javascript:void(0)

your direction from here


View tol semarang ungaran in a larger map
INFO : REUNI AKBAR SMP N 2 SIMO BOYOLALI 2017 BULAN DESEMBER 2017....AYOO BERGABUNG (Info&Pendaftaran : 085727059929)

cari di blog ini

Rabu, 27 Februari 2013

Dahlan Iskan Ancam Pecat 11 Dirut BUMN

Dahlan Iskan. (Dok/JIBI/Bisnis Indonesia)
JAKARTA–Menteri Kementerian Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan ancam pecat 11 dirut BUMN yang mengajukan penyertaan modal negara (PMN).

Ke-11 perusahaan negara tersebut adalah PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Pertani (Persero), PT Batan Tekno (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), Perum LKBN Antara, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), serta Perum Perikanan Indonesia.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan direksi perusahaan plat merah yang menghendaki suntikan dana dari pemerintah berarti tidak dapat menyelesaikan persoalan perusahaan. Dengan demikian, BUMN tidak perlu menempatkan direksi yang hebat apabila keinginannya hanya meminta PNM.

“Direksi yang hanya meminta PNM berarti dia tidak sanggup menyelesaikan permasalahan di internal perusahaannya. Jika mau menjadi direksi yang hanya meminta PNM, maka tidak perlu dipilih direksi yang bagus,” tuturnya usai menggelar rapat pimpinan di Plaza Mandiri, Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Untuk itu, Kementerian BUMN akan menyurati 11 perusahaan pemerintah yang telah melayangkan surat pengajuan PNM, Selasa siang. Surat itu berisi agar direksi masing-masing BUMN tersebut segera mencabut surat pengajuan suntikan dana dari pemerintah.

“Saya sudah putuskan pada rapim tadi pagi [Selasa, 26/2] bahwa direktur utama BUMN yang sudah mengajukan surat ke BUMN harus mencabutnya hingga besok sore [Rabu, 27/2/2013],” tegasnya.

Meskipun demikian, Kementerian BUMN memberikan kelonggaran kepada dua BUMN, yakni PT Askrindo Persero dan Perum Jamkrindo yang juga telah mengajukan PNM. Hal itu disebabkan kedua BUMN tersebut memiliki tugas sebagai penjaminan kredit usaha rakyat (KUR).

“Untuk Askrindo dan Jamkrindo tanpa mereka mengajukan surat, pemerintah akan memberikan PMN,” tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN mencopot Direktur Utama (Dirut) PT Sang Hyang Sri (Persero), Kaharuddin, karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan, menuturkan Kaharuddin diminta berkonsentrasi menyelesaikan kasus yang sedang dihadapinya.

“Kami mencopot Dirut Sang Hyang Sri karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung,” ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (12/2/2013).
 
sumber :

Selasa, 26 Februari 2013

TOL SOKER: Jadi Ajang Balap Liar

ilustrasi
BOYOLALI – Sejumlah warga di sekitar Tol Solo Kertosono (Soker), tepatnya di perbatasan Dusun Padokan-Dusun Mojorejo, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, merasa terganggu oleh aktivitas balap liar. Balap liar yang dimaksud mereka nilai menimbulkan kebisingan.

Salah seorang warga Mojorejo RT 006/RW 005 yang mengaku bernama Rubiyanto, 53, mejelaskan aktivitas balap liar biasa dimulai pukul 16.00 WIB. “Hampir setiap hari, kecuali saat hujan. Jelas hal itu mengganggu, karena bising sampai nyetel TV tak bisa terdengar,” ujarnya saat ditemui Solopos.com, Senin (25/2/2013).

Dia mengakui aktivitas itu, di sisi lain, mengundang antusiasme warga menonton. Penonton dijelaskan Rubiyanto banyak berasal dari warga sekitar Mojorejo dan Padokan. “Namun untuk joki bukan orang sini, kami dengar orang dari luar Sawahan,” tandasnya.
Balap liar itu, lanjut dia, memakai trek jalan beton yang belum lama jadi dibangun via proyek Tol Soker.

Lokasi tepat aktivitas yang dimaksud berada di sebelah barat overpass perbatasan dua dusun tadi. “Balapan start dari timur ke arah barat, mereka memakai trek 200 m hingga 300 m,” jelasnya, lagi.

Meskipun merasa terganggu, Rubiyanto menjelaskan memilih diam dan menyerahkan tindakan terhadap pihak berwenang. Sebab, dia mengaku pesimistis peserta balapan itu tak akan mempan dinasihatinya.

Terpisah, Wagimin, 53, masih warga sekitar jalan tol itu, menyebut, balap liar itu berlangsung mulai sepekan ini. Polisi pun diketahuinya pernah berupaya membubarkan. “Pernah coba dibubarkan tapi seusai polisi pergi mereka balik beraktivitas seperti semula,” ujarnya.
sumber :

Minggu, 24 Februari 2013

Pembebasan Lahan Solo-Mantingan Capai 74,38 Persen

Ilustrasi (antarafoto.com)
Boyolali, Antara Jateng - Pembebasan tanah proyek jalan tol Solo-Mantingan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, hingga Minggu sudah mencapai sekitar 74,38 persen dari total sebanyak 1.776 bidang.

"Jumlah bidang tanah terkena proyek jalan tol Solo-Mantingan di Kabupaten Boyolali sebanyak 1.776 bidang, dan sudah terealisasi 1.321 bidang atau 74,38 persen," kata Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Setda Kabupaten Boyolali Joko Diyana, Minggu.

Menurut Joko Diyana, proyek jalan tol di Boyolali tersebut sepanjang 14,35 kilometer yang membutuhkan tanah seluas 1.020.846 meter persegi atau 1.776 bidang.

Pembebasan tanah sisanya, kata dia, sekitar 455 bidang masih dalam proses negoisasi harga antara pemilik dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Penitian Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Tol Solo-Mantingan.

Menurut dia, belum selesainya pembebasan tanah jalan tersebut karena diakibatkan beberapa hal, di antaranya harga tanah permintaan pemilik terlalu tinggi atau melebihi yang ditetapkan oleh Tim Penaksir dan Penilai Harga Tanah.

"Permintaan pemilik tanah dengan harga terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Tim Appraisal," katanya.

Selain itu, lanjut dia, juga diakibatkan proyek jalan tol tersebut menerjang tanah wakaf untuk masjid sehingga pengurusan pembebasan tanahnya harus melalui Kementrian Agama di Jakarta yang butuh waktu lama.

Kendati demikian, pihaknya optimistis pembebasan tanah proyek tol Solo-Mantingan di Kabupaten Boyolali pada tahun 2013 dapat selesai.

Ia menjelaskan bahwa pada pembebasan proyek jalan tol Solo-Semarang di wilayah Kabupaten Boyolali, masih dalam tahap pengukuran sehingga belum ada kegiatan pembebasan tanah.

Namun, kata dia, setelah pengukuran tanah selesai akan dibuat peta bidang, kemudian dilanjutkan pendataaan tanaman dan bangunan yang terkena proyek jalan tol.

"Hasil pendataan tanaman dan bangunan akan diumumkan selama satu minggu. Jika tidak ada komplain dari masyarakat, dilakukan sosialisasi terkait dengan harga tanah," katanya.

Menurut dia, berdasarkan pengamatan di lapangan, permintaan harga pemilik tanah yang terkena proyek jalan tol itu relatif terlalu tinggi atau jauh dari harga yang ditetapkan oleh Tim Appraisal.

"Harga tanah yang terkena proyek tol bervariasi, tergantung letak dan klasifikikasi tanah. Jika lahan berada di tepi jalan, tentunya harga lebih tinggi daripada lokasinya yang jauh dari akses jalan," katanya.
 
sumber :

Selasa, 19 Februari 2013

Investor Asing Segera Relokasi Pabrik ke Jateng

REUTERS/Stringer
TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa daerah di Jawa Tengah menjadi tujuan relokasi beberapa investor asing yang akan memindahkan investasinya dari beberapa daerah di Jawa Barat dan Banten. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah, Agung Wahono. “Konsultan dari sepuluh investor asing itu sudah konsultasi kepada kami,” ujarnya kepada Tempo, Senin, 18 Februari 2013.

Investor yang merelokasi investasinya ke Jawa Tengah adalah yang bergerak di bidang tekstil, garmen dan sepatu. Salah satu di antaranya, bukan relokasi, tapi investor dari Cina yang baru akan mendirikan pabrik tekstil di Jawa. Namun, oleh para konsultan investor tersebut, Agung diminta merahasiakan nama perusahaan terlebih dahulu.

Menurut Agung, ada beberapa alasan rencana relokasi. Di antaranya karena iklim usaha dan politik di Jawa Tengah lebih kondusif, upah buruh juga lebih terjangkau. “Dari aspek transportasi, dibukanya Tol Semarang-Solo juga menjadi pertimbangan tersendiri,” katanya. “Kemungkinan besar, relokasi dilakukan tahun ini.”

Para konsultan investor di antaranya telah meninjau kawasan industri di Kabupaten Semarang seperti Bergas, Bawen, dan Tengaran. Semua kawasan itu dilewati akses Tol Semarang-Solo. Ada juga yang telah melakukan survei ke Sukoharjo dan Karanganyar.

Kehadiran para investor tersebut di Jawa Tengah, Agung menambahkan, tidak menjadikan persoalan serius bagi investor lokal. Karena selama ini saat mereka membuka pabriknya di Jawa Barat dan Banten, juga telah menjadi kompetitor. Nilai positifnya justru mampu menyerap tenaga kerja lokal yang tidak sedikit.

Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia Indonesia Jawa Tengah, Tony Winarno, mengatakan, masuknya investor ke Jawa Tengah, baik asing maupun domestik untuk membuka pabrik, tak lepas dari membaiknya akses transportasi pengiriman di beberapa daerah di Jawa Tengah. “Kalau akses tol makin mudah, pelabuhan laut dan udara makin memadai. Investor lebih tertarik berinvestasi di daerah,” ujarnya.

Tony juga tak mengabaikan faktor stabilitas politik dan kesadaran membuka kemudahan akses investasi di hampir semua kabupaten dan kota di Jawa Tengah serta tenaga kerja yang lebih kompetitif juga menjadi pendorong masuknya investor. "Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sudah terlalu sesak."
 
sumber :

Jawa Tengah Tujuan Relokasi Investasi

Buruh bekerja di pabrik tekstil. REUTERS/Stringer
TEMPO.CO, Semarang - Beberapa daerah di Jawa Tengah menjadi tujuan investasi dari beberapa investor asing yang akan memindahkan investasinya dari sejumlah daerah di Jawa Barat dan Banten. “Konsultan dari sepuluh investor asing itu sudah konsultasi kepada kami,” ujar Koordinator Tim Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Agung Wahono Senin 18 Februari 2013.

Investor yang merelokasi investasinya ke Jawa Tengah bergerak di bidang tekstil, garmen dan sepatu. Menurut Agung, ada beberapa alasan rencana relokasi. Diantaranya karena iklim usaha dan politik di Jawa Tengah lebih kondusif, upah buruh juga lebih terjangkau. “Dari aspek transportasi, dibukanya tol Semarang – Solo juga menjadi pertimbangan tersendiri,” jelasnya. “Kemungkinan besar, relokasi dilakukan tahun ini”.

Konsultan investor, diantaranya telah meninjau ke kawasan industri di Kabupaten Semarang seperti Bergas, Bawen dan Tengaran. Semua kawasan itu dilewati akses tol Semarang – solo. Ada juga yang telah survei ke Sukoharjo dan Karanganyar.

Menurut Agung, kehadiran para investor itu di Jawa Tengah tidak menjadi persoalan serius bagi investor lokal. Karena, selama ini saat mereka membuka pabriknya di Jawa Barat dan Banten, juga telah menjadi kompetitor. “Nilai positifnya justru mampu menyerap tenaga kerja lokal yang tidak sedikit,” katanya.

Bahkan, katanya, ada investor dari Cina yang akan mendirikan pabrik tekstil di Jawa. “Konsultan investor minta merahasiakan nama perusahaan terlebih dahulu,” kata Agung.

Menurut Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia Indonesia (Asperindo) Jawa Tengah, Tony Winarno, masuknya investor asing dan domestik ke Jawa Tengah, tak lepas dari membaiknya akses transportasi pengiriman di beberapa daerah di Jawa Tengah. “Kalau akses tol makin mudah, pelabuhan laut dan udara makin memadai, investor lebih tertarik berinvestasi,” ujarnya.

Tony juga tak mengabaikan faktor stabilitas politik dan kesadaran membuka kemudahan akses investasi di hampir semua kabupaten dan kota di Jawa Tengah serta tenaga kerja yang lebih kompetitif, juga menjadi pendorong masuknya investor. "Jakarta, Jawa Barat dan Banten sudah terlalu sesak"
 
sumber :

Rabu, 13 Februari 2013

Pembangunan 3 Ruas Tol Trans Jawa Mandek

BPJT akan mengevaluasi alasan keterlambatan proyek.

Proyek pembangunan jalan tol. (VIVAnews/Fernando Randy)
VIVAnews – Kementerian Pekerjaan Umum beberapa waktu lalu telah mengungkapkan ada tiga ruas tol--yang merupakan bagian dari jaringan Tol Trans Jawa--yang tidak akan rampung pada tahun 2014. Itu antara lain Tol Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang dan Batang-Semarang.

Meski begitu, Kepala Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Gjazali mengatakan tetap berupaya proyek dapat selesai sesuai target. "Untuk menjaga kelayakan finansial, ketiga ruas tol itu akan dikerjakan secara bersamaan," ujar Gani, Rabu 13 Februari 2013.

Cara ini dilakukan karena tiga Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) saat ini masih saling menunggu satu sama lain untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Diharapkan, persoalan ini bisa segera terselesaikan di internal BUJT agar tidak menambah daftar masalah. Selama ini masalah pembebasan lahan di tiga ruas tol itu dirasa sudah cukup menghambat.

Gani menjelaskan untuk ruas Pejagan-Pemalang sepanjang 58 kilometer proses pembebasan lahan untuk seksi I dan II sudah mencapai 87 persen dan 92,6 persen. Kondisi ini sudah cukup layak untuk dimulainya pekerjaan konstruksi. Namun, kendalanya ada di permasalahan pendanaan.

Sedangkan untuk seksi III dan IV masih mangkrak. Pemilik konsesi untuk ruas ini adalah PT Pejagan Pemalang Toll Road dengan masa konsesi selama 45 tahun dan nilai investasi Rp5,52 triliun.

Ruas kedua, menurut Gani adalah Pemalang-Batang. Ruas ini juga tidak mencatat kemajuan berarti dalam hal pembebasan lahan. Ruas ini justru cenderung mandek karena permasalahan internal di antara para pemegang saham.

Untuk itu, Gani mewajibkan PT Marga Setiapuritama yang merupakan pemegang konsesi tol untuk segera menyelesaikan urusan internal sebelum pendandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT).

Sisanya adalah ruas Batang-Semarang. Ruas sepanjang 75 kilometer ini diperkirakan akan menelan biaya hingga mencapai Rp71,2 triliun. Pembangunannya dibagi menjadi 5 Seksi dengan masa konsesi 45 tahun.

Gani akan meninjau kembali alasan keterlambatan. Sebab segala hal terkait urusan administratif secara umum sudah ditepati. “Jika keterlambatan pengerjaan disebabkan oleh pemerintah, maka pemerintah tidak akan memberi sanksi,” katanya.
 
sumber :
viva 

Senin, 11 Februari 2013

BPN Diminta Bentuk Tim Khusus Pembebasan Lahan

ilustrasi
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) membentuk unit kerja khusus yang menangani pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur. "Saya minta ada unit khusus yg menangani pembebasan tanah di BPN demi mempercepat proses pembebasan tanah," kata Djoko dalam siaran pers tertulis, Senin, 11 Februari 2013.

Unit kerja khusus tersebut, kata Djoko, merupakan salah satu terobosan untuk mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol. Banyak proyek infrastruktur terhambat dalam pembangunannya karena proses pembebasan tanah yang lambat.

Dalam rapat dengan Wakil Presiden pekan lalu, Djoko pernah menyampaikan tiga ruas tol dari sembilan ruas tol Trans Jawa terkendala pembebasan tanah sehingga sulit diselesaikan pembangunannya pada akhir 2014. Ruas jalan tol tersebut yaitu ruas Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang dan Batang-Semarang. Sebagai langkah terobosan pembebasan lahan, maka Kementerian meminta BPN membentuk unit khusus yang menangani masalah tersebut.

Menurut Djoko, Kepala BPN menyambut baik usulan tersebut. Kini, BPN sedang membuat deputi khusus untuk mengurus pembebasan tanah.

Namun sayangnya, pembentukan unit khusus tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, pembentukan deputi baru itu harus mendapatkan persetujuan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara da Reformasi Birokrasi serta mendapatkan peraturan presiden. Padahal Kementerian Pekerjaan umum membutuhkan unit khusus dalam waktu dekat demi mengejar target penyelesaian tol trans Jawa.

"Karena itu, saya minta agar Kepala BPN menugaskan seseorang dengan level yang cukup tinggi untuk mengurusi pembebasan tanah melalui Surat Keputusan Kepala BPN," kata Djoko.

Djoko menjelaskan penugasan tersebut bersifat sementara sembari menunggu deputi khusus pembebasan tanah terbentuk di BPN. Kepala BPN pun menurut Djoko telah menyetujui penugasan tersebut dan akan segera membentuk unit khusus itu.

Selain meminta BPN membuat divisi khusus pembebasan lahan, Kementerian Pekerjaan Umum juga sudah meminta Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo untuk mendorong para Bupati di wilayahnya agar mempercepat pembebasan tanah. Djoko mengatakan, Sekretaris Daerah yang mengetuai Panitia Pembebasan Tanah (P2T) di daerah mempunyai banyak tugas sehingga kerap menjadikan pembebasan tanah bukan tugas prioritasnya.

Dengan dorongan Gubernur, diharapkan tim P2T di Jawa Tengah akan bekerja lebih maksimal. "Pak Gubernur sudah berjanji akan mendorong para Bupati untuk membebaskan tanah," kata Djoko.

Dia mengatakan, Gubernur Jawa Tengah mengakui baru menggebrak percepatan pembebasan tanah dari Semarang ke arah selatan, seperti Ambarawa, Salatiga, Boyolali dan Solo. Sedangkan dari Semarang ke arah barat belum digebrak. Sekarang, kata Djoko, Gubernur Jawa Tengah sudah berjanji akan memberikan perhatian penuh kepada pembebasan tanah di Semarang arah barat sehingga pembebasan tanah bisa dipercepat.

Tol Trans Jawa Masih Tersendat

ilustrasi
JAKARTA - Pembangunan jalan bebas hambatan Trans Jawa hingga kini masih terhambat. Pembangunan tiga ruas jalan tol di Jawa Tengah masih terkendala pembebasan lahan.

Karenanya, Menteri PU Djoko Kirmanto meminta Badan Pertanahan Nasional ikut membantu permbebasan lahan dengan membentuk tim khusus. Dia juga mendorong Gubernur Jawa Tengah untuk ikut mempercepat pembebasan lahan.

Selama ini, sebenarnya BPN sudah diminta ikut dalam proses pembebasan tanah. Namun, tugas itu dilakukan oleh para deputi di BPN.

Alhasil, progresnya pun menjadi lambat karena terbagi dengan tugas. Karena itu, kini pihaknya meminta dibentuk tim khusus dengan surat keputusan dari kepala BPN. Tim itu dibentuk khusus dengan satu tugas. Yakni, memastikan pembebasan lahan bisa lebih cepat.

BPN sendiri juga sudah memiliki rencana membentuk deputi yang khusus menangani pembebasan lahan. Hanya saja, membuat deputi baru berarti merombak struktur organisasi. Hal itu membutuhkan waktu, karena harus mendapat persetujuan dari kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) dan menunggu Perpres. Padahal, kementerian PU butuh tim itu secepatnya.

"Pembebasan lahan masih menjadi kendala besar bagi kami dalam membangun jalan tol," ujarnya. Setidaknya ada tiga ruas jalan tol yang hingga kini belum tersentuh pembebasan lahan.

Yakni, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang dan Batang-Semarang dengan total panjang 171,5 kilometer. Sedangkan, untuk enam ruas tol lainnya pembebasan lahan relatif lebih lancar. Bahkan, sebagian sudah selesai dibangun.

Djoko menjelaskan, dia juga sudah meminta Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo untuk ikut mendorong percepatan pembebasan lahan.

"Saya sudah telepon gubernur Jateng, dan dia sudah janji mendorong para bupati dari Brebes sampai Batang," lanjutnya. Bibit Waluyo, lanjut Djoko, juga sempat meminta maaf karena baru bisa mendorong untuk kawasan Semarang ke selatan.

Karena itu, tugas pembebasan lahan yang selama ini ditangani panitia pembebasan tanah (P2T) di bawah pimpinan sekretaris daerah kini juga akan di-back up oleh gubernur. Menurut Djoko, pihaknya maklum karena sekda juga memiliki tugas yang cukup banyak sehinga tidak bisa memprioritaskan pembebasan lahan.

Sebenarnya, kendala untuk pembangunan ketiga ruas tol itu bukan hanya soal pembebasan lahan. Ada permasalahan terkait pengambilalihan perusahaan yang mendapat konsesi tiga ruas jalan tersebut. Namun, pihaknya optimis persoalan di ketiga ruas itu bisa selesai lebih cepat. Sedangkan, untuk enam ruas tol lainnya dia optimis bakal selesai pada 2014.

Djoko menambahkan, pihaknya lega dengan kesiapan kepala BPN maupun Gubernur Jateng. "Insya Allah (pembebasan) tanah akan lebih lancar," tambahnya. Meskipun, target penyelesaian keseluruhan jalan tol otomatis akan mundur lagi akibat kendala tersebut. (byu/oki)
 
sumber :
jpnn 

Ngasem, Desa dengan Dua Jalan Tol

Warga melintas di lokasi pembangunan tol Solo-Kertosono 
di Desa Ngasem, Colomadu, Karanganyar, Kamis (3/1/2013).
(Iskandar/JIBI/SOLOPOS)
Karanganyar — Desa Ngasem adalah salah satu dari 11 desa yang ada di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa dari desa yang berpenduduk sekitar 4.500 jiwa tersebut.

Dari data demografi, Desa Ngasem berbatasan dengan Desa Denggungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali di sebelah Utara. Di Selatan dengan Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dan di Barat dengan Desa Batan, Banyudono serta Desa Bolon, Colomadu di sebelah Timur.

Namun desa yang terdiri atas lima dukuh itu nantinya akan memiliki akses langsung terhadap dua jalan tol. Yakni jalan tol Semarang-Solo dan Solo-Kertosono Jawa Timur, yang saat ini dalam proses pembangunan. “Warga disini sudah tahu kalau nanti dua jalan tol itu akan melintas di Ngasem,” tutur Kepala Desa Ngasem Djoko Slamet Hariadi saat ditemui, Sabtu (9/2).

Untuk tol Solo-Kertosono, setidaknya sekitar 37 bidang tanah yang terkena pembebasan lahan, dan interchange atau simpang susun jalan tol Semarang-Solo juga akan berada di desa tersebut. Diungkapkan, meski ganti rugi yang diberikan dengan harga yang memadai, bahkan bisa disebut ganti untung, tetapi sebenarnya kurang ada manfaat langsung adanya jalan tol tersebut. Sebab, nanti di sekeliling jalan tol pasti dipagar.

Warga sendiri memaklumi adanya pembangunan jalan tol tersebut, karena itu merupakan program pembangunan pemerintah dan menyangkut kepentingan umum.

Namun nantinya akan ada jalan layang di atas tol sebagai penghubung wilayah desa yang terbelah jalan tol. Sebagai yang dituakan di desa, lanjut Djoko, dia juga wanti-wanti kepada warga yang tanahnya terkena pembebasan, agar menggunakan uang tersebut dengan baik dan untuk hal-hal yang produktif. “Kalau sawahnya terkena pembebasan, diharapkan agar uangnya dibelikan sawah lagi agar mereka bisa bertani,” tandasnya.

sumber :

Minggu, 10 Februari 2013

Sengketa Tol, Mediasi WTP dan Pemprov Deadlock

UNGARAN, suaramerdeka.com - Mediasi terakhir antara pihak penggugat, warga terkena proyek (WTP) dari Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dengan pihak tergugat diantaranya meliputi, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jawa Tengah, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Semarang, dan PT Adhi Karya berakhir deadlock.

Hal itu terjadi karena pihak tergugat tidak bersedia menaikkan nilai ganti rugi atas lahan seluas 7,7 hektar. Atas keputusan mediasi tersebut, kuasa hukum WTP Lemah Ireng, Heri Sulistyono mengaku kecewa.

"Pada mediasi kali pertama, pihak tergugat berjanji akan menaikkan besaran nilai ganti rugi lahan asalkan WTP juga bersedia menurunkan harga yang diminta sebelumnya. Namun setelah diikuti hingga mediasi terakhir, pihak Pemprov Jateng justru tidak bersedia menaikkan harga sepeserpun bahkan terkesan seakan-akan ingin menang sendiri," kata Heri kepada wartawan, Minggu (10/2).

Meski deadlock, dia menyatakan bila semua WTP sejumlah 47 orang pemilik 63 bidang tetap bertahan dan tidak berkeinginan mengambil uang konsinyasi yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. "Hingga mediasi terakhir semua WTP tetap kompak dan sepakat tidak bersedia mengambil uang konsinyasi," tegasnya.

Dengan tidak adanya titik temu tersebut, lanjut Heri, proses hukum rencananya akan berlanjut dengan agenda sidang pembacaan hasil tahapan mediasi yang telah berlangsung sebelumnya. Informasi yang berhasil dihimpun, sidang perdana akan berlangsung di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pada Kamis 28 Februari 2013 mendatang.

"Kami bersama WTP justru menyambut baik bila sidang jadi digelar. Karena di dalam persidangan nantinya akan terbuka, bahkan sangat dimungkinkan kita mengajukan tim appraisal tandingan untuk menilai lahan supaya tidak semata-mata dilakukan sepihak saja oleh pihak tergugat," tandas Heri.

Terpisah, Ketua TPT Jawa Tengah, Waligi saat dikonfirmasi menuturkan, mediasi yang dilakukan sejak pertengahan Januari 2013 telah berlangsung dengan cukup baik. "Sejumlah WTP sudah ada yang berminat untuk mengambil uang konsinyasinya dan menerima hasil mediasi," tuturnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kuasa Hukum Gubernur Jawa Tengah, Suryo Hadi belum bisa dimintai konfirmasi. Meski demikian, pihaknya beberapa waktu lalu saat ditemui wartawan usai sidang sempat menghimbau, alangkah baiknya semua keputusan dapat selesai di mediasi. Pasalnya, menurut dia jalan tol itu akan digunakan untuk kepentingan umum, tanpa mengesampingkan kepentingan tergugat maupun kepentingan penggugat.

"Apa yang dikehendaki pemerintah diharapkan bisa dimengerti oleh pihak penggugat dalam hal ini masyarakat Lemah Ireng, Bawen. Terkait kenaikan harga lahan, kami tidak bisa memutuskan sendiri karena ada tim khusus dan berkaitan dengan keuangan negara," kata Suryo Hadi.

Seperti diberitakan sebelumnya, harga yang ditetapkan TPT untuk zona I sebesar Rp 175.000/m2, zona II Rp 115.000/m2, zona III Rp 80.000/m2, dan zona IV seharga Rp 65.000/m2. Sementara warga meminta untuk zona I Rp 400.000/m2, zona II Rp 350.000/m2, zona III Rp 300.000/m2, dan Rp 250 ribu untuk zona IV.
 
sumber :

Menteri PU Kesal Pembebasan Lahan Tol Trans Jawa Lambat

Djoko langsung telepon Gubernur Jawa Tengah agar mempercepat.

Jalan Tol Trans Jawa (Kementerian PU)
VIVAnews - Kementerian Pekerjaan Umum meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) membentuk unit kerja khusus pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur.

"Saya sudah minta ada petugas khusus dengan SK (Surat Keputusan) Kepala BPN untuk level yang cukup tinggi yang bisa nongkrongi pembebasan tanah dan Kepala BPN sudah setuju," ucap Djoko Kirmanto dalam siaran pers, Minggu, 10 Februari 2013.

Djoko menjelaskan, sebenarnya BPN juga tengah membentuk deputi khusus untuk urusan pembebasan tanah. Namun pembentukannya memerlukan waktu, karena mengubah organisasi harus melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Presiden. "Padahal saya butuh besok atau minggu depan untuk segera ada," katanya.

Untuk mengatasi mangkraknya pembebasan tanah tol Trans Jawa ini, Djoko mengaku telah menghubungi Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, untuk mendorong para Bupati di wilayahnya agar mempercepat pembebasan tanah.

Djoko merasa Sekretaris Daerah sebagai ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) di setiap daerah mempunyai banyak tugas sehingga kerap menjadikan pembebasan tanah bukan tugas prioritasnya. Dengan dorongan Gubernur, katanya, diharapkan tim P2T di Jawa Tengah akan bekerja lebih maksimal.

"Gubernur Jawa Tengah sudah janji mendorong para Bupati dari Brebes sampai Batang. Dia mengakui minta maaf sampai hari ini yang dia gebrak-gebrak baru Semarang ke selatan seperti Ambarawa, Salatiga, Boyolali dan Solo untuk percepat pembebasan tanah," katanya. (umi)
 
sumber :
viva 

Sabtu, 09 Februari 2013

Istaka Karya Beroperasi Kembali Tanpa Suntikan Dana

Jakarta — PT Istaka Karya Persero sudah dapat mengoperasikan perusahaannya menyusul putusan Pengadilan Niaga tanggal 24 Januari 2013 yang menyatakan perusahaan ini bebas dari pailit.

"Istaka Karya sudah selesai status hukumnya karena sudah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga," tutur Direktur Utama Istaka Kasman Muhammad kepada IMQ saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (8/2).

Ia mengungkapkan, saat ini perseroan mulai memanggil beberapa karyawan yang sempat dirumahkan untuk ditempatkan di kantor pusat Istaka Karya yang berada di Jalan Iskandarsyah Raya, Kebayoran Baru. Selanjutnya, pertengahan tahun ini sekitar ratusan karyawan perseroan kembali bekerja baik di kantor pusat maupun kantor cabang.

"Akan ada 20 orang yang ditugaskan di kantor pusat. Karyawan lainnya akan dipekerjakan sesuai dengan proyek yang diperoleh," paparnya.

Para karyawan akan digaji dari hasil proyek yang diperoleh oleh perseroan. Oleh sebab itu, perseroan gencar mengikuti tender yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Ia mengakui perseroan kembali beroperasi berkat campur tangga para kreditur, seperti sub kontraktor antara lain Waskita Karya Tbk, Asuransi Jasindo, Wijaya Karya Tbk, PT PP Tbk, serta 800 mandor. Para kreditur non bank tersebut sepakat untuk mengubah utang Istaka senilai Rp430 miliar menjadi penyertaan saham.

"Untuk hidup kembali, kami tidak perlu mendapatkan suntikan dana dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Ini berkat para mandor serta kreditur non bank yang sudah bekerja sama dengan kami," ungkapnya.

Ditambahkannya, apabila perseroan mengharapkan suntikan modal dari pemerintah sudah dapat dipastikan harus melalui proses yang panjang. Bahkan, Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak akan menyetujuinya.

"Kami harus membuktikan bahwa tanpa PMN, Istaka bisa bangkit lagi karena ada BUMN di dalamnya yang turut membantu," tegasnya.

Walaupun ada kepemilikan saham perusahaan BUMN di Istaka Karya, namun perusahaan tersebut tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Akibatnya, saham pemerintah dalam Istaka berkurang (dilusi).

"Karena dilusi ini, kami harus mengurus Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum bagi perseroan dan pemerintah berhak memberikan suaranya. PP ini sudah disetujui oleh Pak Menteri BUMN," imbuhnya.

Selain kreditur non bank, perseroan juga memiliki kredit bank, seperti Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin dan Bank Jawa Barat. Utang Istaka terhadap Bank Syariah Mandiri dan BJB diubah menjadi penyertaan saham, sedangkan Bank Bukopin dan Bank Permata penyelesaiannya melalui hair cut.

"Dua bank dengan mekanisme debt to equity, sedangkan dua bank lainnya metode hair cut," tutupnya.

sumber :

Sekolah untuk Jalan Tol, Siswa Belajar di Balai Desa

Kompas/Amanda Putri Nugrahanti Siswa SD Negeri Klepu 1, 
Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, 
Jawa Tengah, harus diungsikan dari gedung sekolah mereka. 
Sebagian siswa harus belajar di balai desa, dan madrasah
SEMARANG, KOMPAS.com - Siswa SD Negeri Klepu 1, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, harus diungsikan dari gedung sekolah mereka. Sebagian siswa harus belajar di balai desa, dan madrasah, karena sekolah akan segera dibongkar untuk pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen.

Sekolah itu terkena proyek pembangunan tol Ungaran-Bawen, namun belum juga direlokasi karena bangunan sekolah yang baru belum juga selesai dibangun. Akibatnya selama lebih dari setahun, siswa dan guru bertahan di tengah gangguan debu dan kebisingan.

Jumat (8/2/2013), para siswa kelas III dan IV SD Klepu 01 menempati ruangan PKK dan ruangan bekas SLB di kompleks kantor pemerintahan Desa Klepu. Sedangkan siswa kelas I dan II menempati dua ruangan di Madrasah Diniyah yang berjarak sekitar 500 meter dari SD Klepu 1.

Guru kelas II, Riyanto, mengungkapkan, anak-anak kelas III dan IV mulai dipindah hari ini. Sedangkan anak-anak kelas I dan II sudah pindah sejak Kamis (7/2/2013).

Bagian barat sekolah, yang meliputi perpustakaan, ruang guru dan ruang kepala sekolah, kata Riyanto, akan segera dibongkar. Sementara, bangunan sekolah baru masih belum selesai dibangun. Karena itu, sebagian siswa harus diungsikan.

"Walaupun disini tidak begitu berdebu, ruangannya lebih sempit, sehingga agak sulit untuk keliling kelas," katanya.


TERKAIT:

Sekolah Dibongkar dan Disegel
Pro-Kontra Tol Layang ke Senayan
Lambat Bangun Jalan Tol, Negara Rugi Rp 8 Triliun
Bangun Jalan Tol Khusus untuk Truk
Jalan Tol, Jalan di Tempat!
 
sumber :

Jumat, 08 Februari 2013

Jasa Marga: Motor Nantinya Bisa Lewat Tol Cikampek dan Jagorawi

Tarifnya bisa setengah atau sepertiga tarif normal.
Pengendara motor masuk jalan tol (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)
VIVAnews - PT Jasa Marga Tbk saat ini sedang menjajaki kemungkinan mengembangkan jalan tol khusus motor, berdampingan dengan jalan tol mobil di Jakarta.

Direktur Operasional Jasa Marga, Hasanudin, mengatakan, usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, bisa saja diterapkan asalkan ada satu lajur yang dikhususkan untuk kendaraan roda dua.

"Di Bali dan Suramadu juga sudah ada jalur khusus untuk motor," kata Hasanudin ketika ditemui VIVAnews di Jakarta, Kamis 7 Februari 2013.

Ia menjelaskan, potensi jalan tol khusus motor masih terbuka di semua ruas jalan tol milik perusahaan pelat merah itu. Kecuali jalan tol dalam kota Jakarta, karena sudah akan digunakan untuk monorel.

Secara paraturan, dia menjelaskan, jalan tol khusus motor telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Dalam aturan tersebut dijelaskan, di beberapa daerah di Indonesia, sepeda motor merupakan moda transportasi dengan populasi yang cukup besar, sehingga perlu diberi kemudahan dalam penggunaan infrastruktur jalan tol dengan memperhitungkan faktor keselamatan dan keamanan.

Jasa Marga, menurut dia, tinggal mengurus masalah konstruksi. Ia menjamin pembuatan jalan tol khusus motor ini tidak akan memakan waktu lama dengan biaya konstruksi yang relatif tidak terlalu mahal. Ia menjelaskan, nantinya jalan tol khusus motor ini akan mempunyai lebar tiga meter.

Ruas tol yang kemungkinan dicoba untuk diterapkannya sistem ini adalah Jakarta-Cikampek dan Jagorawi. Hasanudin juga tidak menampik, untuk saat ini, permintaan agar sepeda motor bisa menggunakan jalan tol amat besar.

"Tarifnya bisa setengah atau sepertiga tarif normal. Suramadu saja sekitar 20 persen pemasukannya berasal dari sepeda motor," katanya. (art)
sumber :

Kamis, 07 Februari 2013

Kementerian PU Kaji Usulan Jalan Tol Khusus Motor

 Secara undang-undang diperbolehkan.

Pengendara motor masuk jalan tol. (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)
VIVAnews - Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, akan mengkaji usulan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, yang meminta PT Jasa Marga Tbk untuk membuat jalan tol khusus bagi motor di Jakarta.

Djoko menjelaskan, aturan terkait jalan tol khusus motor telah ada. Namun, Kementerian PU harus melakukan kajian apakah lajur khusus sepeda motor di jalan tol Jakarta dimungkinkan.

"Memang ada undang-undang yang mengatur roda dua bisa masuk jalan tol. Namun, lebih jelasnya nanti kami pelajari terlebih dahulu undang-undangnya seperti apa. Saya akan diskusikan dengan teman-teman," kata Djoko ketika ditemui di Jakarta, Kamis 7 Januari 2013.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Dahlan Iskan meminta Jasa Marga mengkaji pembuatan jalan tol khusus motor di Jakarta sebagai salah satu solusi kemacetan.

Jasa Marga telah mengkaji dan mulai menerapkan jalan tol khusus motor di ruas jalan tol Ngurah Rai-Tanjung Benoa-Nusa Dua di Bali. Pengendara motor yang masuk jalan tol di atas laut tersebut harus membayar Rp4.000 untuk jarak 10 kilometer. (art)


sumber :

Proyek Tol Bawen Dikejar Waktu, Sekolah Direlokasi Lebih Cepat

Ruas tol Bawen-Solo dalam tahap pengerjaan (soklin).
REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN—Proses belajar mengajar di SDN Klepu 01 Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, mulai Kamis (7/2), berlangsung di tempat relokasi sementara. Pasalnya, Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jawa Tengah merelokasi sekolah tersebut lebih cepat dari jadwal.

Relokasi dilakukan TPT Jawa Tengah dengan pertimbangan tenggat waktu kontrak kerja proyek Jalan Tol Semarang- Solo Seksi II (Ungaran- Bawen) sudah tidak dapat ditoleransi.

“Pihak kontraktor yang dikejar target penyelesaian proyek jalan tol Semarang-Bawen pada Maret 2013,” tegas Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jawa Tengah, Waligi, Rabu (6/2).

Dengan demikian, mulai Kamis sebagian dari 219 orang siswa serta 13 guru akan melaksanakan proses belajar mengajar di tempat relokasi sementara. Sebab untuk menunggu rampungnya pembangunan gedung sekolah baru memakan waktu lebih lama.

Sesuai dengan rencana awal, Waligi mengaku optimis bisa menyelesaikan pembangunan gedung sekolah –yang direlokasi karena terkena proyek Tol ini-- pada pertengahan April. Namun tenggat waktu penyelesaian proyek tol jatuh pada bulan Maret.

Untuk itu, seluruh siswa diminta kesediaannya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di tempat relokasi sementara. Sehingga proses belajar tetap berlangsung sambil menunggu, gedung sekolah baru rampung dibangun.

Gedung sekolah SDN Klepu 01 yang baru, saat ini masih dalam pengerjaan dan telah mencapai sekitar 40 persen. Sekolah ini dibangun di atas lahan seluas 5.000 meter persegi. “Sebelumnya proses pembangunan ini terkendala pembebasan lahan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Tengah, H Bibit Waluyo menginginkan pengerjaan jalan Tol seksi II ini selesai paling lambat Maret 2013. Sehingga proses lelang ruas Bawen- Solo bisa dilakukan April 2013. 
 
sumber :

Selasa, 05 Februari 2013

Tinggal 3 Proyek Jalan Tol masih Bermasalah

MI/Grandyos Zafna/wt
Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyebut dari 9 ruas tol yang direncanakan, ada 6 yang tidak bermasalah. Sehingga, hanya tiga proyek yang bermasalah dalam hal pembebasan lahan.

Djoko memaparkan hal itu usai menghadap Wakil Presiden Boediono dalam rapat koordinasi pembangunan jalan tol. "Rapat ini membahas masalah bagaimana kita bisa melaksanakan pembangunan jalan tol sesuai yang kita programkan. Ini dikira-kira mana yang akan selesai dan mana yang masih perlu perjuangan," kata Djoko.

Djoko menambahkan, dari sembilan ruas tol di Jawa yang direncanakan pemerintah hanya enam saja yang siap dibangun. Enam ruas tol itu dikatakan Djoko juga yang minim masalah pembebasan lahan, sisanya bermasalah. "Dari sembilan itu tadi sudah kita jelaskan, masalahnya cuma masalah tanah. Sedangkan yang enam kita yakin akan bisa selesai pada akhir 2014," terang Djoko.

Diterangkan Djoko, ruas tol yang sudah mengalami perkembangan untuk selesai pada akhir 2014 diantaranya yakni, Cikampek-Palimanan, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, dan Mojokerto-Surabaya. "Enam ruas tol itu pembebasan tanah berjalan lumayan lancar. Kemudian, investor lumayan baik, kontraktor yang bekerja juga lumayan baik jadi kita juga masih optimis pembangunan itu bisa berjalan dengan baiklah," papar Djoko.

Dalam rapat, Djoko melaporkan, saat ini konstruksi ruas tol Cikampek-Cirebon sepanjang 116,7 km sudah dimulai. "Pembebasan lahannya sudah selesai dan lahan yang sudah diratakan sudah mencapai lebih dari 30 kilometer," tutur Djoko.

Djoko menyebut ada tiga ruas tol yang masih menjadi persoalan cukup pelik adalah tiga ruas jalan tol di Jawa Tengah. Yakni, ruas Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, dan Batang-Semarang.

Masalah di tiga ruas jalan tol ini lebih pelik karena ada proses pengambilalihan perusahaan yang mendapatkan konsesi tiga ruas itu. "Saya minta para menteri memantau dan mengevaluasi pengambilalihan itu agar pembangunan tiga ruas jalan tol dapat benar-benar berlanjut dan tidak macet lagi," turut Wapres Boediono.

Menurut pemantauan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dari keseluruhan jalan tol Trans Jawa sepanjang 649,98 km, hingga 2012 yang sudah selesai pembangunannya baru 62,3 km (+10%).
Artinya, masih ada 587,68 km yang harus selesai pada 2014. Sebagian besar pembangunan ruas jalan tol ini belum selesai terutama karena kendala pembebasan lahan. (Fidel Ali/Hnr)
 
sumber :

JALAN TOL: Dana Land Capping BAru Terserap Rp1,5 Triliun

ilustrasi
JAKARTA: Dana land capping yang terserap baru mencapai Rp1,5 triliun dari total dana yang dialokasikan sejak 2009 sebesar Rp4,5 triliun.

Pada 2012 dana land capping yang terserap sebesar Rp300 miliar dari dana yang dialokasikan Rp500 miliar.

Kasubdit Pengadahan Lahan Bina Marga Herry Marzuki mengungkapkan dana land capping digunakan untuk mendukung proses pembebasan lahan pembangunan jalan tol.

Dia menjelaskan dalam kontrak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sudah termasuk di dalamnya kontrak fisik (konstruksi) dan tanah. Dana land capping dipakai untuk menanggung perubahan harga tanah dari nilai yang disepakati dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) sehingga ruas tol itu tetap layak secara finansial.

"Dari total Rp4,5 triliun, dana land capping yang tersisah ada sekitar Rp3 triliun yang belum dipakai," ujarnya, Selasa (5/2).

Menurut dia, penyerapan dana land capping ini tidak bisa cepat lantaran menunggu hasil dari proses pembebasan tanah yang dilakukan tim pengadaan tanah. Pencairan dana ini akan dilakukan apabila harga tanah sudah melonjak melebihi 110% atau 2% dari total nilai investasi pembangunan jalan tol.

Heri menyebutkan beberapa ruas yang sudah didukung oleh dana land capping antara lain ruas Cinere-Jagorawi seksi II, Semarang-Solo, Surabaya-Mojokerto, Pejagan Pemalang, ruas JORR W2 dan masih banyak lagi ruas tol yang mengalami lonjakan harga tanah.

Sementara untuk tahun ini pemerintah mengalokasikan dana land capping sebesar Rp 500 triliun. Alokasi anggaran ini akan dipakai untuk pembebasan lahan di beberapa ruas tol yang mengalami kendala dalam pembebasan lahan yang disebabkan oleh melonjaknya harga tanah. (bas) 
 
sumber :

Wapres minta pembangunan tol trans Jawa dipercepat

Proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo Seksi 2
Ungaran-Bawen di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
(ANTARA/R. Rekotomo)
 Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono meminta pembangunan jalan tol trans Jawa dipercepat supaya bisa selesai seluruhnya pada 2014.

"Perlu ada inisiatif agar sasaran-sasaran itu tercapai karena kita tahu itu memang sulit," katanya saat memimpin rapat evaluasi pembangunan jalan tol di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.

Wakil Presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum mencari terobosan dan melakukan tata kelola yang lebih baik dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol.

"Semua pejabat dan pelaksana harus mengefektifkan mekanisme yang ada dan mengajak pimpinan daerah agar terlibat lebih aktif. Yang tak kalah penting, kualitas petugas pelaksana di lapangan juga harus mendapat perhatian khusus," katanya.

Dia juga meminta para menteri memantau dan mengevaluasi pembangunan tiga ruas jalan tol di Jawa Tengah, yakni ruas jalan tol Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang dan Batang-Semarang.

Pada kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melaporkan konstruksi ruas tol Cikampek-Cirebon sepanjang 116,7 kilometer sudah dimulai.

"Pembebasan lahannya sudah selesai dan lahan yang sudah diratakan sudah mencapai lebih dari 30 kilometer," katanya.

Sedangkan untuk ruas-ruas lain di trans Jawa, menurut Djoko, pembebasan lahan maupun konstruksinya sedang berlangsung.

Menurut dia, ruas-ruas jalan tol Semarang-Solo-Ngawi-Kertosono-Mojokerto hingga Surabaya saat ini sudah dalam tahap konstruksi maupun pembebasan lahan.

Menurut pemantauan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dari seluruh jalan tol Trans Jawa yang panjangnya 649,98 kilometer baru 62,3 kilometer yang sudah selesai pada 2012. Masih ada 587,68 kilometer lagi yang rencananya akan diselesaikan sampai 2014 mendatang.

sumber :

TOL TRANS JAWA: Hanya 6 ruas bisa rampung 2014

ilustrasi
JAKARTA: Pemerintah menyatakan hanya enam ruas tol, dari sembilan ruas tol trans Jawa dapat diselesaikan pada 2014, menyusul masih terhambatnya proses pembebasan tanah.

Keenam ruas itu yakni Cikampek-Palimanan, Surabaya-Mojokerto, Mojokerto-Kertosono, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, dan ruas tol Ngawi-Kertosono.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan melesetnya target itu karena saat ini pembebasan tanah di tiga ruas lainnya masih lamban. Yaitu di ruas Pemalang-Batang, Semarang-Batang, dan Pejagan-Pemalang.

Permasalahan lainnya, katanya, juga karena adanya proses pengambilalihan saham di ruas itu, yang belum dirampungkan hingga saat ini.

"Untuk enam ruas lainnya saya optimistis bisa diselesaikan akhir 2014 mendatang, sedangkan sisa lainnya sedang kita upayakan percepatannya," ujarnya di Kantor Wapres Selasa (5/2/2013).

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden RI Boediono meminta agar Kementerian PU mencari terobosan dan mempercepat proses pembebasan tanah, untuk mengejar target pemerintah merealisasikan sembilan ruas tol trans Jawa pada 2014.

Untuk itu, dirinya menginstruksikan Kementerian dan lembaga terkait untuk segera menginventarisasi target penyelesaian tol yang bisa diselesaikan atau tidak.

"Saya juga minta para menteri memantau dan mengevaluasi pengambilalihan saham di beberapa tol ini, agar pembangunan tiga ruas jalan tol ini dapat benar-benar berlanjut dan tidak macet lagi," ujar Wapres. (ra)
 
sumber :

Senin, 04 Februari 2013

PROYEK JALAN TOL: Rp1 Triliun Untuk Pembebasan Lahan 11 Ruas Tol

ilustrasi
JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk pembebasan lahan 11 ruas jalan tol yang dibiayai oleh APBN.

Kesebelas ruas tol itu antara lain Solo-Mantingan I & II, Mantingan-Kertosono I & II, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Pekanbaru-Kandis, Kandis-Dumai, Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Pasir Koja-Sorean, Pandaan-Malang, dan Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

Kepala Subbidang Pengadaan Tanah Bina Marga Kementerian PU Harry Marzuki mengungkapkan pembebasan lahan dengan mengunakan APBN sudah dilakukan sejak 2008 dan alokasi anggaran 2013 sama dengan tahun lalu sebesar Rp1 triliun.

“Tahun lalu penyerapannya mencapai 80%, sisanya kita kembalikan. Tahun ini semoga penyerapannya bisa lebih,” paparnya, Senin (4/2/2013).

Harry menjelaskan setelah pembebasan lahan selesai, pemerintah dapat membuka tender, atau pemerintah yang mengerjakan konstruksi kemudian menyerahkan kepada swasta sebagai operator.

Kepala Satker Invetarisasi Pengadahan Lahan (IPL) Bambang Budi Prasetyo menjelaskan progres pembebasan lahan untuk kesebelas ruas itu berbeda-beda.

Ruas tol yang paling bagus pembebasan lahannya ialah Solo-Mantingan I & II dan Mantingan-Kertosono I & II yang merupakan salah satu ruas transjawa.

“Solo-Mantingan I itu meliputi kabupaten Boyolali, Karanganyar, dan Kota Solo sepanjang 29,77 kilometer, progresnya sudah mencapai 70%,” ujarnya.

Progres Pembebasan Lahan 11 Ruas Tol
1. Solo-Matingan I sepanjang 29,77 kilometer ( progres 70%)
2. Solo-Matingan II sepanjang 29,9 kilometer (progres 77%)
3. Mantingan-Solo I sepanjang 88,18 kilometer (progres 75,85%)
4. Matingan-Solo II sepanjang 36,45 kilometer (progres 33,59%)
5. Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 72,12 kilometer (progres 59,54%)
6. Pekanbaru-Kandis sepanjang 58 kilometer 0%
7. Kandis-Dumai sepanjang 79,8 kilometer 0%
8. Cileunyi-Sumedang-Dawuan sepanjang 36,1 kilometer (progres 23,6%)
9. Pasir Koja-Soreang sepanjang 12,51 kilometer (progres 10,05%)
10. Pandaan-Malang sepanjang 38,6 kilometer (progres 9,39 %)
11. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (dana dibatasi maksimal Rp 350 miliar)
 
sumber :

TOL GEMPOL PANDAAN: Proses konstruksi capai 20%i

ilustrasi
JAKARTA: Proses konstruksi tol milik PT Jasa Marga Tbk yakni ruas Gempol-Pandaan sudah mencapai 20%.

Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman mengatakan pembangunan dapat berjalan karena pembebasan lahan sudah hampir 100%.

"Karena pembebasan lahan hampir mencapai 100% maka kami bisa membangunnya secara serentak dan sudah mencapai 20%," katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (4/2/2013).

Meskipun sudah memiliki perkembangan pembangunan yang cukup siginfikan, pihaknya tetap menargetkan lahan dapat bebas seluruhnya pada Maret mendatang.

"Kami terus mengupayakan agar pihak-pihak terkait khususnya masyarakat dapat bekerja sama untuk pembebasan lahan ini sehingga konstruksi dapat selesai akhir tahun ini," ujarnya.

Tol sepanjang 13,61 km tersebut memiliki nilai investasi sebesar Rp1,17 triliun. Adapun PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk bertindak sebagai kontraktor. (ra) 
 
sumber :

Minggu, 03 Februari 2013

9 Penguasa Jalan Tol Trans Jawa

"Mereka ada yang membentuk konsorsium atau mengerjakannya sendiri."

Kamis, 10 November 2011, 13:18 Antique 
 
 
Peta jalan tol Trans Jawa (Kementerian PU)
VIVAnews - Pembangunan jalan tol Trans Jawa sepanjang 615 kilometer terus dikejar pemerintah. Sebab, mega proyek yang diharapkan ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut ditargetkan selesai terbangun pada 2014.

Tentunya, untuk mengembangkan proyek jalan tol dengan nilai investasi mencapai Rp50,93 triliun dan biaya pembebasan tanah Rp6,74 triliun tersebut, pemerintah memerlukan mitra bisnis asing maupun lokal.

Nah, siapa saja penguasa jalan tol yang terlibat dalam proyek jalan tol Trans Jawa itu?

Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ahmad Ghani Gazali, para operator untuk ruas tol yang direncanakan mulai dibangun pada tahun depan itu terdiri atas sembilan perusahaan. "Mereka ada yang membentuk konsorsium atau mengerjakan sendiri," ujar Ahmad saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Kamis 10 November 2011.

Berikut para investor pemilik perjanjian pengusahaan jalan tol Trans Jawa:

1. Cikampek-Palimanan: PT Lintas Marga Sedaya (konsorsium patungan Indonesia-Malaysia, antara PT Utama Sedaya dan Plus Expressway).
- Panjang: 116 kilometer
- Biaya investasi: Rp12,6 triliun
- Biaya tanah: Rp525 miliar
- Volume lalu lintas (kendaraan/hari): 27.501
- Waktu pelaksanaan: 2011-2014
- Mulai beroperasi: 2014.

2. Pejagan-Pemalang: PT Pejagan Pemalang Toll Road (merupakan salah satu anak usaha dari PT Bakrie Toll Road).
- Panjang: 58 kilometer
- Biaya investasi: Rp5,52 triliun
- Biaya tanah: Rp371 miliar
- Volume lalu lintas (kendaraan/hari): 15.773
- Waktu pelaksanaan: 2011-2014
- Mulai beroperasi: 2014

3. Pemalang-Batang: PT Pemalang Batang Toll Road (konsorsium PT Sumber Mitra Jaya, PT Langkah Hutama Perkasa, dan Countryside Investment Corporation).
- Panjang: 39 kilometer
- Biaya investasi: Rp3,82 triliun
- Biaya tanah: Rp244 miliar
- Volume lalu Lintas (kendaraan/hari): 15.566
- Waktu pelaksanaan: 2011-2014
- Mulai beroperasi: 2014

4. Batang-Semarang: PT Marga Setia Puritama (konsorsium PT Intsia Persada Permai, PT Bayuen Permatasari, dan PT Karya Trampil Mandiri).
- Panjang: 75 kilometer
- Biaya investasi : Rp7,21 triliun
- Biaya tanah: Rp836 miliar
- Volume lalu lintas (kendaraan/hari): 14.827
- Waktu pelaksanaan: 2011-2014
- Mulai beroperasi: 2014

5. Semarang-Solo: PT Trans Marga Jateng (konsorsium PT Jasa Marga Tbk dengan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah dengan komposisi saham 60:40)
- Panjang: 73 kilometer
- Biaya investasi: Rp6,21 triliun
- Biaya tanah: Rp1,69 triliun
- Volume lalu lintas (kendaraan/hari): 27.190
- Waktu pelaksanaan: 2010-2014
- Mulai beroperasi: 2014

6. Solo-Ngawi: PT Solo Ngawi Jaya (anak usaha PT Thies Contractors Indonesia, dari Australia).
- Panjang: 90 kilometer
- Biaya investasi: Rp5,14 triliun
- Biaya tanah: Rp995 triliun
- Volume lalu lintas (kendaraan/hari): 9.842
- Waktu pelaksanaan: 2009-2014
- Mulai beroperasi: 2014

7. Ngawi-Kertosono: PT Ngawi Kertosono Jaya (anak usaha PT Thies Contractors Indonesia, dari Australia).
- Panjang: 87 kilometer
- Biaya investasi: Rp3,83 triliun
- Biaya tanah: Rp864 miliar
- Volume lalu lintas (kendaraan/hari): 5.325
- Waktu pelaksanaan: 2011-2014
- Mulai Beroperasi : 2014

8. Kertosono-Mojokerto: PT Marga Hanurata Intrinsic (sebagian besar sahamnya dimiliki anak usaha PT Astra International Tbk, PT Astratel Nusantara, setelah menandatangani dokumen pengalihan atas 95 persen saham di MHI dari PT Natpac Graha Arthamas).
- Panjang: 41 kilometer
- Biaya investasi: Rp3,48 triliun
- Biaya tanah: Rp298 miliar
- Volume lalu lintas (kendaraan/hari): 18.570
- Waktu pelaksanaan: 2009-2014
- Mulai beroperasi: 2014

9. Mojokerto-Surabaya: PT Marga Nujyasmo Agung (konsorsium PT Jasa Marga Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, dan pengusaha Moeladi).
- Panjang: 36 kilometer
- Biaya investasi: Rp3,12 triliun
- Biaya tanah: Rp913 miliar
- Volume lalu lintas (kendaraan/hari): 22.002
- Waktu pelaksanaan: 2008-2014
- Mulai beroperasi: 2014
 
sumber :
viva 

Peta Jaringan Jalan Tol Trans Jawa (Trans-Java)

sumber : http://id.citramarga.com/

By dochan





Peta Jaringan Jalan Tol di Jawa Barat
http://www.bukaka.com/bdv/

diambil dari berbagai sumber :
1. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1468140
2. http://id.citramarga.com/
3. http://cikopo.files.wordpress.com/20...tol_jabar1.jpg
4. http://www.bukaka.com/bdv/

editor : pojok soklin

JALAN TOL: Cikampek-Palimanan Mulai Konstruksi Bulan Ini

ilustrasi Tol Cikampek Palimanan (photo : http://beritadaerah.com)
JAKARTA-Pemerintah mendesak investor pemegang konsesi ruas tol Cikampek-Palimanan untuk segera memulai konstruksi pengerjaan jalan tol. Tol Cikampek-Palimanan dinilai lambat, padahal pembebasan lahanya termasuk yang paling bagus jika dibandingkan dengan ruas lain yang beberapa diantaranya sudah mulai konstruksi.

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto mengungkapkan pihaknya sudah memberi garansi masalah tanah sudah beres sehingga konstruksi dapat dikerjakan setidaknya dengan modal internal perusahaan.

"Bina Marga tidak punya hubungan dengan perbankan, yang punya hubungan itu BUJT. Berdasarkan SMPK yang sudah diterbitkan perbankan dapat lakukan evaluasi untuk proses investasi," ujar Djoko Murjanto kepada Bisnis akhir pekan kemarin.

Ia mengungkapkan konstruksi seharusnya sudah bisa mulai ketika lahan sudah mencapai 90% di akhir tahun kemarin. Pembebasan lahan dapat dilakukan paralel dengan proses konstruksi.

Walaupun demikian, Ia mengungkapkan ruas tol sepanjang 116 kilometer itu secara teoritis masih dapat selesai pada tahun 2014 karena dapat dibagi dalam beberapa seksi dan digarap sekalian. Tambah lagi akses yang mudah menuju lokasi pengerjaan.

Dihubungi secara terpisah Direktur PT Lintas Marga Sedaya (LMS) Steve Ginting mengatakan pihaknya sudah menerbitkan letter of commencement sehingga kontraktor utamanya dapat segera memulai pengerjaan pada segera.

“Letter of commencement sudah terbit hari ini (31/1) artinya main kontraktor sudah bisa mulai kerja,” papar Steve dalam pesan pendek yang diterima Bisnis.

Bertindak sebagai kontraktor utama ialah join operation antara PT Nusa Raya Cipta (NRC) dan PT Kalabha Gryamandiri. Nilai kontrak untuk menggarap proyek tol salah satu ruas tranjawa itu mencapai Rp7,7 triliun dengan jangka waktu selama 30 bulan yang dimulai pada Februari 2013.

Proyek tol tersebut direncanakan akan beroperasi pada 2014 tetapi dengan jangka waktu pengerjaan sekitar 30 bulan, maka diprediksi molor enam bulan hingga pertengahan 2015.

Steve menjelaskan pembangunan proyek tol Cikampek–Palimanan akan dilakukan serantak pada keenam seksinya. Sehingga waktu pengerjaan tidak mundur dari target selesai yakni 30 bulan pengerjaan. Sebelumnya LMS sudah menerima kredit sindikasi 22 perbankan yang dipimpin oleh BNI senilai Rp8,8 triliun.

Adapun Jalan tol sepanjang 116,75 kilometer ini terbagi menjadi enam seksi yakni seksi I Cikopo-Kalijati sepanjang 29,12 kilometer, seksi II Kalijati-Subang 9,56 kilometer, dan seksi III Subang-Cikedung sepanjang 31,37 kilometer. Kemudian seksi IV Cikedung-Kertajati sepanjang 17,66 kilometer, seksi V Kertajati-Sumberjaya 14,51 kilometer, dan seksi VI Sumberjaya-Palimanan 14,53 kilometer.

Beberapa interchange di ruas tol ini antara lain di SS Cikopo, Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati, Sumberjaya dan Palimanan.

Sementara LMS selaku pemegang konsesi merupakan perusahaan patungan antara investor asal Malaysia yaitu Plus Expressways Berhad yang memegang saham sebesar 55% dan PT Baskara Utama Sedaya 45%. Lama konsesi untuk ruas ini ialah 35 tahun dengan tarif Rp753 per kilometer (2014).(faa) 
sumber :
bisnis 

Menteri BUMN: Kendal Bisa Cegat 21 Investor Jakarta

Kompas.com/ Slamet Priyatin Mentri BUMN, Dahlan Iskan
BUMN KENDAL, KOMPAS.com -- Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, harus bisa menghadang sekitar 21 investor Jakarta yang mau memindahkan perusahaannya ke Semarang. Pasalnya, pada bulan ini, para pengusaha besar itu sudah siap mendirikan pabrik besarnya di kawasan Industri Wijayakusuma, Semarang.

Hal itu diungkapkan Menteri BUMN, Dahlan Iskan saat berkunjung ke Kaliwungu Kendal, Sabtu (2/2). Dahlan Iskan, menjelaskan, sebelum ke Kaliwungu, dirinya berkunjung ke kawasan industri tersebut. Di kawasan Industri Wijaya Kusuma Tugu, Semarang, ia melihat kesiapan dalam menyambut 21 investor itu.

Dahlan mengatakan, perusahaan tersebut pindah karena faktor pembiayaan produksi yang membengkak akibat kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

"Kalau di kawasan industri Semarang sudah siap menerima 21 investor yang mau pindah dari Jakarta itu. Tinggal mereka kesiapan pindahnya kapan," kata Dahlan Iskan.

Dahlan Iskan mengaku, dirinya belum mendengar rencana adanya kawasan ekonomi khusus di Kaliwungu Kendal. Hal itu mungkin karena itu bukan wilayahnya BUMN. Tapi kalau memang sudah siap, Dahlan Iskan meminta kepada orang nomor satu yang ada di Kendal, supaya menghadang investor Jakarta yang mau pindah ke Semarang, lalu ajak ke Kaliwungu.

"Tinggal di sini sudah siap apa belum. Kalau saya selaku mentri BUMN, ya, saya arahkan ke kawasan Industri Semarang," akunya.Kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kaliwungu, Kendal, saat ini masih dalam proses pembangunannya. Sekarang, lokasinya sedang diurug, karena sebagian besar bekas tambak. 
 
sumber :

Dahlan: Bandara dan Tol Bali Siap 2013

Dahlan Iskan
JAKARTA (RP) - Dua pembangunan proyek di Bali terus dikebut pengerjaannya. Yakni, pengembangan Bandara Internasional Ngurah Rai dan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa.

Targetnya, dua proyek tersebut bisa mulai dioperasikan sesuai rencana yakni pertengahan tahun ini.

Jumat (1/2), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meninjau langsung pengerjaan dua proyek tersebut. Dahlan optimis, dalam waktu empat, lima bulan ke depan, pengembangan bandara tersebut bisa selesai.

‘’Sehingga bisa mendukung pelaksanaan APEC nanti,’’ kata Dahlan.

Seperti diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT APEC pada Oktober 2013 mendatang. Rencananya, perhelatan yang juga akan dihadiri beberapa pemimpin negara di dunia itu akan dipusatkan di kawasan Nusa Dua.

Dahlan mengakui, pengembangan Bandara Ngurah Rai bukan perkara mudah. Pasalnya, pembangunan dilakukan di lokasi bandara yang lama.

‘’Kesulitannya, membangun, membongkar, dan memindahkan arus penumpang dalam waktu yang bersamaan. Jadi di satu pihak harus melayani, di pihak lain juga harus membangun,’’ paparnya.

Selain itu, juga ada kesulitan lain, yakni terkait pembangunan atap yang berbentuk melengkung. Besi lengkungan dengan panjang bentangan mencapai 60 meter itu harus dibuat di pabrik.

Setelah dipasang untuk pengetesan di pabrik, dibongkar, dan kemudian dipasang kembali di lokasi bandara.

Secara keseluruhan, proses pengembangan Bandara Internasional Ngurah Rai itu sudah mencapai 55 persen. Sementara untuk terminalnya, sudah mencapai 60 persen.

‘’Ini bandara dengan sistem sekuriti, check ini terbaik di Indonesia. (Bandara) Soekarno-Hatta kalah,’’ kata Dahlan.

Dengan pengembangan itu, nantinya Bandara Ngurah Rai bisa menampung 25 juta penumpang per tahun. Saat ini dengan kapasitas berkisar 7 juta per tahun, bandara itu dipaksakan untuk melayani 13,5 juta per tahun.

‘’Selama ini garbarata yang ada delapan. Nanti ditambah menjadi 19,’’ terang Dahlan.

Pimpro pengembangan Bandara Ngurah Rai Yanus Suprayogi yang ikut mendampingi Dahlan menuturkan, pengembangan tersebut memerlukan investasi dengan total nilai Rp2,8 triliun.

Sampai saat ini, dana yang berasal dari Angkasa Pura (AP) itu sudah mencapai 50 persen.

‘’Direksi sangat komitmen dengan (pengembangan) ini,’’ katanya. Dalam pengembangan itu, juga dibangun sarana pendukung. Misalnya, hotel anak usaha dari AP dengan jumlah 219 kamar, terminal, dan infrastruktur jalan.

Dari bandara, Dahlan beserta rombongan menuju ke lokasi pembangunan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, tepatnya di lokasi pembangunan paket 1.

Senada dengan pengembangan Bandara Internasional Ngurah Rai, Dahlan juga optimis pembangunan jalan tol bisa selesai tepat waktu.

‘’Tiang pancangnya sudah terpasang semua. Bagus,’’ katanya.

Jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa dengan panjang 10 kilometer di atas laut dangkal dan sekitar 2 kilometer di atas tanah darat juga merupakan jalan akses.

Pengerjaannya terbagi atas empat paket. Paket 1 dan 3 dikerjakan oleh JO Wika, Adhi, Hutama, serta Paket 2 dan Paket 4 oleh PT Waskita Karya.

Jumlah titik pancang sebagai pondasi jalan mencapai 13.600 titik dengan jumlah tiang pancang sebanyak 33.814 tiang. Saat ini pengerjaannya pemasangan beton cetak di atas tiang pancang. Proses pengerjaan itu sempat terganggu curah hujan dan kecepatan angin yang tinggi pada bulan Januari lalu.

Meski begitu, PT Jasamarga Bali Tol siap untuk mengejar keterlambatan sehingga jalan tol dengan perkiraan investasi 2,48 triliun bisa selesai sesuai jadwal.

‘’Semua total (4 paket). Juni selesai tapi perlu sertifikasi uji operasional. Mudah-mudahan Juli bisa dipakai,’’ kata Dahlan.(fal/jpnn/izl)

sumber :
riaupos 

Realisasi Paket I Tol Tanjung Benoa 79%

MI/SUSANTO/rj
Metrotvnews.com, Denpasar: Pembangunan jalan tol Denpasar-Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua paket pertama mencapai 79%.


Itu disampaikan Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk (JSMR) Bali Tol Akhmad Tito Karim menjelaskan ini.

Pembangunan jalan Tol Denpasar-Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua terdiri atas empat paket.


Paket pertama dikerjakan PT Adhi Karya Tbk, paket kedua PT Waskita Karya Tbk, paket ketiga PT Hutama Karya, dan paket terakhir PT Waskita Karya Tbk.

"Ini sesuai dengan rencana kita karena pengerjaannya lebih cepat," katanya di sela-sela peninjuan Tol Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali, akhir pekan lalu.

Ia mengatakan kegiatan pemancangan tiang-tiang dilaksanakan pada Mei-Desember 2012.


Tahap pertama diperkirakan selesai pada Maret 2013. Penggunaan jalan tol tahap pertama diperkirakan Juni 2013. "Kebutuhan dana empat tahap tersebut diperkirakan Rp1,7 triliun," jelasnya.

Panjang jalan Tol Tanjung Benoa sekitar 10 km di atas laut dan sekitar 2 km di atas tanah yang juga merupakan jalan akses.


Jalur proyek Tol Tanjung Benoa terdiri dari kendaraan roda empat dengan luas 2x2x3,5 m dan kendaraan roda dua dengan luas 2x3 m.

Perkiraan trafik awal dapat menampung 39 ribu kendaraan per hari (termasuk sepeda motor) dan 22 ribu kendaraan per hari (tanpa sepeda motor). Kendati demikian, waktu pelaksanaan konstruksi 420 hari (14 bulan).

Pembangunan jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa dilaksanakan dengan konsep design and built, yakni tugas dan tanggung jawab kontraktor meliputi pembuatan gambar, membangun, dan memelihara sampai kurun waktu tertentu 1.195 hari.

Kepemilikan saham PT Jasamarga Tol Bali ialah Jasa Marga 55%, Pelindo III 17,98%, Angkasa Pura I 8%, Pengembangan Pariwisata Bali Persero 1%, Adhi Karya 1%, Hutama Karya 1%, Pemprov Bali 8,01%, dan Pemkab Badung 8,01%. (Wibowo/Was)
 
sumber :

Sabtu, 02 Februari 2013

JALAN TOL: Organda Ragukan 6 Ruas Dalam Kota

Eka Sari Lorena
JAKARTA—Organda sangsi terhadap rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota yang dinilai belum mampu menyelesaikan kemacetan di Jakarta dan sekitarnya sehingga proyek itu perlu pengkajian lebih dalam.

Ketua Umum DPP Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena mempertanyakan apakah proyek prestisius dengan nilai mencapai lebih dari Rp40 triliun itu bisa menjawab persoalan mobilitas barang dan orang.

“Sejauh mana keberadaan enam ruas tol itu bisa menuntaskan persoalan transportasi di Jakarta dan sekitarnya? Tidakah angkutan umum lebih tepat untuk memberikan jawaban,” katanya dalam diskusi dengan wartawan di Jakarta, Jumat (1/2).

Dia mencontohkan hal yang terjadi di Jakarta saat uji coba Jalan Layang Non Tol Antasari—Blok M sepanjang 4,8 km. Pada 2 hari uji coba sejak 16 Januari lalu, justru terjadi kemacetan total di jalan layang itu.

Pada intinya, kata Eka, bila pemerintah berupaya mengatasi kemacetan tapi tanpa diiringi upaya keras pembatasan kendaraan pribadi dan tanpa diimbangi dengan pembangunan angkutan umum, sulit mencapai tujuan untuk mengurai kemacetan.

Eka yang juga Dirut PT Eka Sari Lorena Airlines juga membandingkan keadaan di Bali. Pihaknya mengapresiasi kemajuan proyek Jalan Tol Benoa—Ngurah Rai—Nusa Dua yang sudah mencapai 73% itu. Proyek itu memang ditujukan mengurai kemacetan di Bali bagian Selatan.

Jalan tol itu merupakan proyek pertama di atas laut dengan 4.913 titik tiang pancang guna menopang 8,1 km jembatan yang membentuk ruas jalan tol dengan panjang 12,5 km.

Bagi Eka, sama halnya dengan Jembatan Tol Suramadu, jalan tol Bali didesain bagi kendaraan roda empat atau lebih dan roda dua dengan tarif Rp10.000 untuk mobil dan Rp4.000 sepeda motor.

“Pertanyaaanya, apakah jalan tol mampu menuntaskan persoalan kemacetan di Bali? Seberapa lamakah jalan tol dapat bertahan sebelum kemacetan meluas hingga jembatan tol Bali?” katanya.

Soal mobilitas

Eka menegaskan jalan tol termasuk Bali dan enam ruas jalan tol baru di Jakarta, memang tengah dinanti seiring dengan minimnya pembangunan infrastruktur jalan. Akan tetapi, tetap dibutuhkan solusi transportasi yang komprehensif selain pembangunan jalan tol itu.

“Dibutuhkan moda transportasi yang benar—benar hanya memindahkan orang, tidak harus memindahkan kendaraannya,” katanya.

Bali, katanya, selayaknya bercermin ke Singapura, dengan luas ‘hanya’ 710 km seolah—olah Singapura lebih lapang dari Bali dengan luas 5.632 km sehingga dengan transportasi umum yang begitu baik memudahkan tiap sudut negara itu dapat dijangkau dalam hitungan belasan hingga puluhan menit.

“Maka tidak mengherankan bila sepanjang tahun lalu, kunjungan wisatawan mancanegara di Bali sekitar 2 juta orang, sebaliknya Singapura dibanjiri hingga 14 juta orang per tahun,” katanya.

Proses pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota itu masih didiskusikan kembali antara pemegang konsesi PT Jakarta Tollroad Development (JTD) dan Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, perjanjian pengusahaan jalan tol atau PPJT pembangunan enam ruas tol itu harus ditandangani oleh badan usaha JTD maksimal 26 Januari 2013 tapi ditunda karena pihak JTD belum mengantongi izin lingkungan dari Pemprov DKI Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyayangkan jika seandainya proyek itu batal karena pembiayaan proyek tidak menggunakan uang pemerintah. (bas)(Foto:bismania.org)
 
sumber :

Kongsi 7 BUMN Yakin Tol Atas Laut Nusa Dua Bali Kelar Juni 2013

ilustrasi
Liputan6.com, Jakarta : Paska meninjau proyek pengembangan bandara Ngurah Rai, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan langsung bergerak meninjau proyek jalan bebas hambatan di atas laut yang menghubungkan Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa.

"Keren ya. Tiang pancang 100% sudah jadi, saya merasa tenang," kata dia sambil memegang teropong proyek, di Bali, Jumat (2/1/2013).

Dalam kunjungannya, Dahlan memeriksa perkembangan paket satu yang dikerjakan oleh tiga perusahaan pelat merah yaitu PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya Titu bk dan Hutama Karya. Sebagai pemimpin kontraktor Adhi Karya.

Jumlah titik tiang pancang sebanyak 33.814 unit dan terdapat di 13,6 ribu titik. Sementara jumlah panjang meter lari (M) sebanyak 321.553 M.

Kepala Proyek Adhi Karya, Bima Adnanta mengatakan, kemajuan pembangunan jalan tol untuk paket I sudah 79% selesai. Sehingga diharapkan bulan Juni 2013, proyek sepanjang 12 kilometer itu dapat beroperasi. Jumlah panjang tol itu membentang untuk paket I-IV dan sudah termasuk akses jalan provinsi

"Paket I sendiri panjangnya 2,97 kilometer. Untuk itu, saya optimis bisa selesai, mengingat lantai jembatan telah diproduksi di pabrik, jadi tinggal dipasang saja," sela Dahlan.

Bima menambahkan, proses pemasangan jauh lebih cepat daripada kegiatan pemancangan. "Yang lama itu pasang tiang pemancangan karena berada di laut dari Mei-akhir Desember lalu. Sedangkan aktivitas pemasangan butuh 7 bulan dan mulai dilakukan September hingga awal Mert 2012, jelas dia.

"Dari paket I hingga paket IV, investasi yang diperlukan di sektor konstruksi senilai Rp 1,7 juta," lanjutnya.

Pembangunan tol Nusa Dua-Benoa ini mengikutsertakan tujuh perusahaan pelat merah, yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pelindo III (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Bali, Wijaya Karya, Adhi Karya dan Hutama Karya yang membentuk badan usaha PT Jasamarga Bali Tol.

"Mayoritas saham dimiliki Jasa Marga 55%, Pelindo 17,98%, Pemprov Bali dan Pemkab Badung masing-masing 8,01%, Angkasa Pura 8%, dan sisanya BTDC, Adhi dan Hutama masing-masing 1%," terang Bima. (Fik/Shd) 
 
sumber :