JAKARTA: Badan Pengatur Jalan Tol memastikan pembangunan proyek tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo akan segera dilanjutkan, menyusul persetujuan Kementerian Keuangan mengucurkan alokasi Viability Gap Fund senilai Rp1,9 triliun dalam APBN 2013.
Dengan adanya persetujuan tersebut, maka rencana kelanjutan proyek pembangunan tol tersebut dapat dilanjutkan secepatnya. Saat ini, nasib tol sepanjang 51,7 kilometer yang merupakan bagian dari ruas Semarang-Solo itu, belum diteken dalam amandemen perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT), utamanya karena belum ada kepastian terkait pemberian dana pendampingan itu.
Kepala BPJT Achmad Gani Gazaly mengatakan dengan adanya kepastian tersebut, pemerintah akan menuntaskan kajian terkait mekanisme pemberian dana yang akan diterapkan.
“Selama ini PT Trans Marga Jateng selaku pemegang konsesi sudah setuju untuk melaksanakan pembiayaan proyek dengan skema turnkey project. Sekarang tinggal dimatangkan seperti apa mekanismenya, terutama terkait penjaminannya,” ujarnya di Jakarta Jumat 3 Februari 2012.
Gani menjelaskan selain pemberian dana dukungan untuk ruas itu, sebenarnya Kementerian Pekerjaan Umum juga mengusulkan pemberian pada tiga proyek tol lainnya, yaitu Medan-Kualanamu sebesar
Rp1,3 triliun, ruas Solo-Ngawi-Kertosono sebesar Rp3 triliun, dan ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan sebesar Rp1 triliun.
Namun, kata dia, hingga saat ini Kementerian Pekerjaan Umum masih membahas opsi-opsi bentuk pemberian dukungan pemerintah untuk meningkatkan kelayakan finansial ketiga proyek tol tersebut, yaitu melalui VGF atau pelaksanaan sebagian konstruksi oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.
Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Adityawarman mengatakan dengan adanya kepastian pengucuran VGF melalui APBN 2013, perusahaan siap melanjutkan konstruksi jalan tol Bawen-Solo. Meski demikian, katanya, pihaknya masih membutuhkan perjanjian secara tertulis dengan pemerintah sebagai jaminan akan pencairan dana tersebut.
“Kami akan pelajari opsi-opsi pelaksanaannya, dan menunggu perjanjian dibuat, begitu perjanjian sudah ada, kita akan lanjutkan ruas Bawen-Solo,” ujarnya.
Senada dengan Adityawarman, Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga Abdul Hadi mengatakan perusahaan membutuhkan jaminan untuk memastikan pengembalian, agar memiliki jaminan untuk pembiayaan sindikasi perbankan.
Jika perjanjian diterbitkan, kemungkinan besar pembiayaan akan menggunakan skema turnkey project, di mana pelaksanaan konstruksi seksi Bwen-Solo akan menggunakan dana talangan yang disiapkan perusahaan. Dengan demikian, realisasi proyek tol tersebut dapat memenuhi target awal pemerintah, yaitu pada 2014.
Dasar hukum pemberian dukungan dana pendamping adalah Peraturan Presiden Nomor 56/2011 tentang Kerja Sama Pemerintah Swasta. Aturan tersebut memungkinkan pemerintah memberikan jaminan atau dukungan bagi proyek PPP yang disebut Viability Gap Fund.
Alokasi anggarannya sendiri, masih akan dicari dari pos-pos anggaran yang tidak terpakai atau dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), dengan bentuk dana hibah bukan subsidi, sehingga jika proyek yang ditalangi VGF ini beroperasi akan menjadi bagian dari aset negara.
Proyek-proyek lain yang diusulkan akan mendapatkan dana pendampingan itu antara lain proyek Lampung Water Supply senilai US$ 50 juta, proyek air minum Umbulan Jawa Timur senilai US$300 juta-US$ 500 juta, dan proyek Water Supply Maros senilai US$50 juta. (faa)
Dengan adanya persetujuan tersebut, maka rencana kelanjutan proyek pembangunan tol tersebut dapat dilanjutkan secepatnya. Saat ini, nasib tol sepanjang 51,7 kilometer yang merupakan bagian dari ruas Semarang-Solo itu, belum diteken dalam amandemen perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT), utamanya karena belum ada kepastian terkait pemberian dana pendampingan itu.
Kepala BPJT Achmad Gani Gazaly mengatakan dengan adanya kepastian tersebut, pemerintah akan menuntaskan kajian terkait mekanisme pemberian dana yang akan diterapkan.
“Selama ini PT Trans Marga Jateng selaku pemegang konsesi sudah setuju untuk melaksanakan pembiayaan proyek dengan skema turnkey project. Sekarang tinggal dimatangkan seperti apa mekanismenya, terutama terkait penjaminannya,” ujarnya di Jakarta Jumat 3 Februari 2012.
Gani menjelaskan selain pemberian dana dukungan untuk ruas itu, sebenarnya Kementerian Pekerjaan Umum juga mengusulkan pemberian pada tiga proyek tol lainnya, yaitu Medan-Kualanamu sebesar
Rp1,3 triliun, ruas Solo-Ngawi-Kertosono sebesar Rp3 triliun, dan ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan sebesar Rp1 triliun.
Namun, kata dia, hingga saat ini Kementerian Pekerjaan Umum masih membahas opsi-opsi bentuk pemberian dukungan pemerintah untuk meningkatkan kelayakan finansial ketiga proyek tol tersebut, yaitu melalui VGF atau pelaksanaan sebagian konstruksi oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.
Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Adityawarman mengatakan dengan adanya kepastian pengucuran VGF melalui APBN 2013, perusahaan siap melanjutkan konstruksi jalan tol Bawen-Solo. Meski demikian, katanya, pihaknya masih membutuhkan perjanjian secara tertulis dengan pemerintah sebagai jaminan akan pencairan dana tersebut.
“Kami akan pelajari opsi-opsi pelaksanaannya, dan menunggu perjanjian dibuat, begitu perjanjian sudah ada, kita akan lanjutkan ruas Bawen-Solo,” ujarnya.
Senada dengan Adityawarman, Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga Abdul Hadi mengatakan perusahaan membutuhkan jaminan untuk memastikan pengembalian, agar memiliki jaminan untuk pembiayaan sindikasi perbankan.
Jika perjanjian diterbitkan, kemungkinan besar pembiayaan akan menggunakan skema turnkey project, di mana pelaksanaan konstruksi seksi Bwen-Solo akan menggunakan dana talangan yang disiapkan perusahaan. Dengan demikian, realisasi proyek tol tersebut dapat memenuhi target awal pemerintah, yaitu pada 2014.
Dasar hukum pemberian dukungan dana pendamping adalah Peraturan Presiden Nomor 56/2011 tentang Kerja Sama Pemerintah Swasta. Aturan tersebut memungkinkan pemerintah memberikan jaminan atau dukungan bagi proyek PPP yang disebut Viability Gap Fund.
Alokasi anggarannya sendiri, masih akan dicari dari pos-pos anggaran yang tidak terpakai atau dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), dengan bentuk dana hibah bukan subsidi, sehingga jika proyek yang ditalangi VGF ini beroperasi akan menjadi bagian dari aset negara.
Proyek-proyek lain yang diusulkan akan mendapatkan dana pendampingan itu antara lain proyek Lampung Water Supply senilai US$ 50 juta, proyek air minum Umbulan Jawa Timur senilai US$300 juta-US$ 500 juta, dan proyek Water Supply Maros senilai US$50 juta. (faa)
Mia Chitra Dinisari
Berita Terkait :
BAWEN-SOLO: Jasa Marga siapkan talangan Rp1,9
JEMBATAN SURAMADU: Tender pengelolaan diulang
JALAN TOL: Ruas jalan bertambah 19,7 kilometer
PROYEK TOL: Ruas Kualanamu-Tebing Tinggi Baru Digarap 2013
TOL PRIOK: Pinjaman Jepang masih belum jelas
BAWEN-SOLO: Jasa Marga siapkan talangan Rp1,9
JEMBATAN SURAMADU: Tender pengelolaan diulang
JALAN TOL: Ruas jalan bertambah 19,7 kilometer
PROYEK TOL: Ruas Kualanamu-Tebing Tinggi Baru Digarap 2013
TOL PRIOK: Pinjaman Jepang masih belum jelas
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar