Penulis : Faisal Rachman
JAKARTA - Upaya memanfaatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk target kepentingan politik terus terjadi. Tiga tahun menjelang pemilu, upaya ini makin kelihatan.
Pemilihan sejumlah direksi dan komisaris yang terjadi belakangan ini menunjukkan dominasi kekuatan dan politik uang. Bahkan, posisi direksi dan komisaris BUMN dihargai dengan uang layaknya posisi politis.
Sumber SH yang dekat dengan lingkungan Kementerian BUMN menyebut hal ini. “Ada tarif Rp 2 miliar untuk jadi direksi BUMN. Fit and proper test hanya formalitas. Bukan rahasia lagi itu di BUMN,” ujarnya.
Ia membocorkan beberapa fakta soal kongkalikong di kementerian BUMN mengenai pemilihan direksi dan komisaris di sejumlah perusahaan “pelat merah”. Fakta paling anyar terlihat dari pemilihan direksi Perhutani yang terjadi pekan lalu.
Daya Dimensi Indonesia (DDI), perwakilan resmi Development Dimensions International/DDI, konsultan talent management terkemuka di dunia yang dibayar oleh Kementerian BUMN diminta menggelar tes bagi para kandidat. Uniknya, mereka yang tidak lulus justru yang diangkat. “Malah calon yang lulus tes tidak diangkat. Lalu direksi BUMN pakai ukuran apa?” kata sumber tersebut.
Bukti lainnya bisa dilihat dari kepindahan Farid Luthfi dari Direktur Keuangan PT Merpati Nusantara Airlines ke Direktur Keuangan PT Pelindo I. “Satu tahun di Merpati, saudara Farid itu nol prestasi, Merpati pun masih kolaps, tapi justru malah diangkat jadi Dirkeu di Jasindo. Aneh, ada apa?” tanyanya.
Ia pun menyoroti soal tukar posisi antara Direktur Utama Pelindo I dengan Pelindo IV yang menurutnya sudah gagal bekerja. “Kalau gagal kenapa tidak dipecat? Ini permainan apa? Jabatan komisaris BUMN memang hanya untuk bagi-bagi rezeki kepada kelompok-kelompok tertentu dan pejabat-pejabat Kementerian BUMN.
Gaji dan fasilitas direksi dinaikkan supaya komisaris ikut juga. Komisaris bank, telko dan asuransi dapat gaji Rp 30 juta, mobil Camry, member golf. Padahal, kerja hanya rapat sebulan sekali,” bebernya.
Ketua Umum BUMN Watch, Naldy Nazar Haroen, kepada SH mengatakan tak heran dengan fakta-fakta ini. Menurutnya hal seperti ini sudah terjadi lama sekali.
“Inilah akbibatnya jika jabatan menteri merupakan sebuah jabatan politis, ia tak bisa menghindari intervensi politik. Soal tarif pun begitu, sejak dulu sudah ada. Kalau dulu istilahnya mereka calon direksi di-baiat dulu. Tapi ya itu, sulit dibuktikan,” tuturnya.
Menurut Naldy, sudah biasa ketika menteri baru menjabat, ia akan membawa serta rombongannya menduduki posisi tertentu. Namun, ia merasakan di periode saat ini kondisinya sudah sangat keterlaluan. “Menteri BUMN sekarang ini sangat parah. Dulu ya nggak begini banget,” ujarnya.
Pernyataan Naldy ini memang diperkuat sang sumber yang juga mengatakan penempatan orang-orang di sebuah BUMN sudah sangat keterlaluan tanpa memikirkan profesionalitas.
Sang sumber menyebutkan, seorang sopir Deputi Menteri Badan Usaha Milik Negara Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widayatin justru diangkat menjadi staf komisaris BUMN yang akhirnya hanya mendapatkan gaji buta. “Di PT Jasa Marga dan PT Wika saja office boy Pak Sum juga diangkat jadi staf komisaris,” katanya.
Naldy berpendapat, dengan memasang banyak orang di posisi tertentu, jelas tergambar ada grand strategy untuk memeras atau memanfaatkan BUMN guna kepentingan Pemilu di 2014.
Menurut sang sumber, sudah banyak contoh pengangkatan komisaris tak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Banyak pejabat di Kementerian BUMN yang tak “terpakai” di institusinya diangkat jadi direksi, tanpa fit and proper test yang transparan.
“Pak Edy di PT BKI, Pak Asep Iskandar di PT Surveyor Indonesia, Pak Hendardi di PT Rekayasa Industri, Pak Yuni di PT Pupuk Kujang, Pak Danang di ASDP, Pak Bambang di PT Indofarma, Ibu Hartikaningsih di PT Hutama Karya, Pak Fahrudin di PT BTDC. Pegawai karier di BUMN sendiri jadi resah, hilang kesempatan berkarier, BUMN jadi tempat penampungan orang buangan Kementerian BUMN. Mereka tidak ada pengalaman dan tidak lebih baik dari pegawai BUMN tersebut,” tuturnya.
Mustafa Membantah
Namun, saat semua hal ini dikonfirmasikan ke Menteri BUMN Mustafa Abubakar, ia membantah. Mustafa menuturkan, pemilihan direksi dan komisaris semua BUMN sudah sesuai aturan dan dipastikan tak ada kongkalikong. Fit and proper test yang dijalankan juga ditegaskannya bukan sekadar formalitas.
“Semua tuduhan itu jelas tidak benar. Semua sudah sesuai aturan. Jika ada yang tak sesuai aturan silakan bawa bukti ke saya,” tutur Mustafa saat ditemui SH sebelum menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (8/8).
Soal tuduhan adanya tarif khusus untuk menjadi direksi BUMN, Mustafa pun menegaskan hal tersebut jelas sekadar tuduhan yang menjurus ke fitnah. Sambil melingkarkan jarinya membentuk angka nol, Mustafa mengatakan, “Tak ada itu. Itu sudah fitnah. Janganlah orang yang jagoannya kalah menyebarkan berita bohong seperti itu. Kalau terus seperti ini bagaimana mau bekerja,” ujarnya.
JAKARTA - Upaya memanfaatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk target kepentingan politik terus terjadi. Tiga tahun menjelang pemilu, upaya ini makin kelihatan.
Pemilihan sejumlah direksi dan komisaris yang terjadi belakangan ini menunjukkan dominasi kekuatan dan politik uang. Bahkan, posisi direksi dan komisaris BUMN dihargai dengan uang layaknya posisi politis.
Sumber SH yang dekat dengan lingkungan Kementerian BUMN menyebut hal ini. “Ada tarif Rp 2 miliar untuk jadi direksi BUMN. Fit and proper test hanya formalitas. Bukan rahasia lagi itu di BUMN,” ujarnya.
Ia membocorkan beberapa fakta soal kongkalikong di kementerian BUMN mengenai pemilihan direksi dan komisaris di sejumlah perusahaan “pelat merah”. Fakta paling anyar terlihat dari pemilihan direksi Perhutani yang terjadi pekan lalu.
Daya Dimensi Indonesia (DDI), perwakilan resmi Development Dimensions International/DDI, konsultan talent management terkemuka di dunia yang dibayar oleh Kementerian BUMN diminta menggelar tes bagi para kandidat. Uniknya, mereka yang tidak lulus justru yang diangkat. “Malah calon yang lulus tes tidak diangkat. Lalu direksi BUMN pakai ukuran apa?” kata sumber tersebut.
Bukti lainnya bisa dilihat dari kepindahan Farid Luthfi dari Direktur Keuangan PT Merpati Nusantara Airlines ke Direktur Keuangan PT Pelindo I. “Satu tahun di Merpati, saudara Farid itu nol prestasi, Merpati pun masih kolaps, tapi justru malah diangkat jadi Dirkeu di Jasindo. Aneh, ada apa?” tanyanya.
Ia pun menyoroti soal tukar posisi antara Direktur Utama Pelindo I dengan Pelindo IV yang menurutnya sudah gagal bekerja. “Kalau gagal kenapa tidak dipecat? Ini permainan apa? Jabatan komisaris BUMN memang hanya untuk bagi-bagi rezeki kepada kelompok-kelompok tertentu dan pejabat-pejabat Kementerian BUMN.
Gaji dan fasilitas direksi dinaikkan supaya komisaris ikut juga. Komisaris bank, telko dan asuransi dapat gaji Rp 30 juta, mobil Camry, member golf. Padahal, kerja hanya rapat sebulan sekali,” bebernya.
Ketua Umum BUMN Watch, Naldy Nazar Haroen, kepada SH mengatakan tak heran dengan fakta-fakta ini. Menurutnya hal seperti ini sudah terjadi lama sekali.
“Inilah akbibatnya jika jabatan menteri merupakan sebuah jabatan politis, ia tak bisa menghindari intervensi politik. Soal tarif pun begitu, sejak dulu sudah ada. Kalau dulu istilahnya mereka calon direksi di-baiat dulu. Tapi ya itu, sulit dibuktikan,” tuturnya.
Menurut Naldy, sudah biasa ketika menteri baru menjabat, ia akan membawa serta rombongannya menduduki posisi tertentu. Namun, ia merasakan di periode saat ini kondisinya sudah sangat keterlaluan. “Menteri BUMN sekarang ini sangat parah. Dulu ya nggak begini banget,” ujarnya.
Pernyataan Naldy ini memang diperkuat sang sumber yang juga mengatakan penempatan orang-orang di sebuah BUMN sudah sangat keterlaluan tanpa memikirkan profesionalitas.
Sang sumber menyebutkan, seorang sopir Deputi Menteri Badan Usaha Milik Negara Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widayatin justru diangkat menjadi staf komisaris BUMN yang akhirnya hanya mendapatkan gaji buta. “Di PT Jasa Marga dan PT Wika saja office boy Pak Sum juga diangkat jadi staf komisaris,” katanya.
Naldy berpendapat, dengan memasang banyak orang di posisi tertentu, jelas tergambar ada grand strategy untuk memeras atau memanfaatkan BUMN guna kepentingan Pemilu di 2014.
Menurut sang sumber, sudah banyak contoh pengangkatan komisaris tak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Banyak pejabat di Kementerian BUMN yang tak “terpakai” di institusinya diangkat jadi direksi, tanpa fit and proper test yang transparan.
“Pak Edy di PT BKI, Pak Asep Iskandar di PT Surveyor Indonesia, Pak Hendardi di PT Rekayasa Industri, Pak Yuni di PT Pupuk Kujang, Pak Danang di ASDP, Pak Bambang di PT Indofarma, Ibu Hartikaningsih di PT Hutama Karya, Pak Fahrudin di PT BTDC. Pegawai karier di BUMN sendiri jadi resah, hilang kesempatan berkarier, BUMN jadi tempat penampungan orang buangan Kementerian BUMN. Mereka tidak ada pengalaman dan tidak lebih baik dari pegawai BUMN tersebut,” tuturnya.
Mustafa Membantah
Namun, saat semua hal ini dikonfirmasikan ke Menteri BUMN Mustafa Abubakar, ia membantah. Mustafa menuturkan, pemilihan direksi dan komisaris semua BUMN sudah sesuai aturan dan dipastikan tak ada kongkalikong. Fit and proper test yang dijalankan juga ditegaskannya bukan sekadar formalitas.
“Semua tuduhan itu jelas tidak benar. Semua sudah sesuai aturan. Jika ada yang tak sesuai aturan silakan bawa bukti ke saya,” tutur Mustafa saat ditemui SH sebelum menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (8/8).
Soal tuduhan adanya tarif khusus untuk menjadi direksi BUMN, Mustafa pun menegaskan hal tersebut jelas sekadar tuduhan yang menjurus ke fitnah. Sambil melingkarkan jarinya membentuk angka nol, Mustafa mengatakan, “Tak ada itu. Itu sudah fitnah. Janganlah orang yang jagoannya kalah menyebarkan berita bohong seperti itu. Kalau terus seperti ini bagaimana mau bekerja,” ujarnya.
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar