javascript:void(0)

your direction from here


View tol semarang ungaran in a larger map
INFO : REUNI AKBAR SMP N 2 SIMO BOYOLALI 2017 BULAN DESEMBER 2017....AYOO BERGABUNG (Info&Pendaftaran : 085727059929)

cari di blog ini

Selasa, 31 Januari 2012

BAWEN-SOLO: Jasa Marga siapkan talangan Rp1,9

Oleh Dewi Andriani
JAKARTA: PT Jasa Marga menunjukkan isyarat kemampuan perusahaan menyiapkan dana talangan sebesar Rp1,9 triliun untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo. Hal tersebut menyusul telah ditemukannya jalan keluar oleh perusahaan.

Direktur Utama PT Jasa Marga Adityawarman mengatakan konsep tersebut nantinya akan dipresentasikan kepada pemerintah sambil menunggu proses pematangan yang rencananya dilaksanakan selama seminggu ke depan.

“Sudah koordinasi dengan komisaris ada konsep luar biasa yang akan menyelesaikan semua masalah,” ujar Adit yang baru saja terpilih sebagai Direktur Utama Jasa Marga menggantikan Frans S Sunito, kemarin.

Namun sayangnya, Adit masih enggan menyampaikan dari mana sumber pendanaan yang akan digunakan sebagai dana talangan tersebut. “Jangan dulu (dikasih tahu). Masih harus dimatangkan dulu selama seminggu yang pasti happy semua.”

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meminta PT Jasa Marga untuk mencari sumber pembiayaan perusahaan tanpa menunggu dana subsidi dari pemerintah menyusul adanya penghematan anggaran di Kementerian Keuangan.

Dahlan mengusulkan sumber pendanaan tersebut salah satunya berasal dari perusahaan dengan menggabungkan tarif tol Semarang-Solo dengan tarif tol Semarang seksi A,B, dan C.

“Intinya Jasa Marga harus menemukan cara yang kreatif tanpa menunggu dana subsidi dari pemerintah Rp1,9 triliun.”

Seperti diketahui, proyek pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen merupakan seksi ke II dari ruas jalan tol Semarang-Solo sepanjang 75,7 kilometer dengan nilai investasi sebesar Rp8 triliun.

Proyek jalan tol Semarang-Solo dibagi menjadi lima seksi yaitu seksi I Semarang-Ungaran (16,3 km) yang sudah beroperasi sejak diresmikan pada November 2011, seksi II Ungaran-Bawen (13,33 km), seksi III Bawen-Salatiga (18,2) km, seksi IV Salatiga-Boyolali (22,4 km), dan seksi V Boyolali-Karanganyar (11,1 km). (faa)



Berita Terkait
JALAN TOL: Jasa Marga siapkan investasi Rp15 triliun
PENGADAAN TANAH: UU No.2/2012 Berlaku, Investor Bisa Pakai Aturan Lama
DIRUT JASA MARGA: Adityawarman pimpin ‘kampung halamannya’
TOL DALAM KOTA: Kontrak ditarget diteken September
TOL JORR 2 selesai dibangun 2015
sumber :

Pembayaran Ganti Rugi Waskita, Ditolak Warga

Ungaran, (pojok soklin) - Banjir lumpur yang menimpa pemukiman warga lingkungan Sikebrok kelurahan Beji, kecamatan Ungaran Timur Kab Semarang beberapa saat yang lalu disebabkan bobolnya tanggul sungai gunung margi akibat pembangunan jalan tol Semarang-Solo ruas Beji, pihak PT. Waskita Karya melakukan pendataan atas sejumlah kerusakan perabot rumah tangga, barang elektronik, pakaian, dokumen, tanaman dan rumah milik warga.

Petugas Keamanan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) PT.Waskita Karya Hada Suryana mengatakan pendataan yang dilakukan merupakan tindaklanjut atas protes warga lingkungan Sikebrok yang rumahnya diterjang banjir lumpur.

“Kemarin warga datang ke kantor untuk menyampaikan protes tersebut, untuk itu kami melakukan sweeping ke lokasi untuk mempersiapkan kompensasi pembayaran atas kerugian warga” jelas Hada.

Menurutnya, setidaknya rumah warga lingkungan Sikebrok milik Rusmianto, Agus Arifin, Wasianto dan SDN 02 Beji yang terkena banjir lumpur serta tanah ladang, sawah, tanaman dan ternak milik warga kami datangi langsung.

Disamping, terkait tuntutan warga lingkungan Sikebrok tentang penanggulangan banjir di wilayahnya, pihaknya akan melakukan rekayasa tehnis dengan membuat saluran baru gunung Margi yang akan dibelokkan kea rah samping jalan tersebut.

“Aliran sungai gunung Margi terputus oleh pembangunan jalan tersebut, maka perlu ada rekayasa tehnis untuk membuat aliran baru agar air tidak melimpah ke pemukiman warga” katanya.

Sementara Rusmianto (43) warga yang rumahnya menjadi korban banjir lumpur mengharapkan realisasi kompensasi ganti rugi tidak memberatkan warga.”Umumnya kerugian warga seperti TV, Kulkas, pakaian, dokumen serta ternak ayam dan kelinci sekitar 20 ekor”ungkapnya.’

Terpisah, ny Arumin (52) warga Sikebrok menolak pemberian ganti rugi yang diberikan PT.Waskita karena yang diterima tidak senilai dengan kerugian yang dideritanya, sementara empat warga lainnya telah menerima ganti rugi mereka adalah Rusmianto, Agus Arifin, Samsul Hadi, Dai Safari tanpa menjelaskan nomimalnya kepada wartawan.

“Yang pasti sekarang persoalannya sudah selesai, warga diundang ke kantor PT. Waskita hanya untuk menandatangani penyerahan bantuan ganti rugi, namun kami tidak bisa sebutkan besarnya bantuan” kata Pujiningsih.

Menurut istri Rusmianto, yang belum menerima ganti rugi yaitu pak Sartolani pemilik sawah dan bu Arumini yang sengaja menolak bantuan dari PT.Waskita karena tidak sebanding dengan kerugian yang diderita akibat banjir lumpur akibat pembangunan jala tol tersebut. “Jumlah kerugian yang saya tanggung sekitar Rp.3 juta, tapi ganti rugi yang diberikan hanya Rp.1 juta. Lebih baik saya tolak, biar uang itu dibagikan kepada petugas di kantor PT. Waskita saja” ungkapnya kesal.

Menurutnya, kerugian sekitar Rp.3 juta meliputi dagangan pakaian Rp.2 juta ditambah peralatan rumah tangga dan sekolah yang ikut rusak”tambahnya.

Pujiningsih menambahkan dalam pertemuan di kantor PT. Waskita, pihaknya meminta perbaikan gorong-gorong dan aliran sungai gunung Margi agar tidak terjadi lagi banjir lumpur. “Yang pasti warga lingkungan Sikebrok masih merasa was-was terjadi banjir lumpur susulan selama belum ada perbaikan yang kami tuntut meskipun kami menerima ganti rugi”. Harapnya. (skl)

Jasa Marga Incar Ruas Tol Luar Jawa

Ekspansi Bisnis

KORAN JAAKRTA/WACHYU AP
JAKARTA - Perusahaan pengelola jalan tol, PT Jasa Marga Tbk, memastikan bakal mengincar proyek jalan tol di luar Jawa. Ekspansi tersebut di luar rencana proyek 10 ruas tol sepanjang 215 kilometer (km) yang akan dikerjakan dalam dua tahun ke depan hingga 2014.

Direktur Utama Adityawarman mengatakan ekspansi itu sesuai dengan perluasan komitmen perseroan sebagai pemrakarsa pembangunan infrastruktur selain sebagai operator jalan tol. "Selama ini telah ada pendekatan dengan para gubernur dari luar Jawa," kata dia seusai Rapat Umum Pemegang Saham di Jakarta, Senin (30/1).

Secara umum, Jasa Marga tetap mempertimbangkan kelayakan proyek dan prospek bisnis jalan tol dengan mencermati perencanaan daerah. Selain kawasan industri, perseroan mencermati sektor bisnis yang dominan di suatu kawasan, seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Meski perseroan enggan mengungkapkan provinsi-provinsi yang dibidik, Jasa Marga menegaskan pihaknya menjadi pemrakarsa pembangunan di Sumatra Utara. "Kami ingin menggarap program infrastruktur jalan tol Medan-Binjai dan Medan-Kualanamu dan Tebing Tinggi," ungkap Adityawarman.

Secara finansial, perseroan yakin memiliki kemampuan mendanai dari kas internal. Jasa Marga juga optimistis mampu menarik dana dari pendanaan eksternal karena melihat kinerja perseroan. "Kemampuan internal masih sanggup mendanai hingga 10 triliun-15 triliun rupiah, dan ini di luar anggaran proyek 10 ruas jalan tol yang telah kami tetapkan," ujar Direktur Keuangan Raynaldi Firmansjah pada kesempatan yang sama.

Sebelumnya, perseroan menetapkan anggaran belanja modal 23 triliun-24 triliun rupiah untuk 10 ruas jalan tol. Proyek sepanjang total 215 kilometer itu bakal berlangsung selama dua tahun ke depan atau rampung pada 2014. Beberapa ruas tol yang sedang dan akan digarap Jasa Mara antara lain Bogor Ring Road tahap II, Gempol-Pasuruan, Gempol-Pandaan, Semarang- Solo seksi Ungaran-Bawen, Surabaya-Mojokerto, Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, JORR W2 Ulujami-Kebon Jeruk, Serpong-Kunciran, dan Kunciran-Cengkareng.

Pendapatan 2014

Perseroan juga optimistis mampu mendulang lonjakan pendapatan menjadi sekitar 10,6 triliun rupiah jika 10 ruas telah beroperasi dan memberi kontribusi efektif mulai 2014. "Diharapkan pendapatan 2014 mencapai dua kali lipat dari perolehan tahun 2012 ini sebesar 5,3 triliun rupiah," ujar Raynaldi.

Sepanjang tahun ini, perseroan menargetkan pendapatan naik 10 persen dibanding realisasi tahun 2011 sebesar 4,8 triliun rupiah. Penambahan ruas jalan mengimbangi trafik kendaraan yang mulai jenuh, terutama di tol Pulau Jawa. nig/E-11 
 
sumber :

Senin, 30 Januari 2012

Jasa Marga siap danai tol Semarang-Solo

Direktur Utama PT Jasa Marga Adityawarman (Foto ANTARA/Jefri Aries)
Jakarta (ANTARA News) - PT Jasa Marga Tbk mengisyaratkan kesiapannya untuk mendanai proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo ruas Bawean-Solo, menyusul telah ditemukannya jalan keluar atas persoalan itu.

"Sudah ditemukan jalan keluarnya dan kami siap (mendanai, red)," kata Direktur Utama PT Jasa Marga Adityawarman menjawab pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Senin.

Pada RUPSLB itu, Adityawarman terpilih sebagai Dirut perseroan, menggantikan Frans S Sunito. Adityawarman sebelumnya adalah Direktur Operasional Jasa Marga, ketika tim direksi BUMN Jalan tol itu dipimpin oleh Frans S Sunito.

Dijelaskan, konsep tersebut siap dipresentasikan kepada pemerintah sambil menunggu proses pematangan yang rencananya akan dilaksanakan seminggu kedepan.

"Sudah koordinasi dengan komisaris ada konsep luar biasa yang akan menyelesaikan semua masalah," ujarnya.

Namun, Adit masih enggan menyampaikan dari mana sumber pendanaan yang akan digunakan sebagai dana talangan tersebut.

"Jangan dulu (dikasih tahu). Masih harus dimatangkan dulu selama seminggu yang pasti `happy` semua," katanya.

Sebelumnya, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meminta PT Jasa Marga untuk mencari sumber pembiayaan perusahaan tanpa menunggu dana subsidi dari pemerintah menyusul adanya penghematan anggaran di Kementerian Keuangan.

Dahlan mengusulkan sumber pendanaan tersebut salah satunya berasal dari perusahaan dengan menggabungkan tarif tol Semarang-Solo dengan tarif tol Semarang seksi A, B, dan C.

"Intinya Jasa Marga harus menemukan cara yang kreatif tanpa menunggu dana subsidi dari pemerintah Rp1,9 triliun," katanya.

Proyek pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen merupakan seksi ke II dari ruas jalan tol Semarang-Solo sepanjang 75,7 kilometer dengan nilai investasi sebesar Rp8 triliun.

Proyek jalan tol Semarang-Solo dibagi menjadi lima seksi yaitu seksi I Semarang-Ungaran (16,3 km) yang sudah beroperasi sejak diresmikan pada November 2011, seksi II Ungaran-Bawen (13,33 km), seksi III Bawen-Salatiga (18,2) km, seksi IV Salatiga-Boyolali (22,4 km), dan seksi V Boyolali-Karanganyar (11,1 km).

Dana cadangan

Dirut Adityawarman sesaat setelah terpilih jadi orang nomor satu di BUMN Jalan Tol itu secara umum menekankan bahwa kebijakan tim direksi baru, pada tahap awal adalah meneruskan kebijakan direksi sebelumnya.

"Hal terpenting adalah meneruskan pembangunan konstruksi 215 km tol baru yang tersebar di 10 ruas tol pada 2012-2013 yang kami namakan tahun konstruksi Jasa Marga," katanya.

Untuk kepentingan itu, kata Direktur Keuangan Jasa Marga Tbk, Reynaldi Hermansjah, perseroan telah menyiapkan anggaran Rp23-24 triliun.

"Proyek itu aman. Selain itu, perseroan masih punya cadangan untuk proyek lainnya sekitar Rp10-15 triliun," katanya.

Delapan dari 10 proyek yang segera memasuki masa konstruksi 2012-2013 itu antara lain Bogor Outer Ring Road (11 km), Gempol - Pasuruan (34,15 km), Semarang - Solo (75,7 km), JORR W2 North (7,7 km), JORR 2 Ruas Cengkareng - Kunciran (15,2 km), JORR 2 Ruas Kunciran - Serpong (11,2 km), Surabaya - Mojokerto (36,3 km) dan Gempol - Pandaan (13,6 km).

Jasa Marga hingga saat ini telah mengoperasikan tol sepanjang 544 km atau 73 persen dari seluruh ruas tol yang beroperasi di Indonesia.

Jika seluruh ruas tol yang akan dibangun Jasa Marga itu selesai pada 2014, dalam 3-4 tahun ke depan akan mengoperasikan sekitar 750 km.

sumber :

PENGADAAN TANAH: UU No. 2/2012 Berlaku, Investor Bisa Pakai Aturan Lama

Oleh Ana Noviani
JAKARTA: Pemberlakuan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diundangkan pada 14 Januari 2012 masih memberikan pilihan kepada investor ataupun instansi terkait.

Dalam hal ini, instansi bisa tetap menggunakan aturan lama atau memakai aturan perundang-undangan baru tersebut.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto mengatakan hal itu telah diatur dalam pasal transisi. Pemilihan untuk menggunakan UU itu ketika lahan sudah terbebaskan meski masih di bawah 10% sangat bergantung pada instansi, atau investor yang akan menggunakan.

Bila investor ingin proses pembebasan lahan menggunakan UU baru, sambungnya, harus mengikuti aturan tersebut secara penuh yakni memulai kembali proses pembebasan lahan dari awal musyawarah penentuan harga dengan masyarakat.

Memang terkesan mengulang-ulang, tetapi UU tersebut lebih memberikan kepastian waktu terhadap masa pembebasan lahan kepada para pengguna yang ditargetkan selama 2 tahun.

“Intinya di UU mengatur tentang masa transisi. Bila proses pembebasan lahan sudah jalan ada dua pilihan, tetap pakai aturan yang lama atau kalau lebih baik pakai UU baru tapi mulai dari awal. Bergantung instansi yang menggunakannya,” ujar Joyo, ditemui seusai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Marga, Senin 30 Januari 2012.

Menurut dia, UU itu sebetulnya sudah dapat diberlakukan sejak diundangkan menjadi UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. Namun, implementasi penuh baru dapat digunakan setelah terbitnya peraturan presiden (perpres)
termasuk juga tentang masa transisi, dan ganti rugi kepemilikan lahan.

Joyo menambahkan BPN bersama pemerintah dan instansi terkait terus melakukan pertemuan khusus untuk mematangkan Perpres tersebut. “Dalam 2 hari ini draft awal selesai, setelah itu akan di bawah ke Kementerian,” ujarya Joyo yang juga komisaris PT Jasa Marga.

Dia menargetkan pertengahan tahun ini Perpres yang merupakan terjemahan dari UU No 2 tahun 2012 tersebut telah diselesaikan sehingga UU segera dapat diimplementasikan secara keseluruhan.

Direktur Utama PT Jasa Marga Adityawarman mengatakan UU Pengadaan Tanah tersebut belum terlalu berdampak signifikan bagi proses pembangunan sembilan ruas tol yang telah berjalan milik Jasa Marga.

Pasalnya, dari sembilan ruas tol yang siap dikonstruksi oleh PT Jasa Marga, tidak terlalu bermasalah dengan proses pembebasan lahan, sehingga tidak mungkin menggunakan UU No 2 tahun 2012 karena perseroan harus memulai kembali dari nol.

Sementara, sejauh ini sudah banyak ruas jalan tol yang pembebasan lahan sudah hampir selesai. Memang masih ada beberapa yang baru memulai tahap proses pembebasan tanah, tetapi semuanya telah melalui masa musyawarah mufakat dengan masyarakat setempat.

“Kalau mau pakai itu [UU No 2 tahun 2012], ulang dari bawah lagi. Kalau bisa ikut menggunakan UU di titik tertentu tanpa harus mengulang, tentu akan pakai itu. Namun kalau dari awal lagi, ya nggak rampung-rampung,” tuturnya.

Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga Abdul Hadi menambahkan Jasa Marga tengah mengerjakan sembilan ruas tol sepanjang 215 km dengan total investasi Rp24 triliun.

Ke-9 ruas itu adalah Bogor Ring Road, JORR W2 Utara, Ungaran-Bawean, Surabaya-Mojokerto, Gempol-Pandaan,Gempol-Pasuruan, dan ruas tol Benoa-Ngurah Rai-Nusa Dua yang dalam proses konstruksi.

Adapun dua dari sembilan ruas jalan tol baru yang dimiliki Jasa Marga, yakni Serpong-Kunciran dan Kunciran-Cengkareng masih dalam proses pembebasan lahan pada tahun ini

“Saat ini Jasa Marga telah mengoperasikan jalan tol sepanjang 544 km atau 73% dari seluruh ruas jalan tol yang beroperasi.” (bas)

Berita Terkait
TOL JORR 2 selesai dibangun 2015
TOL DALAM KOTA: Kontrak ditarget diteken September
JALAN TOL: Ruas jalan bertambah 19,7 kilometer
TARIF TOL Cikampek & Bandara naik mulai Juli
WADUK KARIAN: Tender Proyek Senilai US$196 Juta Dibuka Maret
Sumber :
bisnis.com


Dahlan Iskan Tunjuk Dirut Baru Jasa Marga

Selain menetapkan direksi baru, RUPSLB juga menetapkan jajaran komisaris perseroan.
Dahlan Iskan saat berkunjung ke redaksi VIVAnews
(VIVAnews/ Ikhwan Yanuar)
VIVAnews - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, mengangkat Adityawarman sebagai direktur utama PT Jasa Marga Tbk. Sebelumnya, Adityawarman menjabat sebagai direktur operasi sejak 2008.

Dahlan menunjuk pengganti Frans S Sunito tersebut karena ia selaku wakil dari pemegang saham mayoritas Jasa Marga. Penunjukan itu dilakukan melalui persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Jasa Marga di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin 30 Januari 2012.

Selain Adityawarman, Dahlan menunjuk Muhamad Najib Fauzan sebagai direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. Sebelumnya, dia menjabat sebagai kepala Biro Perencanaan Jasa Marga.

Sementara itu, Hasanudin, diangkat sebagai direktur operasi. Hasanudin sebelumnya adalah kepala Divisi Pemeliharaan Jasa Marga.

Namun, Reynaldi Hermansyah masih dipertahankan sebagai direktur keuangan perseroan. Demikian juga dengan Abdul Hadi yang masih menjabat sebagai direktur pengembangan usaha.

Untuk jajaran Dewan Komisaris, Jasa Marga, Agoes Wijanarko diangkat sebagai komisaris utama. Agoes sebelumnya menjabat sebagai komisaris utama di PT Wijaya Karya Tbk dan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum sejak 2008 hingga sekarang.

Kemudian, Ibnu Purna Muchtar, diangkat sebagai komisaris. Sebelumnya ia menjabat sebagai wakil Sekretaris Kabinet sejak 2007 sampai sekarang dan komisaris utama PT Kawasan Berikat Nusantara sejak 2007 hingga sekarang.

Selanjutnya, Mayor Jenderal (Purn) Samsudin tetap disahkan sebagai komisaris independen. Ia sejak 2006 hingga sekarang juga menjabat sebagai komisaris independen di Jasa Marga. Selain Samsudin, Akhmad Syakhrosa, juga masih menjabat sebagai komisaris Jasa Marga sejak 2006.

Sementara itu, dalam surat Menteri BUMN juga mengusulkan kepada para pemegang saham di RUPSLB untuk memberhentikan dengan hormat direktur utama Jasa Marga, Frans S Sunito.

"Jasa Marga sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang infrastruktur di Indonesia mempunyai peran penting untuk masa yang akan datang, terima kasih untuk semua pihak," kata Frans. (art)• VIVAnews 

sumber :

BUMN Diminta Tekan Biaya Logistik

SURABAYA (Suara Karya): Pemerintah mendesak seluruh badan usaha milik negara (BUMN) untuk membantu menekan tingginya biaya logistik di Indonesia. Keterlibatan BUMN diharapkan bisa mengikis citra sebagai negara berbiaya logistik termahal ke-65 di seluruh dunia. 
 
Desakan ini disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan saat acara peresmian PT Pelindo Marine Service, anak perusahaan baru PT Pelindo III di Tanjung Perak, Surabaya, Jumat (27/1). "Persoalan logistik, kita parah dan banyak dikeluhkan pelaku usaha karena memicu biaya tinggi," ujarnya. 
 
Terkait operasional Tanjung Perak, Dahlan mengaku sudah meminta Pertamina untuk menuntaskan pipa gas yang menghalangi alur kapal besar dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Sementara Pelindo III juga diminta untuk meningkatkan investasi agar kapal-kapal besar bisa merapat ke seluruh pelabuhan miliknya. Saat ini ada kecenderungan para pemilik barang menggunakan kapal-kapal besar.Jadi, pelabuhan yang tidak bisa memfasilitasi masuknya kapal-kapal besar dipastikan kalah bersaing dengan pelabuhan lain atau di negara lain. 
 
Di lain pihak, Dahlan mengaku sudah meminta BUMN lain untuk menyukseskan pembangunan Tol Semarang-Solo. "Saat ini pembangunan tol terhambat di rute Bawen-Solo karena dianggap kurang ekonomis. Tetapi, kita akan paksakan agar jalur tol itu bisa direalisasikan," ujarnya. 
 
Khusus untuk kawasan Indonesia timur, Dahlan Iskan juga meminta BUMN pengelola pelabuhan bisa menggandeng pihak-pihak terkait. Dengan ini, diharapkan tidak ada lagi antrean kapal hingga 10-15 hari karena ada gangguan komputer. 
 
Seperti diketahui, anak perusahaan baru Pelindo III ini merupakan hasil pemisahan dari unit bisnis perkapalan yang dijadikan perusahaan baru bernama PT Pelindo Marine Service (PMS). Dengan demikian, BUMN yang sebelumnya hanya memiliki lima anak perusahaan, kini bertambah menjadi enam anak perusahaan. 
 
Menurut Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto, unit perkapalan ini sebelumnya bertugas menyediakan, mengelola, dan memelihara kapal yang beroperasi di wilayah perairan wajib pandu. Namun, seiring dengan perkembangan bisnis angkutan laut, unit ini juga menyediakan fasilitas dan melayani jasa di luar wajib pandu dan bersifat untuk mencari keuntungan (profit oriented). (Andira)
 
sumber :

Sabtu, 28 Januari 2012

Lahan Tol Ungaran-Bawen 85 Persen Terbebaskan

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengatakan, pembebasan lahan untuk lanjutan proyek Jalan Tol Semarang-Solo, seksi Ungaran-Bawen, Kabupaten Semarang, telah mencapai 85 persen dari total kebutuhan lahan jalan bebas hambatan sepanjang 11 kilometer itu.

"Terima kasih kepada masyarakat yang sudah bersedia menjual tanahnya untuk kelancaran proyek ini," kata gubernur di sela meninjau pembangunan Tol Ungaran-Bawen, di Desa Lemah Ireng, Kabupaten Semarang, di Semarang, Jumat.

Ia menjamin ganti untung untuk tanah warga merupakan harga penawaran tertinggi yang sudah dihitung oleh tim penaksir.

Ia mengharapkan, warga yang belum melepas lahannya untuk kelancaran proyek itu agar dapat memahami kepentingan adanya jalan tol tersebut. "Masyarakat harus paham, harga yang ditawarkan sudah yang terbaik," katanya.

Ia menyebut proses pembangunan tol seksi Ungaran-Bawen berjalan positif. Ia memperkirakan, ruas tol itu rampung dan dapat dioperasikan pada Maret 2013.

Sejalan dengan proses pengadaan lahan, kata dia, pembangunan jalan tol itu berjalan simultan di tiga penggalan yang dikerjakan oleh PT Perumahan Pemerintah, Adhi Karya, dan Waskita Karya. "Proses pembebasan lahan juga dimulai untuk wilayah Solo-Boyolali-Bawen," katanya.

Bupati Semarang Mundjirin mengatakan, kendala pengadaan lahan proyek tol itu yakni permintaan harga yang cukup tinggi oleh masyarakat. Padahal, kata dia, lahan yang akan diganti untuk diklasifikasikan menjadi empat bagian, dengan taksiran yang berbeda-beda.

Ia menjelaskan, masyarakat yang belum bersedia melepas lahannya akan diberi batas waktu tertentu. "Jika sampai batas waktu itu belum bersedia melepas tanahnya, maka akan langsung dikonsinyasi," katanya.

Jalan tol Semarang Solo memiliki panjang 75,8 km akan menghubungkan dua kota utama di Provinsi Jawa Tengah. Ruas Semarang-Ungaran sepanjang sepanjang 14,1 Km telah diresmikan 12 November 2011 dan untuk sementara hanya diperuntukkan bagi kendaraan pribadi. Ruas Ungaran-Bawen sepanjang sekitar 11 Km, sudah dimulai konstruksi.

Dengan pembebasan sekitar 85 persen, maka ruas Ungaran-Bawen diperkirakan bisa lebih cepat selesai. Pembangunan ruas Semarang-Bawen sebenarnya ditargetkan selesai akhir 2009, namun sejumlah kendala menghadang sehingga penyelesaiannya molor. 
 
Sumber :

Bibit Minta Kontraktor Patuhi Jadwal

Proyek Tol Ungaran- Bawen

SEMARANG- Gubernur Bibit Waluyo mewanti-wanti kepada tiga kontraktor penggarap jalan tol Semarang- Solo seksi II Ungaran-Bawen supaya bekerja keras menyelesaikan proyek nasional tersebut.

Ketiga kontraktor itu, yaitu PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, dan Pembangunan Perumahan (PP) harus mematuhi jadwal kegiatan supaya nantinya pengerjaan proyek bisa tepat waktu, sehingga bisa bemanfaat bagi rakyat.

Menurut Bibit, kendala di lapangan harus diselesaikan dengan langkah strategis. ”Merupakan tugas berat dalam penyelesaian ruas tol Ungaran-Bawen. Hal ini harus dipahami dan dimengerti tiga kontraktor. Sebab, proyek itu selalu dalam pantauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga jadwal yang ada supaya dipatuhi,” katanya di sela-sela pantauan ke lokasi proyek pembangunan tol di Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jumat (27/1).

Pihaknya menegaskan, kendala yang menghambat pengerjaan proyek supaya segera dilaporkan ke PT Trans Marga Jateng (TMJ). Pemerintah, TMJ, dan kontraktor harus bersama-sama mencari solusi demi kelancaran proyek tol.

Hingga kini, pembebasan lahan proyek tol sudah memasuki 85 persen. Adapun, yang belum terselesaikan pembebasan lahannya, di antaranya adalah milik PTPN IX, fasilitas umum, makam, dan tanah milik warga Lemah Ireng, Bawen.

Fisik Maret

Dia menegaskan, harga yang ditentukan appraisal ini sudah baik. ”Uangnya kini sudah ada, sehingga pemilik tidak usah pakai nyang-nyangan (menawar), broker-brokeran (memakai broker). Kalau dulu towar-tewer (tawar-menawar), sekarang tidak ada begitu,” tandasnya.

Proyek tol di Lemah Ireng memasuki tahapan pemadatan tanah, diperkirakan pengerjaan fisik baru dilaksanakan Maret mendatang.

Dalam kunjungannya, gubernur didampingi Bupati Semarang Mundjirin dan Direktur Utama TMJ Jajat Sudrajat.

Menurut Mundjirin, pembebasan lahan, seperti di Lemah Ireng ini terkendala harga. Sesuai appraisal, harga yang ditawarkan kepada pemilik lahan di Lemah Ireng antara Rp 65 ribu/ meter hingga Rp 180 ribu/ meter. Namun, masyarakat yang berjumlah 68 kepala keluarga rata-rata meminta di atas Rp 100 ribu/ meter. Hal ini tidak bisa dipenuhi karena tidak sesuai dengan harga appraisal.

”Jika sampai proses pengerjaan fisik belum terbebaskan, maka akan dilakukan konsinyasi sesuai petunjuk gubernur,” tandasnya.

Mengenai relokasi SD Klepu, SD Kandangan 02 dan 04, ini masih menunggu pembangunan sekolah baru. Lokasi yang disediakan di Klepu, dan Kandangan, Bawen. ”Intinya, sebelum pengerjaan fisik dilakukan, maka pembangunan sekolah baru harus sudah diselesaikan,” katanya. (J17,J14-71)
 
Sumber :

Jalan Tol Semarang-Solo Selesai Tahun 2014

Jalan Tol Semarang-Solo.

SEMARANG, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menargetkan jalan Tol Semarang-Solo selesai pada pertengahan tahun 2014.

Bibit meminta segala permasalahan yang masih terjadi hingga kini agar diselesaikan segera agar tidak menghambat proses pembangunan.

Bibit mengungkapkan hal itu saat meninjau lokasi pembangunan tol ruas Ungaran-Bawen di Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (27/1/2012).
”Ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat bahwa pertengahan tahun 2014 jalan tol Semarang-Solo harus selesai,” katanya.

Dalam kesempatan itu, terungkap berbagai permasalahan yang belum terselesaikan, terutama soal pembebasan lahan, relokasi lima sekolah, serta masalah teknis kontur tanah.
Bupati Semarang Mundjirin menyebutkan, masih ada 68 bidang tanah milik warga seluas total 10,7 hektar di Desa Lemah Ireng yang belum dapat dibebaskan. Warga belum menerima harga jual tanah yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Semarang.

Selain itu, masih ada SD yang belum direlokasi, yaitu SD Negeri Kandangan 02, SDN Kandangan 04, SDN Klepu 01, TK Mekar Sari, dan SDN Bawen 04. Padahal, pembangunan fisik sudah berlangsung di sekitar sekolah, terutama di SD Kandangan 02 dan 04 serta SD Klepu 01.

”Selesaikan dulu yang penting. Jangan sampai pembangunan berjalan, tapi masih ada masalah di sana sini. Kalau yang penting-penting sudah selesai, baru kerjakan yang lain supaya pelaksanaannya lancar,” kata Bibit.
Sementara itu, ruas Ungaran-Bawen ditargetkan selesai pada Maret 2013. 

TERKAIT:

Berkas Suyoto Segera Dilimpahkan

Dugaan Korupsi Tol Leyangan

AMBARAWA - Proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah proyek tol Semarang - Solo di Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa telah selesai.
Pihak Kejari akan segera melimpahkan berkas perkara dengan tersangka mantan Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jateng, Suyoto ST, itu ke Pengadilan Tipikor Semarang.

Kepala Kejari (Kajari) Ambarawa Reskiana Ramayanti dikonfirmasi mengungkapkan, pelimpahan berkas tersebut direncanakan pada pekan depan. Sebelumnya, pihak Kejari akan menyusun rencana dakwaan tersangka.

“Baru satu tersangka. Tapi tidak menutup kemungkinan bertambah,” ungkap Kajari kemarin. Disebutkan, hasil penyelidikan menunjukkan nilai kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 1,3 miliar. Sementara rencana dakwaan sedang disusun, pihaknya enggan menyebutkan kronologi tindak korupsi tersebut. Hal itu karena kronologinya juga termasuk dalam pasal dakwaan. “Kalau kami beberkan sekarang nanti belum apa-apa pengacaranya sudah eksepsi,” lanjutnya.

Reskiana hanya menyebut tindak korupsi itu terjadi dalam proses pembebasan 34 bidang tanah milik warga Leyangan Ungaran Timur. Meski pelimpahan berkas perkara baru pada pekan depan, namun pihak Kejari kini menyiapkan tiga jaksa penuntut umum (JPU) untuk persidangan di pengadilan Tipikor nanti. Disebutkan, jaksa itu adalah Kasi Pidsus Antonio M Araujo, Kasi Intel Suyanto, dan Kasi Datun Eko Y. Kasi Pidsus Antonio M Raujo menambahkan, dalam penyidikan pengadaan tersebut memang ditemukan indikasi tindak korupsi. Pihaknya mengaku sebagai salah satu JPU yang akan terlibat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang nanti.

Tersangka Suyoto diketahui juga terlibat dalam kasus pemindahbukuan uang ganti rugi pengadaan tanah proyek tol Semarang - Solo, di Desa Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Terkait kasus di Jatirunggo, Pengadilan Tipikor Semarang beberapa waktu lalu memvonisnya lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 10 bulan. (K33-14

sumber :

Jumat, 27 Januari 2012

Jembatan Tol di Lemahireng - Perlu Ahli Geologi-Hidrologi

SEMARANG – Pembangunan jembatan tol sepanjang 899 meter di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang harus melibatkan ahli geologi dan hidrologi.

Hal ini perlu dilakukan agar desain yang sudah dirancang sejak awal tidak mengalami perubahan di kemudian hari. Disamping itu,pembangunannya diharapkan tidak mengalami pergeseran atau kerusakan seperti yang terjadi pada jembatan di seksi Semarang-Ungaran.

Pengajar Undip Semarang Prof Dr Robert J Kodoatie merekomendasikan pelibatan ahli geologi dan ahli hidrologi agar tidak terjadi kerusakan jembatan. Jika rusak lagi dan diperbaiki lagi, biaya yang akan dikeluarkan akan ebih besar. ”Seperti di Jembatan Susukan, hanya melibatkan geoteknik. Padahal geoteknik dengan ahli geologi itu berbeda,” ungkapnya,kemarin.

Robert menuturkan, struktur tanah baik itu di Kelurahan Susukan maupun di Desa Lemahireng sama, yakni di kedalaman tertentu terdapat formasi kerek (tanah lendut). Ahli geologi perlu dilibatkan karena menyangkut dasar utama, pada bagian dari bangunan yang ada di atasnya. ”Kalau air terus bergerak (di dalam tanah) ini akan memberikan gerakangerakangravitasi. Dasarnya bisa berubah,”jelasnya.

Menurutnya, pengalaman yang terjadi pada ruas Semarang- Ungaran ini harus dijadikan referensi, jangan sampai terjadi lagi di Lemahireng. Kendati tidak bisa dipungkiri, diakuinya saat ini masih menjadi perdebatan dengan sejumlah kalangan terkait formasi kerek tersebut.

Terpisah,dosen Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan, jembatan dengan jarak tiang lebih panjang ini dalam ilmu konstruksi masih dibenarkan. Ada banyak teknologi yang bisa diterapkan dalam pembangunan jembatan bentang panjang ini. ”Dalam ilmu konstruksi tidak masalah.Ini untuk menghindari daerah patahan,” ungkapnya.

Dia mengingatkan, dengan bentangan panjang ini pemasangan tiang pancang ini harus diperhatikan dengan benar. Kedalaman tiang pancang ini bisa diketahui dengan memeriksa kondisi tanah, karena kedalamannya tidak sama.”Yang penting ada duitnya tidak?” imbuhnya. Seperti diberitakan tiang jembatan tol di Lemahireng akan dibangun dengan jarak tiang satu dengan yang lainnya sepanjang 120 meter.

Pada desain awal, jarak yang dbuat adalah 30 meter. Dirut Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jateng (TMJ) Ari Nugroho mengatakan, tiang pancang jembatan ini akan ditancapkan dengan sistem bor pada tanah yang paling keras, yaknidikedalaman20-30meter. arif purniawan 
 
Sumber :

Tol Semarang-Ungaran Dilintasi 16 Ribu Kendaraan

Selama Libur Imlek
illustrasi

SEMARANG, suaramerdeka.com - Selama tiga hari musim libur Imlek pekan lalu, terdapat sekitar 16 ribu kendaraan melintasi ruas jalan tol Semarang-Ungaran baik dari Semarang ke Ungaran atau sebaliknya.

Dampak dari dimanfaatkannya jalan tol yang baru beberapa bulan dioperasikan itu, menyebabkan ruas konvensional Semarang-Ungaran lancar, nyaris tak ada ketersendatan. Kalau pun ada, ketersendatan itu akibat penumpukan kendaraan terutama di pintu keluar tol Ungaran persisnya di Jalan Letjen Suprapto.

Meskipun begitu, dengan dimanfaatkannya jalan tol Semarang-Ungaran, belum bisa menjadi parameter bahwa PT Trans Marga Jateng menangguk untung selama dua bulan beroperasi. "Dan jangan pula berpikir akan cepat balik modal, karena perjalanan balik modal itu masih sangat jauh," kata Ir Danang Atmojo, Komisaris Utama PT Trans Marga Jateng, Kamis (26/1) di kantornya.

Beberapa warga yang mengaku menyukai lewat tol Semarang-Ungaran karena pemandangannya indah, terutama di kawasan Susukan dan Penggaron, Ungaran. Di kawasan ini pula dalam waktu dekat direncanakan akan dibangun rest area. "Tinggal menunggu investor,'' kata Agus Hartoyo SE, petugas patroli.
 
sumber :

Kamis, 26 Januari 2012

PT Trans Marga Jateng Janjikan Tol Ungaran-Bawen Sangat Panoramik

Sebagian jalur Ungaran - Bawen sedang on going dikerjakan, insyaallah, jika lancar akan selesai dalam pertengahan tahun 2013.
--- Ir Danang Atmojo, Komisaris Utama PT Trans Marga Jateng



SEMARANG, suaramerdeka.com - Meski cuaca tidak mendukung akhir-akhir ini, pengerjaan tol Seksi 2 Semarang - Solo, yakni Ungaran - Bawen, tetap berjalan.

PT Trans Marga Jateng saat ini sedang berkonsentrasi menggarap jalan lanjutan antara Ungaran - Bawen itu, untuk mengejar target 1,5 tahun pengerjaan. "Seksi 2 mulai dikerjakan, ya sedang on going dalam pelaksanaan. Kami butuh satu setengah tahun pengerjaan, agar target petengahan 2013 insyaallah jika lancar akan rampung," kata Danang Atmojo di kantornya, Kamis (26/1).

Menurut Komisaris Utama PT Trans Marga Jateng itu, ada sebuah jembatan yang cukup panjang akan segera dikerjakan, persisnya terletak di Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, dengan pemandangan sangat bagus. "Jadi saya menjanjikan ruas tol Seksi 2 Semarang-Solo ini akan sangat indah dan panoramik," kata Danang.
 
sumber :

Menteri Kehutanan Setuju

SEMARANG - Menteri Kehutanan secara lisan telah menyetujui proyek Taman Safari Jateng Park.Menurut Gubernur Bibit Waluyo, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan investor dari PT Botan Rahardjo Propertindo menindaklanjuti hal itu. Jumat nanti, agenda pemaparan terakhir di depan menteri telah dijadwalkan.

’’Secara lisan menteri sudah menyetujui, tinggal paparan terakhir. Rencananya tanggal 27 Januari kami menghadap. Kami sudah siapkan langkah-langkah. Dari investor dan Dishut juga sudah bertemu untuk berkoordinasi,’’ ungkap Bibit seusai rakor Visit Jateng 2013 di gubernuran, kemarin.

Gubernur yang didampingi Dirut PT Botan Handoko Rahardjo berharap proyek ini segera dimulai setelah proses perizinan keluar. Pemprov telah siap memfasilitasi investor dan pemilik lahan, yakni Perum Perhutani, untuk melaksanakan pembangunan di atas areal seluas 500 hektare di hutan wisata Penggaron, Kabupaten Semarang.
Bibit yakin proyek ini tak akan merusak lingkungan. Sebaliknya, pemberdayaan hutan dilakukan untuk pengembangan pariwisata di Jateng.

Daya Tarik


Jateng Park juga diharapkan juga menjadi daya tarik wisata baru yang menumbuhkan minat belajar, terkhusus di kalangan anak-anak dan pelajar. Mereka bisa belajar mencintai alam serta flora dan fauna. ’’Semua sudah komplet persyaratannya, tinggal pembahasan terakhir di pusat. Insya Allah oke,’’ imbuh Bibit.

Konsultan PT Botan sudah memaparkan rancangan Taman Safari di depan Komisi B DPRD Jateng, beberapa waktu lalu. Berbagai inovasi dan wahana akan dikembangkan di objek wisata ini.

Investor juga berjanji akan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Akses jalan juga rencananya akan dibangun melalui jalan tol baru di ruas Semarang-Ungaran Km 20.
Akses baru dipersiapkan agar pengunjung lebih nyaman dan mudah menjangkau Taman Safari. Jalan yang ada sekarang dipastikan tak bakal mampu menampung para pengunjung jika Jateng Park sudah berdiri. (J14,J17-65) (/) 
sumber :

Jembatan Lemah Ireng Mulai Digarap

Tol Ungaran-Bawen

SEMARANG- Proyek jalan tol Semarang-Solo seksi II Ungaran- Bawen, tepatnya di jembatan Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, sudah mulai dikerjakan. Jembatan ini merupakan jembatan tol terpanjang di daratan. Bentangannya mencapai 900 meter.

Tiang pancang jembatan yang disiapkan hanya setinggi antara 20 hingga 22 meter, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tiang pancang jembatan tol Susukan di seksi I Semarang-Ungaran yang mencapai 62 meter.

Terpanjang

Direktur Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jateng (TMJ), Ari Nugroho, menyatakan, jembatan Lemah Ireng panjangnya mencapai 900 meter. Dibandingkan tol lain di Indonesia, jembatan Lemah Ireng memiliki bentang terpanjang di daratan. Jembatan tol di lautan terpanjang adalah Suramadu di Selat Madura.

’’Jembatan Lemah Ireng sudah mulai kami kerjakan,’’ kata Ari Nugroho di kantor gubernur, Jl Pahlawan Semarang, Rabu (25/1).

Menurut dia, pengerjaan jembatan Lemah Ireng itu tanpa pengurukan tanah. Pemasangan tiang pancang dilakukan sampai menyentuh tanah keras. Terdapat revisi jarak antartiang pancang dalam pembangunan, dari sebelumnya 30 meter kini diputuskan diubah menjadi 120 meter.

’’Semula per 30 meter dari jembatan sepanjang 900 meter itu ada tiang pancangnya. Kini dibuat per 120 meter. Rekayasa ini aman karena sudah diperhitungkan tim ahli,’’ tandasnya.

Ari menambahkan, pengerjaan proyek terkendala hujan, terutama di sektor pemadatan tanah. Pemadatan tanah membutuhkan konsentrasi atau kadar air optimum. (J17,J14-43)
sumber :

Akses masuk Jateng Park dari tol butuh izin menteri PU

SEMARANG: Pengembang proyek taman safari Jateng Park diminta segera meminta izin dari Kementerian Pekerjaan Umum, untuk membangun akses masuk objek wisata itu melalui jalan tol Semarang-Ungaran.

Direktur teknik PT Trans Marga Jateng (TMJ) Ari Nugroho selaku pengelola tol Semarang-Solo itu menyarankan Jateng Park agar segera mengajukan permohonan izin itu, karena sangat diperlukan guna menjamin keselamatan bagi pengguna tol.

Dia menuturkan izin yang dibutuhkan yaitu terkait keselamatan pemakai jalan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), sedangkan terkait keamanan jarak akses dengan jalan tol izinnya diminta kepada Bina Marga.

”Izinnya pada dua instansi itu, tetapi lebih mudahnya minta izin ke Kementerian PU, nanti biar dari kementerian memberikan disposisi ke masing-masing instansi terkait,” ujarnya usai rapat kesiapan pembangunan Taman Safari Jateng hari ini.

Dia menilai sejumlah persoalan teknis yang perlu dikaji terkait pembangunan akses masuk Jateng Park yang berada di KM 20, ruas tol Semarang-Ungaran itu.

Hal itu, lanjutnya, menyangkut tingkat kepadatan arus pengguna tol yang saat ini sudah mencapai 10.000 kendaraan per hari, sehingga penempatan akses masuk, jalur perlambatan dan jarak simpang susun terdekat harus betul-betul diperhatikan.

”Pada prinsipnya kami pengelola tol tidak menolak, hanya secara teknis butuh kajian mendalam terkait keselamatan pengguna jalan tol. Adanya lajur perlambatan dan jalur percepatan, ini harus diatur jarak keluar masuk yang aman. Izinnya harus segera supaya secepat mungkin dievaluasi jarak simpang susun terdekat,” tuturnya.

Dia mengatakan berdasarkan pengalaman pembukaan akses masuk suatu kawasan yang melalui jalan tol, masih memungkinkan untuk dilakukan, seperti pada ruas jalan tol Jakarta-Cikampek, dengan pembuatan akses masuk ke pabrik semen di Cibinong.

“Di sepanjang tol Jakarta-Cikampek berkembang berbagai kawasan yang akhirnya dihubungkan ke jalan bebas hambatan itu, dan pembangunan akses jalan itu ditanggung pengembang, termasuk pembebasan lahannya,” ujarnya.

Sebelumnya, PT Botan Rahardjo Propertindo (Botan) investor Taman Safari Jateng Park berencana membuat akses jalan tol di KM 20 sebagai jalan khusus masuk pengunjung ke wilayah hutan wisata Penggaron.

Konsultan PT Botan Pandu Setiawan mengatakan perlunya pembuatan akses masuk melalui jalan tol tersebut menyusul tingkat kepadatan penduduk disekitar rencana proyek Jateng Park, sementara jalan yang ada saat ini hanya selebar empat meter.

“Rencananya akan dibangun akses baru yang melewati jalan tol Semarang-Ungaran untuk memudahkan pengunjung mencapai objek wisata, mengingat jalan yang tersedia saat ini relati sempit,” tuturnya. (nak/rsj) 
 
sumber :

Pemadatan Tanah Proyek Tol Terkendala Hujan

ANTARA - Pembangunan konstruksi Jalan Tol Semarang-Solo, seksi Ungaran hingga Bawen, Kabupaten Semarang, terkendala dalam proses pemadatan tanah selama musim penghujan ini.

"Musim hujan menyebabkan kandungan air di lahan yang dilewati jalur tol, meningkat," kata Ari Nugroho, Direktur Teknis PT Transmarga Jawa Tengah, perusahaan patungan pengelola Tol Semarang-Solo, di Semarang, Rabu.

Ia menjelaskan, sebelum memasuki proses pembangunan konstruksi jalan, maka tanah yang akan dilalui harus dipadatkan.

Menurut dia, sebelum tanah mencapai kadar air optimal, konstruksi jalan belum bisa dikerjakan.

Oleh karena itu, lanjut dia, tanah yang akan dibangun ini harus melalui proses pengeringan agar memenuhi syarat.

Tingginya curah hujan selama musim penghujan, kata dia, menyebabkan target pekerjaan setiap harinya menjadi terganggu.

"Kondisi ini mengganggu produksi pemadatan tanah tiap hari," katanya.

Meski demikian, menurut dia, tidak ada hambatan berarti dalam pengerjaan konstruksi seksi Ungaran hingga Bawen tersebut.

Proses pekerjaan penting lain yang segera dilakukan, lanjut dia, yakni pembangunan jembatan sepanjang 899 meter di kawasan Lemah Ireng, Kabupaten Semarang.

Ia menuturkan, jika konstruksi ini selesai dibangun, maka akan jadi jembatan di darat terpanjang di Indonesia.

sumber :

Selasa, 24 Januari 2012

Jasa Marga Tetap Tunggu Kucuran Rp1,9 Triliun

Tol Semarang Solo
JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) menyatakan hingga saat ini masih menunggu kucuran dana dukungan Rp1,9 triliun dari pemerintah untuk pendanaan pembangunan proyek jalan tol Semarang- Solo seksi Bawen-Solo. Perseroan masih mengandalkan suntikan dana dari pemerintah untuk melanjutkan proyek tersebut.

Direktur Utama Jasa Marga Frans S Sunito mengatakan, perseroannya juga belum dapat memberikan jawaban atas imbauan dari Kementerian BUMN agar mencari sumber dana secara mandiri untuk proyek itu tanpa mengandalkan subsidi pemerintah.Menurut dia, Jasa Marga harus berhati-hati dalam menentukan sumber pembiayaan karena merupakan perusahaan terbuka dan kebutuhan anggaran tersebut cukuplah besar.

”Yang pasti kami akan mencari alternatif win win solution yang menguntungkan perusahaan, juga karena ini perusahaan terbuka harus mempertanggungjawabkan pada pemilik saham publik,” kata Frans di Jakarta.

Dia mengatakan, pemberian dukungan dana itu juga sebelumnya sudah disetujui oleh pemerintah. Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta Jasa Marga mencari sumber pembiayaan dari perusahaan tanpa menunggu subsidi dana dari pemerintah menyusul rencana penghematan anggaran di Kementerian Keuangan.

Dahlan mengatakan, sumber pembiayaan itu bisa dilakukan dengan menggabungkan tarif tol Semarang-Solo dengan tarif tol Semarang seksi A,B dan C,atau cara lainnya yang bisa diterapkan perusahaan.

Sementara, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Gazaly mengatakan, penandatanganan amendemen perjanjian pengusahaan jalan tol ruas Semarang-Solo masih menunggu kepastian pemberian dana dukungan sebesar Rp1,9 triliun dari pemerintah. Sebelum kepastian pemberian dana didapatkan, katanya,penandatanganan belum dapat dilaksanakan karena tingkatkelayakannya belummemenuhi syarat pembangunan.

BPJT sendiri bersikap menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan dan badan usaha bersangkutan. Selain ruas Semarang-Solo, BPJT juga masih menunggu penyelesaian masalah internal kepemilikan saham di ruas tol Batang-Semarang yang sampai saat ini belum final. Meski sangat lamban, menurut Gani, mereka tidak bisa mencabut konsesi dua ruas itu karena pada dasarnya badan usaha jalan tol tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan proyek.Hanya,terbentur permasalahan pendanaan dan kepemilikan saham.

”Kita juga sulit memberikan ultimatum karena sebenarnya mereka sanggup membiayai, hanya harus menyelesaikan masalah ini dulu sebelum maju ke PPJT (perjanjian pengusahaan jalan tol),”ujarnya. (heru febrianto) (Koran SI/Koran SI/wdi)

Berita Terkait : Jasa Marga
Maret, Jasa Marga Lakukan Perbaikan Permanen Jalan Tolnya
Hore! Karyawan Jasa Marga Naik Gaji Juli 2012
Jasa Marga Masih Kantongi Dana IPO Rp2,15 T
Jasa Marga Sanggah Karyawan Mogok Kerja
Jasa Marga Mantap Rambah Bisnis Properti
Jasa Marga Bidik Pengguna E-Toll Bertambah 40%
Jasa Marga Siapkan Rp40 M untuk Gardu Tol
Jasa Marga Bangun Lampu PJU Sepanjang 40 Km
Jasa Marga Cari Dana Rp17,5 Triliun
sumber :

Senin, 23 Januari 2012

Dana Dukungan Ruas Semarang-Solo Lamban Cair

Proyek Trans-Jawa

Senin, 23 Januari 2012 16:33 WIB
JAKARTA--MICOM: Pemberian dana dukungan ruas tol Semarang-Solo seksi Bawen-Solo, yang merupakan jalan tol Trans-Jawa, lamban cair lantaran masih menunggu keputusan Kementerian Keuangan.

"Untuk penandatanganan amandemen perjanjian pengusahaan jalan tol ruas Semarang-Solo seksi Bawen-Solo masih menunggu kepastian pemberian dana dukungan sebesar Rp1,9 triliun dari Kementerian Keuangan," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Gazali, akhir pekan lalu, di Jakarta.

Gani menuturkan, sebelum kepastian pemberian dana didapatkan, penandatanganan juga belum dapat dilaksanakan karena tingkat kelayakannya belum memenuhi syarat pembangunan.

Selain ruas Semarang-Solo, BPJT juga masih menunggu penyelesaian masalah internal kepemilikan saham di ruas Batang-Semarang yang sampai saat ini belum final.

"Walaupun prosesnya berjalan lamban, kami, BPJT tidak dapat mencabut konsesi dua ruas itu karena pada dasarnya badan usaha jalan tol (BUJT) tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan proyek, hanya saja terbentur permasalahan pendanaan dan kepemilikan saham," ungkap Gani.

Gani berharap, pada akhir Januari 2012 ini sudah ada keputusan dan kepastian untuk kelanjutan dua ruas tersebut. Pasalnya, 22 ruas lainnya sudah meneken amandemen sejak tahun lalu, dan BPJT menargetkan pada 2014 seluruh ruas Trans Jawa sudah beroperasi.

Pemegang hak konsesi Semarang-Solo, PT Jasa Marga Tbk, pun masih menunggu kepastian pemberian dana dukungan sebesar Rp1,9 triliun dari Kementerian Keuangan untuk pendanaan pembangunan proyek ruas tol Semarang-Solo seksi Bawen-Solo ini. Jasa Marga juga mengaku belum dapat memberikan jawaban atas imbauan dari Kementerian BUMN agar perusahaan pelat merah tesebut mencari sumber dana secara mandiri untuk proyek itu tanpa mengandalkan subsidi pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan meminta Jasa Marga mencari sumber pembiayaan dari perusahaan tanpa menunggu subsidi dana dari pemerintah, menyusul rencana penghematan anggaran di Kementerian Keuangan.

Dahlan mengatakan, sumber pembiayaan itu bisa dilakukan dengan menggabungkan tarif tol Semarang-Solo dengan tarif tol Semarang seksi A, B dan C, atau cara lainnya yang bisa diterapkan perusahaan. (BUG/OL-10) 
 
sumber :

Minggu, 22 Januari 2012

Provokator Hambat Pembebasan Lahan Tol

SEMARANG – Ketua Komisi D DPRD Jateng Rukma Setya Budi meminta agar tim pembebasan tanah (TPT) ruas tol Semarang- Bawen segera melakukan pembayaran ganti rugi lahan terhadap warga.

Jika ditunda-tunda, dikhawatirkan akan ada pihak lain yang menyusup .“Jangan terlalu lama, repot kita kalau ada orang-orang luar yang membisiki akan ada kenaikan ganti rugi,” ungkap Rukma, kemarin. Seperti diketahui, di Lemahireng Kecamatan Bawen ini ada 72 warga yang menolak pembayaran ganti rugi. Namun,akhirnya empat warga terkena proyek (WTP) bersedia mengambil ganti rugi.Dia mencontohkan, dalam proses ganti rugi di Lemah Ireng,kendatiakandibayardenganharga4 kali lipat, dari harga pasaran, warga tetap menolaknya.

“Padahal dijual per meter persegi Rp15.000 saja belum tentu laku. Tapi ini mau dibayar Rp65.000, warga malah menolaknya ini kan aneh,”ungkapnya. Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) tol Semarang-Bawen Waligi mengatakan,warga Lemahireng sebenarnya sudah setuju menerima pembayaran. “Saya dikabari kepala desa,warga siap menerima pembayaran. Tapi pas saya datang esok harinya, warga sudah berubah pikiran. Ada provokator,ini yang menyulitkan,” tegasnya.

Lahan yang sudah terbebaskan di ruas tol Ungaran-Bawen saat ini baru 77,38%.Total lahan yang akan dibebaskan ini 82,80% tanah warga,tanah asset pemkab/ desa dan pemprov 7,71%, tanah wakaf 1,06% dan aset milik PTPN 7,98%. Gubernur Jateng Bibit Waluyo menambahkan, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp1,9 triliun untuk pembebasan lahan.Kendala yang ada sebelumnya datang dari PTPN IX dan Perhutani.“ Namun sekarang sudah beres,”kata Bibit. arif purniawan

sumber :

Pembebasan Lahan 68 Warga Lemah Ireng Alot

SEMARANG, suaramerdeka.com- Pembebasan lahan milik 68 kepala keluarga (KK) di Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang yang akan digunakan proyek jalan tol Semarang- Solo tahap II Ungaran- Bawen masih alot. Meski puluhan KK itu sebelumnya sudah menyepakati harga yang diajukan tim appraisal, namun sebagian besar dari mereka akhirnya memilih menolaknya. Alotnya pembebasan lahan ini terjadi akibat adanya ulah provokator.

Ketua Komisi D DPRD Jateng Rukma Setyabudi meminta kepada pemerintah untuk bisa menindaklanjuti pembebasan lahan bila sudah tercapai kesepakatan dengan pemiliknya. "Kalau sudah deal, kami minta supaya bisa ditindaklanjuti. Jangan sampai pembayaran proses pembebasan lahan ini terkatung-katung karena bisa mengakibatkan perubahan lagi," katanya usai menjalani audiensi dengan Tim Pembebasan Tanah (TPT) Pembangunan Jalan Tol Semarang- Solo di kantor PT Trans Marga Jateng (TMJ), Jumat (20/1).

Menurut dia, permasalahan harga dalam pembebasan tanah memang pelik seperti halnya yang terjadi di Lemah Ireng. Sesuai kesepakatan awal tim appraisal dengan pemilik tanah, harga yang disepakati bervariasi mulai Rp 65 ribu/ meter persegi sampai Rp 180 ribu/ meter persegi. Harga ini dinilainya sangat bagus mengingat sebelumnya lahan di Lemah Ireng tidak laku dijual Rp 15 ribu/ meter persegi.

Pihaknya mengimbau kepada TMJ dan TPT terus melakukan sosialisasi berkaitan pembebasan lahan. Sebab, proyek tol ini untuk kepentingan umum sehingga memang dibutuhkan kesadaran dan dukungan masyarakat guna menyukseskannya. "Masyarakat kami minta tidak terjebak ulah provokator. Harga yang sudah diumumkan tim appraisal ini tentu tak mudah dinaikan," ungkapnya.

Ketua TPT Pembangunan Jalan Tol Semarang- Solo tahap II Ungaran-Bawen, Waligi menegaskan, jumlah KK di Lemah Ireng yang akan dilewati proyek tol semula ada 72. Dari jumlah itu, hanya empat KK yang sudah bersedia pindah dan menerima uang kompensasi pembebasan tanah ini. "Memang ada provokator yang membujuk pemilik lahan di Lemah Ireng, ini menjadikan pembebasan lahan belum bisa diselesaikan. Pada tahap II, secara keseluruhan pembebasan lahan baru mencapai 77,38 persen," katanya.

Menurut dia, lahan yang belum dibebaskan ini statusnya milik warga, tanah aset pemprov, pemkab, desa, wakaf, dan PTPN IX. Hingga kini, lahan yang belum terbebaskan ada 301.357 meter persegi dari total keseluruhan tanah terkena tol 1.332.099 meter persegi.
 
Sumber :

Sabtu, 21 Januari 2012

TPT Janji Bangun 4 Sekolah

SEMARANG– Tim Pengadaan Tanah (TPT) Proyek Tol Semarang segera membangun kembali empat sekolah yang tergusur tol proyek Semarang- Solo.

Selain empat sekolah,TPT juga membangun tiga kantor, dan satu ruang publik yang juga tergusur. Keempat sekolah yang akan dibangun di antaranya SD 02 dan SD 04 Kandangan Bawen, SD 01 Klepu Bergas, dan SD 02 Bawen. Sedangkan untuk perkantoran adalah rumah dinas SD 01 Kalirejo,Ungaran Timur; Pembangunan Kantor Desa Derekan, Pringapus, pembangunan Kantor Kelurahan Bawen; serta lapangan Kelurahan Kalirejo.

Ketua TPT Waligi mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada unit layanan pengadaan barang/jasa Pemkab Semarang untuk membantu melaksanaan proses pengadaan jasa pemborongan beberapa paket pekerjaan itu. Waligi menjelaskan, lokasi pembangunan SD Kandangan 02 dan 04 ini berada di sekitar sekolah yang lama. Saat ini tanah penggantinya sudah ada.

”Waktu pelaksanaan pembangunan SD Kandangan 02 tiga bulan, sedangkan SD Kandangan 04, selama tiga bulan bisa rampung,” katanya, kemarin. Pembangunan SD Kandangan 02 menelan anggaran Rp662 juta, Kandangan 04 Rp704 juta,SD 01 Klepu Bergas Rp1,7 miliar dan SD 02 Bawen Rp450 juta.

Ketua Komisi D DPRD Rukma Setya Budi di sela-sela meninjau jalan tol meminta agar pembangunan sejumlah sekolah tersebut harus dipercepat. Hal itu karena saat ini siswasiswi SD yang terkena proyek tol ini belajar dalam kondisi darurat. ”Ke depan jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Beberapa fasilitas publik dan tempat pendidikan ini seharusnya sudah direlokasi ketika pekerjaan fisik tol belum dimulai,” katanya.

Karena jika sudah seperti ini,siswa SD Kandangan 02 dan 04 ini tidak nyaman dalam belajar karena alat berat hilir mudik di areal pembangunan tol.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Dewi Pramuningsih menuturkan, karena bangunan baru belum jadi, maka saat ini para siswa masih menempati bangunan yang lama. ”Masih kami pikirkan untuk mencari lokasi sementara, karena ini mendekati ujian nasiona (UN),”kata Dewi. arif purniawan
sumber :

Investasi MP3EI Jawa Tengah Rp150 T

SEMARANG– Investasi untuk mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pem-bangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 di Jawa Tengah mencapai Rp150,920 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Tengah Hadi Prabowo mengatakan, investasi sebesar itu berasal 15 indikasi investasi yang merupakan bagian dari MP3EI khusus koridor ekonomi Jawa.”Lima belas investasi tersebut meliputi sektor infrastruktur, transportasi, sumber daya air dan energi,” ujarnya kemarin.

Menurut Hadi, berbagai invetasi itu diprioritaskan bagi empat proyek. Masing-masing percepatan pembangunan jalan tol Semarang-Solo, pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang,modernisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. ”Serta pembangunan Waduk Jatibarang dalam satu paket Normalisasi Kali Banjirkanal Barat dan Timur, pembangunan kolam retensi untuk mengurangi rob dan banjir serta penyediaan air bersih Kota Semarang,”katanya.

Untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo periode pembangunan 2009-2014,nilai investasinya sekitar Rp9 triliun. Proyek itu meliputi seksi I Semarang-Ungaran panjang 10,85 km dan sudah dioperasikan sejak 12 Nopember 2011. ”Selanjutnya seksi II Ungaran- Bawen panjang 12 km, serta seksi III Bawen-Solo dengan panjang 49,8 km,”jelasnya.

Kepala Dinas Bina Marga Jawa Tengah Danang Atmojdo mengatakan, upaya untuk segera menyelesaikan proyek tol Semarang-Solo terus dimaksimalkan. ”Karena proyek ini nantinya sangat mendukung pertumbungan ekonomi di Jawa Tengah,”tandasnya. muh slamet

Kamis, 19 Januari 2012

Telisik Peradilan Sesat

TIAP kali palu pengadilan memvonis bebas atau lepas kasus korupsi, pegiat antikorupsi sontak berteriak bahwa Dewi Keadilan telah ternoda, seperti diputus lepasnya terdakwa Agus Sukmaniharto dalam kasus pengadaan tanah di Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang di Pengadilan Tipikor Semarang.

Rasanya sulit menutup memori berbagai kasus yang menyertai pengadil. Peradilan sesat. Istilah ini mengingatkan pada buku catatan Hermann Mostar Peradilan yang Sesat. Karya yang dicetak di Jerbar dan diindonesiakan oleh Grafiti Press, bercerita soal 13 kasus yang intinya hakim sesat dalam putusannya. Dalam pengantarnya disebutkan bahwa errare humanum est (khilaf adalah insaniah). Manusia bukan saja tak luput dari kekhilafan dan kekeliruan melainkan justru itu bersumber dari manusia.

Terkait kasus tanah Jatirunggo, ada tiga terdakwa sudah diputus. Hati Agus Sukmaniharto berbunga-bunga karena diputus lepas dari tuntutan hukum meski secara faktual turut serta dalam pengadaan tanah tersebut. Tetapi hakim menilai perbuatannya itu masuk ranah perdata bukan pidana. Potret ini berbeda dari Suyoto dan Hamid Sieger.

Padahal ketiganya sama-sama didakwa terlibat dalam praktik korupsi dana ganti rugi lahan PT Perhutani yang tergusur proyek tol Semarang-Solo. Suyoto, mantan Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) divonis 5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 10 bulan kurungan. Adapun Hamid Sieger diputus hakim 5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 2 bulan penjara dan membayar uang pengganti Rp 4,2 miliar atau subsider hukuman penjara 1 tahun 6 bulan.

Putusan dalam perkara Agus tidak bulat karena ada dissenting opinion sehingga vonis diambil berdasarkan suara terbanyak. Hakim karier Lilik Nuraini sebagai ketua majelis dan hakim adhoc Lazuardi Lumban Tobing menilai perbuatan Agus masuk ranah hukum perdata karenanya tidak bisa dikualifikasi dengan hukum pidana korupsi. Adapun hakim adhoc Shininta Sibarani berpendapat perbuatan Agus masuk ranah hukum pidana sehingga dapat dijerat pasal korupsi.

Mencari Perbedaan

Dua pendapat itu berangkat dari pemahaman dan tafsir yang berbeda terhadap fakta di persidangan. Menurut Lilik dan Lazuardi, Agus dinilai membeli secara sah 68 bidang tanah seluas 27,8 ha dari warga seharga Rp 4,7 miliar dengan bukti akta notarial serta sertifikat dan surat Letter C asli. Karenanya Agus menerima transfer uang Rp 3,8 miliar dari Bank Mandiri sehari sebelum TPT Tol Semarang-Ungaran membayar 99 warga pemilik tanah. Lebih dari itu berdasarkan keterangan saksi, warga itu tidak memberitahukan kepada TPT bahwa tanahnya telah dibeli oleh terdakwa Agus.

Sementara menurut Shininta, cara Agus memperoleh 68 bidang lahan dari warga Jatirunggo tidak benar sebab terdakwa mengelabui warga dengan mengaku sebagai pejabat pemerintah pusat, yang dalam perbuatannya, terdakwa bekerja sama dengan Kades Jatirunggo Indra Wahyudi.

Satu kasus dengan tiga terdakwa yang melahirkan putusan berbeda sebenarnya bukanlah hal baru. Hanya yang menggelitik adalah apa beda substansial dari peran Hamid dibandingkan dengan Agus yang bekerja sama membeli tanah warga Jatirunggo? Di antara konsiderasi vonis 5 tahun penjara adalah Hamid mengelabui warga dengan mengaku pejabat pusat yang ditugaskan mengadakan tanah. Titik ini adalah sama dengan yang diperankan oleh Agus, tapi kenapa lahir putusan yang berbeda?

Menggagas forum eksaminasi publik dinilai cerdas untuk menyingkap dan menyusuri lahirnya putusan yang di mata KP2KKN diduga sesat sehingga mencederai rasa keadilan. Ingat, peradilan bukanlah sekadar penghakiman dan penghukuman melainkan proses menemukan keadilan hingga ke akarnya, untuk kemudian menegakkannya dengan penuh martabat. (10)


— Dr Mahfudz Ali SH MSi, dosen Program Pascasarjana Untag Semarang
 
sumber :
PT Wijaya Karya Tbk masih menunggu valuasi harga saham 
PT Sarana Karya sebelum menuntaskan akuisisi. 
(IFT/MELLY RIANA SARI)
JAKARTA (IFT) –  Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan pe­laksanaan akuisisi PT Sarana Karya (Persero) oleh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dapat dituntaskan pada Februari 2012 menyusul rampungnya ka­jian pemerintah terkait rencana tersebut.

Achiran Pandu Djajanto, Deputi Restrukturisasi dan Peren­canaan Strategis Ke­men­te­rian Badan Usaha Milik Negara, mengatakan pihaknya telah menuntaskan kajian mengenai rencana pelaksanaan restrukturisasi sebanyak 141 badan usaha milik negara.

“Kajian sudah tuntas, di antaranya kami putuskan Sarana Karya akan diakuisisi oleh Wijaya Karya. Kami harapkan Februari bisa dituntaskan pelaksanaannya. Juga untuk PT Istaka Karya (Persero) yang akan diakuisisi PT Waskita Karya (Persero), saat ini sedang dalam penyelesaian,” ujarnya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara juga menargetkan rencana kerjasama pemanfaatan aset oleh empat perusahaan lainnya dapat dituntaskan sebelum pertengahan tahun ini, yaitu antara PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dengan PT Industri Sandang serta PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dengan Perum Produksi  Film Negara (PFN).

“Untuk empat badan usaha milik negara ini bukan akuisisi, melainkan pemanfaatan aset nonproduktif. PT PP akan memanfaatkan aset-aset nonproduktif Industri Sandang, jadi asetnya dikerjasamakan. Begitu juga Adhi Karya dengan PFN, tetapi sampai saat ini masih terkendala beberapa settlement asset-nya,” kata dia.
Natal Agrawan, Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan valuasi saham Sarana Karya. Perusahaan juga berencana melakukan uji tuntas (due dilligence) dengan tim independen terkait proses akuisisi tersebut.

“Penugasan sudah kami terima dari Menteri Badan Usaha Milik Negara. Untuk itu, kami bersama Sarana Karya dan tim independen akan lakukan due dilligence. Mudah-mudahan pada kuartal pertama tahun ini proses akuisisi perusahaan tersebut bisa dituntaskan,” ungkapnya.

Lantaran seluruh saham Sarana Karya milik pemerintah,  kata Natal, Wijaya Karya harus menunggu hasil valuasi harga dan jumlah saham yang akan dilepas pemerintah kepada perusahaan.
“Jika perusahaan dan peme­gang saham sudah menemui kese­pakatan, maka proses bisa dilanjutkan ke proses legal,” kata Natal.

Menurut dia, Wijaya Karya te­lah mengalokasikan dana sebesar Rp 35 miliar untuk proses akuisisi Sarana Karya. Namun, dia me­negaskan kebutuhan dana tersebut masih bisa berubah, tergantung dari hasil pelaksanaan valuasi terhadap Sarana Karya.

Sementara itu, Betty Ariana, Sekretaris Perusahaan PT PP, menyatakan perusahaan telah menyelesaikan kajian bisnis dengan PT Industri Sandang. Rencananya, kedua perusahaan pelat merah itu akan melakukan kerjasama pemanfaatan aset non produktif.

“Dari kajian bisnis, dibicarakan kemungkinan besar tidak akuisisi dan Industri Sandang tetap berjalan di core business-nya, tapi pemanfaatan lahan-lahan mereka untuk dikembangkan PT PP. Namun, tetap saja yang memutuskan Kementerian Badan Usaha Milik Negara,” imbuhnya.

Berdasarkan kajian tersebut, ungkap Betty, rencananya perusahaan akan mengembangan dua lahan milik PT Industri Sandang yang berlokasi di kawasan Jabodetabek dan Karawang untuk proyek properti. Namun, ia menolak untuk mengungkapkan lebih detial terkait rencana kerjasama tersebut.

“Dari kajian yang kami lakukan, hanya dua lahan ini yang paling memungkinkan untuk dikembangkan melihat loka­sinya yang cukup strategis untuk proyek properti. Sebetulnya ada lahan-lahan lain yang ditawarkan untuk dikembangkan, tapi lo­kasinya sulit untuk dikembangkan,” tandasnya.(*)

Christina Natalia Sihite

BUMN Dipangkas Jadi 120 Perusahaan

RESTRUKTURISASI

JAKARTA (Suara Karya): Menteri BUMN Dahlan Iskan menargetkan, hingga akhir 2012, jumlah perusahaan milik negara akan menjadi 120 dari saat ini 141 perusahaan menyusul pelaksanaan restrukturisasi melalui pola holding, merger, dan akuisisi. 
 
Menurut Dahlan, beberapa program restrukturisasi sedang dalam tahap penyelesaian. "Sehingga sampai akhir tahun jumlah BUMN sekitar 120 perusahaan saja," kata Dahlan di Jakarta, Selasa (17/1). 
 
Dia mengatakan, program restrukturisasi antara lain pembentukan holding BUMN perkebunan yang akan menggabungkan PT Perkebunan (PTPN) I-XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia. Merger BUMN yang memproduksi permesinan antara PT Boma Bisma Indra dan PT Barata Indonesia. "Dua BUMN (Boma Bisma Indra dan Barata) memiliki jenis usaha yang sama dan kondisi keduanya dalam status yang hampir serupa, sehingga jika digabung akan memberi hasil yang lebih baik," tutur Dahlan. 
 
Sementara restrukturisasi yang sedang dalam proses penyelesaian adalah akuisisi Waskita Karya terhadap Istaka Karya. 
 
Selain itu, Kementerian BUMN saat ini sedang menuntaskan akuisisi pada tujuh BUMN, yaitu Perum Produksi Film Negara (PFN) yang akan diambil alih PT Adhi Karya Tbk, PT Pradnya Paramita dan PT Balai Pustaka setelah dimerger akan diakuisisi PT Telkom Tbk, dan PT Energy Management Indonesia (EMI) diambil alih PT Surveyor Indonesia. Selanjutnya, PT Survey Udara Penas diambil alih PT Angkasa Pura I, PT Industri Sandang diambil alih PT Pembangunan Perumahan, dan PT Sarana Karya diambil alih PT Wijaya Karya Tbk. 
 
Kementerian BUMN juga tengah menyiapkan pelaksanaan program holding BUMN kehutanan, BUMN farmasi, dan BUMN sektor kertas. Di samping itu, usai pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Wakil Presiden Boedino, Dahlan menegaskan, pihaknya akan mendorong perusahaan sistem bongkar-muat perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) di pelabuhan-pelabuhan sehingga mempercepat lalu lintas barang. 
 
Dia meminta kalangan BUMN untuk lebih efisien, khususnya dalam pengiriman barang/produksinya, agar kapal tidak terlalu lama bersandar di pelabuhan. Hal ini, lanjut dia, membuat kapal-kapal lain yang mengangkut atau membongkar produk-produk lainnya tidak bisa bersandar dan harus menunggu sehingga biaya logistik menjadi mahal. 
 
Dia mencontohkan, untuk bongkar-muat barang seperti beras, gula, semen, ataupun pupuk, kapal bisa bersandar hingga lima belas hari bersandar. Untuk itu, pihaknya akan mengubah sistem agar bongkar-muat barang-barang seperti gula, beras, pupuk, dan semen dapat dipercepat. "Tetapi, itu perlu waktu mempersiapkan, sehingga kalau bisa akhir tahun ini berubah sudah baguslah," katanya. Dia menambahkan, perubahan yang bisa dilakukan dalam hal kemasan barang untuk bongkar-muat. Selama ini barang-barang tersebut tidak dikemas dalam kemasan yang lebih besar saat bongkar-muat. Akibatnya, proses pemindahan barang menjadi lebih lama. (A Choir/Ant) 
 
sumber :

Jaksa Perkara Agus Sukma Kasasi

SEMARANG- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ambarawa mengajukan kasasi atas putusan bebas bagi terdakwa Agus Sukmaniharto. Pada 9 Januari lalu, majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang melepaskan Agus Sukma dari jerat hukum lantaran dakwaan jaksa tak terbukti di persidangan.

"Karena terdakwa lepas dari dakwaan penuntut, jaksa wajib kasasi," terang Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Ali Mukartono, Kamis (18/1).

Agus adalah terdakwa kasus korupsi dana tukar guling lahan Perhutani di Desa Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.

Menurut Mukartono, pernyataan kasasi ke Mahkamah Agung telah diajukan jaksa melalui Pengadilan Tipikor Semarang pada pekan lalu.

Jaksa menuntut Agus Sukma pidana tujuh tahun enam bulan dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Tuntutan hukuman tambahan adalah pengembalian uang negara Rp 727.925.142.

Banding

Selain Agus, ada dua terdakwa lain yang sudah divonis dalam kasus ini, Suyoto (mantan Ketua Tim Pembebasan Tanah Tol Semarang-Solo) dan Hamid Sieger (makelar tanah rekan Agus). Berbeda dari Agus, keduanya divonis lima tahun penjara.

Vonis Suyoto dan Hamid lebih rendah dari tuntutan jaksa. Suyoto dituntut sembilan tahun penjara dengan denda Rp 500 juta dan uang pengganti Rp 2,8 miliar. Adapun Hamid dituntut delapan tahun tujuh bulan dengan denda Rp 500 juta dan uang pengganti Rp 4,2 miliar.

Mukartono menambahkan, jaksa perkara Hamid dan Suyoto telah menyatakan banding atas putusan yang besarnya di bawah tuntutan itu. "Pernyataan banding juga sudah diajukan. Aturannya, sekurangnya dalam 14 hari setelah pernyataan banding dan kasasi, berkas harus sudah dimasukkan," jelas Mukartono.

Kuasa hukum Suyoto, Kairul Anwar, menyatakan kliennya juga mengajukan banding. Dia enggan menjelaskan detail unsur-unsur yang akan dimasukkan dalam memori banding kelak. (ana-65)
 
sumber :

PROYEK JALAN: Bangun Jalan di 3 Provinsi, Bina Marga Alokasikan Rp3 Triliun

Oleh Adam A. Chevny
SURABAYA: Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum tahun ini mengalokasikan anggaran Rp3,042 triliun untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Pengalokasian dana APBN sebesar itu ditujukan kegiatan proyek di Jatim senilai Rp1,441 triliun, Jateng Rp1,350 triliun, dan DIY Rp249 miliar. Proses pelelangan perbaikan dan pembangunan jalan di kawasan tersebut kini mencapai tahap anwijzing atau penjelasan pekerjaan, dimana pengumuman pemenangnya baru diketahui pertengahan bulan depan.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (B2PJN) V Ditjen Bina Marga Kementerian PU A.G. Ismail mengatakan penanganan jalan nasional di tiga provinsi tersebut tahun ini dikonsentrasikan terhadap kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan.

Menurut dia, kegiatan tersebut sepanjang tahun ini mencakup 219 paket jalan dan jembatan, dengan rincian Jatim sebanyak 75 paket, Jateng 116 paket dan DIY 28 paket. Hingga periode 2 Januari tahun ini terdapat 205 paket yang sudah dilelang dan 14 paket belum dilelang sebab menunggu finalisasi desain.

“Total anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat untuk perbaikan maupun pembangunan jalan di tiga provinsi (Jateng, DIY dan Jatim) tahun ini mencapai Rp3,042 triliun, sepenuhnya berasal dari APBN,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima Bisnis, Rabu 18 Januari 2012.

B2PJN berkantor di Waru, Kab. Sidoarjo, Jatim, dan wilayah kerjanya meliputi Jateng, DIY dan Jatim.
Ismail menambahkan sejumlah ruas jalan yang diprioritaskan penanganannya tahun ini adalah Tuban – Bulu, Bojonegoro – Padangan – Ngawi, Glonggong – Pacitan, Gemekan – Jombang, Pacitan – Sidomulyo – Hadiwarno dan Pacitan – Panggul – Pacitan (Jatim).

Adapun di Jateng meliputi ruas di jalur pantai utara (pantura) yakni Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang hingga Salatiga, Semarang – Bawen – Salatiga, Wangon – batas Jawa Barat, Prupuk – Ajibarang, Purwokerto – batas Yogyakarta, Kreteg – Parakan dan akses menuju tol Semarang – Ungaran.

Sementara di DIY mencakup pelebaran jalan Wonosari – Duwet, pembangunan fly over Jombor dan peningkatan struktur Wonosari – Duwet.

”Sengaja kegiatan lelang pembangunan dan pemeliharaan jalan dilakukan lebih awal agar kondisi jalan segera baik dan lalu lintas kendaraan kembali lancar,” tutur Ismail.(bas)