 |
| ilustrasi : tol bali |
JAKARTA--Kementerian Pekerjaan Umum menilai tol atas laut di pulau Jawa bisa menjadi solusi atas permasalahan klasik pembangunan tol saat ini. Namun, tidak berarti tol tersebut bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Kementerian PU menilai akan sangat banyak kajian yang harus dilakukan mengenai tol tersebut sebelum diputuskan boleh dibangun atau tidak.
Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Arif Wicaksono mengungkapkan, hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan kementerian BUMN terkait wacana tersebut. Termasuk, rencana kementerian BUMN untuk melakukan studi kelayakan. Menurut dia, pihak manapun bisa mengadakan studi kelayakan atas sebuah rencana pembangunan.
"Hasilnya bisa diserahkan ke Kementerian PU, lalu akan dievaluasi apakah layak atau tidak," terangnya kemarin. Arif mengatakan, rencana BUMN tersebut harus diakui memang diilhami keberhasilan membangun tol atas laut di Bali. Pembangunan tol tersebut sangat cepat, murah, dan relative tanpa konflik dengan warga.
Di sisi lain, konflik dengan warga merupakan masalah klasik pembangunan tol selama ini. terutama, terkait dengan pembebasan lahan. Kementerian PU selalu kerepotan dengan urusan pengadaan tanah. Hasilnya sudah bisa dilihat pada progress pembangunan tol trans Jawa yang lamban.
Meski begitu, Arif tetap mengapresiasi ide kementerian BUMN itu. "Dari sisi funsionalnya (tol atas laut di Jawa) menguntungkan. itu kan menambah jaringan jalan, apalagi dibangun swasta (BUMN)," ucapnya. Yang terpenting, sistem jaringan yang baru itu tidak sampai merusak sistem jaringan yang sudah ada.
Menurut Arif, kajian mengenai tol tersebut akan sangat panjang. Salah satunya adalah kajian amdal laut. Belum lagi dampaknya terhadap aktivitas pelabuhan di pantai utara Jawa. Ditambah lagi kajian teknis pembangunannya. Itu akan memerlukan proses yang panjang.
Kapuskom Kementerian PU Danis H Sumadilaga sependapat dengan Arif. Menurut dia, idenya cukup brilian, namun memerlukan kajian menyeluruh. "Kementerian PU akan tetap fokus pada apa yang kami kerjakan saat ini. Namun, tidak tertutup kemungkinan ada kajian untuk itu," ujarnya. (byu)
Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Arif Wicaksono mengungkapkan, hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan kementerian BUMN terkait wacana tersebut. Termasuk, rencana kementerian BUMN untuk melakukan studi kelayakan. Menurut dia, pihak manapun bisa mengadakan studi kelayakan atas sebuah rencana pembangunan.
"Hasilnya bisa diserahkan ke Kementerian PU, lalu akan dievaluasi apakah layak atau tidak," terangnya kemarin. Arif mengatakan, rencana BUMN tersebut harus diakui memang diilhami keberhasilan membangun tol atas laut di Bali. Pembangunan tol tersebut sangat cepat, murah, dan relative tanpa konflik dengan warga.
Di sisi lain, konflik dengan warga merupakan masalah klasik pembangunan tol selama ini. terutama, terkait dengan pembebasan lahan. Kementerian PU selalu kerepotan dengan urusan pengadaan tanah. Hasilnya sudah bisa dilihat pada progress pembangunan tol trans Jawa yang lamban.
Meski begitu, Arif tetap mengapresiasi ide kementerian BUMN itu. "Dari sisi funsionalnya (tol atas laut di Jawa) menguntungkan. itu kan menambah jaringan jalan, apalagi dibangun swasta (BUMN)," ucapnya. Yang terpenting, sistem jaringan yang baru itu tidak sampai merusak sistem jaringan yang sudah ada.
Menurut Arif, kajian mengenai tol tersebut akan sangat panjang. Salah satunya adalah kajian amdal laut. Belum lagi dampaknya terhadap aktivitas pelabuhan di pantai utara Jawa. Ditambah lagi kajian teknis pembangunannya. Itu akan memerlukan proses yang panjang.
Kapuskom Kementerian PU Danis H Sumadilaga sependapat dengan Arif. Menurut dia, idenya cukup brilian, namun memerlukan kajian menyeluruh. "Kementerian PU akan tetap fokus pada apa yang kami kerjakan saat ini. Namun, tidak tertutup kemungkinan ada kajian untuk itu," ujarnya. (byu)
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar