Jalan Tol Susukan Retak
INILAH.COM, Semarang - Belum juga dioperasikan, badan jalan tol Semarang-Ungaran sudah retak di tiga titik. Lokasi retak ada di Kelurahan Susukan, Ungaran Timur, sekitar 50 meter selatan Jembatan Penggaron.
Berdasarkan pantauan lapangan, Senin (3/10), retakan terjadi pada kilometer 21 (STA 530), sisi jalur arah Ungaran. Secara kasat mata, keretakan membentuk rekahan pada beton sepanjang delapan meter dengan lebar satu hingga dua milimeter.
Kondisi belahan membentuk garis diagonal pada satu setengah bidang beton badan jalan berukuran 4x5 m.
Hingga Senin (3/10), belum ada keterangan resmi dari pihak terkait tentang kapan terjadinya retakan itu. Dari lokasi pantauan, terlihat ada beberapa titik keretakan sepanjang lebih kurang delapan meter, ditandai lingkaran warna hitam dan tanda silang di bagian tengahnya.
Dengan adanya tanda itu, kemungkinan keretakan sudah diketahui pihak berwenang, dan kemungkinan segera dilakukan perbaikan.
Sementara itu, hanya beberapa meter di sisi utara dan selatan, terdapat bekas dua retakan lama yang telah diperbaiki dengan sistem penyuntikan pada beton jalan (grouting). Namun pengerjaannya terkesan tak sempurna, dan tampak mulai retak lagi.
Amdal
Sebenarnya retak jalan tol seksi Ungaran yang kembali terjadi sudah diperkirakan sebelumnya. Pada rapat dengar pendapat di Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD Jateng,
April lalu, sejumlah pakar dari beberapa perguruan tinggi menyatakan, amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) yang dipakai asal pancal. Bahkan abal-abal. Karena proses penyusunannya tidak lazim.
“Sudah dari dulu Komisi D meminta amdalnya direview. Disusun ulang,” kata Anggota Komisi D, Gatyt Sari Chotijah, kepada Harsem, Senin (3/10).
Pengusaha kontraktor yang mengaku sangat paham konstruksi ini menyatakan, Dinas Bina Marga atau PT Trans Marga Jateng (TMJ) tak boleh menyatakan sepihak soal metode menangani masalah keretakan di jalan tol.
Yang harus bicara, katanya, adalah para ahli. Dan harus dilakukan rembug bersama, mendatangkan banyak pakar. Hasilnya bagaimana, rekomendasinya apa, rekayasa teknisnya bagaimana, jadi hasil kemufakatan bersama.
“Selama ini pelaksana proyek hanya lapor melakukan ini, melakukan itu. Longsor dan retak ditangani begini begitu. Itu jadi ngombro-ombro. Memakai duit rakyat terus-menerus,” tegasnya berapi-api.
Jika sudah menggunakan uang APBD dan tanpa perencanaan, harus ada yang bertanggungjawab. Sebab, sampai saat ini sudah 49% dana APBD dipakai untuk menambal sulam. Dan semuanya muspro. Tiada guna.
Gatyt bahkan menyebut pelaksana proyek telah gagal, hingga tak patut lagi dipercaya melanjutkan pekerjaannya. Selain tol tidak bisa dipakai hingga sekarang, pelaksana proyek juga membikin masalah sosial dan perdata, yakni terkatung-katungnya pembayaran pada sub kontraktor.
“Pelaksana proyek tol telah gagal menjalankan pekerjaannya. Sudah terkatung-katung, tolnya gak bisa dipakai, itu menyengsarakan rakyat. Sudah begitu, lahir masalah pembayaran pada sub kontraktor lagi,” sesalnya.
Politisi dari Partai Hanura ini meminta PT TMJ mengembalikan uang rakyat Jateng. Seluruh modal yang pernah disetor Pemprov Jateng agar dikembalikan.
“Saya minta uang Pemprov yang pernah disetor untuk modal maupun untuk menangani proyek, dikembalikan. Pemprov saya minta menarik kembali uang rakyat di PT TMJ,” tandasnya.
Bila PT TMJ merasa rugi atau tak bisa mengembalikan langsung berupa uang, Gatyt menyarankan ada subsidi silang. Caranya, Dana Pemprov diganti dengan membuat insfratruktur transportasi massal. Misalnya bidang perkeretaapian, angkutan bus, atau kapal laut. [mor]
INILAH.COM, Semarang - Belum juga dioperasikan, badan jalan tol Semarang-Ungaran sudah retak di tiga titik. Lokasi retak ada di Kelurahan Susukan, Ungaran Timur, sekitar 50 meter selatan Jembatan Penggaron.
Berdasarkan pantauan lapangan, Senin (3/10), retakan terjadi pada kilometer 21 (STA 530), sisi jalur arah Ungaran. Secara kasat mata, keretakan membentuk rekahan pada beton sepanjang delapan meter dengan lebar satu hingga dua milimeter.
Kondisi belahan membentuk garis diagonal pada satu setengah bidang beton badan jalan berukuran 4x5 m.
Hingga Senin (3/10), belum ada keterangan resmi dari pihak terkait tentang kapan terjadinya retakan itu. Dari lokasi pantauan, terlihat ada beberapa titik keretakan sepanjang lebih kurang delapan meter, ditandai lingkaran warna hitam dan tanda silang di bagian tengahnya.
Dengan adanya tanda itu, kemungkinan keretakan sudah diketahui pihak berwenang, dan kemungkinan segera dilakukan perbaikan.
Sementara itu, hanya beberapa meter di sisi utara dan selatan, terdapat bekas dua retakan lama yang telah diperbaiki dengan sistem penyuntikan pada beton jalan (grouting). Namun pengerjaannya terkesan tak sempurna, dan tampak mulai retak lagi.
Amdal
Sebenarnya retak jalan tol seksi Ungaran yang kembali terjadi sudah diperkirakan sebelumnya. Pada rapat dengar pendapat di Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD Jateng,
April lalu, sejumlah pakar dari beberapa perguruan tinggi menyatakan, amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) yang dipakai asal pancal. Bahkan abal-abal. Karena proses penyusunannya tidak lazim.
“Sudah dari dulu Komisi D meminta amdalnya direview. Disusun ulang,” kata Anggota Komisi D, Gatyt Sari Chotijah, kepada Harsem, Senin (3/10).
Pengusaha kontraktor yang mengaku sangat paham konstruksi ini menyatakan, Dinas Bina Marga atau PT Trans Marga Jateng (TMJ) tak boleh menyatakan sepihak soal metode menangani masalah keretakan di jalan tol.
Yang harus bicara, katanya, adalah para ahli. Dan harus dilakukan rembug bersama, mendatangkan banyak pakar. Hasilnya bagaimana, rekomendasinya apa, rekayasa teknisnya bagaimana, jadi hasil kemufakatan bersama.
“Selama ini pelaksana proyek hanya lapor melakukan ini, melakukan itu. Longsor dan retak ditangani begini begitu. Itu jadi ngombro-ombro. Memakai duit rakyat terus-menerus,” tegasnya berapi-api.
Jika sudah menggunakan uang APBD dan tanpa perencanaan, harus ada yang bertanggungjawab. Sebab, sampai saat ini sudah 49% dana APBD dipakai untuk menambal sulam. Dan semuanya muspro. Tiada guna.
Gatyt bahkan menyebut pelaksana proyek telah gagal, hingga tak patut lagi dipercaya melanjutkan pekerjaannya. Selain tol tidak bisa dipakai hingga sekarang, pelaksana proyek juga membikin masalah sosial dan perdata, yakni terkatung-katungnya pembayaran pada sub kontraktor.
“Pelaksana proyek tol telah gagal menjalankan pekerjaannya. Sudah terkatung-katung, tolnya gak bisa dipakai, itu menyengsarakan rakyat. Sudah begitu, lahir masalah pembayaran pada sub kontraktor lagi,” sesalnya.
Politisi dari Partai Hanura ini meminta PT TMJ mengembalikan uang rakyat Jateng. Seluruh modal yang pernah disetor Pemprov Jateng agar dikembalikan.
“Saya minta uang Pemprov yang pernah disetor untuk modal maupun untuk menangani proyek, dikembalikan. Pemprov saya minta menarik kembali uang rakyat di PT TMJ,” tandasnya.
Bila PT TMJ merasa rugi atau tak bisa mengembalikan langsung berupa uang, Gatyt menyarankan ada subsidi silang. Caranya, Dana Pemprov diganti dengan membuat insfratruktur transportasi massal. Misalnya bidang perkeretaapian, angkutan bus, atau kapal laut. [mor]
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar