Proyek Tol Ungaran- Bawen
SEMARANG- Gubernur Bibit Waluyo mewanti-wanti kepada tiga kontraktor penggarap jalan tol Semarang- Solo seksi II Ungaran-Bawen supaya bekerja keras menyelesaikan proyek nasional tersebut.
Ketiga kontraktor itu, yaitu PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, dan Pembangunan Perumahan (PP) harus mematuhi jadwal kegiatan supaya nantinya pengerjaan proyek bisa tepat waktu, sehingga bisa bemanfaat bagi rakyat.
Menurut Bibit, kendala di lapangan harus diselesaikan dengan langkah strategis. ”Merupakan tugas berat dalam penyelesaian ruas tol Ungaran-Bawen. Hal ini harus dipahami dan dimengerti tiga kontraktor. Sebab, proyek itu selalu dalam pantauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga jadwal yang ada supaya dipatuhi,” katanya di sela-sela pantauan ke lokasi proyek pembangunan tol di Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jumat (27/1).
Pihaknya menegaskan, kendala yang menghambat pengerjaan proyek supaya segera dilaporkan ke PT Trans Marga Jateng (TMJ). Pemerintah, TMJ, dan kontraktor harus bersama-sama mencari solusi demi kelancaran proyek tol.
Hingga kini, pembebasan lahan proyek tol sudah memasuki 85 persen. Adapun, yang belum terselesaikan pembebasan lahannya, di antaranya adalah milik PTPN IX, fasilitas umum, makam, dan tanah milik warga Lemah Ireng, Bawen.
Fisik Maret
Dia menegaskan, harga yang ditentukan appraisal ini sudah baik. ”Uangnya kini sudah ada, sehingga pemilik tidak usah pakai nyang-nyangan (menawar), broker-brokeran (memakai broker). Kalau dulu towar-tewer (tawar-menawar), sekarang tidak ada begitu,” tandasnya.
Proyek tol di Lemah Ireng memasuki tahapan pemadatan tanah, diperkirakan pengerjaan fisik baru dilaksanakan Maret mendatang.
Dalam kunjungannya, gubernur didampingi Bupati Semarang Mundjirin dan Direktur Utama TMJ Jajat Sudrajat.
Menurut Mundjirin, pembebasan lahan, seperti di Lemah Ireng ini terkendala harga. Sesuai appraisal, harga yang ditawarkan kepada pemilik lahan di Lemah Ireng antara Rp 65 ribu/ meter hingga Rp 180 ribu/ meter. Namun, masyarakat yang berjumlah 68 kepala keluarga rata-rata meminta di atas Rp 100 ribu/ meter. Hal ini tidak bisa dipenuhi karena tidak sesuai dengan harga appraisal.
”Jika sampai proses pengerjaan fisik belum terbebaskan, maka akan dilakukan konsinyasi sesuai petunjuk gubernur,” tandasnya.
Mengenai relokasi SD Klepu, SD Kandangan 02 dan 04, ini masih menunggu pembangunan sekolah baru. Lokasi yang disediakan di Klepu, dan Kandangan, Bawen. ”Intinya, sebelum pengerjaan fisik dilakukan, maka pembangunan sekolah baru harus sudah diselesaikan,” katanya. (J17,J14-71)
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar