javascript:void(0)

your direction from here


View tol semarang ungaran in a larger map
INFO : REUNI AKBAR SMP N 2 SIMO BOYOLALI 2017 BULAN DESEMBER 2017....AYOO BERGABUNG (Info&Pendaftaran : 085727059929)

cari di blog ini

Rabu, 31 Desember 2014

Pembebasan Tanah Tol Bawen-Solo Selesai Februari 2015


Foto: Istimewa
SEMARANG, suaramerdeka.com - Meski molor, Pemprov Jateng menargetkan pembebasan tanah jalan tol ruas Bawen-Solo yang melewati Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Boyolali selesai Februari 2015. Diharapkan pekerjaan konstruksi tol Semarang-Solo sesi III dan IV dapat dimulai Maret 2015.

“Targetnya, pengerjaan tol ruas Bawen-Solo harus selesai pada 2016,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sri Puryono, Selasa (30/12).

Saat ini pembebasan lahan tol ruas Bawen-Solo baru mencapai 72%. Tanah-tanah yang belum terbebaskan tersebar di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang. “Selain tanah milik masyarakat, juga ada tanah kas desa yang prosedurnya harus sampai kementerian,” ujarnya.

Pekerjaan fisik juga sudah dilakukan sembari menunggu pembebasan lahan selesai. Pemprov optimistis bisa segera menyelesaikan proses pembebasan tanah yang terkena proyek jalan tol khususnya pada ruas Bawen-Solo yang melewati Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Boyolali.

sumber :

Selasa, 30 Desember 2014

Dilepas, Saham Tol Semarang-Bawen

Ilustrasi
SEMARANG – PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) akan menjual saham jalan tol Semarang-Solo (ruas Semarang-Bawen). Total saham yang dijual 26,1 persen.

Saham milik BUMD ini semula 40 persen. Sahamnya terus menurun lantaran PT SPJT sudah tidak mampu menambah modalnya ke PT Trans Marga Jateng, sebagai pengelola jalan tol tersebut. Saham semula turun 10 persen dan turun lagi 3,9 persen pada 2014.

Saham akan dijual semuanya, mengingat kewenangan pemilik saham di bawah 25 persen sama dengan nol persen. ’’Mereka mau membeli minimal saham 25 persen. Target, pada 2015 sudah terjual,’’ kata Dirut PT SPJT Jateng Krisdiani Samsi pada wartawan melalui nomor selulernya, Senin (29/12).

Dijelaskannya, saat ini sudah ada tiga perusahaan swasta skala nasional yang menjadi kandidatnya. Namun ia enggan menyebut nama-nama perusahaan yang kerap menggarap jalan tol. Ketiga perusahaan itu masih meneliti terkait prospek tol kedepannya.

Usaha Baru

Namun berapa nominal harga saham yang akan dijual, Samsi mengatakan, mestinya terjual minimal sama dengan investasi yang dikeluarkan pemerintah. ’’Sesuai arahan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), semua uang yang ditanamkan pemerintah harus kembali. Nominalnya Rp 400-an miliar,’’ terang Samsi.

Jika nantinya saham terjual semuanya, secara otomatis PT SPJT tidak akan memiliki power lagi dalam pengelolaan jalan tol Semarang-Bawen. Posisi BUMD akan digantikan perusahaan swasta yang akan mengelola penuh.

Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo menyatakan tidak mempermasalahkan menjual sahan asalkan menguntungkan. ’’Dengan catatan ada saham yang tetap di sisakan. Selanjutnya bisa membuat usaha baru lainnya yang bisa diatur dengan perda.’’

Nominal saham yang mestinya dijual adalah minimal Rp 674,442 miliar. Sesuai dengan dana pernyertaan yang telah dikeluarkan. ’’Saya malah baru tahu kalau sekarang tinggal 26,1 persen. Dan kalau itu dijual semua maka menyalahi perda. Hendaknya tetap ada lima atau sepuluh persen disisakan,’’ kata Bambang.

Jika nantinya terjual semua, lanjut Bambang, maka sama saja dengan membubarkan Trans Marga Jateng (TMJ) lantaran tidak memiliki aset lagi. TMJ merupakan anak perusahaan PT SPJT yang mengelola jalan tol. Di sisi lain, akan sangat rugi jika jalan tol yang sudah dibangun tahunan tapi aset dijual semuanya. (H81,J8-90)

sumber :

Senin, 29 Desember 2014

Terus Terdelusi, Saham Tol Semarang-Bawen Dijual

Foto: Istimewa
SEMARANG, suaramerdeka.com - Terus terdelusi, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) akan menjual saham jalan tol Semarang-Solo (ruas Semarang-Bawen). Total saham yang dijual 26,1 persen. Saham milik BUMD ini semula 40 persen.

Sahamnya terus menurun lantaran PT SPJT sudah tidak mampu menambah modalnya ke PT Trans Marga Jateng, sebagai pengelola jalan tol tersebut. Saham semula turun 10 persen dan turun lagi 3,9 persen pada 2014. Saham akan dijual semuanya, mengingat kewenangan pemilik saham dibawah 25 persen sama dengan nol persen. “Mereka mau membeli minimal saham 25 persen. Target, tahun 2015 sudah terjual,” kata Dirut PT SPJT Jateng Krisdiani Samsi, Senin (29/12).

Dijelaskannya, saat ini sudah ada tiga perusahaan swasta skala nasional yang menjadi kandidatnya. Namun ia enggan menyebut nama-nama perusahaan yang memang pemain di bidang jalan tol. Ketiganya masih melakukan penelitian terkait prospek tol kedepannya. Namun berapa nominal harga saham yang akan dijual, Samsi mengatakan mestinya terjual minimal sama dengan investasi yang dikeluarkan pemerintah. “Sesuai arahan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), semua uang yang ditanamkan pemerintah harus kembali. Nominalnya Rp 400-an miliar,” terang Samsi.

Jika nantinya saham terjual semuanya, secara otomatis PT SPJT tidak akan memiliki power lagi dalam pengelolaan jalan tol Semarang-Bawen. Posisi BUMD akan digantikan perusahaan swasta yang akan mengelola penuh.

sumber :

Rabu, 03 Desember 2014

Tol Salatiga - Boyolali, Lanjut


Penyelesaian jalan tol terus dilakukan sambil 
menunggu proses pembebasan tanah lainnya

BOYOLALI (KRjogja.com)- Pembangunan Tol Salatiga - Boyolali, terus berlanjut meski sedikit terhambat pembebasan tanah. Soalnya hingga kini,baru sekitar 23 persen dari total seluas 139 hektare, yang bisa dibebaskan.

Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD), Setda Kabupaten Boyolali, Djoko Diyono mengatakan, luas tanah yang terkena proyek Tol Salatiga-Boyolali, yakni 139 ha itu, terdiri dari 1.940 bidang tanah yang meliwati empat daerah kecamatan di Boyolali.

"Realisasi pembebasan tanah baru sekitar 23 persen atau sekitar 495 bidang tanah, sedangkan lainnya masih nego," kata Djoko Diyono, Selasa (02/12/2014).

Dijelaskan, masih rendahnya realisasi pembebasan tanah untuk proyek jalan tol tersebut, karena permintaan harga tanah oleh masyarakat jauh di atas harga apraisal, sehingga proses nego cukup juga lama.

Selain itu, diakibatkan adanya status yuridis tanah yang belum lengkap, seperti kepemilikannya lebih dari satu orang karena tanah warisan. Tanah ketika dilakukan pembebasan prosesnya lama karena salah satu hak ahli waris di luar kota, sehigga butuh waktu lama.

Sepertri diketahui, proyek Tol Salatiga-Boyoali akan menerjang 17 desa di empat kecamatan di Boyolali terdiri dari Ampel (Desa Ngampon, Ngenden, selodoko, sidomulyo dan desa Ngargosari ), Kota Boyolali (Kiringan, Karanggeneng, dan desa Mudal ), Mojosongo (Methuk, Kragilan dan desa Brajan), Teras ( Mojolegi dan Gumukreko), Banyudono ( Tanjungsari, Trayu , Bangak dan Denggungan. 

Sedang pembebasan tanah jalan Tol Solo-Mantingan Jatim, yang menerjang wilayah Kabupaten Boyolali sudah mencapai sekitar 99 atau sekitar 1.036 hektare."Pembebasan tanah poyek Tol Solo-Matingan di Boyolali, masih sisanya satu persen atau 10 hektare," tegasnya. (Bdi)

sumber :

Pembebasan Lahan Tol Semarang-Solo di Boyolali Baru 23 Persen


Jembatan untuk interchange jalan tol Solo-Semarang mulai bangun 
sejak Agustus 2014. Kini Pemkab Boyolali masih akan merampungkan 
pembebasan lahan yang terkena proyek tersebut. Foto Metrojateng

BOYOLALI - Pembebasan tanah untuk proyek jalan tol Salatiga – Boyolali di wilayah Boyolali masih minim. Hingga saat ini baru mencapai 23 persen atau 495 bidang dari 1.940 bidang tanah yang harus dibebaskan.

Kabag Pemerintan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Setda Boyolali, Djaka Diyana, masih rendahnya realisasi pembebasan lahan itu karena berbagai sebab. Antara lain karena belum terjadi kesepakatan harga. Permintaan harga tanah oleh masyarakat jauh diatas harga apraisal. “Sehingga proses nego juga lama,” ungkap Djaka Diyana.

Selain itu, karena status yuridis tanah yang belum lengkap. Seperti kepemilikan tanah masih tanah warisan, sehingga kepemilikannya masih lebih dari satu orang. “Jadi prosesnya lama, karena mungkin salah satu hak ahli waris berada di luar kota,” katanya.

Proyek jalan tol Solo – Semarang, ruas Salatiga – Boyolali menerjang 17 Desa di lima wilayah Kecamatan di Kabupaten Boyolali. Yaitu Kecamatan Ampel, Boyolali Kota, Mojosongo dan Teras serta Banyudono.

Seorang warga, Taufik (32) warga Dukuh Plawangan, Desa Bangak, Kecamatan Banyudono mengatakan, harga yang ditawarkan pemerintah masih jauh dari harapan warga. Untuk tanah tiper A, warga meminta Rp 1 juta per meter persegi. Sedangkan tipe B, minta Rp 850 ribu. “Tetapi appraisal dari pemerintah kurang dari Rp 500 ribu. Sedangkan untuk tipe B hanya dihargai Rp 445 ribu per meter persegi,” katanya.

Sementara itu pembebasan tanah untuk jalan tol Solo-Mantingan di wilayah Boyolali, lanjut Djaka Diyana, saat ini hampir rampung. Telah mencapai 99 persen. “Yang satu persen atau 10 hektar masih dalam proses pembayaran,” terang Djaka Diyana.

Pihaknya optimistis akhir tahun 2014 pembebasan tanah tol Solo – Mantingan selesai. Proyek jalan tol itu menerjang 11 desa yang tersebar di dua wilayah kecamatan yakni Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Ngemplak. (MJ-07)

sumber :

Kamis, 27 November 2014

Jalan Tol Semarang – Solo Segera Dilengkapi SPBU


Foto: Istimewa

SEMARANG, suaramerdeka.com – Para pengguna jalan tol Semarang – Solo bisa bernafas lega, terkait dengan akan dibangunnya SPBU dalam waktu dekat.

Tapi PP Pertamina menolak menjelaskan secara rinci, kapan muai dibangn dan di mana lokasi SPBU itu, karena hal itu merupakan kewenangan dari pengelola tol Semarang – Solo yakni PT Trans Marga Jateng (TMJ).

“Yang jelas kami dari Pertamina memang sudah pernah menerima rujukan salah satu peserta tender. Selebihnya kami tidak bisa memberikan keterangan, karena itu kewenangannya ada pada pengelola jalan tol,” kata Sabagiyo Hari Mulyanto, Genaral Manager Operasional Region IV PT Pertamina, Kamis (27/11) di sela-sela acara Pertamina Media Gatehring di Kuta Station Hotel, Denpasar, Bali.

Jika memang akan dibangun SPBU, ini berati satu-satunya SPBU di jalan tol yang ada di Jawa Tengah. “Jika memang akan dibangun (SBU) kami tentu menyambutnya dengan baik,” kata Subagiyo.

sumber :

Jumat, 31 Oktober 2014

Bakal Molor, Pembebasan Lahan Tol Trans Jawa Baru 63 Persen

TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Pembangunan jalan tol Trans Jawa dipastikan masih lama.
Pasalnya, sampai saat ini dari 10 titik ruas yang masuk dalam jaringan tol Trans Jawa, yang sudah dibebaskan baru mencapai 63,83 persen saja.

Dari total kebutuhan lahan 5.427,97 hektar, baru 3.464,57 hektar yang dibebaskan.

Ini berarti, masih terdapat 1.963,4 hektar yang belum dibebaskan.

"Meski pengadaan lahan baru 63,83 persen, tapi untuk penyelesaian uang ganti ruginya sudah mencapai 65,47 persen," ujar Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Subagyo, kepada wartawan, Jumat (31/10/2014).

Jika dirinci, progres 10 titik ruas tol Trans Jawa tersebut, kata Subagyo adalah untuk ruas Cikopo-Palimanan dan ruas Kanci-Pejagan sudah mencapai 100 persen, Pejagan-Pemalang (35,97%), Pemalang-Batang (1,86%), Batang-Semarang (3,33%), Semarang-Solo (45,12%), dan Solo-Mantingan (89,91%). Sementara ruas Mantingan-Kertosono (74,56%), Kertosono-Mojokerto (91,31%) dan Mojokerto-Surabaya (81,16%).

Menurut Subagyo, pemerintah akan mempercepat pembangunan jalan tol Trans Jawa, khususnya di empat titik ruas yang pembebasan lahannya sudah diatas 80 persen.

Yakni, Cikampek-Palimanan, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, dan Mojokerto-Surabaya.

"Empat ruas sepanjang sepanjang 144,2 km diharapkan selesai pada tahun 2015. Karena diantara titik ruas lainnya paling siap dari sisi pembebasan lahan," jelasnya.

Apalagi pada awal Oktober 2014 lalu, ruas tol Mojokerto-Kertosono seksi 1 yang merupakan bagian dari proyek nasional tol Trans Jawa sudah diresmikan.

Ruas Mojokerto-Kertosono panjangnya 40,5 kilometer dan merupakan jalan tol terpanjang di Jatim.

Khusus seksi 1 panjangnya hanya 14,7 kilometer.

Meski demikian, ruas ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di sekitar Jombang, khususnya dari arah Kertosono ke Ploso dan sebaliknya, serta arus lalu lintas dari Jombang ke Kertosono dan sebaliknya. (mujib anwar)

sumber :

Kamis, 30 Oktober 2014

Saham Pemprov di Tol Semarang-Solo Menyusut, PT SPJT akan Jual Sebagian


ilustrasi
RAKYATJATENG.COM - Kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap tol Semarang-Solo akan berkurang. Saham perusda PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) di ruas Semarang-Bawen direncanakan dijual.
Rencana penjualan dimunculkan, karena saham cenderung akan mengalami dilusi (menurun nilainya) akibat tidak adanya penambahan modal dari pemprov pada tahun 2014 ini. Dirut PT SPJT Jateng, Krisdiani Samsi menjelaskan, pihaknya baru-baru ini melakukan rapat dengan Komisi C DPRD Jateng membahas usulan penjualan saham.

"Kemarin kita rapat dengan komisi C DPRD Jateng dan diusulkan saham PT SPJT di tol Semarang-Solo (ruas Semarang-Bawen) supaya dijual," kata Krisdiani kepada awak media, Kamis (30/10).
Jalan tol Semarang-Solo dengan panjang keseluruhan ± 72,64 km, terdiri dari lima seksi, adalah milik PT. SPJT dengan saham 40 persen, dan PT. Trans Marga Jateng dengan saham 60 persen. Saham PT. SPJT cenderung menurun, hingga 30 persen, karena pemprov tidak menambah modal.

"Kami akan mengajukan izin ke pemprov. Saya sudah minta waktu untuk digelar RUPS Luar Biasa. Tujuannya ya untuk menjual sebagian atau keseluruhan saham PT SPJT di pengelolaan tol Semarang-Bawen," ungkap Krisdiani.

Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto (Bogi), membenarkan adanya usulan penjualan saham PT SPJT di tol Semarang-Solo, ruas Semarang-Bawen.
"Usulan kami tidak dijual semua. Paling tidak disisakan 10 persen, agar PT SPJT tetap memiliki saham," katanya.

Bogi menjelaskan, menjual saham dinilai solutif sebab mempertahankan akan memberatkan pemprov. Sedangkan Break Even Point (BEP/ balik modal) diperkirakan baru akan dialami pada 2023. Tanpa menambah modal, saham akan mengalami dilusi.

Jalan tol Semarang-Solo terdiri atas lima seksi yaitu Seksi I (Semarang-Ungaran), Seksi II (Ungaran-Bawen), Seksi III (Bawen-Salatiga), Seksi IV (Salatiga-Boyolali), dan Seksi V (Boyolali-Solo).
Tarif tol yang dikenakan untuk Semarang-Ungaran sebesar Rp6.500, Ungaran-Bawen Rp7.000, dan Semarang-Bawen Rp13.500. (ema)

sumber :

Selasa, 28 Oktober 2014

Bupati Brebes Siap Usut Kasus Galian C Tol Pejagan-Pemalang


Foto: istimewa
BREBES, suaramerdeka.com – Bupati Brebes Idza Priyanti berjanji akan segera menindaklanjuti kasus Galian C di Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, yang diduga bermasalah. Bupati juga secara tegas memerintahkan instansi terkait untuk menutup lokasi galian C itu, kalau memang belum mengantongi izin sesuai aturan berlaku.

“Kami segera tindaklanjuti masalah ini. Sesuai aturan, selama izin belum turun ya tidak boleh ada penggalian apa pun. Kalau sudah ada penggalian, akan kami tindak lanjuti biar saat ini tidak terjadi penggalian,” tandas Bupati Idza Priyanti, di sela-sela kegiatan peluncuran Kartu Brebes Cerdas, di SMP N 3 Brebes, Selasa (28/10).

Menurut dia, ketika izin belum turun, tetapi di lapangan sudah terjadi penggalian berarti telah melakukan pelanggaran. “Kalau ini terjadi, sanksinya dihentikan penggalinannya,” tegas Bupati.

Lebih lanjut dia mengatakan, terkait persoalan galian C di Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan bagian pemerintahan. Selain mengenai perizinan, pihaknya juga tengah mempelajari menyangkut tanah bondo desa yang dieksplorasi. Sebab, di galian C Buara itu tahan yang dieksplorasi statusnya bondo desa. “Ini yang sedang kami bahas dan koordinasikan, sejauh mana aturannya. Apakah desa mempunyai hak untuk mengelola asetnya atau tidak diperbolehkan,” terangnya.

Sementara Kepala Kantor Pusat Perizinan Terpadu (KPPT) Pemkab Brebes, Ratim mengatakan, sesuai peraturan daerah, ada dua perizinan yang harus dipenuhi untuk melakukan usaha galian C. Yakni, izin eksplorasi dan izin produksi. Adapun galian C di Buara sejauh ini baru mengantongi izin eksplorasi. Sedangkan izin produksinya belum keluar.

Seperti diberitakan sebelumnya, galian C berupa tanah merah di Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes diduga bermasalah. Sebab, galian C itu telah beroperasi meski belum mengantongi izin dari Pemkab Brebes.

Bahkan, hasil pantauan di lapangan, hingga kini galian C untuk mensuplai kebutuhan tanah merah bagi proyek tol Pejaga-Pemalang terus beroperasi. Ratusan truk tronton melakukan aktivitas pengangkutan material tanah merah ke lokasi proyek tol Pejagan-Pemalang di zone I. Meski diketahui melakukan pelanggaran, tetapi hingga kini belum ada tindakan tegas dari Pemkab setempat.

sumber :

Rabu, 22 Oktober 2014

PROYEK TOL SEMARANG-SOLO : Ganjar Pranowo Berupaya Percepat Proses Pembebasan Tanah


Pengerjaan ruas jalan tol Semarang-Solo di wilayah Kabupaten Semarang 
beberapa waktu lalu. Kelanjutan proyek tol ini masih terhambat karena
ada warga yang belum mau menyepakati ganti rugi pembebasan tanah. 
(JIBI/Bisnis Indonesia/dok)

SEMARANG—Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus melakukan upaya percepatan pada proses pembebasan tanah yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo agar pengerjaan fisik dapat segera dimulai.

“Saya memang telah melakukan percepatan pembebasan tanah karena kalau hal itu bisa dilakukan akhir tahun ini maka [pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo] bisa cepat,” katanya seperti dikutip Antara, Selasa (21/10/2014).

Menurut Ganjar, salah satu upaya percepatan yang dilakukannya adalah mengajak tiga kepala daerah yang wilayahnya terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo agar mempercepat proses pembebasan tanah.

“Bupati Semarang, Wali Kota Salatiga, dan Bupati Boyolali saya ajak untuk membantu proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Ia menilai bahwa proses pembebasan tanah yang berjalan lama itu berkaitan dengan bagaimana meyakinkan masyarakat agar mau melepas tanah miliknya sehingga diperlukan berbagai pendekatan serta penjelasan kepada yang bersangkutan.

“Cuma butuh penjelasan dan pendekatan secara kekeluargaan karena masyarakat sudah rasional serta pasti memahami soal itu,” katanya.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jawa Tengah mendesak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersikap proaktif dalam proses pembebasan tanah yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo.

Anggota FPKS Hadi Santoso mengungkapkan bahwa proses pembebasan tanah Jalan Tol Bawen-Solo di Kabupaten Semarang yang membutuhkan lahan seluas 276 hektare belum ada perkembangan sama sekali. Di Kota Salatiga sudah dibebaskan tanah seluas 10,06 hektare dari total 14,17 hektare.

“Realisasi pembebasan tanah di Kabupaten Boyolali baru mencapai 9,09 persen atau baru 13,76 hektare yang dibebaskan dari 151,45 hektare,” ujarnya.

Menurut Hadi, perlu diambil langkah-langkah proaktif dari semua pihak yang terkait agar proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo segera terealisasi.

sumber :

Minggu, 19 Oktober 2014

Pemkab Semarang Percepat Pembebasan Lahan Tol Bawen-Kaliwungu

ilustrasi
UNGARAN, KOMPAS.com - Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Kabupaten Semarang mulai pekan depan akan menjalankan kebijakan "Aksi Percepatan 50 Hari Pembebasan Lahan Untuk Jalan Tol Bawen-Kaliwungu". Diharapkan, sebelum 15 Desember 2014 pembebasan lahan tol Semarang-Solo seksi III dan IV bisa selesai sesuai target, yakni 75 persen. 

"Sesuai aturan, pembebasan harus berakhir 2014 supaya tidak berdampak pada pembangunan tol. Pembebasan lahan bisa diperpanjang pada 2015 jika memenuhi target minimal, yakni 75 persen," kata Sekda Kabupaten Semarang Gunawan Wibisono selaku Ketua P2T di Ungaran, Minggu (19/10/2014). 

Untuk mempercepat pembangunan, P2T juga akan menerapkan program "nyebul" (meniup) balon, yaitu memprioritaskan pelaksanaan pembangunan di wilayah-wilayah yang tidak memiliki hambatan. Wilayah yang sulit akan dikerjakan belakangan. 


Seperti diketahui, jalur tol seksi III dan IV akan mengenai lahan milik PTPN IX seluas lebih kurang 26 hektar, Perusahaan Daerah (Perusda) milik Provinsi Jawa Tengah seluas 13 hektar, sejumlah lahan bengkok milik desa, dan lahan perkebunan milik perorangan. 

"Kita akan seleksi siapa yang siap disebul-sebul, artinya yang susah-susah akan ditinggal dikerjakan akhir. Langkah ini telah diterapkan di Lemah Ireng, Bawen," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Semarang, Nunik Ari Rahayu menyebutkan, tol seksi III dan IV setidaknya akan menggusur sejumlah fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), yakni satu sekolah dasar, satu madrasah, satu gereja dan dua musala. 

"Fasum dan fasos tadi tetap kita pikirkan dan menjadi atensi khusus untuk dicarikan lahan pengganti sebelum dibangunkan kembali," kata Nunik.

sumber :

Selasa, 14 Oktober 2014

PROYEK JALAN TOL SOLO-SEMARANG : FPKS Desak Gubernur Lebih Proaktif dalam Pembebasan Lahan



Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
(Agoes Rudianto/JIBI/Solopos)

SEMARANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jawa Tengah mendesak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersikap proaktif dalam proses pembebasan tanah yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo agar pengerjaan fisik dapat segera dimulai.

“Gubernur Jateng harus proaktif mencari penyebab sekaligus solusi atas lambannya proses pembebasan tanah pada proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo,” kata anggota FPKS Hadi Santoso seperti dikutip Antara, Senin (13/10/2014).

Ia mengungkapkan bahwa proses pembebasan tanah Jalan Tol Bawen-Solo di Kabupaten Semarang yang membutuhkan lahan seluas 276 hektare belum ada perkembangan sama sekali. Di Kota Salatiga sudah dibebaskan tanah seluas 10,06 hektare dari total 14,17 hektare.

“Realisasi pembebasan tanah di Kabupaten Boyolali baru mencapai 9,09 persen atau baru 13,76 hektare yang dibebaskan dari 151,45 hektare,” ujarnya.

Menurut Hadi, perlu diambil langkah-langkah proaktif dari semua pihak yang terkait agar proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo segera terealisasi.

“Masyarakat sudah menunggu lama pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo dan semakin lambannya proses pembebasan tanah ini justru akan memunculkan spekulan-spekulan baru di tengah masyarakat,” katanya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang ditemui terpisah mengaku telah mengajak tiga kepala daerah yang wilayahnya terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo agar mempercepat proses pembebasan tanah.

“Bupati Semarang, Wali Kota Salatiga, dan Bupati Boyolali saya ajak untuk membantu proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Menurut dia, proses pembebasan tanah yang berjalan lama itu berkaitan dengan bagaimana meyakinkan masyarakat agar mau melepas tanah miliknya sehingga diperlukan berbagai pendekatan serta penjelasan kepada yang bersangkutan.

“Cuma butuh penjelasan dan pendekatan secara kekeluargaan karena masyarakat sudah rasional serta pasti memahami soal itu,” katanya.

Konstruksi jalan tol Bawen-Solo yang melintasi Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Boyolali itu terbagi dalam tiga seksi serta sembilan paket pengerjaan.

sumber :

TOL BAWEN-SOLO: Nilai Investasi Diprediksi Melonjak 40%

ilustrasi
SEMARANG— Nilai investasi dalam proyek lanjutan pembangunan tol Bawen-Solo diprediksi bakal naik sekitar 40% karena pengaruh rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada melonjaknya harga bahan baku material.

Direktur Teknik dan Operasi PT TMJ Ari Nugroho mengatakan perhitungan awal nilai investasi untuk tol Semarang-Solo sebesar Rp5 triliun yang diperoleh dari pinjaman perbankan. Namun adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan rencana kenaikan harga BBM, kata dia, berdampak pada kenaikan investasi proyek tersebut.

“Otomatis harga bahan baku material dan upah ikut naik. Kalau prediksi awal sekitar Rp5 triliun, mungkin investasi tahun depan bisa bertambah menjadi Rp7 triliun,” kata Ari kepada Bisnis, Selasa (14/10/2014).

Kenaikan tarif energi dan harga BBM, ujarnya, berpengaruh besar terhadap membengkaknya biaya produksi mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok baik pasir, semen dan batu kerikil.

Selain itu, ujar Ari, molornya pembangunan tol Bawen-Solo membuat PT TMJ merugi sebesar Rp140 miliar. Kerugian itu dihitung dari setoran pokok dan bunga dari total piutang sebesar Rp5 triliun.

Dia membeberkan setoran pokok dimulai sejak tol Semarang-Bawen dan Semarang-Ungaran beroperasi pada tahun lalu. Di sisi lain, pendapatan dari operasional tol sebesar Rp9 miliar/bulan diyakini belum mampu menutup defisit angsuran per bulan.

“Bayangkan, setiap bulan kami harus setor Rp15 miliar hanya untuk bayar bunga, sedangkan angsuran pokok per tiga bulan sebanyak Rp50 miliar,” tutur Ari.

Saat ini, lanjut Ari, pihak manajemen TMJ berupaya melakukan efisiensi dengan menekan biaya operasional supaya angka kerugian tidak membengkak. Dia mengakui kerugian akan berlangsung hingga tujuh tahun pertama beroperasinya proyek tol tersebut.

Pihaknya berharap proses pembebasan lahan akan selesai pada akhir tahun ini, sehingga proses lelang bisa dimulai secepatnya.

“Sampai saat ini proses proyek lanjutan pembangunan tol belum mulai. Kalau lahan sudah bebas, akhir tahun baru mulai lelang,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada tiga kepala daerah yang wilayahnya terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo untuk membantu dalam proses percepatan pembebasan lahan.

Pihaknya mengaku telah berkomunikasi dengan Bupati Semarang, Wali Kota Salatiga, dan Bupati Boyolali dalam upaya melakukan pendekatan terhadap warga yang lahannya terkena dampak proyek tersebut.

Gubernur menyampaikan belum menerima laporan secara resmi terkait kesulitan yang ditemui tim pembebasan tanah dan kemungkinan mundurnya pengerjaan fisik proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo.

Menurut dia, proses pembebasan tanah yang berjalan lama itu berkaitan dengan bagaimana meyakinkan masyarakat agar mau melepas tanah miliknya sehingga diperlukan berbagai pendekatan serta penjelasan kepada yang bersangkutan.

"Kunci utamanya adalah komunikasi. Warga butuh penjelasan dan pendekatan secara kekeluargaan karena masyarakat sudah rasional serta pasti memahami soal itu," ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono memaparkan alotnya pembebasan lahan membuat Pemrov Jateng bakal membawa persoalan itu ke ranah hukum. Pihaknya menargetkan akhir tahun ini semua pembebasan lahan tol ruas Bawen-Solo bisa selesai 100%.

“Jika pembebasan lahan belum selesai, kita akan tempuh jalur konsiyasi melalui pengadilan,” tuturnya.

Dia mengungkapkan proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo di Kabupaten Semarang baru 13%, Kota Salatiga 76%, dan Kabupaten Boyolali 23%.

Menurut dia, proses pembebasan tanah di masing-masing kabupaten itu harus mencapai 75% agar pengerjaan fisik Jalan Tol Bawen-Solo dapat dimulai pada awal 2015.

"Ketiga wilayah tersebut akan dipercepat pembebasan tanahnya dan kami akan memanggil pihak terkait untuk membahas percepatan itu," ujarnya.

sumber :

Senin, 13 Oktober 2014

Pemprov Lamban Bebaskan Lahan Tol Bawen-Solo


Foto: Istimewa
SEMARANG, suaramerdeka.com - Pembebasan lahan tol Bawen-Solo yang lambat menuai kritikan dari anggota dewan. Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dinilai lamban dan kurang pro aktif.

“Pemprov harus proaktif, karena proyek tol Semarang-Solo ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat. Harus dicari penyebabnya dan diambil langkah-langkah agar segera terealisasi,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng, Hadi Santoso, Senin (13/10).

Menurutnya, warga di beberapa daerah sudah banyak yang bertanya, karena informasi yang beredar simpang siur. Dikhawatirkan, semakin lambat proses pembebasan lahan, akan banyak memunculkan spekulan-spekulan baru.

Lebih detail ruas jalan tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,57 kilometer, Salatiga-Boyolali 24,5 kilometer, dan Boyolali-Kartasura 7,74 kilometer. “Dari total panjang tol Bawen-Solo 49,81 kilometer, realisasi pembebasan lahan baru mencapai 0 persen untuk Kabupaten Semarang yang seluas 276 hektare, Kota Salatiga realialisasi 10,06 hektare atau 71 persen dari luas lahan 14,17 hektare, dan Kabupaten Boyolali baru terealisasi 13,76 hektare atau 9,09% dari 151,45 hektare,” paparnya.

sumber :

Sebelum lima tahun, Tol Trans Jawa selesai


Tol Moker Seksi I Beroperasi Pekerja berada di gerbang jalan tol Trans Jawa Kertosono-Mojokerto 
seksi 1 di Tembelang, Jombang, Jawa Timur, Minggu (12/10). Jalan tol Kertosono-Mojokerto 
seksi 1 sepanjang 14,7 Kilometer akan dioperasikan mulai Selasa (14/10), diharapkan dapat 
menjadi solusi bagi kepadatan lalu lintas di sekitar Jombang. (FOTO ANTARA/Syaiful Arif)


"Tak sampai lima tahun, sudah selesai dan dioperasikan." 

Surabaya (ANTARA News) - Pemerintah memperkirakan Tol Trans Jawa sepanjang 615 kilometer dapat diselesaikan dan dioperasikan tidak sampai lima tahun ke depan.


"Tak sampai lima tahun, sudah selesai dan dioperasikan," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menjawab pers usai meresmikan Jalan tol Mojokerto--Kertosono Seksi 1 sepanjang 14,7 kilometer, di Jombang, Senin.

Penegasan tersebut terkait dengan pernyataan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto sebelumnya bahwa Presiden terpilih Joko Widodo harus tetap melanjutkan proyek tol lintas Jawa.

Tidak hanya itu, pihak terkait memang mendesak agar percepatan penyelesaian tol yang bertujuan mengurangi beban pantai utara Pulau Jawa sejak 1990-an itu, benar-benar dapat dilakukan.

Menurut Djoko Kirmanto, secara umum persoalan yang menghadang Tol Trans Jawa adalah proses pembebasan lahan, meski sebagian ruas yang lain sudah selesai.

Djoko merinci, Serang--Jakarta, Jakarta--Karawang sudah selesai, sedangkan Karawang--Cirebon, tahun depan selesai.

"Cirebon--Brebes tahun depan selesai, Brebes--Semarang masih pembebasan lahan, Semarang--Solo--Bawen selesai, Bawen--Solo pembebasan lahan. Kemudian, Solo--Ngawi, 90 persen lahan sudah dibebaskan, Ngawi--Kertosono juga sama, Kertosono--Mojokerto sedang diselesaikan, terakhir Mojokerta--Surabaya," katanya.

Oleh karena itu, tegasnya, pihak terkait agar lebih keras lagi untuk mengupayakan percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol.

"Lahan dibebaskan bukan untuk investor tetapi untuk kepentingan masyarakat sekitar khususnya dan bangsa Indonesia umumnya," katanya.

Dirjen Bina Marga PU, Djoko Murjanto juga optimis Tol Trans Jawa bisa diselesaikan sekitar 3--5 tahun ke depan. 

"Lima tahun sebelumnya masalah itu ada di finansial dan lahan, kini finansial tak masalah, tetapi hanya lahan," kata Dirjen Bina Marga.

Dirjen Bina Marga berharap UU Lahan yang baru bisa berkontribusi signifikan terhadap pembebasan lahan jalan tol mulai 2015.

Editor: Ella Syafputri

sumber :

Minggu, 12 Oktober 2014

Tiga Kepala Daerah Diajak Percepat Tol Bawen-Solo


Ilustrasi
Semarang, Antara Jateng - Tiga kepala daerah yang wilayahnya terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo, namun proses pembebasan tanahnya tidak segera selesai, diajak melakukan percepatan agar pengerjaan fisik dapat secepatnya dimulai.


"Bupati Semarang, Wali Kota Salatiga dan Bupati Boyolali saya ajak untuk membantu proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Minggu.

Ganjar mengaku belum menerima laporan secara resmi terkait dengan kesulitan yang ditemui tim pembebasan tanah dan kemungkinan mundurnya pengerjaan fisik proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo.

Menurut dia, proses pembebasan tanah yang berjalan lama itu berkaitan dengan bagaimana meyakinkan masyarakat agar mau melepas tanah miliknya sehingga diperlukan berbagai pendekatan serta penjelasan kepada yang bersangkutan.

"Cuma butuh penjelasan dan pendekatan secara kekeluargaan karena masyarakat sudah rasional serta pasti memahami soal itu," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono yang dihubungi terpisah mengungkapkan bahwa Pemprov Jateng berencana membawa pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo ke ranah hukum jika proses tersebut tidak kunjung selesai hingga akhir 2014.

"Proses pembebasan tanah yang terkena proyek Jalan Tol Bawen-Solo harus selesai akhir tahun ini dan jika belum akan dilakukan konsinyasi melalui pengadilan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo di Kabupaten Semarang baru 13 persen, Kota Salatiga 76 persen, dan Kabupaten Boyolali 23 persen.

Menurut dia, proses pembebasan tanah di masing-masing kabupaten itu harus mencapai 75 persen agar pengerjaan fisik Jalan Tol Bawen-Solo dapat dimulai pada awal 2015.

"Ketiga wilayah tersebut akan dipercepat pembebasan tanahnya dan kami akan memanggil pihak terkait untuk membahas percepatan itu," ujarnya.

Konstruksi jalan tol Bawen-Solo yang melintasi Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali itu terbagi dalam tiga seksi serta sembilan paket pengerjaan.

Proyek pengerjaan jalan tol Bawen-Solo dengan panjang total 49,81 kilometer itu memerlukan pembebasan lahan sekitar 350 hektare yang berada di 47 desa dan 34 kecamatan.

Ruas jalan tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,57 kilometer, Salatiga-Boyolali 24,5 kilometer, dan Boyolali-Kartasura 7,74 kilometer.

sumber :

Sabtu, 11 Oktober 2014

PROYEK TOL SEMARANG-SOLO : Soal Pembebasan Lahan, Pemprov Berencana Bawa ke Ranah Hukum


JALAN TOL SEMARANG-SOLO
SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana membawa pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo ke ranah hukum atau pengadilan jika proses tersebut tidak kunjung selesai hingga akhir 2014.

“Proses pembebasan tanah yang terkena proyek Jalan Tol Bawen-Solo harus selesai akhir tahun ini dan jika belum akan dilakukan konsinyasi melalui pengadilan,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono seperti dikutip Antara, Jumat (10/10/2014).


Ia menjelaskan bahwa proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan jalan tol Bawen-Solo di Kabupaten Semarang baru 13%, Kota Salatiga 76%, dan Kabupaten Boyolali 23 persen.

Menurut dia, proses pembebasan tanah di masing-masing kabupaten itu harus mencapai 75 persen agar pengerjaan fisik jalan tol Bawen-Solo dapat dimulai pada awal 2015.

“Ketiga wilayah tersebut akan dipercepat pembebasan tanahnya dan kami akan memanggil pihak terkait untuk membahas percepatan itu,” ujarnya.

Sri mengungkapkan bahwa lamanya proses pembebasan tanah Jalan Tol Bawen-Solo karena terkendala masalah harga ganti rugi antara yang ditetapkan pemerintah dengan yang diminta warga selaku pemilih tanah.

“Kami terus berupaya melakukan pendekatan agar warga sepakat dengan harga ganti rugi yang ditawarkan sehingga proses pembebasan tanah dapat cepat selesai,” katanya.

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso meminta Panitia Pelepasan Tanah (P2T) untuk mempercepat penyelesaian proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo yang ditarget selesai pada tahun ini agar pengerjaan fisik bisa segera dimulai.

“Implementasi fisik jalan tol Bawen-Solo sepertinya akan molor lagi karena pembebasan tanah belum selesai sehingga perlu dipercepat,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Hadi mengungkapkan bahwa mekanisme pembebasan tanah di Jateng selalu menjadi kendala beberapa proyek pembangunan di provinsi setempat sehingga perlu ada koordinasi yang lebih baik antara P2T dan Dinas Bina Marga.

sumber :

Jumat, 10 Oktober 2014

Pembebasan Lahan Alot, Pemprov Akan Konsinyasi Jalan Tol Bawen-Solo


Iustrasi : proses konsinyasi lahan tol kalirejo, beberapa tahun yll (foto : soklin)

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana akan melakukan konsinyasi atas alotnya pembebasan lahan Jalan Tol Semarang-Solo seksi Bawen-Solo.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sri Puryono mengaku, akan melakukan konsinyasi bila pembebasan lahan jalan tol seksi Bawen-Solo tidak rampung pada akhir Desember 2014.

Konsinyasi itu yakni menitipkan uang ganti untung pemilik lahan kepada pihak pengadilan. Sehingga mau tidak mau masyarakat menerima angka tersebut.

"Kalau akhir tahun ini tidak selesai (pembebasan lahan-red), nanti kita akan melakukann konsinyasi," kata dia di ruangannya, gedung Pemprov Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Jumat (10/10/2014).

Dia menyayangkan lambannya proses pembebasan lahan jalan tol, terutama progress yang paling lamban yakni di Kabupaten Semarang.

Dari total lahan yang harus dibebaskan seksi Bawen-Solo seluas 350 hektare, pembebasan lahan Kabupaten Semarang hanya 13 persen. Sedangkan Kota Salatiga 75 persen, dan Kabupaten Boyolali 23 persen.

"Ini PR yang besar harus diselesaikan, minimal 75 persen sudah dibebaskan bisa dilelang untuk pengerjaan fisik. Salatiga sudah 75 persen, bisa dilelang tapi nanti bersamaan Boyolali dan Kabupaten Semarang," katanya. (*)

sumber :

Proyek Tol Bawen-Solo Diprediksi Molor

ilustrasi
SEMARANG – DPRD memprediksi proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo akan molor. Indikasinya, masih alotnya pembebasan lahan di tiga daerah, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Boyolali.

Anggota DPRD Jateng Hadi Santoso mengatakan, pembangunan pasti menunggu selesainya pembebasan tanah. Ketika pembebasan tanah melebihi target yang dicanangkan, maka waktu mulainya pembangunan pun akan molor. “Implementasi fisik Jalan Tol Bawen-Solo sepertinya akan molor lagi karena proses pembebasan tanah belum selesai sehingga perlu dipercepat,” kata di Semarang, Kamis (9/10).

Hadi menyatakan tidak mengetahui secara pasti luas tanah yang belum dibebaskan. Tapi berdasar pengalaman, luas yang belum terbebaskan pasti lebih dari 20 persen. “Karena kalau sudah di bawah 20 persen pengerjaan fisik sudah dilakukan,” ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu mengungkapkan, proses pembebasan tanah selalu menjadi kendala beberapa proyek pembangunan di Jateng. Solusinya harus ada kerja sama yang lebih baik antara panitia pengadaan tanah (P2T), Dinas Bina Marga Jateng, dan pemda setempat.

Hadi meminta P2T untuk segera menuntaskan tanah-tanah yang sudah disepekati harganya. Untuk yang belum sepakat, pendekatan persuasif harus lebih masif. Hadi mendapat informasi di Kecamatan Mojosongo, Boyolali, ada beberapa pemilih tanah yang mengeluhkan lambatnya pembayaran meskipun sudah ada kesepakatan harga ganti rugi sebelumnya.

Akhir Tahun

Sebelumnya, Gubernur Ganjar Pranowo menargetkan proses pembebasan tanah selesai akhir 2014. “Targetnya tahun ini pembebasan lahan bisa beres sehingga pembangunannya dimulai pada 2015 dan pertengahan 2016 sudah dibuka untuk umum,” katanya.

Konstruksi Jalan Tol Bawen-Solo sepanjang sepanjang 49,81 kilometer itu terbagi dalam tiga seksi serta sembilan paket pengerjaan. Ruas Jalan Tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,57 kilometer, Salatiga-Boyolali 24,5 kilometer, dan Boyolali-Kartasura 7,74 kilometer.

Catatan terakhir Suara Merdeka, untuk di Kabupaten Semarang, dari 267 hektare lahan yang dibutuhkan, realisasinya masih nol persen. Di Salatiga, dari 14,17 hektare sudah terbebaskan 10,06 hektare atau 71%. Sementara di Boyolali dari 151,45 hektare lahan telah dibebaskan 13,76 hektare (9,09%). Total Bawen-Solo membutuhkan 432,94 hektare, namun baru dibebaskan 23,82 hektare (5,5%).

Terkait hal ini, Kepala Dinas Bina Marga Jateng Bambang Nugroho menilai kesimpulan Dewan terlalu dini. Namun, pihaknya belum bisa menyampaikan kondisi terakhir sebelum rapat tim gabungan pada Senin pekan depan. “Senin baru rapat, sepertinya sudah ada progres signifikan,” tegasnya. (H68,J8-71)

sumber :

Rabu, 08 Oktober 2014

P2T Diminta Percepat Pembebasan Lahan Tol Bawen-Solo


Ruas jalan tol Semarang-Bawen
Semarang, Antara Jateng - Panitia Pelepasan Tanah (P2T) diminta mempercepat penyelesaian proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo yang ditarget selesai pada tahun ini agar pengerjaan fisik bisa segera dimulai.

"Implementasi fisik jalan tol Bawen-Solo sepertinya akan molor lagi karena pembebasan tanah belum selesai sehingga perlu dipercepat," kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso di Semarang, Rabu.

Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti luas tanah yang belum dibebaskan terkait dengan proyek pembangunan jalan tol Bawen-Solo.

"Asumsinya (luas lahan yang belum dibebaskan, red.) pasti lebih dari 20 persen karena kalau sudah di bawah 20 persen pengerjaan fisik sudah dilakukan," ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengungkapkan bahwa mekanisme pembebasan tanah di Jateng selalu menjadi kendala beberapa proyek pembangunan di provinsi setempat sehingga perlu ada koordinasi yang lebih baik antara P2T dan Dinas Bina Marga.

"Terkait dengan hal itu, P2T sudah kami minta agar jika sudah ada kesepakatan harga tanah yang akan dibebaskan harus segera diselesaikan dan tetap melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat pemilik lahan," katanya.

Di Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, kata Hadi, beberapa pemilih tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol Bawen-Solo mengeluhkan lambatnya pembayaran meskipun sudah ada kesepakatan harga ganti rugi sebelumnya.

"Lambatnya pembebasan lahan ini kaitannya dengan investor karena kalau terlalu lama dan ada potensi konflik, investor akan pergi," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menargetkan pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan jalan tol Bawen-Solo selesai pada tahun 2014 agar pengerjaan fisik dapat segera dimulai.

"Targetnya pada tahun ini pembebasan lahan bisa beres sehingga pembangunannya dimulai pada tahun 2015 dan pertengahan 2016 sudah dibuka untuk umum," katanya.

Konstruksi jalan tol Bawen-Solo yang melintasi Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Boyolali itu terbagi dalam tiga seksi serta sembilan paket pengerjaan.

Proyek pengerjaan jalan tol Bawen-Solo dengan panjang total 49,81 kilometer itu memerlukan pembebasan lahan sekitar 350 hektare yang berada di 47 desa dan 34 kecamatan.

Ruas jalan tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,57 kilometer, Salatiga-Boyolali 24,5 kilometer, dan Boyolali-Kartasura 7,74 kilometer.

sumber :

Jumat, 19 September 2014

TOL SOLO-MANTINGAN : Pemerintah Gelontorkan Ganti Rugi Tanah Rp521 Miliar, Kurang Rp103 Miliar

SRAGEN – Dana senilai Rp521,57 miliar sudah dikucurkan pemerintah melalui APBN guna membayar biaya ganti-rugi tanah terdampak proyek jalan tol Solo-Mantingan di wilayah Sragen. Sementara, diperkirakan masih dibutuhkan anggaran hingga Rp103,609 miliar untuk membebaskan tanah terdampak jalan tol yang tersisa.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Lahan Tol Solo-Mantingan II, Sihono, tak menampik anggaran yang dikucurkan untuk membebaskan ribuan tanah tol yang tergusur proyek tol sejak 2008 lalu sudah mencapai Rp521,57 miliar. “Setiap dapat dana langsung kami bayarkan kepada para penerima,” kata dia, Jumat (19/9/2014).

Pihaknya juga membenarkan diperkirakan masih ada kebutuhan dana Rp103,609 miliar untuk membebaskan lahan terkena proyek tol yang hingga kini belum rampung. “Itu sebatas estimasi. Belum angka pasti,” ungkapnya.

Sihono menerangkan saat ini progress pembebasan lahan terkena proyek tol Solo-Mantingan di Sragen mencapai 90,48%. Berdasarkan data yang dihimpun Solopos.com, lahan yang sudah dibebaskan lantaran terkena proyek tol di wilayah Sragen mencapai 201,82 hektare meliputi lahan masyarakat serta tanah kas desa.

Sementara itu, tanah yang belum terbebaskan hingga kini sekitar 21,23 hektare. Lahan yang belum terbebaskan tersebut termasuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Dia menjelaskan prinsip dalam proses pembebasan lahan terdampak lahan tol yakni subyek dalam hal ini pemilik lahan, objek yakni tanah yang bakal dibebaskan serta alas hak yakni administrasi seperti sertifikat tanah. Sihono menuturkan selain persoalan sertifikat yang digunakan sebagai jaminan di bank atau hilang, sejumlah warga terdampak proyek tol hingga kini juga belum bisa menerima nilai ganti-rugi yang ditawarkan.

Ditegaskannya, selama ini tim terus melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka menerima nilai ganti-rugi yang ditawarkan guna mengejar target penyelesaian pembebasan 100% akhir 2014 ini. “Kami berharap masyarakat bisa suka rela menyerahkan tanah mereka dan menerima nilai ganti-rugi. Kami terus memberikan pengertian kepada masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Sementara DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto, mengungkapkan sejumlah warga terdampak proyek tol di wilayah Kebonromo, Ngrampal, Sragen, hingga kini enggan melepaskan tanah mereka. Dijelaskannya, para warga tersebut menghendaki ada penyesuaian harga ganti-rugi lantaran nilai yang ditawarkan merupakan harga yang ditawarkan pada 2010 lalu.

“Mereka meminta ada penyesuaian harga. Dulu tanah kelas I harganya Rp200.000 per meter persegi sekarang mintanya Rp600.000. Tanah kelas II dulu Rp120.000 per meter persegi sekarang menjadi Rp360.000. Begitu pula tanah kelas III dulu Rp110.000 sekarang naik Rp330.000,” ujarnya.

sumber :

Senin, 15 September 2014

PROYEK MP3EI : Tol Semarang-Solo Molor, Kerugian Capai Rp140 Miliar

Solopos.com, SEMARANG — PT Trans Marga Jawa Tengah (TMJ) tahun ini merugi sebesar Rp140 miliar akibat molornya proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo yang terkendala pembebasan lahan. Saat ini, proses pembebasan lahan dalam proyek tol sepanjang 49,81 kilometer (km) itu masih sebatas 8%.

Di satu sisi, pemerintah pusat telah menyiapkan alokasi dana pembebasan lahan Rp1,6 triliun untuk pembangunan jalan tol sejumlah ruas di Jawa Tengah dengan target penyelesaian lahan akhir 2014. Tol Semarang – Solo merupakan salah satu bagian jalan tol Trans Jawa yang merupakan bagian dari proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) dibangun mulai 2009 dan diharapkan selesai 2016.

Direktur Teknik dan Operasi PT TMJ Ari Nugroho mengatakan anggaran dana untuk proyek tol Semarang-Solo sebesar Rp5 tiliun yang diperoleh dari piutang dari lembaga perbankan. “Kami masih defisit tahun ini sekitar Rp140 miliar, karena operiasional tol Semarang-Solo belum berjalan,” papar Ari kepada Bisnis, Minggu (14/9/2014).

Ari menambahkan angka defisit diketahui dari perhitungan mundurnya proyek tol Semarang-Solo hingga akhir 2014. Apabila proyek itu kembali molor pada tahun depan, kata dia, PT TMJ bisa merugi lebih banyak. Dari keseluruhan proyek tersebut, kata dia, tol yang sudah beroperasi Semarang-Bawen dan Semarang-Ungaran. Pendapatan dari operasional tol tersebut yakni Rp300 juta per hari atau Rp9 miliar per bulan.

“Sementara kami harus bayar bunga Rp15 miliar per bulan dan angsuran pokok per tiga bulan Rp50 miliar. Pendapatan tol yang utama saat ini justru untuk membayar bunga dan pokok,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Ari, PT TMJ berupaya melakukan efisiensi dengan menekan biaya operasional supaya angka kerugian tidak membengkak. Dia mengakui kerugian akan berlangsung hingga tujuh tahun pertama beroperasinya proyek tol tersebut. Ari menjelaskan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut berpengaruh terhadap nilai investasi proyek tersebut.

Pasalnya, sejumlah harga kebutuhan pokok baik pasir, semen dan batu kerikil akan naik seiring dengan kenaikan tarif energi. “Dari perhitungan awal nilai investasi Rp5 triliun mungkin akan bertambah menjadi Rp7 triliun. Belum lagi upah buruh pasti menuntut naik akibat TDL dan BBM naik,” papar dia.

Menurutnya, PT TMJ semula menargetkan pembebasan lahan atas proyek tol Semarang-Solo bisa selesai sejak dua tahun lalu. Namun hingga saat ini, proses pembebasan lahan warga belum sepenuhnya selesai.

Ari memaparkan pada jalan tol ruas Bawen – Solo akan dibangun sepuluh jembatan dengan bentang di atas 100 meter, sedangkan yang di bawah bentang 100 meter lebih banyak lagi.
Dia menambahkan proyek tol sepanjang sekitar 50 km akan dibagi menjadi sembilan paket dengan pembagian masing-masing digarap oleh kontraktor yang telah memenangkan lelang. “Pada proyek pengerjaan jalan tol ini memerlukan pembebasan lahan sekitar 350 hektare yang berada di 47 desa dan 34 kecamatan,” terangnya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menuturkan prioritas diberikan untuk penyelesaian ruas Bawen–Solo kelanjutan tol Semarang–Solo. “Bupati dan walikota sudah menyampaikan progres, kalau duit sudah datang, pembangunan mudah-mudahan lebih cepat,” katanya.

Mekanisme pembangunan akan dilaksanakan bersamaan di beberapa ruas di setiap wilayah dengan prospek penyelesaian dua tahun dengan target operasional tol pada 2016. Jika pembebasan lahan berlangsung sesuai target akhir tahun, maka segera dilanjutkan pembangunan konstruksi dengan perkiraan 18 bulan hingga 24 bulan.

Sementara itu, pemerintah pusat menyiapkan alokasi dana pembebasan lahan Rp1,6 triliun untuk pembangunan jalan tol sejumlah ruas di Jawa Tengah dengan target penyelesaian lahan akhir tahun ini. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak di Semarang salah satunya membahas percepatan proyek pembangunan jalan tol yang terkendala pembebasan lahan.

“Di Jawa Tengah saat ini masih mengalami kendala utama pembebasan tanah, hasil koordinasi telah disiapkan land capping Rp1,6 triliun dan saat ini sudah di tangan Dirjen Bina Marga,” tuturnya.

sumber :

Jumat, 22 Agustus 2014

Hutama Karya Akhirnya Garap Tol Trans Sumatera

ilustrasi
Jakarta -Proyek Tol Trans Sumatera akan mulai dibangun pada tahun ini oleh BUMN Hutama Karya (HK). Rencananya ada dua ruas tol yang akan groundbreaking di awal September 2014.

"Awal September 2014 ada dua ruas yang akan groundbreaking," kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas Dedy S Priatna, di kantornya, Jakarta, Jumat (22/8/2014)

Ruas tersebut adalah Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya. Dua ruas tersebut dianggap lebih layak untuk dibangun lebih cepat dari ruas tol lainnya. Kedua ruas ini juga sudah terbebas dari kendala lahan.

"Kenapa dua ruas ini, karena lahannya beres lebih dulu," sebutnya.

Pelaksana proyek sudah dipastikan jatuh ke tangan HK. Meskipun masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) soal penugasan BUMN untuk pengusahaan jalan tol.

"Sudah pasti HK yang jalankan proyeknya," ujar Dedy.

Terkait dengan proyek ini, Menko Perekonomian Chairul Tanjung juga akan menemui semua gubernur wilayah Sumatera di Padang, Sumatera Barat. Koordinasi ditujukan agar proyek dapat berjalan tanpa hambatan.

"Jadi sekalian nanti ketemu seluruh gubernur, sekalian groundbreaking Tol Sumatera," tukasnya.

Awalnya, HK disebut-sebut akan mendapat penugasan oleh kementerian BUMN untuk menggarap proyek ini. Namun soal penugasan ini masih dirumuskan dalam perpres. 

Selain itu, proyek ini juga diminati oleh swasta termasuk investor asing seperti Khazanah Nasional Berhad dari Malaysia.

Program pembangunan jalan tol ini direncanakan berlangsung sampai 2025. Tol Trans Sumatera terdiri dari 23 ruas melewati 9 provinsi sepanjang 2.628 km dengan rincian koridor utama 1.833 km dan koridor pendukung 770 km serta ruas Batu Ampar-Muka Kuning-Bandara Hang Nadim 25 km.

sumber :

PU Tunggu Dana Pembebasan Lahan Jalan Tol

Masih butuh proses di Kementerian Keuangan.

Pembangunan jalan tol. [ilustrasi].(Antara/ Prasetyo Utomo)
VIVAnews - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Murjanto, Jumat 22 Agustus 2014, masih menunggu penyelesaian Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dari Kementerian Keuangan. Upaya itu dilakukan agar dana untuk pembebasan lahan bisa segera diberikan kepada proyek jalan tol yang membutuhkan. 

Djoko berharap dana tersebut bisa cair setelah Lebaran, sehingga bisa langsung disalurkan. "Tapi, memang butuh proses di Kementerian Keuangan," ujar Djoko kepada VIVAnews.

Menurut Djoko, tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menunggu dana tersebut turun. Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) juga telah diminta menggunakan dana perusahaan terlebih dahulu untuk pembebasan lahan. 

Dalam hal ini, BUJT pun sudah setuju. Sebab, mereka sudah mendapatkan kepastian dana sebesar Rp1,6 triliun tersebut akan segera dicairkan. Djoko mengatakan, anggaran ini memang sudah masuk ke dalam APBN-P. 

"BUJT sudah tahu kalau dana itu turun akan langsung kami salurkan," kata dia. 

Sebelumnya, total realisasi penyerapan dana pembebasan lahan melalui land capping hingga akhir 2013 mencapai Rp2,52 triliun dari alokasi DIPA yang direvisi sebesar Rp4,56 triliun. Dengan demikian, sisa dana land capping sebesar Rp2,04 triliun akan dioptimalkan. 

“Sisa dana land capping yang belum diberi, nanti kami akan minta lagi. Tapi, kami optimalkan dulu dana yang ada sekarang ini,” imbuh Djoko.

Dari realisasi dana land capping 2013, sekitar Rp412,56 miliar diserap oleh proyek tol Depok-Antasari, disusul oleh tol Cinere-Jagorawi Rp205 miliar, dan tol Surabaya-Mojokerto Rp174,24 miliar. Sementara itu, sisanya diserap oleh tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) Rp58,18 miliar, tol Semarang-Solo Rp32,72 miliar, tol Bogor Ring Road Rp29,14 miliar, tol Pejagaan-Pemalang Rp26,45 miliar, dan tol Gempol-Pasuruan Rp9,49 miliar. (art)

sumber :

Minggu, 10 Agustus 2014

TOL SEMARANG-SOLO : Tahapan Lelang Terganjal Pembebasan Tanah


Ilustrasi proyek tol (Dok/JIBI/Solopos)
SEMARANG—Proses pembebasan tanah milik warga di tiga kabupaten yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo belum mencapai 100% sehingga tahapan lelang belum dapat dimulai.
“Sejauh ini lelang belum bisa dilakukan karena pembebasan lahan di beberapa wilayah masih di bawah 75 persen,” kata Direktur Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jateng Ari Nugroho seperti dikutip Antara, Minggu (10/8/2014).

Terkait dengan hal tersebut, Ari mengharapkan pemerintah segera menyelesaikan proses pembebasan tanah yang terkena proyek jalan tol Bawen-Solo yang melewati Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Boyolali.


Ari mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa persen yang tanah yang saat ini sudah dibebaskan di dua kabupaten dan satu kota itu.

“Selama pembebasan tanah belum selesai maka proses lelang dan pembangunan konstruksi belum dapat kami mulai pengerjaannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pada jalan tol Bawen-Solo akan dibangun sepuluh jembatan dengan bentang di atas 100 meter, sedangkan yang di bawah bentang 100 meter lebih banyak lagi.


“Hal itu karena kondisi wilayah proyek jalan tol Bawen-Solo berupa lembah dan perbukitan,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo selesai pada akhir 2014 agar pengerjaannya dapat secepatnya dimulai. (JIBI/SOLOPOS/Antara)

sumber :

Pembebasan Tanah Tol Bawen-Solo Belum 100%


Sejumlah mobil melintas di Jalan Tol Semarang-Solo ruas Ungaran-Bawen
yang telah diresmikan pengoperasiannya di Kabupaten Semarang, Jumat (4/4).
Jalan Tol Semarang-Solo ruas Ungaran-Bawen sepanjang 11,95 km ini
merupakan salah satu dari enam ruas tol yang akan dioperasikan pada tahun ini.
Investor Daily/ANTARA FOTO/R. Rekotomo/ss/ama/14
SEMARANG - Proses pembebasan tanah milik warga di tiga kabupaten yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo belum mencapai 100 persen sehingga tahapan lelang belum dapat dimulai.

"Sejauh ini lelang belum bisa dilakukan karena pembebasan lahan di beberapa wilayah masih di bawah 75 persen," kata Direktur Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jateng Ari Nugroho saat dihubungi melalui telepon di Semarang, Minggu (10/8).

Terkait dengan hal tersebut, Ari mengharapkan pemerintah segera menyelesaikan proses pembebasan tanah yang terkena proyek jalan tol Bawen-Solo yang melewati Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Boyolali.

Ari mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa persen yang tanah yang saat ini sudah dibebaskan di dua kabupaten dan satu kota itu.

"Selama pembebasan tanah belum selesai maka proses lelang dan pembangunan konstruksi belum dapat kami mulai pengerjaannya," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pada jalan tol Bawen-Solo akan dibangun sepuluh jembatan dengan bentang di atas 100 meter, sedangkan yang di bawah bentang 100 meter lebih banyak lagi.

"Hal itu karena kondisi wilayah proyek jalan tol Bawen-Solo berupa lembah dan perbukitan," katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo selesai pada akhir 2014 agar pengerjaannya dapat secepatnya dimulai.

Konstruksi jalan tol Bawen-Solo yang terbagi dalam tiga seksi serta sembilan paket pengerjaan.

Pada proyek pengerjaan jalan tol Bawen-Solo dengan panjang total 49,81 kilometer itu memerlukan pembebasan lahan sekitar 350 hektare yang berada di 47 desa dan 34 kecamatan.

Ruas jalan tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,57 kilometer, Salatiga-Boyolali 24,5 kilometer, dan Boyolali-Kartasura 7,74 kilometer. (ID/ant/ths)

sumber :