JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara memutuskan melakukan moratorium (penghentian sementara) pembentukan holding BUMN Karya. Moratorium dilakukan hingga perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa kontruksi itu memiliki daya saing dan fokus pada bidang tertentu.
”BUMN Karya selain handal di bidang jasa kontruksi, juga dapat diarahkan masuk pada jasa engineering, procurement and construction (EPC), sehingga memiliki daya saing yang kuat untuk bersaing dengan kontraktor asing,” kata Deputi Menteri BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widayatin, di sela diskusi “Dampak Krisis Ekonomi Eropa terhadap Kinerja BUMN” di Jakarta, Selasa.
Menurut Sumaryanto, pihaknya sedang mengkaji ulang wacana pembentukan holding BUMN yang sebelumnya masuk dalam rencana induk Kementerian BUMN terkait program right sizing (pengurangan jumlah BUMN).
Dalam Masterplan (rencana induk) BUMN 2010-2014 sebanyak 14 BUMN Karya pada tahun 2013 ditargetkan akan digabung dalam satu holding. BUMN Karya yang akan digabung antara lain PT Waskita Karya, PT Brantas Abipraya, PT Nindya Karya, PT Istaka Karya, PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, dan PT Wijaya Karya.
Selain itu, PT Pembangunan Perumahan, PT Virama Karya, PT Yodya Karya, PT Bina Karya, PT Indah Karya, PT Indra Karya, PT Bina Karya, dan PT Amarta Karya.
Sumaryanto menilai untuk memperoleh hasil maksimal dalam pembentukan holding BUMN Karya butuh waktu panjang karena harus melewati sejumlah aturan, agar kepentingan perusahaan dalam jangka panjang dapat diakomodasi.
Selain itu, tiga di BUMN Karya yaitu PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Pembangunan Perumahan sudah merupakan perusahaan go public, sehingga sulit untuk menggabungkannya dengan BUMN Karya lainnya.
Saat ini, BUMN Karya dihadapkan pada kondisi di mana antara satu dengan yang lain memiliki jenis pekerjaan sama atau terjadi tumpang tindih.
”Jenis usahanya sama, dan pasar yang sama. Ini yang harus secepatnya dicari jalan keluarnya agar tidak over lapping,” ujarnya.
Ia mengakui ada wacana melakukan re-grouping (pengelompokan) sesuai dengan bidang BUMN Karya yang bersangkutan meliputi konstruksi gedung, kontruksi baja, serta kontruksi jembatan dan jalan.
Namun, belakangan sejumlah BUMN Karya sudah memasuki jasa EPC yang ternyata memberikan hasil pendapatan yang cukup besar bagi perusahaan.
”Nantinya beberapa BUMN Karya akan difokuskan pada jasa EPC untuk pembangunan pembangkit energi,” kata Sumaryanto.
Selain itu, BUMN Karya juga dapat dioptimalkan untuk mengerjakan proyek-proyek BUMN yang meliputi kontruksi gedung, tetapi juga proyek non-gedung seperti pengerjaan proyek PLN, Pertamina, Pelindo, Angkasa Pura, Telkom, Aneka Tambang, dan lainnya.
Saat ini total pendapatan seluruh BUMN Karya mencapai sekitar Rp 37 triliun dengan setoran dividen kepada APBN sebesar Rp 132,17 miliar. (tk/ant)
”BUMN Karya selain handal di bidang jasa kontruksi, juga dapat diarahkan masuk pada jasa engineering, procurement and construction (EPC), sehingga memiliki daya saing yang kuat untuk bersaing dengan kontraktor asing,” kata Deputi Menteri BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widayatin, di sela diskusi “Dampak Krisis Ekonomi Eropa terhadap Kinerja BUMN” di Jakarta, Selasa.
Menurut Sumaryanto, pihaknya sedang mengkaji ulang wacana pembentukan holding BUMN yang sebelumnya masuk dalam rencana induk Kementerian BUMN terkait program right sizing (pengurangan jumlah BUMN).
Dalam Masterplan (rencana induk) BUMN 2010-2014 sebanyak 14 BUMN Karya pada tahun 2013 ditargetkan akan digabung dalam satu holding. BUMN Karya yang akan digabung antara lain PT Waskita Karya, PT Brantas Abipraya, PT Nindya Karya, PT Istaka Karya, PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, dan PT Wijaya Karya.
Selain itu, PT Pembangunan Perumahan, PT Virama Karya, PT Yodya Karya, PT Bina Karya, PT Indah Karya, PT Indra Karya, PT Bina Karya, dan PT Amarta Karya.
Sumaryanto menilai untuk memperoleh hasil maksimal dalam pembentukan holding BUMN Karya butuh waktu panjang karena harus melewati sejumlah aturan, agar kepentingan perusahaan dalam jangka panjang dapat diakomodasi.
Selain itu, tiga di BUMN Karya yaitu PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Pembangunan Perumahan sudah merupakan perusahaan go public, sehingga sulit untuk menggabungkannya dengan BUMN Karya lainnya.
Saat ini, BUMN Karya dihadapkan pada kondisi di mana antara satu dengan yang lain memiliki jenis pekerjaan sama atau terjadi tumpang tindih.
”Jenis usahanya sama, dan pasar yang sama. Ini yang harus secepatnya dicari jalan keluarnya agar tidak over lapping,” ujarnya.
Ia mengakui ada wacana melakukan re-grouping (pengelompokan) sesuai dengan bidang BUMN Karya yang bersangkutan meliputi konstruksi gedung, kontruksi baja, serta kontruksi jembatan dan jalan.
Namun, belakangan sejumlah BUMN Karya sudah memasuki jasa EPC yang ternyata memberikan hasil pendapatan yang cukup besar bagi perusahaan.
”Nantinya beberapa BUMN Karya akan difokuskan pada jasa EPC untuk pembangunan pembangkit energi,” kata Sumaryanto.
Selain itu, BUMN Karya juga dapat dioptimalkan untuk mengerjakan proyek-proyek BUMN yang meliputi kontruksi gedung, tetapi juga proyek non-gedung seperti pengerjaan proyek PLN, Pertamina, Pelindo, Angkasa Pura, Telkom, Aneka Tambang, dan lainnya.
Saat ini total pendapatan seluruh BUMN Karya mencapai sekitar Rp 37 triliun dengan setoran dividen kepada APBN sebesar Rp 132,17 miliar. (tk/ant)
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar