SURABAYA (Suara Karya): Pemerintah mendesak seluruh badan usaha milik negara (BUMN) untuk membantu menekan tingginya biaya logistik di Indonesia. Keterlibatan BUMN diharapkan bisa mengikis citra sebagai negara berbiaya logistik termahal ke-65 di seluruh dunia.
Desakan ini disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan saat acara peresmian PT Pelindo Marine Service, anak perusahaan baru PT Pelindo III di Tanjung Perak, Surabaya, Jumat (27/1). "Persoalan logistik, kita parah dan banyak dikeluhkan pelaku usaha karena memicu biaya tinggi," ujarnya.
Terkait operasional Tanjung Perak, Dahlan mengaku sudah meminta Pertamina untuk menuntaskan pipa gas yang menghalangi alur kapal besar dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Sementara Pelindo III juga diminta untuk meningkatkan investasi agar kapal-kapal besar bisa merapat ke seluruh pelabuhan miliknya. Saat ini ada kecenderungan para pemilik barang menggunakan kapal-kapal besar.Jadi, pelabuhan yang tidak bisa memfasilitasi masuknya kapal-kapal besar dipastikan kalah bersaing dengan pelabuhan lain atau di negara lain.
Di lain pihak, Dahlan mengaku sudah meminta BUMN lain untuk menyukseskan pembangunan Tol Semarang-Solo. "Saat ini pembangunan tol terhambat di rute Bawen-Solo karena dianggap kurang ekonomis. Tetapi, kita akan paksakan agar jalur tol itu bisa direalisasikan," ujarnya.
Khusus untuk kawasan Indonesia timur, Dahlan Iskan juga meminta BUMN pengelola pelabuhan bisa menggandeng pihak-pihak terkait. Dengan ini, diharapkan tidak ada lagi antrean kapal hingga 10-15 hari karena ada gangguan komputer.
Seperti diketahui, anak perusahaan baru Pelindo III ini merupakan hasil pemisahan dari unit bisnis perkapalan yang dijadikan perusahaan baru bernama PT Pelindo Marine Service (PMS). Dengan demikian, BUMN yang sebelumnya hanya memiliki lima anak perusahaan, kini bertambah menjadi enam anak perusahaan.
Menurut Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto, unit perkapalan ini sebelumnya bertugas menyediakan, mengelola, dan memelihara kapal yang beroperasi di wilayah perairan wajib pandu. Namun, seiring dengan perkembangan bisnis angkutan laut, unit ini juga menyediakan fasilitas dan melayani jasa di luar wajib pandu dan bersifat untuk mencari keuntungan (profit oriented). (Andira)
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar