SEMARANG: Pemprov Jateng mendesak Pemerintah Pusat mengambil tindakan untuk mempercepat pengadaan lahan sejumlah proyek tol Trans Jawa yang melintas di wilayah provinsi ini, mengingat proses pembebasan tanah selama ini terkendala.
Pelaksana Harian (Plh) Sekda Provinsi Jateng Sriyadhi mengatakan panitia pengadaan lahan di beberapa kabupaten yang wilayahnya yang dilalui proyek infraftruktur progam Tol Trans Jawa mengaku kesulitan mengeksekusi lahan warga.
Pasalnya, kata Sriyadi, warga menawarkan harga tidak wajar lebih tinggi dari yang ditetapkan tim penaksir (appraisal) atau kalaupun sudah ada kesepakatan, dana pengadaan lahan dari pusat lambat pencairannya, hingga perpotensi mendorong kenaikan harga kembali.
“Kami minta agar Pemerintah Pusat segera mengambil langkah percepatan, sesuai aturan yang memperbolehkan BPN mencabut hak kepemilikan tanah seseorang demi kepentingan umum. Kami harapkan supaya ini bisa diterapkan,” ujarnya di sela rapat koordinasi pembangunan bidang jalan dan perhubungan, kemarin.
Tapi, menurut dia, yang paling penting adalah dana pembebasan lahan yang harus segera turun dari pusat, guna mencegah munculnya spekulan yang mempengaruhi terjadinya kenaikan harga lahan milik warga.
Proyek tol Pejagan-Pemalang misalnya, sepanjang 57,5 km lahan yang dapat dibebaskan hanya mencapai 78,4% untuk Seksi I Brebes-Klampok seluas 109,52 hektare dan 64,2% untuk Seksi II Brebes-Tegal dengan total luas 58,29 hektare.
Dia mengisyaratkan masalah yang dihadapi adalah permintaan nilai ganti rugi pemilik tanah yang melebihi nilai appraisal. Bahkan, saat ini proses pembebasan lahan terhenti, karena dukungan biaya operasional (BOP) dari PT Pejagan-Pemalang Toll Road sebagai investor, tidak dapat direalisasikan.
Sementara, pembangunan tol Semarang-Solo baru tuntas untuk Seksi I (Semarang-Ungaran), sedangkan seksi II hingga V baru mencapai tahap prakonstruksi, pembebasan lahan dan penetapan lokasi.
Seksi II (Ungaran-Bawen) sepanjang 11, 95 Km sudah memasuki tahap prakonstruksi dengan penetapan tiga kontraktor yang akan melaksanakan pembangunan, meskipun pembebasan lahan baru mencapai 84,94% dari kebutuhan seluas 134,76 hektare.
”Adapun seksi III sudah dilakukan penetapan lokasi. Jika tidak segera dilaksanakan kegiatan di lapangan, berpotensi adanya stagnasi dan rawan peningkatan atau melambungnya nilai pengadaan tanah,” ujarnya.
Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengungkapkan tol Semarang-Solo merupakan proyek tol Trans Jawa yang paling mendesak untuk diselesaikan, mengingat keberadaannya yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jateng lebih cepat.
Menurut dia, Wakil Presiden dan Menteri Pekerjaan Umum telah menyetujui usulan Pemprov untuk tol Semarang-Solo seksi III dan V, agar pembebasan lahan dilakukan dua arah, yakni dari arah Bawen dan Solo, sehingga percepatan pembangunan bisa dilakukan.
”Sudah diusulkan, termasuk soal dana penggantian tanah. Wapres dan Menteri PU setuju. Tapi, sampai sekarang baru komitmen. Dananya belum diberikan kepada pemprov. Pemerintah Pusat harus bergerak cepat. Kalau komitmen itu diwujudkan, 2013 Tol Semarang-Solo pasti jadi,” tuturnya. (rsj)
Pelaksana Harian (Plh) Sekda Provinsi Jateng Sriyadhi mengatakan panitia pengadaan lahan di beberapa kabupaten yang wilayahnya yang dilalui proyek infraftruktur progam Tol Trans Jawa mengaku kesulitan mengeksekusi lahan warga.
Pasalnya, kata Sriyadi, warga menawarkan harga tidak wajar lebih tinggi dari yang ditetapkan tim penaksir (appraisal) atau kalaupun sudah ada kesepakatan, dana pengadaan lahan dari pusat lambat pencairannya, hingga perpotensi mendorong kenaikan harga kembali.
“Kami minta agar Pemerintah Pusat segera mengambil langkah percepatan, sesuai aturan yang memperbolehkan BPN mencabut hak kepemilikan tanah seseorang demi kepentingan umum. Kami harapkan supaya ini bisa diterapkan,” ujarnya di sela rapat koordinasi pembangunan bidang jalan dan perhubungan, kemarin.
Tapi, menurut dia, yang paling penting adalah dana pembebasan lahan yang harus segera turun dari pusat, guna mencegah munculnya spekulan yang mempengaruhi terjadinya kenaikan harga lahan milik warga.
Proyek tol Pejagan-Pemalang misalnya, sepanjang 57,5 km lahan yang dapat dibebaskan hanya mencapai 78,4% untuk Seksi I Brebes-Klampok seluas 109,52 hektare dan 64,2% untuk Seksi II Brebes-Tegal dengan total luas 58,29 hektare.
Dia mengisyaratkan masalah yang dihadapi adalah permintaan nilai ganti rugi pemilik tanah yang melebihi nilai appraisal. Bahkan, saat ini proses pembebasan lahan terhenti, karena dukungan biaya operasional (BOP) dari PT Pejagan-Pemalang Toll Road sebagai investor, tidak dapat direalisasikan.
Sementara, pembangunan tol Semarang-Solo baru tuntas untuk Seksi I (Semarang-Ungaran), sedangkan seksi II hingga V baru mencapai tahap prakonstruksi, pembebasan lahan dan penetapan lokasi.
Seksi II (Ungaran-Bawen) sepanjang 11, 95 Km sudah memasuki tahap prakonstruksi dengan penetapan tiga kontraktor yang akan melaksanakan pembangunan, meskipun pembebasan lahan baru mencapai 84,94% dari kebutuhan seluas 134,76 hektare.
”Adapun seksi III sudah dilakukan penetapan lokasi. Jika tidak segera dilaksanakan kegiatan di lapangan, berpotensi adanya stagnasi dan rawan peningkatan atau melambungnya nilai pengadaan tanah,” ujarnya.
Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengungkapkan tol Semarang-Solo merupakan proyek tol Trans Jawa yang paling mendesak untuk diselesaikan, mengingat keberadaannya yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jateng lebih cepat.
Menurut dia, Wakil Presiden dan Menteri Pekerjaan Umum telah menyetujui usulan Pemprov untuk tol Semarang-Solo seksi III dan V, agar pembebasan lahan dilakukan dua arah, yakni dari arah Bawen dan Solo, sehingga percepatan pembangunan bisa dilakukan.
”Sudah diusulkan, termasuk soal dana penggantian tanah. Wapres dan Menteri PU setuju. Tapi, sampai sekarang baru komitmen. Dananya belum diberikan kepada pemprov. Pemerintah Pusat harus bergerak cepat. Kalau komitmen itu diwujudkan, 2013 Tol Semarang-Solo pasti jadi,” tuturnya. (rsj)
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar