javascript:void(0)

your direction from here


View tol semarang ungaran in a larger map
INFO : REUNI AKBAR SMP N 2 SIMO BOYOLALI 2017 BULAN DESEMBER 2017....AYOO BERGABUNG (Info&Pendaftaran : 085727059929)

cari di blog ini

Jumat, 31 Oktober 2014

Bakal Molor, Pembebasan Lahan Tol Trans Jawa Baru 63 Persen

TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Pembangunan jalan tol Trans Jawa dipastikan masih lama.
Pasalnya, sampai saat ini dari 10 titik ruas yang masuk dalam jaringan tol Trans Jawa, yang sudah dibebaskan baru mencapai 63,83 persen saja.

Dari total kebutuhan lahan 5.427,97 hektar, baru 3.464,57 hektar yang dibebaskan.

Ini berarti, masih terdapat 1.963,4 hektar yang belum dibebaskan.

"Meski pengadaan lahan baru 63,83 persen, tapi untuk penyelesaian uang ganti ruginya sudah mencapai 65,47 persen," ujar Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Subagyo, kepada wartawan, Jumat (31/10/2014).

Jika dirinci, progres 10 titik ruas tol Trans Jawa tersebut, kata Subagyo adalah untuk ruas Cikopo-Palimanan dan ruas Kanci-Pejagan sudah mencapai 100 persen, Pejagan-Pemalang (35,97%), Pemalang-Batang (1,86%), Batang-Semarang (3,33%), Semarang-Solo (45,12%), dan Solo-Mantingan (89,91%). Sementara ruas Mantingan-Kertosono (74,56%), Kertosono-Mojokerto (91,31%) dan Mojokerto-Surabaya (81,16%).

Menurut Subagyo, pemerintah akan mempercepat pembangunan jalan tol Trans Jawa, khususnya di empat titik ruas yang pembebasan lahannya sudah diatas 80 persen.

Yakni, Cikampek-Palimanan, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, dan Mojokerto-Surabaya.

"Empat ruas sepanjang sepanjang 144,2 km diharapkan selesai pada tahun 2015. Karena diantara titik ruas lainnya paling siap dari sisi pembebasan lahan," jelasnya.

Apalagi pada awal Oktober 2014 lalu, ruas tol Mojokerto-Kertosono seksi 1 yang merupakan bagian dari proyek nasional tol Trans Jawa sudah diresmikan.

Ruas Mojokerto-Kertosono panjangnya 40,5 kilometer dan merupakan jalan tol terpanjang di Jatim.

Khusus seksi 1 panjangnya hanya 14,7 kilometer.

Meski demikian, ruas ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di sekitar Jombang, khususnya dari arah Kertosono ke Ploso dan sebaliknya, serta arus lalu lintas dari Jombang ke Kertosono dan sebaliknya. (mujib anwar)

sumber :

Kamis, 30 Oktober 2014

Saham Pemprov di Tol Semarang-Solo Menyusut, PT SPJT akan Jual Sebagian


ilustrasi
RAKYATJATENG.COM - Kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap tol Semarang-Solo akan berkurang. Saham perusda PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) di ruas Semarang-Bawen direncanakan dijual.
Rencana penjualan dimunculkan, karena saham cenderung akan mengalami dilusi (menurun nilainya) akibat tidak adanya penambahan modal dari pemprov pada tahun 2014 ini. Dirut PT SPJT Jateng, Krisdiani Samsi menjelaskan, pihaknya baru-baru ini melakukan rapat dengan Komisi C DPRD Jateng membahas usulan penjualan saham.

"Kemarin kita rapat dengan komisi C DPRD Jateng dan diusulkan saham PT SPJT di tol Semarang-Solo (ruas Semarang-Bawen) supaya dijual," kata Krisdiani kepada awak media, Kamis (30/10).
Jalan tol Semarang-Solo dengan panjang keseluruhan ± 72,64 km, terdiri dari lima seksi, adalah milik PT. SPJT dengan saham 40 persen, dan PT. Trans Marga Jateng dengan saham 60 persen. Saham PT. SPJT cenderung menurun, hingga 30 persen, karena pemprov tidak menambah modal.

"Kami akan mengajukan izin ke pemprov. Saya sudah minta waktu untuk digelar RUPS Luar Biasa. Tujuannya ya untuk menjual sebagian atau keseluruhan saham PT SPJT di pengelolaan tol Semarang-Bawen," ungkap Krisdiani.

Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto (Bogi), membenarkan adanya usulan penjualan saham PT SPJT di tol Semarang-Solo, ruas Semarang-Bawen.
"Usulan kami tidak dijual semua. Paling tidak disisakan 10 persen, agar PT SPJT tetap memiliki saham," katanya.

Bogi menjelaskan, menjual saham dinilai solutif sebab mempertahankan akan memberatkan pemprov. Sedangkan Break Even Point (BEP/ balik modal) diperkirakan baru akan dialami pada 2023. Tanpa menambah modal, saham akan mengalami dilusi.

Jalan tol Semarang-Solo terdiri atas lima seksi yaitu Seksi I (Semarang-Ungaran), Seksi II (Ungaran-Bawen), Seksi III (Bawen-Salatiga), Seksi IV (Salatiga-Boyolali), dan Seksi V (Boyolali-Solo).
Tarif tol yang dikenakan untuk Semarang-Ungaran sebesar Rp6.500, Ungaran-Bawen Rp7.000, dan Semarang-Bawen Rp13.500. (ema)

sumber :

Selasa, 28 Oktober 2014

Bupati Brebes Siap Usut Kasus Galian C Tol Pejagan-Pemalang


Foto: istimewa
BREBES, suaramerdeka.com – Bupati Brebes Idza Priyanti berjanji akan segera menindaklanjuti kasus Galian C di Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, yang diduga bermasalah. Bupati juga secara tegas memerintahkan instansi terkait untuk menutup lokasi galian C itu, kalau memang belum mengantongi izin sesuai aturan berlaku.

“Kami segera tindaklanjuti masalah ini. Sesuai aturan, selama izin belum turun ya tidak boleh ada penggalian apa pun. Kalau sudah ada penggalian, akan kami tindak lanjuti biar saat ini tidak terjadi penggalian,” tandas Bupati Idza Priyanti, di sela-sela kegiatan peluncuran Kartu Brebes Cerdas, di SMP N 3 Brebes, Selasa (28/10).

Menurut dia, ketika izin belum turun, tetapi di lapangan sudah terjadi penggalian berarti telah melakukan pelanggaran. “Kalau ini terjadi, sanksinya dihentikan penggalinannya,” tegas Bupati.

Lebih lanjut dia mengatakan, terkait persoalan galian C di Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan bagian pemerintahan. Selain mengenai perizinan, pihaknya juga tengah mempelajari menyangkut tanah bondo desa yang dieksplorasi. Sebab, di galian C Buara itu tahan yang dieksplorasi statusnya bondo desa. “Ini yang sedang kami bahas dan koordinasikan, sejauh mana aturannya. Apakah desa mempunyai hak untuk mengelola asetnya atau tidak diperbolehkan,” terangnya.

Sementara Kepala Kantor Pusat Perizinan Terpadu (KPPT) Pemkab Brebes, Ratim mengatakan, sesuai peraturan daerah, ada dua perizinan yang harus dipenuhi untuk melakukan usaha galian C. Yakni, izin eksplorasi dan izin produksi. Adapun galian C di Buara sejauh ini baru mengantongi izin eksplorasi. Sedangkan izin produksinya belum keluar.

Seperti diberitakan sebelumnya, galian C berupa tanah merah di Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes diduga bermasalah. Sebab, galian C itu telah beroperasi meski belum mengantongi izin dari Pemkab Brebes.

Bahkan, hasil pantauan di lapangan, hingga kini galian C untuk mensuplai kebutuhan tanah merah bagi proyek tol Pejaga-Pemalang terus beroperasi. Ratusan truk tronton melakukan aktivitas pengangkutan material tanah merah ke lokasi proyek tol Pejagan-Pemalang di zone I. Meski diketahui melakukan pelanggaran, tetapi hingga kini belum ada tindakan tegas dari Pemkab setempat.

sumber :

Rabu, 22 Oktober 2014

PROYEK TOL SEMARANG-SOLO : Ganjar Pranowo Berupaya Percepat Proses Pembebasan Tanah


Pengerjaan ruas jalan tol Semarang-Solo di wilayah Kabupaten Semarang 
beberapa waktu lalu. Kelanjutan proyek tol ini masih terhambat karena
ada warga yang belum mau menyepakati ganti rugi pembebasan tanah. 
(JIBI/Bisnis Indonesia/dok)

SEMARANG—Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus melakukan upaya percepatan pada proses pembebasan tanah yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo agar pengerjaan fisik dapat segera dimulai.

“Saya memang telah melakukan percepatan pembebasan tanah karena kalau hal itu bisa dilakukan akhir tahun ini maka [pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo] bisa cepat,” katanya seperti dikutip Antara, Selasa (21/10/2014).

Menurut Ganjar, salah satu upaya percepatan yang dilakukannya adalah mengajak tiga kepala daerah yang wilayahnya terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo agar mempercepat proses pembebasan tanah.

“Bupati Semarang, Wali Kota Salatiga, dan Bupati Boyolali saya ajak untuk membantu proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Ia menilai bahwa proses pembebasan tanah yang berjalan lama itu berkaitan dengan bagaimana meyakinkan masyarakat agar mau melepas tanah miliknya sehingga diperlukan berbagai pendekatan serta penjelasan kepada yang bersangkutan.

“Cuma butuh penjelasan dan pendekatan secara kekeluargaan karena masyarakat sudah rasional serta pasti memahami soal itu,” katanya.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jawa Tengah mendesak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersikap proaktif dalam proses pembebasan tanah yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo.

Anggota FPKS Hadi Santoso mengungkapkan bahwa proses pembebasan tanah Jalan Tol Bawen-Solo di Kabupaten Semarang yang membutuhkan lahan seluas 276 hektare belum ada perkembangan sama sekali. Di Kota Salatiga sudah dibebaskan tanah seluas 10,06 hektare dari total 14,17 hektare.

“Realisasi pembebasan tanah di Kabupaten Boyolali baru mencapai 9,09 persen atau baru 13,76 hektare yang dibebaskan dari 151,45 hektare,” ujarnya.

Menurut Hadi, perlu diambil langkah-langkah proaktif dari semua pihak yang terkait agar proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo segera terealisasi.

sumber :

Minggu, 19 Oktober 2014

Pemkab Semarang Percepat Pembebasan Lahan Tol Bawen-Kaliwungu

ilustrasi
UNGARAN, KOMPAS.com - Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Kabupaten Semarang mulai pekan depan akan menjalankan kebijakan "Aksi Percepatan 50 Hari Pembebasan Lahan Untuk Jalan Tol Bawen-Kaliwungu". Diharapkan, sebelum 15 Desember 2014 pembebasan lahan tol Semarang-Solo seksi III dan IV bisa selesai sesuai target, yakni 75 persen. 

"Sesuai aturan, pembebasan harus berakhir 2014 supaya tidak berdampak pada pembangunan tol. Pembebasan lahan bisa diperpanjang pada 2015 jika memenuhi target minimal, yakni 75 persen," kata Sekda Kabupaten Semarang Gunawan Wibisono selaku Ketua P2T di Ungaran, Minggu (19/10/2014). 

Untuk mempercepat pembangunan, P2T juga akan menerapkan program "nyebul" (meniup) balon, yaitu memprioritaskan pelaksanaan pembangunan di wilayah-wilayah yang tidak memiliki hambatan. Wilayah yang sulit akan dikerjakan belakangan. 


Seperti diketahui, jalur tol seksi III dan IV akan mengenai lahan milik PTPN IX seluas lebih kurang 26 hektar, Perusahaan Daerah (Perusda) milik Provinsi Jawa Tengah seluas 13 hektar, sejumlah lahan bengkok milik desa, dan lahan perkebunan milik perorangan. 

"Kita akan seleksi siapa yang siap disebul-sebul, artinya yang susah-susah akan ditinggal dikerjakan akhir. Langkah ini telah diterapkan di Lemah Ireng, Bawen," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Semarang, Nunik Ari Rahayu menyebutkan, tol seksi III dan IV setidaknya akan menggusur sejumlah fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), yakni satu sekolah dasar, satu madrasah, satu gereja dan dua musala. 

"Fasum dan fasos tadi tetap kita pikirkan dan menjadi atensi khusus untuk dicarikan lahan pengganti sebelum dibangunkan kembali," kata Nunik.

sumber :

Selasa, 14 Oktober 2014

PROYEK JALAN TOL SOLO-SEMARANG : FPKS Desak Gubernur Lebih Proaktif dalam Pembebasan Lahan



Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
(Agoes Rudianto/JIBI/Solopos)

SEMARANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jawa Tengah mendesak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersikap proaktif dalam proses pembebasan tanah yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo agar pengerjaan fisik dapat segera dimulai.

“Gubernur Jateng harus proaktif mencari penyebab sekaligus solusi atas lambannya proses pembebasan tanah pada proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo,” kata anggota FPKS Hadi Santoso seperti dikutip Antara, Senin (13/10/2014).

Ia mengungkapkan bahwa proses pembebasan tanah Jalan Tol Bawen-Solo di Kabupaten Semarang yang membutuhkan lahan seluas 276 hektare belum ada perkembangan sama sekali. Di Kota Salatiga sudah dibebaskan tanah seluas 10,06 hektare dari total 14,17 hektare.

“Realisasi pembebasan tanah di Kabupaten Boyolali baru mencapai 9,09 persen atau baru 13,76 hektare yang dibebaskan dari 151,45 hektare,” ujarnya.

Menurut Hadi, perlu diambil langkah-langkah proaktif dari semua pihak yang terkait agar proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo segera terealisasi.

“Masyarakat sudah menunggu lama pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo dan semakin lambannya proses pembebasan tanah ini justru akan memunculkan spekulan-spekulan baru di tengah masyarakat,” katanya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang ditemui terpisah mengaku telah mengajak tiga kepala daerah yang wilayahnya terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo agar mempercepat proses pembebasan tanah.

“Bupati Semarang, Wali Kota Salatiga, dan Bupati Boyolali saya ajak untuk membantu proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Menurut dia, proses pembebasan tanah yang berjalan lama itu berkaitan dengan bagaimana meyakinkan masyarakat agar mau melepas tanah miliknya sehingga diperlukan berbagai pendekatan serta penjelasan kepada yang bersangkutan.

“Cuma butuh penjelasan dan pendekatan secara kekeluargaan karena masyarakat sudah rasional serta pasti memahami soal itu,” katanya.

Konstruksi jalan tol Bawen-Solo yang melintasi Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Boyolali itu terbagi dalam tiga seksi serta sembilan paket pengerjaan.

sumber :

TOL BAWEN-SOLO: Nilai Investasi Diprediksi Melonjak 40%

ilustrasi
SEMARANG— Nilai investasi dalam proyek lanjutan pembangunan tol Bawen-Solo diprediksi bakal naik sekitar 40% karena pengaruh rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada melonjaknya harga bahan baku material.

Direktur Teknik dan Operasi PT TMJ Ari Nugroho mengatakan perhitungan awal nilai investasi untuk tol Semarang-Solo sebesar Rp5 triliun yang diperoleh dari pinjaman perbankan. Namun adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan rencana kenaikan harga BBM, kata dia, berdampak pada kenaikan investasi proyek tersebut.

“Otomatis harga bahan baku material dan upah ikut naik. Kalau prediksi awal sekitar Rp5 triliun, mungkin investasi tahun depan bisa bertambah menjadi Rp7 triliun,” kata Ari kepada Bisnis, Selasa (14/10/2014).

Kenaikan tarif energi dan harga BBM, ujarnya, berpengaruh besar terhadap membengkaknya biaya produksi mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok baik pasir, semen dan batu kerikil.

Selain itu, ujar Ari, molornya pembangunan tol Bawen-Solo membuat PT TMJ merugi sebesar Rp140 miliar. Kerugian itu dihitung dari setoran pokok dan bunga dari total piutang sebesar Rp5 triliun.

Dia membeberkan setoran pokok dimulai sejak tol Semarang-Bawen dan Semarang-Ungaran beroperasi pada tahun lalu. Di sisi lain, pendapatan dari operasional tol sebesar Rp9 miliar/bulan diyakini belum mampu menutup defisit angsuran per bulan.

“Bayangkan, setiap bulan kami harus setor Rp15 miliar hanya untuk bayar bunga, sedangkan angsuran pokok per tiga bulan sebanyak Rp50 miliar,” tutur Ari.

Saat ini, lanjut Ari, pihak manajemen TMJ berupaya melakukan efisiensi dengan menekan biaya operasional supaya angka kerugian tidak membengkak. Dia mengakui kerugian akan berlangsung hingga tujuh tahun pertama beroperasinya proyek tol tersebut.

Pihaknya berharap proses pembebasan lahan akan selesai pada akhir tahun ini, sehingga proses lelang bisa dimulai secepatnya.

“Sampai saat ini proses proyek lanjutan pembangunan tol belum mulai. Kalau lahan sudah bebas, akhir tahun baru mulai lelang,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada tiga kepala daerah yang wilayahnya terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo untuk membantu dalam proses percepatan pembebasan lahan.

Pihaknya mengaku telah berkomunikasi dengan Bupati Semarang, Wali Kota Salatiga, dan Bupati Boyolali dalam upaya melakukan pendekatan terhadap warga yang lahannya terkena dampak proyek tersebut.

Gubernur menyampaikan belum menerima laporan secara resmi terkait kesulitan yang ditemui tim pembebasan tanah dan kemungkinan mundurnya pengerjaan fisik proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo.

Menurut dia, proses pembebasan tanah yang berjalan lama itu berkaitan dengan bagaimana meyakinkan masyarakat agar mau melepas tanah miliknya sehingga diperlukan berbagai pendekatan serta penjelasan kepada yang bersangkutan.

"Kunci utamanya adalah komunikasi. Warga butuh penjelasan dan pendekatan secara kekeluargaan karena masyarakat sudah rasional serta pasti memahami soal itu," ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono memaparkan alotnya pembebasan lahan membuat Pemrov Jateng bakal membawa persoalan itu ke ranah hukum. Pihaknya menargetkan akhir tahun ini semua pembebasan lahan tol ruas Bawen-Solo bisa selesai 100%.

“Jika pembebasan lahan belum selesai, kita akan tempuh jalur konsiyasi melalui pengadilan,” tuturnya.

Dia mengungkapkan proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo di Kabupaten Semarang baru 13%, Kota Salatiga 76%, dan Kabupaten Boyolali 23%.

Menurut dia, proses pembebasan tanah di masing-masing kabupaten itu harus mencapai 75% agar pengerjaan fisik Jalan Tol Bawen-Solo dapat dimulai pada awal 2015.

"Ketiga wilayah tersebut akan dipercepat pembebasan tanahnya dan kami akan memanggil pihak terkait untuk membahas percepatan itu," ujarnya.

sumber :

Senin, 13 Oktober 2014

Pemprov Lamban Bebaskan Lahan Tol Bawen-Solo


Foto: Istimewa
SEMARANG, suaramerdeka.com - Pembebasan lahan tol Bawen-Solo yang lambat menuai kritikan dari anggota dewan. Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dinilai lamban dan kurang pro aktif.

“Pemprov harus proaktif, karena proyek tol Semarang-Solo ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat. Harus dicari penyebabnya dan diambil langkah-langkah agar segera terealisasi,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng, Hadi Santoso, Senin (13/10).

Menurutnya, warga di beberapa daerah sudah banyak yang bertanya, karena informasi yang beredar simpang siur. Dikhawatirkan, semakin lambat proses pembebasan lahan, akan banyak memunculkan spekulan-spekulan baru.

Lebih detail ruas jalan tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,57 kilometer, Salatiga-Boyolali 24,5 kilometer, dan Boyolali-Kartasura 7,74 kilometer. “Dari total panjang tol Bawen-Solo 49,81 kilometer, realisasi pembebasan lahan baru mencapai 0 persen untuk Kabupaten Semarang yang seluas 276 hektare, Kota Salatiga realialisasi 10,06 hektare atau 71 persen dari luas lahan 14,17 hektare, dan Kabupaten Boyolali baru terealisasi 13,76 hektare atau 9,09% dari 151,45 hektare,” paparnya.

sumber :

Sebelum lima tahun, Tol Trans Jawa selesai


Tol Moker Seksi I Beroperasi Pekerja berada di gerbang jalan tol Trans Jawa Kertosono-Mojokerto 
seksi 1 di Tembelang, Jombang, Jawa Timur, Minggu (12/10). Jalan tol Kertosono-Mojokerto 
seksi 1 sepanjang 14,7 Kilometer akan dioperasikan mulai Selasa (14/10), diharapkan dapat 
menjadi solusi bagi kepadatan lalu lintas di sekitar Jombang. (FOTO ANTARA/Syaiful Arif)


"Tak sampai lima tahun, sudah selesai dan dioperasikan." 

Surabaya (ANTARA News) - Pemerintah memperkirakan Tol Trans Jawa sepanjang 615 kilometer dapat diselesaikan dan dioperasikan tidak sampai lima tahun ke depan.


"Tak sampai lima tahun, sudah selesai dan dioperasikan," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menjawab pers usai meresmikan Jalan tol Mojokerto--Kertosono Seksi 1 sepanjang 14,7 kilometer, di Jombang, Senin.

Penegasan tersebut terkait dengan pernyataan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto sebelumnya bahwa Presiden terpilih Joko Widodo harus tetap melanjutkan proyek tol lintas Jawa.

Tidak hanya itu, pihak terkait memang mendesak agar percepatan penyelesaian tol yang bertujuan mengurangi beban pantai utara Pulau Jawa sejak 1990-an itu, benar-benar dapat dilakukan.

Menurut Djoko Kirmanto, secara umum persoalan yang menghadang Tol Trans Jawa adalah proses pembebasan lahan, meski sebagian ruas yang lain sudah selesai.

Djoko merinci, Serang--Jakarta, Jakarta--Karawang sudah selesai, sedangkan Karawang--Cirebon, tahun depan selesai.

"Cirebon--Brebes tahun depan selesai, Brebes--Semarang masih pembebasan lahan, Semarang--Solo--Bawen selesai, Bawen--Solo pembebasan lahan. Kemudian, Solo--Ngawi, 90 persen lahan sudah dibebaskan, Ngawi--Kertosono juga sama, Kertosono--Mojokerto sedang diselesaikan, terakhir Mojokerta--Surabaya," katanya.

Oleh karena itu, tegasnya, pihak terkait agar lebih keras lagi untuk mengupayakan percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol.

"Lahan dibebaskan bukan untuk investor tetapi untuk kepentingan masyarakat sekitar khususnya dan bangsa Indonesia umumnya," katanya.

Dirjen Bina Marga PU, Djoko Murjanto juga optimis Tol Trans Jawa bisa diselesaikan sekitar 3--5 tahun ke depan. 

"Lima tahun sebelumnya masalah itu ada di finansial dan lahan, kini finansial tak masalah, tetapi hanya lahan," kata Dirjen Bina Marga.

Dirjen Bina Marga berharap UU Lahan yang baru bisa berkontribusi signifikan terhadap pembebasan lahan jalan tol mulai 2015.

Editor: Ella Syafputri

sumber :

Minggu, 12 Oktober 2014

Tiga Kepala Daerah Diajak Percepat Tol Bawen-Solo


Ilustrasi
Semarang, Antara Jateng - Tiga kepala daerah yang wilayahnya terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo, namun proses pembebasan tanahnya tidak segera selesai, diajak melakukan percepatan agar pengerjaan fisik dapat secepatnya dimulai.


"Bupati Semarang, Wali Kota Salatiga dan Bupati Boyolali saya ajak untuk membantu proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Minggu.

Ganjar mengaku belum menerima laporan secara resmi terkait dengan kesulitan yang ditemui tim pembebasan tanah dan kemungkinan mundurnya pengerjaan fisik proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo.

Menurut dia, proses pembebasan tanah yang berjalan lama itu berkaitan dengan bagaimana meyakinkan masyarakat agar mau melepas tanah miliknya sehingga diperlukan berbagai pendekatan serta penjelasan kepada yang bersangkutan.

"Cuma butuh penjelasan dan pendekatan secara kekeluargaan karena masyarakat sudah rasional serta pasti memahami soal itu," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono yang dihubungi terpisah mengungkapkan bahwa Pemprov Jateng berencana membawa pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo ke ranah hukum jika proses tersebut tidak kunjung selesai hingga akhir 2014.

"Proses pembebasan tanah yang terkena proyek Jalan Tol Bawen-Solo harus selesai akhir tahun ini dan jika belum akan dilakukan konsinyasi melalui pengadilan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo di Kabupaten Semarang baru 13 persen, Kota Salatiga 76 persen, dan Kabupaten Boyolali 23 persen.

Menurut dia, proses pembebasan tanah di masing-masing kabupaten itu harus mencapai 75 persen agar pengerjaan fisik Jalan Tol Bawen-Solo dapat dimulai pada awal 2015.

"Ketiga wilayah tersebut akan dipercepat pembebasan tanahnya dan kami akan memanggil pihak terkait untuk membahas percepatan itu," ujarnya.

Konstruksi jalan tol Bawen-Solo yang melintasi Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali itu terbagi dalam tiga seksi serta sembilan paket pengerjaan.

Proyek pengerjaan jalan tol Bawen-Solo dengan panjang total 49,81 kilometer itu memerlukan pembebasan lahan sekitar 350 hektare yang berada di 47 desa dan 34 kecamatan.

Ruas jalan tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,57 kilometer, Salatiga-Boyolali 24,5 kilometer, dan Boyolali-Kartasura 7,74 kilometer.

sumber :

Sabtu, 11 Oktober 2014

PROYEK TOL SEMARANG-SOLO : Soal Pembebasan Lahan, Pemprov Berencana Bawa ke Ranah Hukum


JALAN TOL SEMARANG-SOLO
SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana membawa pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo ke ranah hukum atau pengadilan jika proses tersebut tidak kunjung selesai hingga akhir 2014.

“Proses pembebasan tanah yang terkena proyek Jalan Tol Bawen-Solo harus selesai akhir tahun ini dan jika belum akan dilakukan konsinyasi melalui pengadilan,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono seperti dikutip Antara, Jumat (10/10/2014).


Ia menjelaskan bahwa proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan jalan tol Bawen-Solo di Kabupaten Semarang baru 13%, Kota Salatiga 76%, dan Kabupaten Boyolali 23 persen.

Menurut dia, proses pembebasan tanah di masing-masing kabupaten itu harus mencapai 75 persen agar pengerjaan fisik jalan tol Bawen-Solo dapat dimulai pada awal 2015.

“Ketiga wilayah tersebut akan dipercepat pembebasan tanahnya dan kami akan memanggil pihak terkait untuk membahas percepatan itu,” ujarnya.

Sri mengungkapkan bahwa lamanya proses pembebasan tanah Jalan Tol Bawen-Solo karena terkendala masalah harga ganti rugi antara yang ditetapkan pemerintah dengan yang diminta warga selaku pemilih tanah.

“Kami terus berupaya melakukan pendekatan agar warga sepakat dengan harga ganti rugi yang ditawarkan sehingga proses pembebasan tanah dapat cepat selesai,” katanya.

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso meminta Panitia Pelepasan Tanah (P2T) untuk mempercepat penyelesaian proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo yang ditarget selesai pada tahun ini agar pengerjaan fisik bisa segera dimulai.

“Implementasi fisik jalan tol Bawen-Solo sepertinya akan molor lagi karena pembebasan tanah belum selesai sehingga perlu dipercepat,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Hadi mengungkapkan bahwa mekanisme pembebasan tanah di Jateng selalu menjadi kendala beberapa proyek pembangunan di provinsi setempat sehingga perlu ada koordinasi yang lebih baik antara P2T dan Dinas Bina Marga.

sumber :

Jumat, 10 Oktober 2014

Pembebasan Lahan Alot, Pemprov Akan Konsinyasi Jalan Tol Bawen-Solo


Iustrasi : proses konsinyasi lahan tol kalirejo, beberapa tahun yll (foto : soklin)

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana akan melakukan konsinyasi atas alotnya pembebasan lahan Jalan Tol Semarang-Solo seksi Bawen-Solo.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sri Puryono mengaku, akan melakukan konsinyasi bila pembebasan lahan jalan tol seksi Bawen-Solo tidak rampung pada akhir Desember 2014.

Konsinyasi itu yakni menitipkan uang ganti untung pemilik lahan kepada pihak pengadilan. Sehingga mau tidak mau masyarakat menerima angka tersebut.

"Kalau akhir tahun ini tidak selesai (pembebasan lahan-red), nanti kita akan melakukann konsinyasi," kata dia di ruangannya, gedung Pemprov Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Jumat (10/10/2014).

Dia menyayangkan lambannya proses pembebasan lahan jalan tol, terutama progress yang paling lamban yakni di Kabupaten Semarang.

Dari total lahan yang harus dibebaskan seksi Bawen-Solo seluas 350 hektare, pembebasan lahan Kabupaten Semarang hanya 13 persen. Sedangkan Kota Salatiga 75 persen, dan Kabupaten Boyolali 23 persen.

"Ini PR yang besar harus diselesaikan, minimal 75 persen sudah dibebaskan bisa dilelang untuk pengerjaan fisik. Salatiga sudah 75 persen, bisa dilelang tapi nanti bersamaan Boyolali dan Kabupaten Semarang," katanya. (*)

sumber :

Proyek Tol Bawen-Solo Diprediksi Molor

ilustrasi
SEMARANG – DPRD memprediksi proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo akan molor. Indikasinya, masih alotnya pembebasan lahan di tiga daerah, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Boyolali.

Anggota DPRD Jateng Hadi Santoso mengatakan, pembangunan pasti menunggu selesainya pembebasan tanah. Ketika pembebasan tanah melebihi target yang dicanangkan, maka waktu mulainya pembangunan pun akan molor. “Implementasi fisik Jalan Tol Bawen-Solo sepertinya akan molor lagi karena proses pembebasan tanah belum selesai sehingga perlu dipercepat,” kata di Semarang, Kamis (9/10).

Hadi menyatakan tidak mengetahui secara pasti luas tanah yang belum dibebaskan. Tapi berdasar pengalaman, luas yang belum terbebaskan pasti lebih dari 20 persen. “Karena kalau sudah di bawah 20 persen pengerjaan fisik sudah dilakukan,” ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu mengungkapkan, proses pembebasan tanah selalu menjadi kendala beberapa proyek pembangunan di Jateng. Solusinya harus ada kerja sama yang lebih baik antara panitia pengadaan tanah (P2T), Dinas Bina Marga Jateng, dan pemda setempat.

Hadi meminta P2T untuk segera menuntaskan tanah-tanah yang sudah disepekati harganya. Untuk yang belum sepakat, pendekatan persuasif harus lebih masif. Hadi mendapat informasi di Kecamatan Mojosongo, Boyolali, ada beberapa pemilih tanah yang mengeluhkan lambatnya pembayaran meskipun sudah ada kesepakatan harga ganti rugi sebelumnya.

Akhir Tahun

Sebelumnya, Gubernur Ganjar Pranowo menargetkan proses pembebasan tanah selesai akhir 2014. “Targetnya tahun ini pembebasan lahan bisa beres sehingga pembangunannya dimulai pada 2015 dan pertengahan 2016 sudah dibuka untuk umum,” katanya.

Konstruksi Jalan Tol Bawen-Solo sepanjang sepanjang 49,81 kilometer itu terbagi dalam tiga seksi serta sembilan paket pengerjaan. Ruas Jalan Tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,57 kilometer, Salatiga-Boyolali 24,5 kilometer, dan Boyolali-Kartasura 7,74 kilometer.

Catatan terakhir Suara Merdeka, untuk di Kabupaten Semarang, dari 267 hektare lahan yang dibutuhkan, realisasinya masih nol persen. Di Salatiga, dari 14,17 hektare sudah terbebaskan 10,06 hektare atau 71%. Sementara di Boyolali dari 151,45 hektare lahan telah dibebaskan 13,76 hektare (9,09%). Total Bawen-Solo membutuhkan 432,94 hektare, namun baru dibebaskan 23,82 hektare (5,5%).

Terkait hal ini, Kepala Dinas Bina Marga Jateng Bambang Nugroho menilai kesimpulan Dewan terlalu dini. Namun, pihaknya belum bisa menyampaikan kondisi terakhir sebelum rapat tim gabungan pada Senin pekan depan. “Senin baru rapat, sepertinya sudah ada progres signifikan,” tegasnya. (H68,J8-71)

sumber :

Rabu, 08 Oktober 2014

P2T Diminta Percepat Pembebasan Lahan Tol Bawen-Solo


Ruas jalan tol Semarang-Bawen
Semarang, Antara Jateng - Panitia Pelepasan Tanah (P2T) diminta mempercepat penyelesaian proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo yang ditarget selesai pada tahun ini agar pengerjaan fisik bisa segera dimulai.

"Implementasi fisik jalan tol Bawen-Solo sepertinya akan molor lagi karena pembebasan tanah belum selesai sehingga perlu dipercepat," kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso di Semarang, Rabu.

Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti luas tanah yang belum dibebaskan terkait dengan proyek pembangunan jalan tol Bawen-Solo.

"Asumsinya (luas lahan yang belum dibebaskan, red.) pasti lebih dari 20 persen karena kalau sudah di bawah 20 persen pengerjaan fisik sudah dilakukan," ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengungkapkan bahwa mekanisme pembebasan tanah di Jateng selalu menjadi kendala beberapa proyek pembangunan di provinsi setempat sehingga perlu ada koordinasi yang lebih baik antara P2T dan Dinas Bina Marga.

"Terkait dengan hal itu, P2T sudah kami minta agar jika sudah ada kesepakatan harga tanah yang akan dibebaskan harus segera diselesaikan dan tetap melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat pemilik lahan," katanya.

Di Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, kata Hadi, beberapa pemilih tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol Bawen-Solo mengeluhkan lambatnya pembayaran meskipun sudah ada kesepakatan harga ganti rugi sebelumnya.

"Lambatnya pembebasan lahan ini kaitannya dengan investor karena kalau terlalu lama dan ada potensi konflik, investor akan pergi," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menargetkan pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan jalan tol Bawen-Solo selesai pada tahun 2014 agar pengerjaan fisik dapat segera dimulai.

"Targetnya pada tahun ini pembebasan lahan bisa beres sehingga pembangunannya dimulai pada tahun 2015 dan pertengahan 2016 sudah dibuka untuk umum," katanya.

Konstruksi jalan tol Bawen-Solo yang melintasi Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Boyolali itu terbagi dalam tiga seksi serta sembilan paket pengerjaan.

Proyek pengerjaan jalan tol Bawen-Solo dengan panjang total 49,81 kilometer itu memerlukan pembebasan lahan sekitar 350 hektare yang berada di 47 desa dan 34 kecamatan.

Ruas jalan tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,57 kilometer, Salatiga-Boyolali 24,5 kilometer, dan Boyolali-Kartasura 7,74 kilometer.

sumber :