga rampung-rampung. Memangnya apa sih yang dilelang kok sampai lama begini," tutur Bibit di Semarang.

Menurutnya, bila lelang telah rampung seharusnya proyek fisik bisa cepat dikerjakan. Apalagi saat ini telah memasuki musim penghujan sehingga pengerjaan fisik pun akan relatif lebih optimal bila dibanding dikerjakan saat musim hujan. "Tapi entah kenapa prosedur lelangnya kok sangat lama," tandasnya.

( Saptono Joko Sulistyo , Royce Wijaya / CN26 / JBSM )

sumber :
http://suaramerdeka.com

Truk Dilarang Lewat Tol, Jasa Marga Raup Untung

Jakarta - PT Jasa Marga Tbk (JSMR) memperkirakan jumlah traffic yang melintas di ruas tol miliknya bakal bertambah menjadi 1,93 miliar kendaraan, dari target semula 1,1 miliar kendaraan. Larangan kendaraan berat dan truk melintas di tol membuat mobil pribadi yang melintas tol bertambah banyak.

Menurut Direktur Utama Jasa Marga, Frans Sunito, pelarangan kendaraan berat menjadi peluang bagi kendaraan pribadi atau minibus bergolongan I 'menikmati' jalan tol lebih besar.
"Kalau melihat tren hingga Mei, kemungkinan traffic hingga akhir tahun mencapai 1,93 miliar kendaraan," kata Frans di Jakarta, Selasa (14/6/2011).

Ia menambahkan, awal semester II jumlah kendaraan yag melintas di jalan tol akan bertambah. Pasalnya pada periode tersebut memasuki periode libur hari raya, termasuk lebaran. Secara rata-rata kendaraan yang melintas di paruh kedua setiap tahunnya mengambil porsi 52% dari total traffic.

Dengan dasar peningkatan jumlah traffic tentu berimbas positif kepada pendapatan perseroan. Jasa Marga membidik pendapatan Rp 4,8 triliun, naik dari periode sebelumnya Rp 4,37 triliun.

Efek peningkatan kenaikan tiket tol di akhir semester II-2011 semakin menambah pundi-pundi pendapatan Jasa Marga. "Kemungkinan kenaikan akan terjadi di kuartal IV-2011," tegasnya.
Tahun 2011 perseroan akan menyelesaikan pembangunan dua ruas tol. Pertama, Semarang-Ungaran sepanjang 11,3 km yang merupakan seksi I tol Semarang-Solo (72,64 km). Juga ruas Waru-Sepanjang 2,3 km atau seksi I pembangunan tol Surabaya-Mojokarto (36,3 km). Ruas Waru-Sepanjang telah menyelesaikan 56% pembangunan konstruksi, dengan pembebasan tanah sudah mencapai 98%.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan larangan truk melewati jalan tol Cawang-Semanggi-Pluit. Aturan larangan tersebut akan menjadi permanen dan ditetapkan lewat Keputusan Menteri Perhubungan.
sumber :

Selasa, 14 Juni 2011

Menteri BUMN luncurkan Forum Komunikasi Investasi 30 BUMN

Mustafa Abubakar (Yudi/Primair)
  Jakarta - Menteri BUMN Mustafa Abubakar meluncurkan Forum Komunikasi Investasi (FKI) yang beranggotakan 30 perusahaan BUMN. Forum ini bertujuan menjembatani investasi antar perusahaan milik negara dengan potensi dana yang dapat dihimpun sekitar Rp330 triliun.
"FKI ini menjadi momentum terjalinnya sinergi investasi antara investor, investee dan BUMN yang dilakukan dengan tepat sasaran, tepat nilai dan tepat waktu," kata Mustafa, di Jakarta, Selasa (14/6).

FKI tersebut berperan strategis mendukung pencapaian dan menjembatani perusahaan BUMN dalam memenuhi kebutuhan investasi.

Menurut Mustafa, untuk tahap awal BUMN yang tergabung dalam FKI terdiri atas BUMN asuransi, yayasan kesehatan, serta dana pensiun BUMN. "Diharapkan BUMN yang aktif menjadi anggota akan bertambah, sehingga meningkatkan kemampuan menghimpun pendanaan hingga Rp330 triliun," ujarnya.

Mustafa mengatakan, pembiayaan FKI diarahkan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur pemerintah seperti jalan, bandara, pelabuhan, jaringan konektivitas telekomunikasi, jalur kereta api.

"FKI juga bisa menjadi faktor pendorong untuk terpenuhinya peran BUMN dalam proyek pengembangan koridor ekonomi dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Nasional (MP3EN). Seperti diketahui, BUMN dalam MP3EN bertugas menggarap proyek-proyek infrastruktur dengan nilai investasi yang dialokasikan sekitar Rp836 triliun pada 2011-2014," papar dia.

sumber :
http://www.primaironline.com

Tol seksi I diminta segera diteliti tim penguji kelaikan

SEMARANG: DPRD Jateng meminta pengelola tol Semarang-Solo menurunkan tim penguji kelaikan untuk tol Semarang-Solo seksi I (Semarang-Ungaran), guna memastikan tol sepanjang 11,1 km itu bisa dioperasikan menjelang Lebaran.

Wakil Ketua Komisi D (Bidang pembangunan dan infrastruktur) DPRD Jateng Sasmito mengatakan pengerjaan tol seksi I telah rampung, termasuk perbaikan di ruas Gedawang-Susukan km STA 5+500 hingga 5+750 yang retak dan ambles beberapa waktu lalu.

Menurut dia, tim penguji dari Kementerian Pekerjaan Umum setidaknya harus sudah menyelesaikan penelitian pada akhir Juni ini, sehingga tol dapat digunakan saat arus mudik mulai padat menjelang Lebaran yang jatuh pada akhir Agustus mendatang.

“PT Trans Marga Jateng (TMJ), konsorsium pengelola tol Semarang-Solo harus sudah mengajukan ke Pemerintah Pusat agar menurunkan tim untuk melakukan uji kelayakan, sehingga menjelang Lebaran, tol seksi I bisa digunakan,” ujarnya, kemarin.

Persiapan Tes Kerataan dan Kekesatan Jalan (IRI) oleh PU Bina Marga

Pengujian itu, lanjutnya, di antaranya menyangkut kelaikan konstruksi, sehingga ada jaminan bagi pengguna jalan bahwa tol benar-benar aman digunakan.

“Sebagai contoh, jembatan di km 5 yang panjangnya 200 m, kalau dilewati truk tronton kanan kiri, kekuatannya ini harus tiga kali lipat. Jalan tol ini kan jalan komersial, jadi harus ada kepastian bahwa itu tidak menimbulkan rasa kekhawatiran pada pengguna jalan,” tuturnya.

Selain meminta TMJ, Sasmito mengatakan pihaknya secara kelembagaan juga akan berkoordinasi dengan Kementerian PU, untuk menanyakan kapan pengujian bisa dilakukan secepatnya.

Pengujian yang membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga bulan, seharusnya bisa dipersingkat, mengingat sebelumnya PT Jasa Marga yang tergabung dalam konsorsium telah mengundang tim dari Kementerian PU untuk menilai kelaikan konstruksi.

“Jadi, sebetulnya tim penguji sudah jalan. Tapi karena masih ada hal yang prinsip, seperti pengeprasan di km 5, tim harus turun tangan lagi. Menyangkut rembesan air di km 5, itu harus diteliti lagi,” ujarnya.

Namun di sisi lain, DPRD juga juga meminta agar TMJ mempersiapkan prasarana sebaik mungkin agar uji kelayakan menunjukkan hasil yang diharapkan. Prasarana tersebut misalnya menyangkut rumah sakit rujukan, asuransi, alat berat dan alat pemadam kebakaran, untuk mengantisipasi kecelakaan di jalan tol.

Komisi D kini sedang mendesak Pemprov Jateng agar menyiapkan skenario kedua sebagai alternatif jika hasil pengujian ternyata menunjukkan tol seksi I belum laik, misalnya membuat jalur khusus untuk sepeda motor sepanjang jalan nasional Bawen-Semarang dengan menggunakan dana APBN, mengingat ruas jalan itu sudah cukup padat dan riskan bagi pengendara.

“Selama ini jalur Bawen-Semarang dua arah dan empat lajur. Padahal itu riskan sekali. Begitu ada mobil berhenti sementara menepi, semua akan ikut macet. Kami lihat juga sepeda motor melaju di lajur tengah, kanan dan kiri. Ini sangat berbahaya,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Pemprov diminta secepatnya menyediakan jalur sepeda motor, seperti di jalur Rembang-Surabaya.

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto sebelumnya hanya menargetkan perbaikan tol seksi I yang rusak selesai sebelum lebaran, tanpa menyebut tol siap dioperasikan saat Lebaran.

Djoko juga pesimistis pengoperasin tol Semarang-Ungaran dapat mengurangi kemacetan di jalur tersebut, mengingat pintu keluar tol di Ungaran masih melewati perkampungan.

Rabu, 08 Juni 2011

BPJT Panggil 17 Investor yang Belum Tanda Tangan Amendemen Kontrak

JAKARTA (IFT) – Badan Pengatur Jalan Tol akan memanggil 17 pemegang konsesi jalan tol yang belum menandatangani amendemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol. Sebagian besar merupakan bagian tol Trans-Jawa sehingga keterlambatan ini dikhawatirkan mempengaruhi target penyelesaian pembangunan jalan tol tersebut pada 2014.

Menurut Ahmad Ghani, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, penandatanganan 17 kontrak tersebut masih menunggu komitmen sindikasi perbankan dan izin dari para pemegang saham badan usaha jalan tol “Kita nanti akan panggil mereka, melihat bagaimana kesiapannya dalam membahas amendeman Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol,” ujarnya, Selasa.

Dia menegaskan pemerintah tetap menargetkan jalan tol Trans-Jawa selesai pada 2014. Apabila pemegang konsesi menghadapi kendala, kata Ahmad Ghani, pemerintah harus mencari solusi sehingga pembangunan tol Trans-Jawa tetap selesai tepat waktu. Dia belum menjelaskan solusi yang akan ditawarkan pemerintah pada investor.

Steve Ginting, Direktur Proyek PT Lintas Marga Sedaya, operator tol Cikampek-Palimanan, mengatakan pihaknya belum dapat menandatangani amendemen kontrak karena drafnya harus dikaji tim lawyer dan perbankan. “Yang mengecek dengan lawyer sekarang adalah pihak bank,” katanya.

Lintas Marga Sedaya merencanakan pelaksanaan konstruksi tol Cikampek-Palimanan pada September tahun ini setelah untasnya pembebasan lahan dan penandatanganan amendemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol. Menurut Steve, belasan kontraktor telah mengikuti tender konstruksi jalan tol sepanjang 116 kilometer yang ditaksir menghabiskan investasi sebesar Rp 11,3 triliun tersebut.

Badan Pengatur Jalan Tol dan pemegang konsesi tujuh ruas tol kemarin menandatangani amandemen kontrak. Ruas yang telah menekan amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol adalah Surabaya-Mojokerto, Cengkareng -Batu Ceper-Kunciran, Kunciran-Serpong, Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta W2 Utara Kebon Jeruk-Penjaringan, Depok- Antasari, Gempol-Pandaan, dan Gempol-Pasuruan.

Pembebasan Lahan

Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, mengatakan badan usaha jalan tol yang telah menandatangani kontrak tersebut segera mempersiapkan diri untuk melakukan pembangunan. Dia berjanji pemerintah akan melakukan percepatan pembebasan tanah dan menyediakan dana Badan Layanan Umum untuk proses pembangunan. “Kita sangat yakin tujuh ruas telah meneken Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dapat berjalan,” katanya.

Menurut Djoko, pemerintah akan memberikan perhatian khusus pada pembebasan lahan tol W2 karena apabila jalan tol tersebut sudah selesai akan mengurai kemacetan di wilayah DKI Jakarta. “Kendaraan berat yang akan menuju wilayah timur Jakarta tidak perlu melewati tol dalam kota dapat langsung ke W1 dan menuju Jakarta-Cikampek,” tuturnya.

Sonhadji, Direktur Utama PT Marga Lingkar Jakarta, operator tol W2, mengatakan proses pembebasan lahan masih terus berlangsung. Khusus untuk ruas Joglo-Kebun Jeruk, sebesar 70% adalah tanah pengembang dan ada sebagian tanah milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta. “Untuk pembebasan lahan milik pemerintah daerah, sekitar dua hektare, tinggal masalah administrasi saja,” ungkapnya.

Departemen Riset IFT menilai pembangunan tol tidak berpengaruh signifikan terhadap saham emiten konstruksi. Jumlah pemain di bisnis konstuksi yang banyak menyebabkan kontrak yang diperoleh menjadi terbatas. Selain itu, konstruksi tol hanya merupakan salah satu dari berbagai macam kompetensi pengerjaan konstruksi, sehingga konstruksi tol bukan kontributor utama bagi pendapatan emiten konstruksi.

Biasanya, pengerjaan proyek tol dibagi-bagi dalam beberapa tahap. Ini dilakukan agar semakin banyak kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Selain itu, pembagian dilakukan untuk mencegah adanya kolusi antara pemberi proyek maupun pelaksana proyek.

Secara historis, nilai kontrak pengerjaan kontrak tol kecil dibanding nilai seluruh perolehan kontrak. Contohnya adalah kontrak PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) untuk pembangunan jalan tol Solo-Kertosono Seksi I hanya sebesar Rp 48 miliar dan kontrak PT PP (Persero) Tbk (PTPP) ntuk pelebaran tol Dawuan-Cikampek senilai Rp 25 miliar. (*)
BY DAVID MANURUNG & ARIF DWI CAHYONO

berita terkait :

Selasa, 07 Juni 2011

Sebanyak 17 Investor Proyek Tol Mangkrak Belum Teken Amandemen PPJT

TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Amandemen perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) untuk 17 dari 24 ruas tol mangkrak masih belum ditandatangani. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Ahmad Ghani Gazali mengatakan para investor 17 ruas tol itu masih menemui kendala.


"Kebanyakan kendala yang ditemui para investor karena masih menunggu persetujuan sindikasi perbankan dan juga persetujuan dari pemegang saham," kata Ghani usai penandatanganan amandemen PPJT dengan tujuh badan usaha jalan tol di kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta, Selasa, 7 Juni 2011.

Dia menjelaskan sejumlah investor masih menunggu persetujuan sindikasi perbankan karena sudah terikat dengan perjanjian kredit. Perbankan pun ingin memastikan investor tidak akan mengalami default atau gagal bayar atas perjanjian kredit yang telah dibuat.

Selain itu, investor lainnya juga masih menunggu persetujuan dari pemegang saham, contohnya seperti ruas tol Batang-Semarang. "Ini masih menunggu persetujuan dari Bakrie Toll Road," ujarnya.

Mengenai batas waktu yang diberikan pemerintah, kata dia, tergantung dari kesiapan setiap investor. Investor dari 17 ruas tol mangkrak itu pun akan dipanggil kembali oleh pemerintah untuk ditanyakan kesiapannya. "Kami akan bikin kesepakatan baru untuk mengetahui kapan mereka bakal menandatangani amandemen PPJT," jelasnya.

Dari 17 ruas itu, kata Ghani, didominasi oleh ruas tol Trans Jawa yang sebenarnya diprioritaskan untuk selesai pada 2014 mendatang. Dari sembilan ruas tol Trans Jawa, delapan di antaranya masih belum teken kontrak PPJT.

17 ruas tol itu adalah Bogor Ring Road dengan investor PT Marga Sarana Jabar, Cikampek-Palimanan (PT Lintas Marga Sedaya), Pejagan-Pemalang (PT Pejagan Pemalang Toll Road), Pemalang-Batang (PT Pemalang Batang Toll Road), Batang-Semarang (PT Marga Setiapuritama), Semarang-Solo (PT Trans Marga Jateng), Solo-Mantingan-Ngawi (PT Solo Ngawi Jaya), Ngawi-Kertosono (PT Ngawi Kertosono Jaya), dan Kertosono-Mojokerto (PT Marga Hanurata Intrinsic).

Selanjutnya, Cinere-Cimanggis (PT Translingkar Kita Jaya), Cimanggis-Cibitung (PT Cimanggis Cibitung Tollways), Serpong-Cinere (PT Cinere-Serpong Jaya), Cibitung-Cilincing (PT MTD CTP Expressway), Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (PT Kresna Kusuma Dyandra Marga), Ciawi-Sukabumi (PT Trans Jabar Tol), Waru Wonokromo-Tanjung Perak (PT Margaraya Jawa Tol), dan Pasuruan-Probolinggo (PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol).

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan bahwa dalam waktu dua minggu investor harus sudah memberikan kinerja obligasi (performance bond). Sementara itu, pemerintah memberikan waktu kepada investor untuk perjanjian kredit selama enam bulan dimulai dari penandatanganan amandemen PPJT.

Selain itu, pemenuhan syarat pinjaman selambat-lambatnya delapan bulan sejak penandatanganan amandemen PPJT. "Kalau itu tidak bisa diselesaikan, otomatis default. Amandemen PPJT pun otomatis tidak berlaku," kata Djoko Kirmanto.

SUTJI DECILYA

Sumber :
http://www.tempointeraktif.com 

Minggu, 05 Juni 2011

Tol Semarang – Ungaran Segera Dioperasikan

Hj. Sri Rahayu Amin Sudibyo, SH. (nomor 2 dari kanan), Drs. Rukma Setya Budi (tengah), saat meninjau jalan tol Semarang - Ungaran




SEMARANG,  Setelah tanah urugan dikepras sedalam 7 meter, jalan tol Semarang – Ungaran pada km 5,5 yang 4 bulan lalu amblas akibat terjadi pergeseran tanah, kini tanahnya sudah dalam kondisi stabil. Sesuai alat pembaca pergerakan tanah yang dipasang di beberapa titik, menunjukkan angka nol selama 2 bulan berturut-turut.

Saat ditinjau rombongan Komisi D DPRD Jawa Tengah, pengerjaan pengaspalan sedang dilakukan dan menurut staf Pimpro PT Trans Marga Jateng, bahwa saat ini sudah 2 kali ditinjau secara non formal oleh petugas dari pemerintah pusat berkaitan dengan tingkat ketidaklicinan dan ketidakrataan jalan tol yang sedang diperbaiki.

Hal ini mendapat tanggapan yang cukup serius dari Hj. Sri Rahayu Amin Sudibyo, SH, anggota Komisi D DPRD Jateng utusan Fraksi Partai Golkar. Pihaknya sebagai wakil rakyat berkehendak selekasnya peninjauan dilakukan secara resmi, sehingga didapatkan keputusan atau penilaian jalan tol Semarang-Ungaran sudah layak untuk dilalui kendaraan mobil beroda 4 atau lebih. Sebab, kelayakan tersebut berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tol nantinya.

Hj. Sri Amin Sudibyo pun berharap, menjelang Lebaran 2011, jalan tol Semarang – Ungaran ini sudah bisa dioperasikan dengan selayaknya, sehingga kemacetan lalu lintas di sepanjang jalan tersebut yang diakibatkan terjadinya penumpukan kendaraan mulai dari pertigaan Jl. Setya Budi Semarang, akan dapat terkurangi.

Walaupun secara fisik jalan tol Semarang – Ungaran mendekati penyelesaian (finishing), namun peralatan penunjang pengoperasian tol tersebut belum terpenuhi. Hal tersebut seperti yang dikatakan Ketua Rombongan yang juga Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Drs. Rukma Setya Budi, MM.

“Saya belum melihat tercukupinya rambu-rambu jalan, seperti alat pemantau kecepatan tiupan angin, di mana tiupan angin di sini dirasakan cukup kencang, mobil derek untuk menyingkirkan mobil yang mogok di tengah jalan tol, serta rumah sakit sebagai rujukan korban kecelakaan ketika terjadi kecelakaan,” katanya.

“Saya sangat berharap supaya jalan tol Semarang – Ungaran ini selekasnya dapat dioperasikan, sebab kemacetan Semarang – Ungaran yang terjadi setiap harinya sudah cukup membuat prihatin pengguna jalan,” tutur Rukma Setya Budi.

Sabtu, 04 Juni 2011

Lelang Seksi II Diharap Segera Selesai

Tol Semarang-Solo

Semarang, CyberNews. Komisaris PT Trans Marga Jateng Danang Atmodjo menuturkan, proses lelang jalan tol Seksi II Ungaran-Bawen diharapkan rampung akhir bulan Juni ini. Menurutnya, sebanyak 14 kontraktor dan 18 perusahaan konsultan mengikuti proses lelang pengerjaan jalan tol Seksi II dengan total panjang 9 km tersebut.

"Kami berharap segera setelah proses lelang selesai, bisa dilanjutkan dengan proyek fisik agar jalan tol hingga Bawen bisa segera terwujud. Mohon doa restunya nggih mas," tutur Danang ketika dihubungi Jumat malam (3/6).

Disinggung proses pembebasan lahan, Danang menyatakan sudah hampir mencapai 100 persen dari total kebutuhan lahan. Pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen akan membutuhkan lahan hingga 133,5 ha.

Untuk jalan tol tersebut, tidak sedikit lahannya merupakan tanah milik negara. Meski demikian, proyek jalan tol Seksi II akan melewati beberapa fasilitas umum seperti empat SD negeri dan enam tempat pemakaman umum.

Dijelaskan, pengerjaan konstruksi akan dilakukan secara parsial dimana untuk pengerjaan lanjutan tidak perlu menunggu seksi sebelumnya tuntas. Untuk pengerjaan jalan, proyek akan dibagi menjadi tiga bagian dengan maksud pengerjaan fisik bisa berlangsung efisien dan cepat.

sumber :
http://suaramerdeka.com

Gubernur Gelar Rapat Terpadu Bahas Tol

Semarang, CyberNews. Belum kunjung selesainya proses perbaikan jalan tol Semarang-Ungaran membuat Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo akan menggelar rapat terpadu dengan para pemangku kepentingan.

Gubernur akan mengumpulkan pihak terkait guna membahas perkembangan pengerjaan jalan tol secara umum. Menurut gubernur, pekan depan dirinya akan menggelar pertemuan dengan Polda Jateng, Kodam IV Diponegoro, Sarana Pembangunan Jawa Tengah, Trans Marga Jateng, Dinas Bina Marga, serta Jasa Marga.

Rapat terpadu tersebut akan membahas laporan dari masing-masing instansi guna mengetahui kondisi terkini jalan tol serta langkah yang harus diambil untuk seksi berikutnya. Gubernur mengaku belum mengecek langsung ke lapangan terkait perkembangan pengerjaan perbaikan di STA KM 5.500-5.700 Gedawang, Banyumanik yang ambles awal tahun lalu.

"Saya memang belum melihat langsung ke lokasi, tapi berdasar laporan progresnya semakin baik semua akan dikerjakan sampai tuntas. Semoga saja perbaikan itu tidak terlampau lama agar segera bisa digunakan," terang Bibit.

Sementara Direktur Utama PT Trans Marga Jawa Tengah Agus Suharyanto menuturkan, jalan tol Semarang-Ungaran proses perbaikan telah mencapai 90 persen. Dalam waktu dekat, jalan tol tersebut akan segera siap untuk diuji kelayakannya oleh tim dari pemerintah pusat. Dikatakan, perbaikan di lokasi yang ambles tersebut tinggal menyisakan penyempurnaan di beberapa titik saja yang semula retak.

"Aliran air di sekitar ruas tol yang dulu amblas serta kestabilan tanahnya sudah bisa diatasi. Semoga saja proses finishing segera rampung dan bisa diuji kelayakannya," terangnya.

Meski demikian Agus enggan menyebutkan kapan proses uji kelayakan yang memerlukan waktu sekitar 1-3 bulan itu akan dilakukan.

( Saptono Joko Sulistyo / CN34 / JBSM )

Sumber:
http://suaramerdeka.com

Jumat, 03 Juni 2011

Penyelesaian Tol Semarang-Ungaran Kembali Molor

SEMARANG- Target penyelesaian pengerjaan jalan tol Semarang-Ungaran yang ambles pada Km 5500-5700 Gedawang, Banyumanik pada akhir bulan Mei ternyata tak terwujud. Hingga kemarin pengerjaan baru mencapai sekitar 90%. Dengan demikian, untuk kesekian kalinya rencana pengoperasian jalan bebas hambatan tersebut kembali molor.

Ketua Komisi D DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyatakan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Menurutnya, semakin lama proses pengerjaan, maka pengoperasional tol akan kian mundur. Padahal setelah proyek fisik rampung, masih harus dilakukan uji kelayakan oleh pemerintah pusat yang diperkirakan memakan waktu sekitar dua bulan.
”Berkali-kali pengoperasian jalan tol Semarang-Ungaran molor. Kami tidak tahu, bisakah Lebaran tahun ini dioperasikan. Padahal jalan itu kan bertujuan mengurai kepadatan lalu lintas,” ujar Rukma ketika memimpin rombongan Komisi D meninjau proyek tersebut, Rabu (1/6).

Dikatakannya, pada kunjungan sebelumnya PT Trans Marga Jateng menjanjikan perbaikan jalan ambles tersebut rampung pada akhir Mei. Namun ketika dicek, pengerjaan ternyata belum selesai dan baru memasuki tahap finishing.
Dari pantauan lapangan, jalan tol yang dulu ambles dan kemudian dikeruk untuk mengurangi beban, sekarang sudah mulus dan beraspal. Pelaksana proyek tidak mengecor dengan beton seperti yang dilakukan pada pengerjaan pertama sebelum ambles. Kapan perbaikan bisa selesai, Rukma mengaku tidak mengetahuinya.
”Saya sudah menanyakan ke PT TMJ, tapi tidak diungkapkan secara jelas kapan rampungnya. Mereka hanya menyatakan secepatnya,” kata politikus PDIP tersebut.

Berusaha Keras

Anggota Komisi D Gatyt Sari Chotijah mengharapkan pelaksana proyek mengebut perbaikan agar menjelang Idul Fitri tol sudah bisa dibuka. Dikatakannya, uji kelayakan berlangsung sekitar dua bulan, jadi awal bulan ini proses finishing harus diselesaikan.

”Kalau uji kelayakan bisa segera dilakukan dan dinyatakan tidak ada masalah, maka pada awal bulan Agustus sudah selesai. Jadi saat Lebaran sudah bisa beroperasi,” jelas politikus Partai Hanura itu.

Namun demikian, apabila pengerjaan tak kunjung selesai pada bulan ini, maka saat Lebaran dipastikan belum bisa beroperasi. Menurutnya, apabila belum dilakukan uji kelayakan, pihaknya tidak akan menyetujui tol dibuka pada Lebaran nanti. Pasalnya, tanpa uji kelayakan, jalan belum bisa dikategorikan aman untuk dilalui kendaraan.

Direktur Utama PT TMJ Agus Suharyanto mengatakan, pembangunan fisik jalan tol sudah sampai tahap akhir dan akan segera dirampungkan. Usai perbaikan, pihaknya akan secepatnya berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan uji kelayakan.
”Kami berusaha sekerasnya agar saat Lebaran nanti jalan tol sudah bisa dipakai,” katanya. (H23-59)

Sumber :
http://suaramerdeka.com

Kamis, 02 Juni 2011

Jalan Tol Semarang-Solo Siap Diuji Kelayakannya

JAKARTA--Jalan tol Semarang-Solo rute Kota Semarang hingga Ungaran, Kabupaten Semarang, siap diuji kelayakannya, menyusul perbaikan di kilometer 5 ruas tol tersebut yang telah selesai sekitar 90 persen.

"Perbaikan sudah memasuki tahap akhir dan siap untuk diuji coba," kata Direktur Utama PT Trans Marga Jawa Tengah, Agus Suharyanto, di Semarang, Kamis.

Menurut dia, perbaikan di kilometer 5 masih menyisakan penyempurnaan di titik yang beberapa waktu lalu retak. "Aliran air di sekitar ruas tol serta kestabilan tanah sudah dapat diatasi," katanya.

Meski demikian, ia belum dapat memeastikan waktu pelaksanaan uji kelayakan yang akan dilakukan oleh gabungan sejumlah instansi. Ia menuturkan, uji kelayakan tersebut memebutuhkan waktu sekitar satu hingga tiga bulan.

Sementara itu, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Kamal Fauzi mengatakan, perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana proyek tol Semarang-Solo telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, meski membutuhkan waktu yang relatif lama.

Meski demikian, ia meminta pelaksana proyek tetap melakukan pemantauan terhadap titik yang sebelum bermasalah tersebut, sebelum akhisnya diuji kelayakannya.

"Ruas tol ini harus benar-benar siap, sebelum diuji kelayakannya," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Sumber: antara