 |
| ilustrasi |
SEMARANG, suaramerdeka.com - Komisi D DPRD Jateng segera meminta kejelasan mengenai status pembebasan lahan yang digunakan untuk proyek Tol Semarang-Solo ruas Ungaran-Bawen sepanjang 11,9 kilometer. Kondisi di lapangan yang dikabarkan masih menimbulkan masalah terkait pembebasan lahan serta relokasi di antaranya sejumlah bangunan sekolah membuat gerah dewan.
"Pekan ini kami akan mengecek langsung dan secepatnya memanggil pihak terkait seperti tim pembebasan lahan dan juga investornya agar masalah ini bisa diselesaikan. Seharusnya soal pembebasan ini sudah selesai dan saat proses dibangun tidak menyisakan masalah termasuk SD yang harusnya direlokasi," ujar Ketua Komisi D, Rukma Setiabudi, Selasa (17/1).
Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) di ruas tersebut, Waligi menjelaskan, sebagian besar lahan yang belum dibebaskan adalah milik PTPN IX sekitar 22% dan sisanya adalah fasilitas umum, seperti sekolah dasar, tanah kas desa serta tanah yang dimiliki 65 warga di daerah Lemah Ireng Bawen. Permintaan ganti rugi yang cukup tinggi menjadi kendala, sementara lahan PTPN IX relatif lebih mudah.
Waligi mengatakan, ganti rugi ini bervariasi mulai Rp 65 ribu/m2-Rp 100 ribu/m2 tergantung kategori zona yang ditetapkan dan penawaran harga ini menggunakan bantuan konsultan untuk menaksir harga tanah.
Diperkirakan, pembebasan lahan di seksi II bisa menyedot anggaran hingga Rp 346,1 miliar tetapi dengan harga tinggi yang diinginkan di atas penawaran, bisa jadi biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 1 triliun.
"Kami masih terus negosiasi dan optimistis bisa selesai pertengahan tahun ini. Yang agak sulit memang tanah warga, kalau milik PTPN tinggal proses membayar saja," jelasnya. ( Modesta Fiska / CN31 / JBSM )
Baca Juga
Dalami Suap Bupati Semarang, Ketua DPRD Diperiksa
Diblokade Warga, Proyek Tol Terganggu
Proyek Tol Ungaran-Bawen Ganggu Pembelajaran Sekolah
25 Hektare Lahan Tol Ungaran-Bawen Belum Dibebaskan
Jasa Marga Siap Talangi Pembebasan Lahan
Tarif Tol Semarang-Ungaran Rp 5.500
Tiga Menteri Akan Buka Tol Semarang-Ungaran
Komisi D Sudah Pernah Minta TMJ Mereview Amdal
Tol Ungaran-Bawen Pilih Tanah Labil
TMJ Pastikan Subkontraktor Dapatkan Haknya
"Pekan ini kami akan mengecek langsung dan secepatnya memanggil pihak terkait seperti tim pembebasan lahan dan juga investornya agar masalah ini bisa diselesaikan. Seharusnya soal pembebasan ini sudah selesai dan saat proses dibangun tidak menyisakan masalah termasuk SD yang harusnya direlokasi," ujar Ketua Komisi D, Rukma Setiabudi, Selasa (17/1).
Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) di ruas tersebut, Waligi menjelaskan, sebagian besar lahan yang belum dibebaskan adalah milik PTPN IX sekitar 22% dan sisanya adalah fasilitas umum, seperti sekolah dasar, tanah kas desa serta tanah yang dimiliki 65 warga di daerah Lemah Ireng Bawen. Permintaan ganti rugi yang cukup tinggi menjadi kendala, sementara lahan PTPN IX relatif lebih mudah.
Waligi mengatakan, ganti rugi ini bervariasi mulai Rp 65 ribu/m2-Rp 100 ribu/m2 tergantung kategori zona yang ditetapkan dan penawaran harga ini menggunakan bantuan konsultan untuk menaksir harga tanah.
Diperkirakan, pembebasan lahan di seksi II bisa menyedot anggaran hingga Rp 346,1 miliar tetapi dengan harga tinggi yang diinginkan di atas penawaran, bisa jadi biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 1 triliun.
"Kami masih terus negosiasi dan optimistis bisa selesai pertengahan tahun ini. Yang agak sulit memang tanah warga, kalau milik PTPN tinggal proses membayar saja," jelasnya. ( Modesta Fiska / CN31 / JBSM )
Baca Juga
Dalami Suap Bupati Semarang, Ketua DPRD Diperiksa
Diblokade Warga, Proyek Tol Terganggu
Proyek Tol Ungaran-Bawen Ganggu Pembelajaran Sekolah
25 Hektare Lahan Tol Ungaran-Bawen Belum Dibebaskan
Jasa Marga Siap Talangi Pembebasan Lahan
Tarif Tol Semarang-Ungaran Rp 5.500
Tiga Menteri Akan Buka Tol Semarang-Ungaran
Komisi D Sudah Pernah Minta TMJ Mereview Amdal
Tol Ungaran-Bawen Pilih Tanah Labil
TMJ Pastikan Subkontraktor Dapatkan Haknya
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar