 |
Konstruksi pembangunan tol Solo-Kertosono di daerah Ngemplak,
Boyolali saat difoto dari udara, Rabu (24/4/2013). (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto) |
Solopos.com, BOYOLALI – Proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Solo-Mantingan yang melewati wilayah Kabupaten Boyolali, dipercepat. Pemerintah mentargetkan 2014 mendatang, proyek tersebut sudah mulai memasuki tahap pembangunan fisik.
“Saat rapat dengan Gubernur [Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo] di Semarang belum lama ini, Gubernur menyetujui percepatan proses pembebasan lahan tersebut. Tahun ini diharapkan selesai, karena 2014 ditargetkan pembangunan fisik sudah dimulai,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Sri Ardiningsih, ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (7/10/2013).
Sekda menyebutkan proses pembebasan lahan di wilayah tersebut saat ini telah mencapai 93 persen, walaupun masih ada beberapa lahan yang pembebasannya harus melewati beberapa tahap.
“Yang masih dalam proses, utamanya tanah kas desa dan juga tanah wakaf karena izinnya kan harus sampai ke Kementerian Agama (Kemenag), serta sejumlah pemilik lahan yang belum sepakat dengan nilai ganti untungnya,” ungkap dia.
Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali, Joko Diyana, menyebutkan kebutuhan lahan untuk realisasi proyek tol yang melintasi wilayah Boyolali totalnya 1.776 bidang. Pihaknya membenarkan, belum tuntasnya pembebasan lahan itu antara lain juga karena proyek tol itu menerjang tanah wakaf untuk masjid, sehingga pengurusan administrasi pembebasan tanahnya harus sampai ke Kemenag di Jakarta.
“Ya prosesnya membutuhkan waktu lama. Tapi kami optimistis pembebasan lahan tersebut bisa tuntas segera 2013 ini,” kata Joko.
Untuk percepatan pembebasan lahan tersebut, Sekda mengatakan sudah dibentuk tim khusus untuk menyisir ke lokasi, termasuk untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan yang terjadi di lapangan.
“Tim ini antara lain terdiri atas P2T [Panitia Pengadaan Tanah], dinas terkait, termasuk Bagian Pemdes [Pemerintahan Desa] dan Kemenag. Prosesnya diharapkan lebih cepat lebih baik,” tegasnya.
Selain itu, tambah dia, ada tim dari Provinsi Jateng yang akan memantau setiap perkembangan yang ada dan memberikan laporan kepada Gubernur setiap sekali dalam sepekan.
“Dari Semarang juga ada tim yang memantau dan melaporkan setiap perkembangan sepekan sekali,” imbuh dia.
Disinggung besarnya ganti untung yang diberikan kepada pemilik lahan untuk pembangunan jalan tol tersebut, Sekda menegaskan pemerintah mengacu pada penilaian atau appraisal yang dilakukan P2T.
“Saat rapat dengan Gubernur [Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo] di Semarang belum lama ini, Gubernur menyetujui percepatan proses pembebasan lahan tersebut. Tahun ini diharapkan selesai, karena 2014 ditargetkan pembangunan fisik sudah dimulai,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Sri Ardiningsih, ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (7/10/2013).
Sekda menyebutkan proses pembebasan lahan di wilayah tersebut saat ini telah mencapai 93 persen, walaupun masih ada beberapa lahan yang pembebasannya harus melewati beberapa tahap.
“Yang masih dalam proses, utamanya tanah kas desa dan juga tanah wakaf karena izinnya kan harus sampai ke Kementerian Agama (Kemenag), serta sejumlah pemilik lahan yang belum sepakat dengan nilai ganti untungnya,” ungkap dia.
Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali, Joko Diyana, menyebutkan kebutuhan lahan untuk realisasi proyek tol yang melintasi wilayah Boyolali totalnya 1.776 bidang. Pihaknya membenarkan, belum tuntasnya pembebasan lahan itu antara lain juga karena proyek tol itu menerjang tanah wakaf untuk masjid, sehingga pengurusan administrasi pembebasan tanahnya harus sampai ke Kemenag di Jakarta.
“Ya prosesnya membutuhkan waktu lama. Tapi kami optimistis pembebasan lahan tersebut bisa tuntas segera 2013 ini,” kata Joko.
Untuk percepatan pembebasan lahan tersebut, Sekda mengatakan sudah dibentuk tim khusus untuk menyisir ke lokasi, termasuk untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan yang terjadi di lapangan.
“Tim ini antara lain terdiri atas P2T [Panitia Pengadaan Tanah], dinas terkait, termasuk Bagian Pemdes [Pemerintahan Desa] dan Kemenag. Prosesnya diharapkan lebih cepat lebih baik,” tegasnya.
Selain itu, tambah dia, ada tim dari Provinsi Jateng yang akan memantau setiap perkembangan yang ada dan memberikan laporan kepada Gubernur setiap sekali dalam sepekan.
“Dari Semarang juga ada tim yang memantau dan melaporkan setiap perkembangan sepekan sekali,” imbuh dia.
Disinggung besarnya ganti untung yang diberikan kepada pemilik lahan untuk pembangunan jalan tol tersebut, Sekda menegaskan pemerintah mengacu pada penilaian atau appraisal yang dilakukan P2T.
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar