JAKARTA (IFT) - Badan Pengatur Jalan Tol menyatakan sekitar 13 amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol masih belum bisa ditandatangani karena terkendala sindikasi perbankan untuk pembiayaan proyek dan masalah internal pemegang saham. Penandatanganan ruas jalan tol itu ditargetkan selesai akhir Juli.
Tiga belas ruas tol itu panjangnya mencapai 573,93 kilometer dengan kebutuhan investasi paling sedikit Rp 76,08 triliun. “Kami berharap pada Agustus ini semua pemegang konsesi ruas jalan tol yang dievaluasi (24 ruas) memenuhi syarat yang tertuang dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol,” kata Ahmad Ghani Gazali, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol.
Pada Selasa, Badan Pengatur Jalan Tol menandatangani empat amandemen perjanjian tol. Pada awal Juni, telah ditandatangani tujuh ruas tol sehingga keseluruhan amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang telah diteken mencapai 11 ruas.
Ruas jalan yang ditandatangani, Selasa di antaranya ruas Trans-Jawa, yakni Solo-Mantingan-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto dan satu ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) Serpong-Cinere. Total panjang tol tersebut sekitar 227,76 kilometer.
Ruas jalan tol Solo-Mantingan-Ngawi sepanjang 90 kilometer membutuhkan biaya investasi sebesar Rp 5,13 triliun. Ruas Ngawi-Kertosono sepanjang 87 kilometer dengan investasi Rp 3,8 triliun, ruas Kertosono-Mojokerto sepanjang 40,5 kilometer dengan kebutuhan dana Rp 3,5 triliun, dan ruas Serpong-Cinere sepanjang Rp10,1 triliun dengan investasi sebesar Rp 2,2 triliun. Keempat ruas tol tersebut memiliki masa konsesi selama 35 tahun.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menegaskan seluruh ruas yang sudah menandatangani kontrak baru sudah dapat memproses pekerjaan konstruksi maupun merealisasikan pinjaman perbankan. “Yang pembebasan tanahnya sudah 70% tinggal melakukan proses perjanjian kredit enam bulan plus dua bulan pencairan,” ujarnya.
Dia menjelaskan khusus untuk ruas tol Solo-Mantingan-Ngawi dan Ngawi-Kertosono diberikan dukungan pemerintah. “Biaya pengadaan tanah seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah senilai Rp 1,85 triliun,” kata Hermanto. Pemerintah juga membantu membangun sebagian konstruksi sepanjang 48,4 kilometer dengan rincian di ruas Solo-Mantingan-Ngawi sepanjang 20,9 kilometer dan Ngawi-Kertosono sepanjang 37,5 kilometer.
Dengan bantuan pendanaan tersebut, Hermanto berharap pembangunan fisik ruas tol itu dapat dipercepat. “Kami yakni amendemen ini lebih implementable. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol sesuai referensi, baik dalam kelaikan projek dan perusahaan yang diberi hak memiliki kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan,” kata Hermanto.
Dia menjelaskan ruas jalan Jakarta hingga Surabaya merupakan salah satu target utama dalam upaya percepatan pembangunan jalan tol, mengingat jalur Pantai Utara Jawa adalah koridor terpadat di Indonesia. Tol Trans-Jawa ditergetkan beroperasi pada 2014.
Pemegang konsesi ruas tol Kertosono-Mojokerto, PT Marga Hanurata Intristic, menyatakan telah memulai pembangunan fisik jalan tol itu dan pembebasan lahan sudah mencapai lebih dari 70%. Ferry Tan Sukirma, Direktur Utama Marga Hanurata, mengatakan pembangunannya sudah mencapai 35% yang dibiayai dari modal perusahaan.
PT Bank BNI Tbk (BBNI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berkomitmen menyalurkan pinjaman bagi proyek tol tersebut. Ferry menargetkan pembangunan konstruksi jalan berbayar itu selesai pada akhir 2012.
Adapun PT Theiss Contractors Indonesia, yang anak usahanya menguasai konsesi tiga ruas tol yang ditandatangani Selasa, mempersiapkan Rp 112 miliar sebagai uang jaminan yang akan disetor kepada pemerintah. Perusahaan akan menjajaki pendanaan dari perbankan lokal dan asing untuk mendanai 70% dari kebutuhan investasinya sebesar Rp 11,2 triliun. (*)
sumber :
http://www.indonesiafinancetoday.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar