 |
| Menteri PU Djoko Kirmanto saat diwawancarai
wartawan tengah menjelaskan 3 isu penting
infrastruktur jalan koridor Jawa. (Foto Kemen PU) |
SEMARANG (WIN): Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan, ada tiga issue utama yang harus segera direspon koridor pulau Jawa.
"Isu tersebut kurangnya pasokan bahan baku lokal, percepatan perizinan dan rendahnya daya saing produksi infrastruktur," kata Djoko Kirmanto, sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Pusat Komunikasi Publik Kemen PU pada Senin (21/10/13).
Pernyataan serupa juga dilontarkan Menteri PU Djoko Kirmanto saat acara Dies Natalis ke-56 UNDIP Semarang pada Sabtu (19/10/13).
Lebih jauh Menteri PU menjelaskan pihaknya dalam mengembangkan koridor Selatan Jawa, melalui Jalan Lintas Selatan (JLS) akan menjadi komplemen untuk menyatukan konsep MP3EI dan MP3KI.
Bahkan secara khusus dalam kapasitas sebagai koridor MP3EI koridor Jawa dari total investasi di Jawa sebesar Rp 1.434 triliun dengan 346 proyek, sejumlah Rp. 1.112,3 triliun dan 223 proyek adalah disektor infrastruktur. “Proyek-proyek ini membutuhkan kebijakan dari pemerintah " ujar Djoko Kirmanto.
Lebih dalam ,kata Djoko Kirmanto, tidak saja pertumbuhan ekonomi yang harus menjadi prioritas tapi akses masyarakat miskin dan marjinal terhadap proses pembangunan. Selanjutnya Djoko Kirmanto mengungkapkan pula bahwa kombinasi dari pembiayaan pemerintah, investasi swasta, serta kemitraan pemerintah dan swasta tentu perlu dikembangkan dalam kerangka kebijakan publik yang kuat.
Dalam kesempatan yang sama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, persoalan yang dihadapi jawa tengah saat ini terkait masih banyaknyak kantong-kantong kemiskinan yang sampai 14%.
Untuk itu pihaknya akan berusaha utamanya untuk mengurasi kantong kemiskinan yang umumnya para petani dan nelayan. " Dalam TA 2014 setiap desa dan nelayan akan dialokasikan Rp25 juta -Rp30 juta untuk bantuan untuk mendongkrak pertumbuhan desa-desa tersebut" ujar Ganjar.
Sementara untuk sektor insfrastruktur dalam TA 2014 di Jawa Tengah akan dialokasikan dana sebesar Rp 1,4 triliun. Hal tersebut belum termasuk insfrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui APBN. (win7)
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar