javascript:void(0)

your direction from here


View tol semarang ungaran in a larger map
INFO : REUNI AKBAR SMP N 2 SIMO BOYOLALI 2017 BULAN DESEMBER 2017....AYOO BERGABUNG (Info&Pendaftaran : 085727059929)

cari di blog ini

Jumat, 28 Februari 2014

Pembukaan Tol Bawen Tunggu Kementerian PU


Jl Letjen Suprapto Dilebarkan untuk Akses Keluar/Masuk



ilustrasi : jl letjend suprapto (exit tol ungaran)
SEMARANG-Pembukaan tol Semarang-Solo seksi II Ungaran- Bawen menunggu izin Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sementara itu, Jalan Letjen Suprapto yang menyambungkan pintu keluar tol Ungaran dan Jalan Diponegoro atau jalur utama akan dilebarkan.

Meski itu masuk kategori jalan kabupaten, jika direalisasikan untuk akses keluar tol, seluruh biaya proyek ditanggung pusat dan bukan dibebankan ABPD Kabupaten Semarang.

”Anggaran pelebaran dari Kementerian PU dan harus persetujuan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), prosesnya di lapangan akan dilakukan bersama melibatkan tim pengadaan tanah (TPT), panitia pengadaan tanah (P2T), dan PT TMJ selaku pengelola Tol Semarang-Solo.

Kapasitas Pemkab Semarang hanya sebatas fasilitator,” ujar Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Semarang yang juga pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Budi Kristiono, kemarin.

Tak Bisa Pastikan


Direktur Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jateng (TMJ) Ari Nugroho menegaskan, kendati penyelesaian pekerjaan fisik tol dan pemindahan tower jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) milik PT PLN di Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dapat dipastikan pada pertengahan Maret, namun TMJ tak bisa memastikan kapan pembukaan jalan tersebut. Sebab, tol Ungaran-Bawen ini merupakan jalan nasional.

”Kami sebenarnya sudah siap pada pertengahan Maret 2014, tapi sebelum peresmian pembukaan jalan tol Ungaran- Bawen ini harus ada izin dari Kementerian PU.

Setelah penyelesaian proyek fisik, tol ini juga akan diuji kelayakan operasinya. Kalau semuanya sudah memenuhi syarat, jalan tol baru bisa dibuka,” tandasnya.

Pernyataan itu sekaligus menanggapi desakan pengusaha dari Kabupaten Semarang yang mengeluhkan kerugian ratusan juta akibat kondisi kemacetan jalan utama Semarang-Bawen. Pihaknya pun tidak bisa memastikan apakah tol Ungaran-Bawen nantinya dibuka pada Maret atau April mendatang.

Sebab, hal itu masih menunggu terbitnya sertifikat layak operasi dari Kementerian PU. Jika sudah dinyatakan layak operasi, maka tol akan dibuka untuk kendaraan berat seperti jenis tronton dari Semarang hingga Bawen. ”Baik kendaraan pribadi maupun kendaraan berat, semuanya boleh melintasi tol Semarang-Bawen.

Portal larangan untuk kendaraan berat yang dipasang di beberapa titik di tol Semarang juga akan dibongkar,” ungkapnya. Menurut dia, jika tol Semarang-Bawen telah dibuka, TMJ juga tidak akan memberikan larangan kendaraan berat yang hendak keluar ke pintu Ungaran atau pun Bawen.

Hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pengguna jalan tol. Di sisi lain, Gubernur Ganjar Pranowo juga telah meminta Pelaksana tugas (Plt) Sekda Jateng Sri Puryono agar bisa menyampaikan ke TMJ perihal pembangunan fasilitas umum dalam proyek tol Ungaran-Bawen. Sebab, banyak masukan dari masyarakat agar TMJ bisa segera membangun fasilitas umum tersebut.

Sebagaimana diberitakan, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Semarang Ari Prabono menyatakan, jalan utama Semarang-Bawen ini tidak hanya diakses satu perusahaan. Kemacetan jalan utama tersebut berimbas kepada proyek kontrak berbasis kinerja (KBK) Banyumanik- Bawen.

”Jam masuk kerja terlambat, jam distribusi bahan baku dan barang jadi ke pelabuhan juga tidak tepat. Ini mengakibatkan kerugian besar,” ungkapnya. Apindo meminta pihak terkait mempertimbangkan mempertimbangkan penggunaan akses pintu keluar masuk tol Ungaran untuk kendaraan berat.

Pelebaran Jalan Letjen Suprapto

Untuk realisasi pelebaran Jalan Letjen Suprapto Ungaran, menurut Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Semarang yang juga pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Budi Kristiono, Pemkab Semarang sampai saat ini masih menunggu pusat. Menurut dia, pihaknya akan membawa desakan Apindo Kabupaten Semarang ke Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jateng agar permintaan tersebut cepat direalisasikan.

”Itu ranahnya pusat, setahu kami lahan yang dibutuhkan sudah diukur,” kata Budi. Dia menambahkan Kepala DPU Kabupaten Semarang, Totit Oktorianto, Jalan Letjen Suprapto yang menyambungkan pintu keluar tol Ungaran dengan Jalan Diponegoro adalah jalan kabupaten. Jika direalisasikan, seluruh biaya akan ditanggung oleh pusat.

Dari informasi yang masuk ke DPU Kabupaten Semarang, PT TMJ sedianya telah menyiapkan lahan untuk pintu tol tambahan di wilayah Pringapus yang notabene merupakan salah satu kawasan berikat Kabupaten Semarang selain Kecamatan Bawen, Tengaran, dan Kecamatan Kaliwungu.

”Lahan sudah disiapkan, tetapi pintu tol tambahan selain Ungaran dan Bawen baru dibangun ketika ada pengembangan industri di wilayah tersebut. Artinya, harus dihitung matang mengingat pemahaman saya untuk membangun pintu tol biayanya tidak sedikit.”

Sementara itu, Ketua TPT Jateng, Waligi saat dikonfirmasi menuturkan, agar bisa dilalui kendaraan berat lebar jalan minimal 22 meter. Terkait desain, menurut dia sudah ada tinggal direalisasikan saja. ”Desain dari Kementerian sudah ada, tinggal Kabupaten yang merealisasikan.

Butuhnya lebar 22 meter, sedangkan panjangnya jika diukur dari pintu keluar tol hingga pertigaan DPRD lebih kurang 800 meter,” tuturnya. Sebelumnya diketahui, Ketua TPT Jateng akhir 2012 silam telah menerima Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) dari Gubernur Jawa Tengah guna keperluan proses pembebasan lahan di Jalan Letjen Suprapto Ungaran.

Agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari pihaknya selanjutnya akan meminta bantuan tim appraisal untuk menghitung nilai ganti rugi lahan milik warga yang terkena pelebaran exit tol Ungaran.

Selain tim appraisal, TPT juga akan meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang untuk memberikan data jual beli harga tanah sesuai pasaran, termasuk lampiran nilai jual obyek pajak (NJOP). ”Data tersebut sangat kami butuhkan dalam rangka menetapkan patokan harga ganti rugi tanah warga yang terkena pelebaran jalan.

Bila lahan sudah bebas, proses lelang pembangunan fisik akan diserahkan ke PT Trans Marga Jateng (TMJ),” kata Waligi. Kabid Teknik Sekretariat BPJT, Abram Barus menandaskan jadi tidaknya rencana pelebaran Jalan Letjen Suprapto Ungaran ada di tangan Bina Marga atau di Kementerian PU.

”Harapan kita memang seluruh kelas kendaraan bisa keluar masuk melalui pintu tol Ungaran, tetapi jika belum bisa ya pengguna jalan kami minta untuk sabar menunggu proses,” tandasnya. (J17,H86-39) 
sumber :

Rabu, 26 Februari 2014

Pembangunan Tol Molor, Industri di Semarang Merugi

ilustrasi
UNGARAN, KOMPAS.com — Proyek peningkatan dan pelebaran jalan raya Bawen-Banyumanik berimbas kepada kalangan industri di Semarang. Pasalnya, kemacetan yang terjadi hampir setiap hari itu menghambat pengiriman bahan baku dan kedatangan karyawan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Semarang, Ari Prabono, mengatakan, pelaksanaan proyek peningkatan dan pelebaran jalan Banyumanik-Bawen tersebut telah melanggar komitmen yang telah disepakati antara pengusaha, PT Adhi Karya, dan Bina Marga Jawa Tengah pada Juni 2013 lalu.

Dalam mediasi itu disepakati peningkatan jalan raya Banyumanik-Bawen akan kembali dilanjutkan setelah jalan tol Semarang-Solo dioperasikan. Namun kenyataannya, meski proyek jalan tol belum selesai, pelaksanaan peningkatan jalan Bawen-Banyumanik kembali berlanjut.

“Tetapi yang terjadi, jalan tol molor dari target waktu penyelesaian. Akhirnya proyek jalan Banyumanik-Bawen terlalu dipaksakan untuk pelaksanaan proyeknya. Ini tentu melanggar komitmen bersama yang telah disepakati bersama beberapa bulan lalu,” tutur Ari Prabono, Rabu (26/2/2014) siang.

Akibat pelaksanaan peningkatan jalan Bawen-Banyumanik, kemacetan di jalur utama Semarang-Solo menjadi tak terhindarkan. Seandainya jalan tol sudah beroperasi, menurut Ari, kemacetan bisa teratasi.

“Proyek jalan Bawen-Banyumanik jelas memengaruhi produktivitas dan kerugiannya sangat besar. Saya tidak bisa menghitung rupiahnya, tetapi jelas ada kerugian yang besar,” imbuhnya.

Ari Prabono meminta pihak terkait melakukan penataan lalu lintas secara maksimal sehingga tidak menimbulkan kemacetan parah. Selain itu, ia mendesak jalan tol segera difungsikan.
 
sumber :

Kamis, 20 Februari 2014

Cegah Broker, Status Kepemilikan Tanah Terkena Tol Dilarang Diubah

ilustrasi : Pembangunan Jalan Tol Ungaran - Bawen Seksi 3
Tanggal :02 Juni 2012 Oleh :Dokumentasi PuskomPU

UNGARAN, KOMPAS.com – Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Semarang mulai menyosialisasikan larangan mengubah status kepemilikan tanah yang sudah terdaftar akan terkena tol.

Langkah ini ditempuh guna menghindari permainan broker tanah yang ditengarai mulai bergentayangan di sejumlah desa yang akan terlewati jalan tol Semarang-Solo sesi III-IV (Bawen-Kaliwungu).

Ketua P2T Kabupaten Semarang, Budi Kristiono menjelaskan, panjang lintasan tol Semarang-Solo seksi III dan IV mencapai 24,15 kilometer. Sedikitnya 22 desa yang ada di 7 kecamatan akan terlewati proyek tersebut.

"Sudah kita inventarisasi kurang lebih 2.915 pemilik tanah, kalau bidangnya sekitar 3.200. Secara bertahap tahun ini akan kita bebaskan. Kami minta (tanah) yang sudah didaftar untuk tidak diubah status kepemilikannya atau dijual," kata Budi di ruang kerjanya, Kamis (20/2/2014).

Seluruh tahapan pembebasan lahan untuk pembangunan tol seksi III dan IV ini, lanjut Budi, diharapkan selesai tahun 2014.

Tahapan yang akan ditempuh di antaranya adalah sosialisasi, pemasangan patok, pengukuran, inventarisasi bangunan dan tanaman, verifikasi tanah, penerbitan peta bidang, penafsiran harga oleh tim apresial, pengumuman, tanggapan keberatan, musyawarah, dan yang terakhir pembayaran.

“Pemkab Semarang akan memerintahkan camat dan kades/lurah untuk melakukan sosialisasi pembebasan lahan. Dalam hal ini, peran P2T sebatas memfasilitasi Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jateng," jelasnya.

Pembangunan tol seksi III dan IV, kata Budi, akan mengenai bangunan sekolah dasar dan dua tempat ibadah. Pihaknya terus mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, baik TPT mapupun PT TMJ selaku pengelola Jalan Tol Semarang-Solo, agar kasus terbengkelainya fasilitas umum yang terkena jalan tol seperti di Klepu dan Bawen bisa dihindari.

"Kalau lari dari tanggung jawab saya kira tidak mungkin, menyusul setiap bulan sekali kami pasti memantau dengan menggelar rapat dan melihat capaian di lapangan," pungkasnya.
 
sumber :

Rabu, 19 Februari 2014

Presiden SBY Diminta Jangan Dulu Resmikan Tol Semarang-Solo

KOMPAS/Amanda Putri Nugrahanti Warga Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen,
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (31/10/2012) bernegosiasi dengan
PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek pembangunan tol Semarang-Solo ruas Ungaran-Bawen

UNGARAN, KOMPAS.com - Wakil Bupati Semarang, Warnadi meminta PT Trans Marga Jateng (TMJ) menunda peresmian jalan tol Semarang-Solo sesi II yang rencananya akan dilakukan oleh Presiden SBY Maret mendatang.

Permohonan itu berkaitan dengan belum diselesaikannya sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang harus diganti lantaran terkena pembebasan lahan jalan tol.

"Waktu rapat forum pimpinan daerah saya sampaikan, kalau bisa Presiden jangan meresmikan (proyek) yang belum clear. Kita setuju dibuka, tapi tidak diresmikan oleh presiden," kata Warnadi, Rabu (19/2/2014) siang.

Pemkab Semarang, lanjut Warnadi, khawatir jika dipaksakan diresmikan oleh Presiden SBY, akan memancing aksi protes dari pihak-pihak yang kecewa karena fasilitas umum dan sosial yang belum terselesaikan.

"Nanti merepotkan pejabat daerah. Siapa tahu ada unjuk rasa menyampaikan persoalan (fasum/fasos) ini. Sebaiknya (TMJ) clear and clean semuanya," jelas Warnadi.

Sejumlah fasilitas umum dan sosial yang yang belum dibangun, lanjut Warnadi, di antaranya lapangan di desa Kalirejo, rumah dinas, puskesmas, dan sejumlah tempat ibadah yang tersebar di wilayah Ungaran Timur, Bergas, Pringapus dan Bawen.

"Cukup banyak, tapi saya sebut yang besar-besar. Yang di Kalirejo ada lapangan sepak bola, rumah dinas kepala sekolah dan guru SD, rumah dinas lurah, gedung PKK dan lumbung padi. Itu belum beres semua. Saya minta itu diselesaikan secara komprehensif," tandasnya.

Sementara itu di kecamatan Pringapus, fasilitas sosial yang belum dibangun adalah lapangan Desa Klepu, pendukung SD Klepu 1 berupa lapangan sekolah dan pagar sekolah. Di Bawen, pembangunan SD Kandangan 4 dan tempat pemakaman umum (TPU) Ngancar juga belum dibangun.

"Terkait itu, kami menunda memfasilitasi pembebasan tanah untuk sesi tol Bawen-Kaliwungu. Jangan sampai menumpuk masalah," katanya.

Penyelesaian sejumlah fasilitas umum dan sosial, menurut Warnadi, merupakan bagian tak terpisahkan dari janji pihak TMJ yang tidak akan menimbulkan dampak negatif dari pembangunan jalan tol Semarang-Solo.

"Jalan tol ditargetkan selesai Maret. Kami minta fasum-fasos (fasilitas umum dan fasilitas sosial) juga diselesaikan. Kalau bisa, proyek (tol) ini membuat masyarakat bangga, bahwa jalan tol tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga mengubah keadaan menjadi lebih baik. Sekolah menjadi baik, masjid, lapangan, dan semua fasilitas yang terkena pembebasan lahan," jelasnya.
sumber :

Penyelesaian Tol Ungaran-Bawen Tidak Terpengaruh Abu Kelud

Dalam waktu dekat Jasa Marga akan melakukan pengecekan final.
Salah satu kegiatan pembangunan jalan tol. (Foto ilustrasi). (Antara/ Indrianto Eko Suwarso)

VIVAnews - Abu dari letusan Gunung Kelud sempat menyebabkan beberapa sarana dan prasarana umum lumpuh. Beberapa bandara di Jawa Timur dan Jawa Tengah tidak beroperasi akibat letusan ini.

Walaupun demikian, Direktur Operasi PT Jasa Marga Tbk, Hasanudin, kepada VIVAnews, Rabu 19 Februari 2014 mengungkapkan, pengerjaan jalan tol Ungaran-Bawen yang terletak di Jawa Tengah tidak mengalami gangguan.

"Tidak ada konfirmasi apa-apa ke saya, berarti pekerjaan berlangsung seperti biasa," katanya.

Hasan menjelaskan, Jasa Marga akan melakukan pengecekan final di lapangan dalam beberapa waktu ke depan. Sebab, pengerjaan tol sepanjang 11,9 kilometer ini dijadwalkan selesai pada Maret 2014.

Saat ini, Hasan memaparkan, detail pekerjaan yang sedang digarap perseroan adalah pemasangan bore pile untuk proteksi lereng yang ada di ujung jalan tol tersebut, sisanya, pengerjaan pavement di ujung jalan tol.

"Untuk konstruksi, diperkirakan awal Maret sudah selesai, mungkin di sekitar tanggal 5," katanya.

Adapun jalan tol Ungaran-Bawen merupakan bagian dari tol Semarang-Solo sepanjang 72,64 kilometer, yang secara keseluruhan membutuhkan biaya investasi hingga Rp6,21 triliun.

Selain pengerjaan jalan tol Ungaran-Bawen, menurut Hasan, seluruh operasional jalan tol milik perseroan tidak ada yang terganggu. "Saya cek di kantor itu tidak ada laporan yang masuk," katanya. (art)
 
sumber :
viva 

Minggu, 16 Februari 2014

Jalan Tol Ungaran-Bawen Dibuka Akhir Maret

Jalan tol Semarang-Solo seksi II ruas Ungaran-Bawen,Jateng. ANTARA/R. Rekotomo

TEMPO.CO , Surakarta - Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen, Jawa Tengah, dipastikan selesai dalam waktu dekat. Direncanakan sesi II tol yang menghubungkan Semarang-Solo itu sudah bisa dibuka untuk umum pada akhir Maret.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pengoperasian Tol Ungaran-Bawen itu memang sempat ditunda. "Dulu rencana akan dibuka pada akhir tahun," katanya di Surakarta, Sabtu 15 Februari 2014. Hanya saja rencana itu mundur karena alasan teknis.

Menurutnya, pembangunan jalan tol ternyata harus memindahkan sebuah tower Saluran Udara Tegangan Tinggi. Tower tersebut rawan roboh lantaran ada longsoran di dekatnya. "Masalah tower sudah diselesaikan, tinggal penyempurnaan saja," kata Ganjar.

Dia yakin pihak pelaksana pembangunan bisa segera menyelesaikan ruas tol sepanjang 11,9 kilometer itu. "Targetnya akhir Maret sudah dibuka untuk masyarakat," katanya. Keberadaan ruas tol itu sangat dibutuhkan lantaran padatnya arus lalu lintas di jalan raya Ungaran-Bawen.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus mendorong percepatan pembangunan jalan tol Bawen-Solo. "Harus bisa segera dikerjakan secepatnya," katanya. Diharapkan, jalan tol yang terdiri dari sembilan ruas itu bisa selesai pada 2016 mendatang.

Pihaknya juga mengupayakan agar jalan tol itu bisa melewati Bandara Internasional Adisumarmo yang berada di Boyolali, Jawa Tengah. "Kami berkoordinasi dengan beberapa pihak agar ada pintu tol bandara," katanya. Keberadaan pintu tol itu akan mendukung upaya integrasi antarmoda antara transportasi darat dengan transportasi udara. "PT Kereta Api juga sudah menyatakan minatnya untuk membuat jalur ke bandara," katanya menambahkan.
 
sumber :

Kamis, 13 Februari 2014

Kementerian PU Pinjam 250 Juta Dolar AS dari ADB Untuk Proyek RRDP

Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan
Selesaikan Jalan Tol: Sejumlah alat berat selesaikan pembangunan jalan tol Semarang-Solo sesi II 
Ungaran-Bawen kilometer 19-100, di Kelurahan Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten 
Semarang, Jateng, Selasa (2/7/2013). Jalan tol Semarang-Solo sesi II Ungaran-Bawen masih 
tersisa 1.000 meter pengerjaan yakni 700 meter di Kelurahan Lemahireng dan 300 meter 
Kelurahan Kandangan. Jalan tol tersebut ditargetkan selesai sebelum lebaran 2013. 
(Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan)


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminjam anggaran Asian Development Bank (ADB) sebesar 250 juta dolar Amerika Serikat.

Anggaran tersebut untuk paket pembentukan Core Team Consultants (CTC) Regional Roads Development Project (RRDP).

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Djoko Murdjanto menjelaskan dengan adanya tim khusus tersebut, akan memberikan bantuan layanan teknis untuk pembangunan jalan di empat provinsi.

“CTC merupakan tim konsultan yang membantu memastikan apa-apa yang dikerjakan dalam pembangunan proyek RRDP ini semuanya sesuai dengan FS (Feasible Study),” ujar Djoko Murjanto, di kantor Kementerian PU, Rabu (12/2/2014).

Tim konsultan terdiri dari Renardet SA JV bersama PT Widya Graha Asana, PT Multi Phi Beta, PT Anugerah Kridapradana dan PT Disiplan Consult. CTC mempunyai durasi tugas selama 46 bulan.

Djoko Murjanto menjelaskan, program RRDP bertujuan membangun jalan sepanjang 470 kilometer jalan di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Untuk kedua provinsi di Kalimantan pembangunan jalan diperuntukkan untuk jalan perbatasan.

Sedangkan di Jawa konstruksinya dilakukan pada jalan lintas selatan. Program ini sudah berjalan sejak Mei 2012 hingga Agustus 2016.

“Untuk yang di Kalimantan dan Jawa Timur sumber pendanaannya berasal dari pinjaman ADB namun untuk yang pekerjaan Jawa Tengah dananya dari IDB (Islamic Development Bank),” jelas Djoko.

Berdasarkan data Ditjen Bina Marga, ada satu paket kontrak konstruksi di Jawa Timur, tiga paket konstruksi di Kalimantan Barat dan empat paket pembangunan jalan di Kalimantan Timur. Sementara untuk pekerjaan di Jawa Timur yang dibiayai IDB ada tiga paket.

Djoko Murjanto melanjutkan, hingga kini sudah tiga paket pekerjaan yang sudah ditandatangani pada Desember tahun lalu. Mengenai jumlah pinjaman yang telah terserap, Dia mengatakan realisasi pinjaman masih relatif kecil yaitu baru sebesar 15 persen sebagai uang muka dari tiga paket yang telah diteken. 
 
sumber :

Rabu, 12 Februari 2014

Tergusur Jalan Tol, SD Ini Tak Lagi Ada Upacara Bendera

KOMPAS/AMANDA PUTRI Suasana SD Negeri Klepu 01 di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus,
Kabupaten Semarang, Jumat (15/2/2013). Sebagian gedung sekolah tersebut harus dibongkar untuk
pembangunan jalan tol, padahal gedung baru untuk relokasi sekolah belum selesai dibangun.
Akibatnya kegiatan belajar mengajar siswa untuk sementara diungsikan ke madrasah dan balai desa.
UNGARAN, KOMPAS.com — Ratusan siswa SD Klepu I, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, selama hampir satu tahun terakhir tidak pernah lagi melaksanakan upacara bendera. Para siswa belajar di lokasi terpencar setelah sebagian gedung lama sekolah mereka tergusur proyek tol Semarang-Solo.

Sebuah gedung pengganti untuk sekolah yang tergusur tersebut sudah dibangun PT Trans Marga Jawa Tengah (TMJ), penggarap jalan tol itu, pada Februari 2013. Namun, kondisi gedung baru dinilai belum layak pakai. Karena itu, para siswa masih belajar di tiga lokasi berbeda.

Siswa kelas 1 dan 2 SD ini menempati gedung Madrasah Roudlotul Muttaqien, kelas 3 dan 4 di Kantor Desa Klepu. Adapun siswa kelas 5 dan 6 masih bertahan di gedung lama.

Menurut salah satu wali murid, Ari, kondisi ini sangat tidak nyaman bagi para siswa. Lokasi belajar yang terpencar mengakibatkan para siswa tidak pernah melaksanakan upacara bendera.

"Mereka terpisah dari kelas lain. Murid juga tidak nyaman dengan situasi belajar terpisah seperti itu. Murid juga tidak bisa upacara bendera. Negara harus segera turun tangan soal SD Klepu," kata Ari, Selasa (11/2/2014) siang.

Komite sekolah, kata Ari, menolak penggunaan gedung baru lantaran halaman dan pagar sekolah belum dibangun oleh PT TMJ. "Kami terus terang khawatir, begitu kami tempati halaman dan pagar tidak dibangun," ujar dia.

Ihwal telantarnya ratusan murid SD Klepu 1 ini dibenarkan oleh legislator asal Pringapus, Said Riswanto. Politisi asal PAN itu menuding PT TMJ ingkar janji. "Pertemuan terakhir dengan TMJ dan dewan janjinya Desember clear semua. Ngapusi maneh," ujar Said.

Dalam pertemuan pada Desember 2013 itu, lanjut Said, PT TMJ berkomitmen segera melengkapi fasilitas yang belum terbangun meski mengatakan alokasi dana pembangunan untuk SD Klepu 1 sudah habis. "Komitmen TMJ (saat itu), kekurangan ditalangi dulu oleh Adhi Karya," kata Said.

Pihak SD Klepu 1 belum dapat diminta tanggapan soal masalah ini. Mereka menutup diri sejak unjuk rasa para murid terhadap aktivitas alat berat pembangunan jalan tol yang mengganggu kegiatan belajar diliput secara meluas oleh media.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Dewi Pramuningsih saat akan dikonfirmasi masalah ini menjanjikan wawancara pada Rabu siang. "Saya lagi perjalanan ke Cilacap. Besok saja (Rabu) di kantor," kata Dewi via pesan singkat.
 
sumber :