 |
| DAHLAN ISKAN |
Gebrakan Menteri Dahlan Dalam 100 Hari Kerja Akan Diawasi
RMOL.Kinerja perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai kurang maksimal. Dengan dilantiknya bekas Direktur Utama PLN Dahlan Iskan menjadi Menteri BUMN, diharapkan kinerja perusahaan pelat merah bisa meningkat. Gebrakan Dahlan dalam 100 hari kerja ini ditunggu kalangan DPR.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Eddy Prabowo meminta Dahlan berani melakukan evaluasi atas kinerja direksi BUMN.
“Menteri BUMN harus melakukan evaluasi terhadap direksi BUMN, baik yang baru maupun yang lama. Semuanya harus devaluasi dan dicek, khususnya BUMN yang strategis,” kata Eddy saat dihubungi Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Setelah dievaluasi, lanjut Eddy, jika ditemukan direksi-direksi yang kerjanya tidak optimal, lebih baik Dahlan melakukan perombakan tanpa tergantung dari partai politik. Menurutnya, semua perusahaan BUMN harus jelas target yang akan dicapai dan bisa meraihnya dengan maksimal.
“Tak hanya itu, bagi direksi yang berprestasi pun harus diberi reward atau apresiasi. Sedangkan yang melakukan kesalahan harus diganti,” ujarnya.
Pengamat ekonomi Fadli Hasan mengatakan, saat ini terdapat beberapa perusahaan BUMN yang kinerjanya masih tidak bagus. Karena itu, Kementerian BUMN harus melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan BUMN yang kinerjanya tidak bagus, dan bahkan pencapaian target tidak dapat terealisasi.
Fadli mengatakan, Presiden SBY pun merasa kecewa dengan kinerja perusahaan BUMN. Pasalnya, sebagai perusahaan yang memiliki aset yang besar, kinerja BUMN masih ada yang tidak maksimal.
“Dievaluasi atau dirombak tergantung dari kinerja masing-masing BUMN. Kementerian BUMN sangat perlu mengawasi BUMN yang profitabilitasnya rendah,” katanya.
Menteri BUMN pun diharapkan bisa melakukan efisiensi di masing-masing perusahaan pelat merah dan meningkatkan good corporate governance (GCG). Sebab, sudah sepantasnya perusahaan BUMN ini benar-benar mampu memberikan sumbangan terhadap masyarakat dan negara lebih besar lagi.
“Jadi, kalau memang BUMN-nya terus mengalami kerugian atau tidak bisa meningkatkan efisiensi, maka perlu dilakukan evaluasi oleh menteri. Apalagi saat ini yang dipilih sebagai Menteri BUMN adalah Pak Dahlan, yang mengerti korporasi,” katanya.
Dahlan menuturkan, Kementerian BUMN harus memberikan keleluasaan lebih besar kepada masing-masing BUMN untuk melakukan aksi korporasi. Soalnya, aksi korporasi menjadi nafas dari sebuah perusahaan. Jika terlalu dikekang, maka hal tersebut bukanlah korporasi, melainkan instansi.
“Setelah diberi keleluasaan menjalankan aksi korporasi, maka pertanggungjawaban dari aksi korporasi yang sudah dilakukan dapat diminta. Tanggung jawab itu ibarat racun. Kami minta tanggung jawab itu. Jadi, jangan hanya minum madunya, racunnya juga harus ada,” tegas Dahlan. [rm]
RMOL.Kinerja perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai kurang maksimal. Dengan dilantiknya bekas Direktur Utama PLN Dahlan Iskan menjadi Menteri BUMN, diharapkan kinerja perusahaan pelat merah bisa meningkat. Gebrakan Dahlan dalam 100 hari kerja ini ditunggu kalangan DPR.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Eddy Prabowo meminta Dahlan berani melakukan evaluasi atas kinerja direksi BUMN.
“Menteri BUMN harus melakukan evaluasi terhadap direksi BUMN, baik yang baru maupun yang lama. Semuanya harus devaluasi dan dicek, khususnya BUMN yang strategis,” kata Eddy saat dihubungi Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Setelah dievaluasi, lanjut Eddy, jika ditemukan direksi-direksi yang kerjanya tidak optimal, lebih baik Dahlan melakukan perombakan tanpa tergantung dari partai politik. Menurutnya, semua perusahaan BUMN harus jelas target yang akan dicapai dan bisa meraihnya dengan maksimal.
“Tak hanya itu, bagi direksi yang berprestasi pun harus diberi reward atau apresiasi. Sedangkan yang melakukan kesalahan harus diganti,” ujarnya.
Pengamat ekonomi Fadli Hasan mengatakan, saat ini terdapat beberapa perusahaan BUMN yang kinerjanya masih tidak bagus. Karena itu, Kementerian BUMN harus melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan BUMN yang kinerjanya tidak bagus, dan bahkan pencapaian target tidak dapat terealisasi.
Fadli mengatakan, Presiden SBY pun merasa kecewa dengan kinerja perusahaan BUMN. Pasalnya, sebagai perusahaan yang memiliki aset yang besar, kinerja BUMN masih ada yang tidak maksimal.
“Dievaluasi atau dirombak tergantung dari kinerja masing-masing BUMN. Kementerian BUMN sangat perlu mengawasi BUMN yang profitabilitasnya rendah,” katanya.
Menteri BUMN pun diharapkan bisa melakukan efisiensi di masing-masing perusahaan pelat merah dan meningkatkan good corporate governance (GCG). Sebab, sudah sepantasnya perusahaan BUMN ini benar-benar mampu memberikan sumbangan terhadap masyarakat dan negara lebih besar lagi.
“Jadi, kalau memang BUMN-nya terus mengalami kerugian atau tidak bisa meningkatkan efisiensi, maka perlu dilakukan evaluasi oleh menteri. Apalagi saat ini yang dipilih sebagai Menteri BUMN adalah Pak Dahlan, yang mengerti korporasi,” katanya.
Dahlan menuturkan, Kementerian BUMN harus memberikan keleluasaan lebih besar kepada masing-masing BUMN untuk melakukan aksi korporasi. Soalnya, aksi korporasi menjadi nafas dari sebuah perusahaan. Jika terlalu dikekang, maka hal tersebut bukanlah korporasi, melainkan instansi.
“Setelah diberi keleluasaan menjalankan aksi korporasi, maka pertanggungjawaban dari aksi korporasi yang sudah dilakukan dapat diminta. Tanggung jawab itu ibarat racun. Kami minta tanggung jawab itu. Jadi, jangan hanya minum madunya, racunnya juga harus ada,” tegas Dahlan. [rm]
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar