javascript:void(0)

your direction from here


View tol semarang ungaran in a larger map
happy chinese New Year 2021

cari di blog ini

Rabu, 31 Desember 2014

Pembebasan Tanah Tol Bawen-Solo Selesai Februari 2015


Foto: Istimewa
SEMARANG, suaramerdeka.com - Meski molor, Pemprov Jateng menargetkan pembebasan tanah jalan tol ruas Bawen-Solo yang melewati Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Boyolali selesai Februari 2015. Diharapkan pekerjaan konstruksi tol Semarang-Solo sesi III dan IV dapat dimulai Maret 2015.

“Targetnya, pengerjaan tol ruas Bawen-Solo harus selesai pada 2016,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sri Puryono, Selasa (30/12).

Saat ini pembebasan lahan tol ruas Bawen-Solo baru mencapai 72%. Tanah-tanah yang belum terbebaskan tersebar di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang. “Selain tanah milik masyarakat, juga ada tanah kas desa yang prosedurnya harus sampai kementerian,” ujarnya.

Pekerjaan fisik juga sudah dilakukan sembari menunggu pembebasan lahan selesai. Pemprov optimistis bisa segera menyelesaikan proses pembebasan tanah yang terkena proyek jalan tol khususnya pada ruas Bawen-Solo yang melewati Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Boyolali.

sumber :

Selasa, 30 Desember 2014

Dilepas, Saham Tol Semarang-Bawen

Ilustrasi
SEMARANG – PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) akan menjual saham jalan tol Semarang-Solo (ruas Semarang-Bawen). Total saham yang dijual 26,1 persen.

Saham milik BUMD ini semula 40 persen. Sahamnya terus menurun lantaran PT SPJT sudah tidak mampu menambah modalnya ke PT Trans Marga Jateng, sebagai pengelola jalan tol tersebut. Saham semula turun 10 persen dan turun lagi 3,9 persen pada 2014.

Saham akan dijual semuanya, mengingat kewenangan pemilik saham di bawah 25 persen sama dengan nol persen. ’’Mereka mau membeli minimal saham 25 persen. Target, pada 2015 sudah terjual,’’ kata Dirut PT SPJT Jateng Krisdiani Samsi pada wartawan melalui nomor selulernya, Senin (29/12).

Dijelaskannya, saat ini sudah ada tiga perusahaan swasta skala nasional yang menjadi kandidatnya. Namun ia enggan menyebut nama-nama perusahaan yang kerap menggarap jalan tol. Ketiga perusahaan itu masih meneliti terkait prospek tol kedepannya.

Usaha Baru

Namun berapa nominal harga saham yang akan dijual, Samsi mengatakan, mestinya terjual minimal sama dengan investasi yang dikeluarkan pemerintah. ’’Sesuai arahan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), semua uang yang ditanamkan pemerintah harus kembali. Nominalnya Rp 400-an miliar,’’ terang Samsi.

Jika nantinya saham terjual semuanya, secara otomatis PT SPJT tidak akan memiliki power lagi dalam pengelolaan jalan tol Semarang-Bawen. Posisi BUMD akan digantikan perusahaan swasta yang akan mengelola penuh.

Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo menyatakan tidak mempermasalahkan menjual sahan asalkan menguntungkan. ’’Dengan catatan ada saham yang tetap di sisakan. Selanjutnya bisa membuat usaha baru lainnya yang bisa diatur dengan perda.’’

Nominal saham yang mestinya dijual adalah minimal Rp 674,442 miliar. Sesuai dengan dana pernyertaan yang telah dikeluarkan. ’’Saya malah baru tahu kalau sekarang tinggal 26,1 persen. Dan kalau itu dijual semua maka menyalahi perda. Hendaknya tetap ada lima atau sepuluh persen disisakan,’’ kata Bambang.

Jika nantinya terjual semua, lanjut Bambang, maka sama saja dengan membubarkan Trans Marga Jateng (TMJ) lantaran tidak memiliki aset lagi. TMJ merupakan anak perusahaan PT SPJT yang mengelola jalan tol. Di sisi lain, akan sangat rugi jika jalan tol yang sudah dibangun tahunan tapi aset dijual semuanya. (H81,J8-90)

sumber :

Senin, 29 Desember 2014

Terus Terdelusi, Saham Tol Semarang-Bawen Dijual

Foto: Istimewa
SEMARANG, suaramerdeka.com - Terus terdelusi, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) akan menjual saham jalan tol Semarang-Solo (ruas Semarang-Bawen). Total saham yang dijual 26,1 persen. Saham milik BUMD ini semula 40 persen.

Sahamnya terus menurun lantaran PT SPJT sudah tidak mampu menambah modalnya ke PT Trans Marga Jateng, sebagai pengelola jalan tol tersebut. Saham semula turun 10 persen dan turun lagi 3,9 persen pada 2014. Saham akan dijual semuanya, mengingat kewenangan pemilik saham dibawah 25 persen sama dengan nol persen. “Mereka mau membeli minimal saham 25 persen. Target, tahun 2015 sudah terjual,” kata Dirut PT SPJT Jateng Krisdiani Samsi, Senin (29/12).

Dijelaskannya, saat ini sudah ada tiga perusahaan swasta skala nasional yang menjadi kandidatnya. Namun ia enggan menyebut nama-nama perusahaan yang memang pemain di bidang jalan tol. Ketiganya masih melakukan penelitian terkait prospek tol kedepannya. Namun berapa nominal harga saham yang akan dijual, Samsi mengatakan mestinya terjual minimal sama dengan investasi yang dikeluarkan pemerintah. “Sesuai arahan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), semua uang yang ditanamkan pemerintah harus kembali. Nominalnya Rp 400-an miliar,” terang Samsi.

Jika nantinya saham terjual semuanya, secara otomatis PT SPJT tidak akan memiliki power lagi dalam pengelolaan jalan tol Semarang-Bawen. Posisi BUMD akan digantikan perusahaan swasta yang akan mengelola penuh.

sumber :

Rabu, 03 Desember 2014

Tol Salatiga - Boyolali, Lanjut


Penyelesaian jalan tol terus dilakukan sambil 
menunggu proses pembebasan tanah lainnya

BOYOLALI (KRjogja.com)- Pembangunan Tol Salatiga - Boyolali, terus berlanjut meski sedikit terhambat pembebasan tanah. Soalnya hingga kini,baru sekitar 23 persen dari total seluas 139 hektare, yang bisa dibebaskan.

Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD), Setda Kabupaten Boyolali, Djoko Diyono mengatakan, luas tanah yang terkena proyek Tol Salatiga-Boyolali, yakni 139 ha itu, terdiri dari 1.940 bidang tanah yang meliwati empat daerah kecamatan di Boyolali.

"Realisasi pembebasan tanah baru sekitar 23 persen atau sekitar 495 bidang tanah, sedangkan lainnya masih nego," kata Djoko Diyono, Selasa (02/12/2014).

Dijelaskan, masih rendahnya realisasi pembebasan tanah untuk proyek jalan tol tersebut, karena permintaan harga tanah oleh masyarakat jauh di atas harga apraisal, sehingga proses nego cukup juga lama.

Selain itu, diakibatkan adanya status yuridis tanah yang belum lengkap, seperti kepemilikannya lebih dari satu orang karena tanah warisan. Tanah ketika dilakukan pembebasan prosesnya lama karena salah satu hak ahli waris di luar kota, sehigga butuh waktu lama.

Sepertri diketahui, proyek Tol Salatiga-Boyoali akan menerjang 17 desa di empat kecamatan di Boyolali terdiri dari Ampel (Desa Ngampon, Ngenden, selodoko, sidomulyo dan desa Ngargosari ), Kota Boyolali (Kiringan, Karanggeneng, dan desa Mudal ), Mojosongo (Methuk, Kragilan dan desa Brajan), Teras ( Mojolegi dan Gumukreko), Banyudono ( Tanjungsari, Trayu , Bangak dan Denggungan. 

Sedang pembebasan tanah jalan Tol Solo-Mantingan Jatim, yang menerjang wilayah Kabupaten Boyolali sudah mencapai sekitar 99 atau sekitar 1.036 hektare."Pembebasan tanah poyek Tol Solo-Matingan di Boyolali, masih sisanya satu persen atau 10 hektare," tegasnya. (Bdi)

sumber :

Pembebasan Lahan Tol Semarang-Solo di Boyolali Baru 23 Persen


Jembatan untuk interchange jalan tol Solo-Semarang mulai bangun 
sejak Agustus 2014. Kini Pemkab Boyolali masih akan merampungkan 
pembebasan lahan yang terkena proyek tersebut. Foto Metrojateng

BOYOLALI - Pembebasan tanah untuk proyek jalan tol Salatiga – Boyolali di wilayah Boyolali masih minim. Hingga saat ini baru mencapai 23 persen atau 495 bidang dari 1.940 bidang tanah yang harus dibebaskan.

Kabag Pemerintan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Setda Boyolali, Djaka Diyana, masih rendahnya realisasi pembebasan lahan itu karena berbagai sebab. Antara lain karena belum terjadi kesepakatan harga. Permintaan harga tanah oleh masyarakat jauh diatas harga apraisal. “Sehingga proses nego juga lama,” ungkap Djaka Diyana.

Selain itu, karena status yuridis tanah yang belum lengkap. Seperti kepemilikan tanah masih tanah warisan, sehingga kepemilikannya masih lebih dari satu orang. “Jadi prosesnya lama, karena mungkin salah satu hak ahli waris berada di luar kota,” katanya.

Proyek jalan tol Solo – Semarang, ruas Salatiga – Boyolali menerjang 17 Desa di lima wilayah Kecamatan di Kabupaten Boyolali. Yaitu Kecamatan Ampel, Boyolali Kota, Mojosongo dan Teras serta Banyudono.

Seorang warga, Taufik (32) warga Dukuh Plawangan, Desa Bangak, Kecamatan Banyudono mengatakan, harga yang ditawarkan pemerintah masih jauh dari harapan warga. Untuk tanah tiper A, warga meminta Rp 1 juta per meter persegi. Sedangkan tipe B, minta Rp 850 ribu. “Tetapi appraisal dari pemerintah kurang dari Rp 500 ribu. Sedangkan untuk tipe B hanya dihargai Rp 445 ribu per meter persegi,” katanya.

Sementara itu pembebasan tanah untuk jalan tol Solo-Mantingan di wilayah Boyolali, lanjut Djaka Diyana, saat ini hampir rampung. Telah mencapai 99 persen. “Yang satu persen atau 10 hektar masih dalam proses pembayaran,” terang Djaka Diyana.

Pihaknya optimistis akhir tahun 2014 pembebasan tanah tol Solo – Mantingan selesai. Proyek jalan tol itu menerjang 11 desa yang tersebar di dua wilayah kecamatan yakni Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Ngemplak. (MJ-07)

sumber :