Penggantian talangan Semarang-Solo harus jelas
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum meminta PT Jasa Marga Tbkuntuk menalangi danapembebasan lahan ruasjalan tol Semarang-Solosenilai Rp1,9 triliun, menyusul belum adanyaalokasi subsidi dari Kementerian Keuangandalam APBN 2012.
Usulan permintaan dana talangan tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan ruas Bawen-Solo yang sampai kini belum dimulai. Pemilik konsesi Semarang-Solo adalah PT Trans Marga Jateng, anak perusahaan dari PT Jasa Marga.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan pihaknya menyiapkan tiga altematif penyelesaian pembebasan lahan ruas tersebut.
Pertama, memberikan subsidi sebesar Rpl,9 triliun dari APBN 2013, sehingga proses pembebasan lahan baru bisa dilaksanakan setelah anggaran dikucurkan.
Kedua, anggaran pembebasan lahan ditanggung oleh Jasa Marga untuk kemudian diganti dari APBN setelah dialokasikan oleh Kementerian Keuangan. Dengan alternatif ini. maka pembebasan lahan dilaksanakan sesuai kemampuan Jasa Marga, dan diperkirakan dapat dikerjakan secepatnya.
Altematif ketiga. Jasa Marga yang mengerjakan pembebasan lahan tersebut, mengingat statusnya sebagai badan usaha milik negara.
"Tapi alternatif ketiga Jasa Margatidak mungkin suka, karena itu hanya dua altematif yang kami berikan. Dan saya kira altematif kedua yang paling mungkin bisa dilaksanakan untuk percepatan," ujar Djoko akhir pekan lalu.
Dia juga berharap Jasa Marga mau memenuhi usulan tersebut. Apalagi, sebenarnya pemerintah sudah berkomitmen untuk memberikan subsidi tersebut, namun pengalokasianny.i belum dipastikan dalam APBN 2012.
Djoko menjelaskan pemberian dukungan dana pembebasan lahan senilai Rpl,9 triliun untuk pembangunan ruas tol sepanjang 75,70 km tersebut karena kelayakan ekonomi proyek tol dengan nilai investasi sebesar Rp6,21 triliun itu dinilai kurang.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Ahmad Ghani Gazaly mengatakan BPJT sendiri masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan untuk kelanjutan proyek tersebut.
Menurut dia, usulan yang diajukan Kementerian Pekerjaan Umum akan menjadi pilihan utama, namun jika dua altematif itu tidak memungkinkan, pembangunan ruas jalan tol Semarang-Solo mungkin menggunakan skema awal kontrak.
Artinya, jika dukungan dana tidak diberikan oleh pemerintah, maka pelaksanaan konstruksi harus diundur hingga 2015. Denganpenundaan tersebut, barulah proyek diperkirakan layak secara ekonomi.
"Jika tidak ada penyelesaian, terpaksa ditunda hingga 2015, karena pada saat itu trafik lalu lintasnya sudah memadai." ujarnya.
Bersedia talangi
Dihubungi terpisah, Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Frans Sunito mengatakan pihaknya sudah menerima usulan altematif penyelesaian pembebasan lahan itu dari pemerintah.
Pada dasarnya, perusahaan bersedia menalangi dana pembebasan lahan ruas Bawean-Solo dengan syarat ada kepastian penggantian dana talangan tersebut yang dituangkan dalam satu perjanjian khusus.
Tujuannya, agar dana talangan itu akan tetap dialokasikan dalam APBN dan segera dibayarkan pemerintah kepada Jasa Marga setelah anggarannya disahkan.
Dia juga mengaku kesepakatan itu sebenarnya sudah disetujui antara perusahaan dengan BPJT, namun hingga kini BPJT masih menunggu kepastian dari Kementerian Keuangan kapan sebenarnya anggaran bisa dialokasikan.
Selain itu, dia juga meminta agar proses pembebasan lahan yang merupakan kewenangan pemerintah dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secepatnya, sehingga perusahaan akan membayarkan dana talangan itu setelah tanah terbe-baskan.
"Konsep penalangan atau semacam tum key project ini bisa saja dilaksanakan oleh PT Trans Marga Jateng. Namun kami minta agar ada perjanjian yang mengikat dan juga diselesaikan dulu proses pembebasan lahannya sebelum kami bayarkan," ujarnya. (mia.chimtab(snis.co. ufj
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum meminta PT Jasa Marga Tbkuntuk menalangi danapembebasan lahan ruasjalan tol Semarang-Solosenilai Rp1,9 triliun, menyusul belum adanyaalokasi subsidi dari Kementerian Keuangandalam APBN 2012.
Usulan permintaan dana talangan tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan ruas Bawen-Solo yang sampai kini belum dimulai. Pemilik konsesi Semarang-Solo adalah PT Trans Marga Jateng, anak perusahaan dari PT Jasa Marga.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan pihaknya menyiapkan tiga altematif penyelesaian pembebasan lahan ruas tersebut.
Pertama, memberikan subsidi sebesar Rpl,9 triliun dari APBN 2013, sehingga proses pembebasan lahan baru bisa dilaksanakan setelah anggaran dikucurkan.
Kedua, anggaran pembebasan lahan ditanggung oleh Jasa Marga untuk kemudian diganti dari APBN setelah dialokasikan oleh Kementerian Keuangan. Dengan alternatif ini. maka pembebasan lahan dilaksanakan sesuai kemampuan Jasa Marga, dan diperkirakan dapat dikerjakan secepatnya.
Altematif ketiga. Jasa Marga yang mengerjakan pembebasan lahan tersebut, mengingat statusnya sebagai badan usaha milik negara.
"Tapi alternatif ketiga Jasa Margatidak mungkin suka, karena itu hanya dua altematif yang kami berikan. Dan saya kira altematif kedua yang paling mungkin bisa dilaksanakan untuk percepatan," ujar Djoko akhir pekan lalu.
Dia juga berharap Jasa Marga mau memenuhi usulan tersebut. Apalagi, sebenarnya pemerintah sudah berkomitmen untuk memberikan subsidi tersebut, namun pengalokasianny.i belum dipastikan dalam APBN 2012.
Djoko menjelaskan pemberian dukungan dana pembebasan lahan senilai Rpl,9 triliun untuk pembangunan ruas tol sepanjang 75,70 km tersebut karena kelayakan ekonomi proyek tol dengan nilai investasi sebesar Rp6,21 triliun itu dinilai kurang.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Ahmad Ghani Gazaly mengatakan BPJT sendiri masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan untuk kelanjutan proyek tersebut.
Menurut dia, usulan yang diajukan Kementerian Pekerjaan Umum akan menjadi pilihan utama, namun jika dua altematif itu tidak memungkinkan, pembangunan ruas jalan tol Semarang-Solo mungkin menggunakan skema awal kontrak.
Artinya, jika dukungan dana tidak diberikan oleh pemerintah, maka pelaksanaan konstruksi harus diundur hingga 2015. Denganpenundaan tersebut, barulah proyek diperkirakan layak secara ekonomi.
"Jika tidak ada penyelesaian, terpaksa ditunda hingga 2015, karena pada saat itu trafik lalu lintasnya sudah memadai." ujarnya.
Bersedia talangi
Dihubungi terpisah, Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Frans Sunito mengatakan pihaknya sudah menerima usulan altematif penyelesaian pembebasan lahan itu dari pemerintah.
Pada dasarnya, perusahaan bersedia menalangi dana pembebasan lahan ruas Bawean-Solo dengan syarat ada kepastian penggantian dana talangan tersebut yang dituangkan dalam satu perjanjian khusus.
Tujuannya, agar dana talangan itu akan tetap dialokasikan dalam APBN dan segera dibayarkan pemerintah kepada Jasa Marga setelah anggarannya disahkan.
Dia juga mengaku kesepakatan itu sebenarnya sudah disetujui antara perusahaan dengan BPJT, namun hingga kini BPJT masih menunggu kepastian dari Kementerian Keuangan kapan sebenarnya anggaran bisa dialokasikan.
Selain itu, dia juga meminta agar proses pembebasan lahan yang merupakan kewenangan pemerintah dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secepatnya, sehingga perusahaan akan membayarkan dana talangan itu setelah tanah terbe-baskan.
"Konsep penalangan atau semacam tum key project ini bisa saja dilaksanakan oleh PT Trans Marga Jateng. Namun kami minta agar ada perjanjian yang mengikat dan juga diselesaikan dulu proses pembebasan lahannya sebelum kami bayarkan," ujarnya. (mia.chimtab(snis.co. ufj
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar