javascript:void(0)

your direction from here


View tol semarang ungaran in a larger map
happy chinese New Year 2021

cari di blog ini

Rabu, 17 Februari 2021

Menengok 10 BUMN ‘Sakit’ Dirawat PPA, Bagaimana Kondisinya?


Foto: Sufri Yuliardi

PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) tengah melakukan restrukturisasi sejumlah BUMN. Hal ini sebagai bagian dari langkah perseroan menjalankan tugas dari pemegang saham di mana perusahaan telah menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri BUMN.

Dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Selasa (16/2/21), melalui SKK tersebut PPA melakukan tindakan yang menjadi kewenangan pemegang saham terhadap 21 BUMN. Namun, pada keterangan tersebut hanya disebutkan 10 BUMN yang menjadi ‘pasien’ PPA.

Dilansir dilaman detikfinance, Adapun BUMN tersebut yakni PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Industri Glas (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), dan PT Barata Indonesia (Persero).

Kondisi perusahaan pelat merah tersebut sempat tercatat dalam pemberitaan detikcom. Bagaimana kondisinya? Berikut rinciannya:

1. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) ; Saat rapat dengan Komisi VI 20 Februari 2020 lalu, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ada sejumlah BUMN yang masuk dalam kategori dead weight alias ‘sekarat’. Untuk perusahaan kategori ini, setidaknya ada dua opsi yakni ditutup atau merger.

Saat itu, Erick mengatakan, salah satu perusahaan yang masuk kategori dead weight yakni Kertas Kraft Aceh.

“Ini yang memang ketakutan kalau penghapusan ada kategori merugikan negara. Kertas Kraft Aceh ini juga sama. Hal-hal seperti ini yang saya tak mau terjebak,” paparnya.

2. PT Istaka Karya (Persero) ; Kabar terbaru, karyawan Istaka Karya akan dipindah sementara ke Nindya Karya. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Istaka Karya (Persero) tentang Penempatan karyawan Istaka Karya di Nindya Karya.

Nota kesepahaman tersebut berisi rencana kerjasama penempatan karyawan Istaka Karya di Nindya Karya selama satu tahun sesuai hasil assesment dan kebutuhan Nindya Karya. Dengan begitu, diharapkan beban karyawan akan pindah dari BUMN restrukturisasi yang idle kepada BUMN lainnya yang sedang tumbuh.

“Penempatan karyawan terampil yang saat ini idle pada BUMN restrukturisasi ke BUMN bertumbuh merupakan bagian dari program sinergi biaya yang kami jalankan. Serta juga merupakan strategi pool of talent dengan mengefektifkan karyawan terampil pada ekosistem BUMN. Hal ini merupakan peluang untuk karyawan terampil pada bidangnya untuk tetap dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya pada masa yang sulit ini,” kata Direktur utama PPA Yadi Jaya Ruchandi dalam keterangannya, Rabu (10/2/2021)

3. PT Industri Glas (Persero) ; Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga pernah menyampaikan, banyak BUMN yang keberadaannya tidak berguna untuk publik. Bahkan, ada yang tidak ketahui kantornya seperti PT Industri Glas atau Iglas.

“Ada BUMN sudah nggak ada untungnya, abis itu nggak berguna untuk publik. Saya kasih contoh Merpati, sampai hari ini masih ada karena memang kita nggak bisa bubarkan. Sama halnya Iglas, itu tak tahu di mana kantornya,” kata Arya melalui telekonferensi, Jumat (5/6/2020).

Arya menjelaskan, sebenarnya pihaknya ingin memangkas BUMN yang sudah tidak ada untungnya lagi. Namun Menteri BUMN Erick Thohir dinilai belum punya kewenangan untuk itu.

“Kita sepakat yang namanya BUMN sudah nggak sehat, nggak punya guna lagi untuk bangun bangsa ini harusnya memang dipotong. Makanya Bang Nasril (Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN) kasih kewenangan ke kami, ke Pak Menteri untuk membubarkan. Jadi menteri BUMN ini nggak bisa membubarkan ataupun menghapus
BUMN-nya,” ucapnya.

4. PT Kertas Leces (Persero) ; Nasib perusahaan pelat merah ini tak kalah sedihnya. Setelah lama terlilit masalah keuangan, BUMN ini diputus pailit alias bangkrut oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada 25 September 2018.

Usai diputus pailit, aset perusahaan harus dijual untuk menutup kewajiban yang harus dibayarkan ke kreditur. Belum secara rinci, namun kewajiban yang harus dibayarkan sekitar dua kali dari aset perusahaan sekitar Rp 1 triliun.

Namun, putusan pailit itu bukan berarti menyelesaikan masalah. Dalam catatan detikcom September 2019, masih ada masalah dalam hal pembagian aset.

5. PT Djakarta Lloyd (Persero) ; Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pernah membongkar kinerja BUMN yang menerima penyertaan modal negara (PMN). Kementerian yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati ini juga membuat penilaian dengan ‘cap merah’ terhadap BUMN penerima PMN yang berkinerja buruk.

Menurut bahan paparan Kementerian Keuangan yang dibacakan oleh Sri Mulyani, terdapat penjabaran mengenai kinerja keuangan BUMN penerima PMN per 31 Desember 2018.

Sri Mulyani memberikan penilaian terhadap 2 rasio keuangan yakni Return on Equity (RoE) dan Debt to Equity Ratio (DER). RoE sendiri adalah rasio profitabilitas atau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, sedangkan DER untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utangnya.

Selain itu Kementerian Keuangan juga memberikan penilaian Z-Score dengan 3 penilaian hijau yang artinya kategori aman, kuning kategori waspada dan merah kategori distress

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Isa Rachmatarwata menjelaskan Z-Score dibuat Kemenkeu untuk menilai kerentanan kondisi keuangan BUMN. Untuk cap merah sendiri tertulis distres yang artinya kondisi keuangan perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan.

“Mengukur kerentanan perusahaan untuk kebangkrutan/instabilitas. Itu istilah awam kebangkrutan ini misalnya yang kita ukur aset lancarnya cukup nggak keuntungannya, cukup nggak untuk mengatasi shock,” terangnya di gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Salah satu perusahaan yang mendapat Z-Score merah adalah Djakarta Lloyd.

6. PT Indah Karya (Persero) ; Tak banyak informasi mengenai perusahaan ini. Namun, perusahaan ini tahun lalu digugat perusahaan logistik PT LV Logistics Indonesia ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Perusahaan pelat merah itu diduga melakukan wanprestasi.

Dalam penelusuran di SIPP PN Bandung, gugatan itu didaftarkan dengan nomor register 202/Pdt.G/2020/PN Bdg.

Dalam petitumnya, PT LV Logistics Indonesia meminta majelis hakim menyatakan bahwa PT Indah Karya melakukan wanprestasi. Selain itu, PT Indah Karya juga membayar ganti rugi materill sebesar Rp 5.451.131.600 miliar dan kerugian immateril sebesar Rp 1,5 miliar.

7. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) ; Sama dengan Djakarta Lloyd, perusahaan ini pada 2019 lalu mendapat score Z-Score merah. Belakangan, perusahaan yang masuk dalam klaster industri manufaktur ini terlibat proyek pembuatan kapal.

PT Pertamina (Persero) melakukan kerja sama dengan tiga BUMN galangan kapal yang tergabung dalam klaster industri manufaktur (KIM). Perusahaan minyak dan gas milik negara itu akan memesan 15 kapal buatan perusahaan pelat merah.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam acara penandatanganan perjanjian potensi kerja sama sinergi Pertamina Group dengan BUMN galangan kapal klaster industri manufaktur.

“Alhamdulillah Pak Wamen (Budi Gunadi Sadikin) ini juga sebagai Wakomut kami sudah menyetujui rencana pengadaan kapal yang akan dilakukan oleh Pertamina Group ke depan,” kata dia dalam acara yang ditayangkan secara virtual, Selasa (14/7/2020).

Tiga BUMN yang akan memproduksi kapal tersebut adalah PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) serta PT Industri Kapal Indonesia (Persero).

8. PT Industri Sandang Nusantara (Persero) ; BUMN ini juga pernah menjadi sorotan Erick Thohir. Saat rapat dengan Komisi VI 20 Februari 2020 lalu, Erick menyebut perusahaan ini masuk dalam kategori dead weight. Dia mengatakan, perusahaan ini sudah tidak bisa berkompetisi.

“Kita contohkan seperti Industri Sandang Nusantara ini sudah tidak maksimal, tidak kompetisi, tapi sayang sekali asetnya masih ada. Tapi kalau aset dan lain-lain dianggurkan seperti juga Merpati menjadi barang tidak berharga bahkan pegawainya tidak ada,” paparnya.

9 PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) ; Nasib maskapai pelat merah ini tak jelas hingga saat ini. Padahal, Merpati digadang-gadang akan mendapat suntikan modal dari investor.

Investor yang berniat menyuntik modal itu adalah PT Intra Asia Corpora. Intra Asia berniat menyuntik modal Rp 6,4 triliun.

Namun, rencana menggaet investor ini belum ada titik terang hingga sekarang. Pada akhir 2019 lalu, Direktur Utama MNA Asep Eka Nugraha mengatakan, suntikan modal itu tak kunjung masuk karena belum ada keputusan untuk pelepasan saham atau privatisasi.

“Iya lah. Ini bukan kesimpulan ya. Bukan privatisasi dulu baru investor masuk. Tapi sampai dengan investor masuk pasti harus ada privatisasi karena proposalnya kemarin privitisasi. Sekarang seperti apa, masih nunggu,” kata Direktur Utama MNA Asep Eka Nugraha di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jakarta, Senin (4/11/19).

Belum selesai urusan penyehatan perusahaan, Merpati kembali diterpa masalah. Belum lama ini, mantan pegawai menyampaikan, mereka yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak April 2016 itu belum memperoleh pesangon secara penuh.

Ketua Tim Dobrak Merpati, Ery Wardhana mengatakan masih ada 1.233 karyawan yang belum mendapat pesangon dengan total Rp 318,17 miliar. Jumlah itu termasuk dirinya, yang mengaku belum sepeser pun mendapat hak pesangon setelah 25 tahun bekerja.

“Fakta yang terjadi sampai Februari 2021, Merpati belum menyelesaikan hak pesangon karyawannya sebesar Rp 318 miliar untuk 1.233 orang pegawainya yang telah di PHK sejak April 2016 dan saat ini tidak ada kepastian kapan pembayaran akan diselesaikan,” kata Ery dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (2/2/21).

10. PT Barata Indonesia (Persero) ; Perusahaan ini sempat berencana membangun pabrik untuk roda kereta. BUMN manufaktur tersebut kabarnya akan memulai pembangunan pabrik tahun lalu.

Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero) Fajar Harry Sampurno mengatakan Indonesia masih belum bisa memproduksi roda kereta. Saat ini kebutuhan roda kereta masih impor 100%.

“Dari kereta api, kita yang belum bisa buat adalah roda. Itu kita masih impor dari China, dari Eropa. Oleh karena itu mulai tahun ini insya Allah kita mulai (bangun pabrik roda kereta),” kata Harry dalam acara ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Harry menjelaskan, dalam pembuatan pabrik roda itu dibutuhkan biaya sekitar Rp 500 miliar. “Investasi Rp 500 miliar untuk membuat pabrik roda karena ini pemakaiannya cukup besar di Indonesia. Ini nggak gampang bikin roda kereta itu,” jelasnya (syakhruddin)

sumber berita : syakhruddin.com
diberitakan ulang : Pojok Soklin

Senin, 15 Februari 2021

Curhat Karyawan Istaka Karya, 9 Bulan Gaji Belum Dibayar


Ilustrasi pekerja sedang bekerja menyelesaikan pembangunan gedung.
Foto: Helmi Afandi/kumparan


PT Istaka Karya (Persero) dilanda kesulitan keuangan hingga menunggak pembayaran gaji karyawan selama berbulan-bulan. Saat ini, perusahaan tengah dalam proses restrukturisasi oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero ) atau PT PPA agar bisa sehat kembali.


Andrian, bukan nama sebenarnya, merupakan salah satu karyawan Istaka Karya yang gajinya belum dibayar perusahaan sejak April 2020 hingga saat ini atau sekitar 10 bulan lamanya.

Dia bercerita, dirinya mulai bekerja di Istaka Karya sejak 2019. Saat ini statusnya masih kontrak di salah satu proyek Istaka Karya. Meski begitu, pembayaran gaji melalui kantor pusat. Jadi, gaji yang belum dibayarkan berlaku untuk seluruh karyawan baik karyawan kontrak maupun karyawan tetap.

"Kronologinya, jadi pembayaran gaji tiap bulan itu telat. Kadang telat sebulan, kadang dua bulan. Kalau dihitung ke belakang, dari bulan April sampai sekarang, gaji belum dibayarkan," kata Andrian saat dihubungi kumparan, Senin (15/2).

Menurut kabar yang dia dengar, gaji yang belum dibayarkan manajemen Istaka Karya mulai dari level direktur hingga karyawan kontrak. Sementara dirinya tidak punya akses untuk bertanya langsung ke perusahaan, jadi belum mendapatkan penjelasan langsung dari manajemen di tingkat direksi.

Kata Andrian, akses dia untuk bertanya perihal keterlambatan gaji berbulan-bulan ini hanya melalui kepala proyek yang juga karyawan tetap Istaka Karya.

"Dari penuturannya, perusahaan memang sedang berupaya untuk memenuhi kewajibannya kepada karyawan. Cuma, sebenarnya dari tahun kemarin wacananya sama saja, selalu jawabannya diupayakan," lanjut Andrian.

Pada Agustus tahun lalu, dari pesan WA yang beredar termasuk ke handphone Andrian, Serikat Pekerja Istaka Karya pernah membuat petisi dengan tuntutan perusahaan membayarkan gaji empat bulan ke karyawan.

Seorang pekerja berjalan di lokasi konstruksi saat senja di Jakarta.
Foto: REUTERS / Willy Kurniawan

Saat itu, kondisinya terhitung gaji yang belum dibayarkan lima bulan. Jika tidak dipenuhi perseroan, seluruh karyawan Istaka Karya akan mogok kerja. Tapi, kalau sekarang, dia tidak tahu serikat pekerja pernah audiensi lagi atau tidak dengan perusahaan. Dia berharap manajemen Istaka Karya bisa segera membayar gaji karyawannya.

"Untuk bertahan hidup sih, dari tabungan sama pinjam dari teman. Sulit juga, jadi terakhir kali ada pembayaran dari perusahaan itu sekitar bulan November, itupun bentuknya kasbon sebesar 50 persen dari gaji satu bulan," tuturnya.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen belum memberikan jawaban. Sekretaris Perusahaan Istaka Karya Yudi Kristanto hanya membaca pesan singkat kumparan.


Karyawan Akan Dialihkan ke Nindya Karya

Pekan lalu, PT PPA sebagai inisiator restrukturisasi BUMN-BUMN yang kinerjanya dalam kondisi baik, bahkan dalam kondisi sakit karena dilanda kerugian bertahun-tahun, mengumumkan bahkan mengalihkan karyawan Istaka Karya ke PT Nindya Karya (Persero).


Rencana pemindahan dilakukan demi menyelamatkan tenaga kerja Istaka karena perseroan tengah dalam proses restrukturisasi bersama 20 BUMN lainnya. Direktur Utama PPA Yadi Jaya Ruchandi menjelaskan, penyelamatan tenaga kerja Istaka Karya ini dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman kedua BUMN tentang penempatan karyawan pada akhir Januari lalu.

Karyawan Istaka Karya akan ditempatkan selama satu tahun sesuai hasil asesmen dan kebutuhan manajemen Nindya Karya.

Dikonfirmasi mengenai rencana pengalihan karyawan, Kepala Divisi HCU Istaka Karya, Jumadi, mengatakan proses itu dilakukan bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan di Nindya Karya. Jadi, jumlahnya, Jumadi belum bisa menyebutkan karena masih diinventarisir Nindya.

Selain jumlah karyawan yang dialihkan, kriteria pegawai yang bakal diboyong pun mengikuti kebutuhan dan proyek yang sedang dijalankan Nindya Karya. Nindya merupakan salah satu BUMN jasa konstruksi.

Di sisi Istaka Karya pun, lanjut Jumadi, sebagian besar pegawainya masih aktif dalam proyek yang dikerjakan perseroan. Karena itu, pengalihan pegawai ini sesuai kebutuhan Nindya sekaligus melihat ketersediaan karyawan di Istaka Karya.

"Untuk tahap awal sesuai surat dari Nindya yang dibutuhkan adalah karyawan bagian HSE (Health, Safety, Environment) untuk proyek baru Di Nindya," kata Jumadi saat dihubungi kumparan, Minggu (14/2).

sumber berita :  kumparan
repost berita : Pojok Soklin

Kapan Proses Pembangunan Tol Jogja-Solo di Purwomatani Dimulai? Ini Jawaban Satker


Ilustrasi. - Freepik

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PBJH) Jogja-Solo, Wijayanto mengatakan proses pembangunan jalan tol Jogja-Solo untuk seksi pertama (Kartasura-Purwomartani) sudah dimulai pada Desember lalu di Kartasura.

Untuk di Purwomartani, Kalasan, Sleman, proses pembangunan akan dilakukan jika seluruh bidang terdampak sudah dibebaskan. "Ya minimal 900 bidang sudah dibayarkan baru kami akan mulai proses pembangunan. Sehingga akhir 2021 seksi satu pembangunannya bisa selesai," katanya, akhir pekan lalu.

Terpisah Ketua Tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PBJH) Semarang-Jogja Heru Budi Prasetyo mengatakan Satker sudah menyelesaikan seluruh proses sosialisasi pemasangan patok untuk ruas jalan Tol Jogja-Bawen yang berada di wilayah DIY. "Sosialisasi dihadiri oleh padukuhan yang terlewati jalan tol dan perwakilan warga," katanya.

Untuk Kapanewon Tempel dilakukan di Banyurejo pada di Selasa (9/2/2021), di Seyegan dilaksanakan di Margokaton Rabu (10/2/2021) dan di Mlati digelar di Tiroadi pada Kamis (11/2/2021). Sosialisasi terhadap lahan terdampak tersebut dilakukan sebelum tim appraisal melakukan penilaian.

"Untuk appraisal belum turun. Mereka turun setelah nanti hasil ukur dari BPN dan inventarisasi bangunan dan tanaman selesai dan diumumkan kepada warga terdampak baru tim appraisal turun," katanya.

Sekretaris Pengadaan Lahan Jalan Tol Kanwil BPN DIY, Syamsul Bahri mengatakan BPN masih menunggu tim appraisal yang dibentuk PPK Tol Jogja-Solo sebelum melanjutkan tahapan penilaian lahan terdampak lainnya di Purwomartani. "Untuk kelanjutan penilaian masih menunggu tim appraisal dari PPK. Kalau tim sudah ada BPN tinggal meneruskan kegiatan penilaian," katanya.

Adapun untuk ruas jalan Tol Jogja-Bawen pihaknya juga masih terus melakukan kegiatan sosialisasi lahan terdampak pembangunan tol. Tim akan melakukan pengukuran lahan dan inventarisasi bangunan. "IPL Jogja-Bawen di DIY berbeda dengan IPL yang di Jawa Tengah. Jadi proses penyelesaian setiap tahapan tidak tergantung dengan yang di Jawa Tengah," katanya.

sumber berita : harianjogja.com
diberitakan ulang : Pojok Soklin

Nasib Istaka Karya: BUMN Sakit yang Alihkan Karyawan ke Nindya Karya


Pekerja dengan menggunakan alat berat menyelesaikan
proyek pembangunan ruas jalan Tol Kunciran-Cengkareng
di Cipondoh, Tangerang, Banten. Foto: Muhammad Iqbal/Antara Foto


PT Istaka Karya (Persero) menjadi salah satu dari 21 BUMN yang masuk kelompok restrukturisasi oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PT PPA berdasarkan arahan Menteri BUMN Erick Thohir.

BUMN-BUMN tersebut umumnya karena kinerjanya kurang optimal, bahkan dalam kondisi "sakit" karena operasional bisnis tidak berjalan lancar hingga dilanda kerugian bertahun-tahun.

Salah satu rencana dari restrukturisasi adalah mengalihkan karyawannya ke BUMN lain. Ini dilakukan untuk menyelamatkan nasib karyawan di tengah upaya penyehatan perseroan yang tengah sakit keuangan. Berikut kumparan rangkum tentang Istaka Karya, Senin (15/2).


BUMN Ini Pernah Berhenti Beroperasi, Dilanda Kerugian

Menengok ke belakang, Istaka Karya mengalami masa-masa berat sebelum 2013. Berdasarkan laporan PT PPA, saat itu operasional perusahaan sempat berhenti. Perseroan juga dalam proses menghadapi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan.

"Sebagian besar karyawan telah dirumahkan," tulis laporan PT PPA pada 2018 lalu dikutip kumparan, Minggu (14/2).

Pada 2011, perusahaan mengalami kerugian Rp 275 miliar, ekuitas negatif Rp 656 miliar, dan tidak memiliki likuiditas dan dukungan dana.

Kondisi pasar Istaka Karya di tahun yang sama dalam situasi hilangnya kepercayaan customer dan mitra kerja. Perusahaan juga kesulitan memenuhi persyaratan tender dan susah mendapatkan proyek baru.



PT PPA Tangani Istaka Sejak 2013

Sejak 2013 hingga 2017, PPA masuk ke Istaka Karya untuk restrukturisasi dan revitalisasi perusahaan. Dalam rentang waktu itu, PPA memberikan pendanaan atas proyek-proyek yang diperoleh Istaka (sudah terkontrak) dan laik dibiayai.

PPA juga memberikan dukungan yang dipersyaratkan oleh pemilik proyek dalam proses tender dan pelaksanaan proyek.

Upaya PPA selama kurang lebih empat tahun berdampak positif pada perseroan di 2018. Saat itu, aset perusahaan tercatat Rp 449 miliar, utang Ro 278 miliar, ekuitas positif Rp 170 miliar. Perusahaan juga berhasil meraup pendapatan Rp 248 miliar dan laba bersih Rp 21 miliar, serta memenuhi kewajiban membayar utang ke PPA.

Dari sisi operasional, manajemen telah melakukan penyempurnaan SOP pemasaran, produksi, dan keuangan. Adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya kepala proyek.

Karyawan Dialihkan ke Nindya Karya

Berselang tiga tahun, restrukturisasi dan revitalisasi PPA ke Istaka Karya masih berlanjut. Salah satunya adalah bakal mengalihkan sejumlah pegawainya ke PT Nindya Karya (Persero).

Penyelamatan tenaga kerja Istaka Karya ini dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman kedua BUMN tentang penempatan karyawan pada akhir Januari lalu. Karyawan Istaka Karya akan ditempatkan selama satu tahun sesuai hasil asesmen dan kebutuhan manajemen Nindya Karya.

Kepala Divisi HCU Istaka Karya, Jumadi, mengatakan pengalihan karyawan Istaka Karya ke Nindya Karya dilakukan bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan di Nindya Karya. Jadi, jumlahnya, Jumadi belum bisa menyebutkan karena masih diinventarisir Nindya.

"Untuk tahap awal sesuai surat dari Nindya yang dibutuhkan adalah karyawan bagian HSE (Health, Safety, Environment) untuk proyek baru Di Nindya," kata Jumadi saat dihubungi kumparan, Minggu (14/2).

Selain jumlah karyawan yang dialihkan, kriteria pegawai yang bakal diboyong pun mengikuti kebutuhan dan proyek yang sedang dijalankan Nindya Karya. Nindya merupakan salah satu BUMN jasa kontruksi.

Di sisi Istaka Karya pun, lanjut Jumadi, sebagian besar pegawainya masih aktif dalam proyek yang dikerjakan perseroan. Karena itu, pengalihan pegawai ini sesuai kebutuhan Nindya sekaligus melihat ketersediaan karyawan di Istaka Karya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan Istaka Karya Yudi Kristanto, mengatakan pengalihan karyawan adalah bagian dari rencana restrukturisasi BUMN di bawah kuasa pemegang saham PT PPA.

"Di samping penyelamatan dan pemberdayaan SDM pada BUMN yang sedang restrukturisasi, juga dalam rangka mengurangi biaya operasi BUMN restrukturisasi," kata Yudi.

Dalam situs perusahaan, Istaka Karya terlihat pernah menangani sejumlah proyek infrastruktur, terutama dari pemerintah. Mulai dari jalan, jembatan, landasan penerbangan, gedung perkantoran, hingga reklamasi.

sumber berita :  kumparan
diposting ulang oleh : Pojok Soklin

Minggu, 14 Februari 2021

Pegawai BUMN Istaka Karya Bakal Dialihkan ke Nindya Karya, Berapa Jumlahnya?


Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.
Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

BUMN konstruksi, PT Istaka Karya (Persero) bakal mengalihkan pegawai ke PT Nindya Karya (Persero). Pemindahan sementara ini dilakukan untuk menyelamatkan nasib pekerja karena perseroan dalam proses restrukturisasi di bawah PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) atau PT PPA.

Adapun, kesepakatan pengalihan karyawan ini dilakukan kedua belah pihak pada akhir Januari 2020 yang diinisiasi PT PPA. Berapa banyak tenaga kerja Istaka yang bakal dipindahkan ke Nindya Karya?

Kepala Divisi HCU Istaka Karya, Jumadi, mengatakan pengalihan karyawan Istaka Karya ke Nindya Karya dilakukan bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan di Nindya Karya. Jadi, jumlahnya, Jumadi belum bisa menyebutkan karena masih diinvertarisir Nindya.

"Untuk tahap awal sesuai surat dari Nindya yang dibutuhkan adalah karyawan bagian HSE (Health, Safety, Environment) untuk proyek baru di Nindya," kata Jumadi saat dihubungi kumparan, Minggu (14/2).

Selain jumlah karyawan yang dialihkan, kriteria pegawai yang bakal diboyong pun mengikuti kebutuhan dan proyek yang sedang dijalankan Nindya Karya. Nindya merupakan salah satu BUMN jasa kontruksi.

Di sisi Istaka Karya pun, lanjut Jumadi, sebagian besar pegawainya masih aktif dalam proyek yang dikerjakan perseroan. Karena itu, pengalihan pegawai ini sesuai kebutuhan Nindya sekaligus melihat ketersediaan karyawan di Istaka Karya.

"Tidak semua karyawan Istaka dialihkan ke Nindya, karena di Istaka sendiri masih ada beberapa proyek yang harus dikerjakan," tutur Jumadi.



Pekerja dengan menggunakan alat berat menyelesaikan proyek pembangunan
ruas jalan Tol Kunciran-Cengkareng di Cipondoh, Tangerang, Banten.
Foto: Muhammad Iqbal/Antara Foto

Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan Istaka Karya, Yudi Kristanto mengatakan, pengalihan karyawan adalah bagian dari rencana restrukturisasi BUMN di bawah kuasa pemegang saham PT PPA.

"Di samping penyelamatan dan pemberdayaan SDM pada BUMN yang sedang restrukturisasi, juga dalam rangka mengurangi biaya operasi BUMN restrukturisasi," kata Yudi.

Sebelumnya, Direktur Utama PPA Yadi Jaya Ruchandi menjelaskan, penyelamatan tenaga kerja Istaka Karya ini dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman kedua BUMN tentang penempatan karyawan pada akhir Januari lalu. Karyawan Istaka Karya akan ditempatkan selama satu tahun sesuai hasil asesmen dan kebutuhan manajemen Nindya Karya.

Menurut Yadi, dengan adanya program ini diharapkan beban karyawan juga akan pindah dari BUMN restrukturisasi yang idle kepada BUMN lainnya yang sedang tumbuh. Selain itu, juga menjadi peluang karyawan terampil pada bidangnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki pada masa yang sulit ini di BUMN yang sedang tumbuh.

Untuk diketahui, sejak 30 September 2020, Menteri BUMN Erick Thohir memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke PT PPA untuk bisa melakukan restrukturisasi BUMN. Dengan SKK ini, PPA berhak melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak pemegang saham kepada 21 BUMN, termasuk Istaka Karya. Salah satunya mengalihkan karyawan BUMN yang "sakit" ke BUMN yang tengah tumbuh kinerjanya.

sumber berita :  kumparan
diberitakan ulang oleh : Pojok Soklin

Minggu, 31 Mei 2020

Longsor di Tol Ungaran, Kendaraan Dialihkan ke Jalan Nasional

Pembersihan material longsor di Tol Ungaran menggunakan alat berat.(KOMPAS.com/IST)

Longsor terjadi di Tol Ungaran Kilometer 426 +600, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (30/5/2020) malam. Akibat longsor tersebut, Jalan Tol tidak bisa dilalui dan kendaraan dialihkan melalui jalan nasional. Koordinator Lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang Yunianto mengatakan, pembersihan material longsor dilakukan pada Minggu (31/5/2020) dini hari. Baca juga: Ternak Warga Banyak yang Hilang Misterius, Ternyata Ini Penyebabnya "Pembersihan material longsor dilakukan oleh personel BPBD, Polres Semarang, dan dari Trans Marga Jateng," kata Yunianto saat dihubungi. Material longsor di Jalan Tol itu setinggi 1,5 meter, lebar 10 meter dan panjang 30 meter. "Ada juga 20 relawan, 10 dari TMJ, serta dikerahkan dua alat berat eskavator untuk melakukan pengerukan," kata dia. Timbunan tanah dan batu tersebut menutup jalur B Tol Ungaran atau arah Bawen ke Semarang. Menurut Yunianto, longsor terjadi karena hujan deras yang berlangsung cukup lama pada Sabtu malam. Baca juga: Mobilnya Tabrak Rumah Warga, Kapolsek Ini Dicopot dan Ditahan Saat ini, kendaraan dari Bawen ke arah Semarang dialihkan melalui jalan nasional. Dia menargetkan pembersihan material longsor bisa selesai dengan cepat pada hari ini, agar arus lalu lintas di Tol Ungaran tersebut bisa segera normal. "Ini kami usahakan secepatnya agar jalur di Tol Ungaran bisa segera bersih," kata Yunianto.


Penulis : Kontributor Ungaran, Dian Ade Permana
Editor : Abba Gabrillin

sumber :

Senin, 02 September 2019

Tol Solo-Jogja Beres, Tol Bawen-Jogja Belum Jelas


RMOLJateng. Proyek jalan tol ruas Bawen-Jogja masih belum ada kepastian.


Sementara itu, jalan tol ruas Solo-Jogja masih menunggu penetapan lokasi.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemprov Jateng, Peni Rahayu mengatakan, untuk jalan tol ruas Solo-Jogja sudah mendapat persetujuan Pemprov Jogja. 

"Artinya, ada kesepakatan antara Pemprov Jateng, dan Pemerintah Pusat," katanya, Sabtu (31/8).

Peni menjelaskan, dari total 91,93 kilometer itu, sebanyak 34 kilometer berada di wilayah Jawa Tengah. Diantaranya Kartosuro, Boyolali dan Klaten.

"Informasi yang didapat, trase tol di Jogja sampai bandara (NYIA) sudah clear," tambah dia.

Disinggung mengenai ruas tol Bawen-Jogja, prosesnya baru akan dirapatkan Senin besok. Dia berharap tidak ada terlalu banyak perubahan dari rencana awal.

Dia mengharapkan, jalan tol Semarang-Jogja dapat terintegrasi dengan Candi Borobudur. Katanya, belum lama ini Pemprov Jateng telah mengajukan kawasan prioritas kepada presiden untuk mendukung peningkatan ekonomi nasional 7 persen.

Kamis, 29 Agustus 2019

Rintis Wisata Alutsista TNI, Siapkan Lahan 4 Hektare

Lahan Calon Wisata Alutsista TNI di Salatiga. Kawasan ini Berlatar
Belakang Jalan Tol Semarang-Solo, tepatnya di Dusun Nogosari,
Kelurahan Bugel, Kota Salatiga. (Edy Susanto)

SALATIGA, KRJOGJA.com - Pemkot Salatiga menyiapkan lahan seluas 4 hektare untuk merintis kawasan wisata baru alutsista (peralatan miilter) TNI. Lahan ini terletak di eks tanah bengkok Kelurahan Bugel di Dusun Nogosari, Kota Salatiga yang berdekatan dengan ruas jalan tol Semarang-Solo.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Adhi Isnanto dihubungi KR membenarkan bahwa rintisan kerjasama untuk membuat kawasan baru wisata alutsista TNI ini sudah dibicarakan dengan Kementrian Pertahanan (Kemenhan) di Jakarta beberapa waktu lalu bersama walikota dan perangkat daerah lainnya.


“Kami sudah menyiapkan lahan untuk membuat kawasan wisata alutsista TNI dari tiga angkatan yang akan dibangun di dekat jalan tol Semarang-Solo tepatnya di Dusun Nogosari Kelurahan Bugel Salatiga. Di kawasan itu nantinya didirikan peralatan militer TNI untuk wisata sekaligus edukasi. Tanah yang kami siapkan seluas 4 hektare,” tandas Adhi Isnanto kepada KRJogja.com, Kamis (29/08/2019).

Dia menambahkan, motivasi kerjasama dengan Kemenhan salah satunya dilandasi Salatiga adalah kota sejarah dimana dari Salatiga lahir pahlawan dari tiga angkatan TNI, yaitu Brigjen Soediarto dari Angkatan Darat, Angkatan Laut (Yos Sudarso) dan dari Angkatan Udara adalah Adi Sucipto.

“Tiga pahlawan ini semuanya putra terbaik dari Kota Salatiga. Secara teknis semuanya ditangani Bapelitbanda (Bappeda), dan kami sebagai pengelola aset hanya menyiapkan lahannya” kata Adhi Isnanto.

Diketahui Walikota Salatiga dan jajarannya bertemu dengan Sekjen Kemenhan Laksdya Agus Setiadji di Jakarta dan disepakati merintis wisata alutsista di Salatiga. (Sus)

sumber :

Tol Semarang-Demak Terhambat


SEMARANG - Selesai membangun jalan tol Trans Jawa, saat ini ada empat jalan tol lagi dibangun di wilayah Jawa Tengah. Yakni, Jalan Tol Semarang-Demak, Tol Solo-Yogyakarta, Tol Bawen- Yogyakarta, dan Tol Semarang-Kendal.

Dari keempatnya, progres pembangunan jalan tol Semarang-Demak yang terdepan. Sudah ada pemenang lelang dan saat ini dilakukan pembebasan lahan. Namun, pemerintah menemui kendala dalam pembayarannya. ”Sebagian daratan telah menjadi laut (abrasi).

Ada aturan mengatakan bila daratan sudah berubah menjadi lautan maka tak boleh dibayar,” kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jateng, Peni Rahayu, Rabu (28/8). Pemprov telah berkonsultasi dengan kejaksaan dan saat ini menunggu arahan agar tak menyalahi ketentuan hukum.

Sementara lahan yang berupa daratan, lanjut Peni, semua telah dibayarkan uang ganti ruginya. ”Kalau nanti (wilayah abrasi) itu harus dibayar ya dibayar. Tapi kalau tidak ya memang aturannya seperti itu,” kata Peni.

Tanggul Laut

Tol Semarang-Demak direncanakan akan mulai pembangunan fisik pada 2020. Sesuai skema dari kemen PUPR, tol ini akan nyambung dengan Tol Semarang-Kendal. Memiliki fungsi sebagai tanggul laut, tol ini juga dimaksudkan untuk mendukung perkembangan Kawasan Industri Kendal (KIK) yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden saat Gubernur Ganjar Pranowo melakukan rapat terbatas dengan Presiden. Maka, kata Peni, ada perubahan trase jalan tol Semarang-Kendal. Titik jalan tol akan lebih didekatkan ke bibir pantai dan exit tol akan berdekatan dengan KIK.

Sementara itu untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya sepanjang 94 km, lanjut Peni, trase di wilayah Jateng dengan panjang sekitar 34 km sudah beres.

Meski sebelumnya mengalami revisi karena ada sejumlah sumber mata air yang harus dihindari. Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Jawa Tengah melintasi tiga kabupaten, yaitu Sukoharjo (Kartasura), Boyolali, dan Klaten. Saat ini progres sampai persiapan penetapan lokasi (Penlok). Sementara amdal menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena lintas provinsi.

Trase di wilayah Jawa Tengah itu nanti tinggal disambungkan dengan wilayah Yogyakarta. ”Yogyakarta informasinya juga sudah beres, tinggal menunggu exit tol yang menuju bandara baru Yogyakarta. Menunggu persetujuan dari DIY,”jelasnya.

Progres pembangunan tol Bawen-Yogyakarta sepanjang 77 Km sedikit lebih lambat. Karena pembahasan terakhir trase tol Bawen-Yogyakarta baru akan dilakukan pada Senin (2/8).

Apakah nantinya akan ada perubahan trase atau tidak, Peni mengaku tidak tahu. Sesuai trase yang ada, tol ini akan melintasi empat wilayah; Kabupaten Semarang, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang serta Kabupaten Temanggung.

Lantaran masih ada dua jalan tol yang trasenya bisa mengalami perubahan maka Pemprov Jawa Tengah harus bergerak cepat. Trase itu harus dimasukkan dalam Perda Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW). Sementara Perda RTRW sendri telah digedok oleh DPRD Jawa Tegah dan saat ini sedang dievaluasi oleh Kemendagri. (H81-23)

sumber :

Jumat, 12 Juli 2019

Pembangunan Tol Solo-Jogja dan Bawen-Jogja Tunggu Desain PUPR


Jalan tol desari. ©2019 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan proyek pembangunan jalan tol Solo-Jogja dan Bawen-Jogja masih menunggu desain dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ganjar mengaku telah bertemu Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR untuk melaporkan terkait pembangunan kedua ruas tol di Jawa Tengah tersebut.


BERITA TERKAIT

"Yang penting kan persetujuan prinsipnya sudah oke. Tinggal kita mencari penloknya, penetapan lokasi dengan desain yang sudah disiapkan. Kemarin sudah saya laporkan ke pak presiden, sudah bicara ke pak menteri. Ada 2 yang akan kita kerjaan, Bawen-Jogja dan Solo-Jogja. Kita nunggu desainnya dari Kementerian," ujar Ganjar di Klaten, Kamis (11/7).

Jika sudah selesai, lanjut Ganjar, pihaknya akan melakukan penetapan lokasi. Sehingga nantinya wilayah Jogja-Solo-Semarang (Joglosemar) akan semakin hidup. Harapannya bisa mendorong ekonomi kreatif dan wisata.

"Ini yang saya mohonkan ke pusat untuk membantu pengembangan Jawa Tengah khususnya wilayah Borobudur raya," katanya.

Terkait teknis, gubernur menyerahkan ke Kementerian PUPR. Pihaknya hanya menyelesaikan dukungan-dukungan dari daerah. Demikian juga terkait ganti rugi atau ganti untung perlu disosialisasikan pada masyarakat. Sehingga nantinya tidak ada pemaksaan warga. Warga juga perlu mengetahui akan kepentingan umum lebih banyak dalam proyek ini.

"Kepentingan individu menolak boleh, tapi untuk kepentingan umum lebih banyak harus ngalah, maka harus ada ganti di proyek tol ini. Ganti untung atau ganti rugi, apapun namanya harus ada tim appraisal independen yang bisa memberikan kisaran penggantian," katanya.

re-publishing : pojok soklin