 |
| Illustrasi |
Dusep Malik
JAKARTA (IFT) - Pemerintah menetapkan tujuh proyek infrastruktur akan menjadi proyek infrastruktur yang diprioritaskan untuk dibangun pada tahun depan. Dedy Supriadi Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan proyek infrastruktur yang dimaksud menggunakan skema public private partnership atau kerja sama pemerintah dan swasta.
Proyek infrastruktur yang dimaksud, pertama perluasan Pelabuhan Tanjung Priok senilai US$ 1,17 miliar. Kedua, proyek perluasan Bandara Soekarno-Hatta senilai US$ 800 juta. Ketiga, proyek Tol Sarangan-Tanjung Benoa Bali senilai US$ 196,1 juta. Keempat proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Jawa Barat dengan nilai US$ 1,01 miliar.
Kemudian proyek infrastruktur kelima, Bandung Intra Tol Road Jawa Barat senilai US$ 800 juta. Keenam proyek pembangunan jalan tol Binjai-Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sumatera Utara dengan nilai US$ 790,8 juta. Dan ketujuh proyek Tol Pasir Koja-Soreang Jawa Barat dengan nilai US$ 143,5 juta.
Menurut Dedy, ketujuh proyek PPP tersebut bisa dijalankan tahun depan karena sudah siap tender dan pembebasan lahannya sudah selesai dilakukan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menilai proyek infrastruktur yang prioritas tersebut dapat menciptakan dampak yang cukup luas untuk mendorong pertumbuhanpada tahun depan.
"Ketujuh proyek tersebut nantinya juga akan dikolaborasikan dengan groundbreaking proyek-proyek dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan mendukung kawasan ekonomi khusus," kata Dedy, Rabu.
Pemerintah pada tahun ini menetapkan Kawasan Industri Sei Manke di Sumatera Selatan dan Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung di Banten, sebagai kawasan ekonomi khusus. Rencananya, pembangunan infrastruktur di kawasan ekonomi khusus akan mulai dijalankan pada tahun depan.
Dedy mengatakan pembangunan infastruktur yang dimaksud dapat menggerakan ekonomi di daerah. Terkait itu, pemerintah juga akan mendorong pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy di Kalimantan Timur senilai US$ 1,78 miliar kemudian pembangunan dan perluasan Bandara
Selain itu, pemerintah juga akan memasukkan proyek-proyek potensial yang dapat menggerakkan ekonomi di daerah salah satunya adalah pembangunan pelabuhan Internasional Maloy di Kalimantan Timur dengan nilai mencapai US$ 1,78 miliar. Selain itu pemerintah juga mengklaim akan mendorong pembangunan dan perluasan Bandar Udara Tjilik Riwut di Kalimantan Tengah senilai US$ 11,3 Juta,dan Jembatan Tayang di Kalimantan Barat senilai Rp 740 miliar.
Latif Adam, Peneliti Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengatakan rencana pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur pada tahun depan, memang berpotensi akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Alasannya Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah sudah disahkan dan Indonesia juga mendapatkan peringkat layak investasi atau investment grade dari Fitch Ratings sehingga dapat mendorong investasi masuk.
Namun demikian, agar hal itu dapat berjalan dengan baik, pemerintah harus mampu memperbaiki iklim investasi. Salah satunya dengan memperbaiki pelayanan birokrasi dan menghilangkan ekonomi biaya tinggi. "Biaya-biaya tak terduga membuat investor menyesali iklim usaha di Indonesia selain itu, pemerintah seharusnya juga memperbaiki prasana dasar untuk memberikan nilai tambah," kata Latif.
Armida Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, sebelumnya mengatakan untuk menggerakkan target investasi prioritas sentra produksi pada 2012 dan hal ini termasuk dalam rencana enam koridor MP3EI, pemerintah memperkirakan dibutuhkan investasi sebesar Rp 359,1 triliun untuk 22 kegiatan ekonomi utama yang terdiri dari 73 proyek di seluruh koridor ekonomi.
Koridor yang dimaksud antara lain Koridor Sumatera yang memiliki dua kegiatan utama dengan tujuh proyek senilai Rp 33,4 triliun. Kemudian Koridor Jawa dengan delapan kegiatan utama yang terdiri dari 23 proyek senilai Rp 34,7 triliun selanjutnya Koridor Kalimantan dengan 24 proyek senilai Rp 134,7 triliun.
Sedangkan Koridor Sulawesi memiliki tiga kegiatan dengan 10 proyek senilai Rp 34,3 triliun. Sementara itu Koridor Bali-Nusa Tenggara yang memiliki dua kegiatan dari tiga proyek dengan nilai Rp 41,2 triliun, dan Koridor Papua-Maluku mempunyai empat kegiatan utama dengan enam proyek senilai Rp 80,8 triliun.
JAKARTA (IFT) - Pemerintah menetapkan tujuh proyek infrastruktur akan menjadi proyek infrastruktur yang diprioritaskan untuk dibangun pada tahun depan. Dedy Supriadi Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan proyek infrastruktur yang dimaksud menggunakan skema public private partnership atau kerja sama pemerintah dan swasta.
Proyek infrastruktur yang dimaksud, pertama perluasan Pelabuhan Tanjung Priok senilai US$ 1,17 miliar. Kedua, proyek perluasan Bandara Soekarno-Hatta senilai US$ 800 juta. Ketiga, proyek Tol Sarangan-Tanjung Benoa Bali senilai US$ 196,1 juta. Keempat proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Jawa Barat dengan nilai US$ 1,01 miliar.
Kemudian proyek infrastruktur kelima, Bandung Intra Tol Road Jawa Barat senilai US$ 800 juta. Keenam proyek pembangunan jalan tol Binjai-Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sumatera Utara dengan nilai US$ 790,8 juta. Dan ketujuh proyek Tol Pasir Koja-Soreang Jawa Barat dengan nilai US$ 143,5 juta.
Menurut Dedy, ketujuh proyek PPP tersebut bisa dijalankan tahun depan karena sudah siap tender dan pembebasan lahannya sudah selesai dilakukan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menilai proyek infrastruktur yang prioritas tersebut dapat menciptakan dampak yang cukup luas untuk mendorong pertumbuhanpada tahun depan.
"Ketujuh proyek tersebut nantinya juga akan dikolaborasikan dengan groundbreaking proyek-proyek dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan mendukung kawasan ekonomi khusus," kata Dedy, Rabu.
Pemerintah pada tahun ini menetapkan Kawasan Industri Sei Manke di Sumatera Selatan dan Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung di Banten, sebagai kawasan ekonomi khusus. Rencananya, pembangunan infrastruktur di kawasan ekonomi khusus akan mulai dijalankan pada tahun depan.
Dedy mengatakan pembangunan infastruktur yang dimaksud dapat menggerakan ekonomi di daerah. Terkait itu, pemerintah juga akan mendorong pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy di Kalimantan Timur senilai US$ 1,78 miliar kemudian pembangunan dan perluasan Bandara
Selain itu, pemerintah juga akan memasukkan proyek-proyek potensial yang dapat menggerakkan ekonomi di daerah salah satunya adalah pembangunan pelabuhan Internasional Maloy di Kalimantan Timur dengan nilai mencapai US$ 1,78 miliar. Selain itu pemerintah juga mengklaim akan mendorong pembangunan dan perluasan Bandar Udara Tjilik Riwut di Kalimantan Tengah senilai US$ 11,3 Juta,dan Jembatan Tayang di Kalimantan Barat senilai Rp 740 miliar.
Latif Adam, Peneliti Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengatakan rencana pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur pada tahun depan, memang berpotensi akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Alasannya Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah sudah disahkan dan Indonesia juga mendapatkan peringkat layak investasi atau investment grade dari Fitch Ratings sehingga dapat mendorong investasi masuk.
Namun demikian, agar hal itu dapat berjalan dengan baik, pemerintah harus mampu memperbaiki iklim investasi. Salah satunya dengan memperbaiki pelayanan birokrasi dan menghilangkan ekonomi biaya tinggi. "Biaya-biaya tak terduga membuat investor menyesali iklim usaha di Indonesia selain itu, pemerintah seharusnya juga memperbaiki prasana dasar untuk memberikan nilai tambah," kata Latif.
Armida Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, sebelumnya mengatakan untuk menggerakkan target investasi prioritas sentra produksi pada 2012 dan hal ini termasuk dalam rencana enam koridor MP3EI, pemerintah memperkirakan dibutuhkan investasi sebesar Rp 359,1 triliun untuk 22 kegiatan ekonomi utama yang terdiri dari 73 proyek di seluruh koridor ekonomi.
Koridor yang dimaksud antara lain Koridor Sumatera yang memiliki dua kegiatan utama dengan tujuh proyek senilai Rp 33,4 triliun. Kemudian Koridor Jawa dengan delapan kegiatan utama yang terdiri dari 23 proyek senilai Rp 34,7 triliun selanjutnya Koridor Kalimantan dengan 24 proyek senilai Rp 134,7 triliun.
Sedangkan Koridor Sulawesi memiliki tiga kegiatan dengan 10 proyek senilai Rp 34,3 triliun. Sementara itu Koridor Bali-Nusa Tenggara yang memiliki dua kegiatan dari tiga proyek dengan nilai Rp 41,2 triliun, dan Koridor Papua-Maluku mempunyai empat kegiatan utama dengan enam proyek senilai Rp 80,8 triliun.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar