MUDIK LEBARAN 2013
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah mengklaim seluruh jalan nasional mulai Jumat kemarin telah siap dilalui arus mudik Lebaran 2013. Meski begitu, perbaikan jalan yang diintensifkan sejak beberapa waktu belakangan ini tidak seluruhnya maksimal.
 |
| ilustrasi |
Jalan yang terlihat mulus, misalnya, ternyata bergelombang sehingga kurang nyaman atau bahkan membahayakan keselamatan pemudik.
Kemungkinan lain, karena mutu perbaikan tidak maksimal, jalan yang sekarang relatif mulus ternyata sudah rusak kembali saat arus balik Lebaran -- terutama kalau terus diguyur hujan.
Kondisi seperti itu antara lain terlihat di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, Dishubkominfo Kabupaten Banyumas menyiapkan rambu peringatan di ruas jalan bergelombang maupun rusak pada masa arus mudik Lebaran 2013.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Banyumas Agus Sriyono mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga dan mendapat penjelasan bahwa semua ruas jalan atau jalur mudik sudah dapat dilalui pada H-7 Lebaran.
"Kendati demikian, kondisi jalan kurang nyaman dilalui karena perbaikan sebatas berupa penambalan sehingga permukaan jalan tidak mulus dan bergelombang," kata Agus.
Oleh karena itu, Dishubkominfo Banyumas akan berpatroli secara rutin guna memantau jalan yang kemungkinan kembali rusak akibat guyuran hujan.
"Bila mana ada jalan berlubang, nanti kami beri petunjuk atau rambu peringatan pada jarak 100 meter sebelum lokasi. Dengan demikian, pemudik bisa lebih berhati-hati saat melintas," tutur Agus.
Dia menyebutkan, kecelakaan sering terjadi akibat pengendara sepeda motor berusaha menghindari lubang di jalan. Bahkan, akibat salah satu kendaraan mengerem mendadak gara-gara melihat lubang di jalan, kecelakaan beruntun juga kerap terjadi.
Selain itu, kadang juga ada ruas jalan yang bagus sepanjang beberapa kilometer namun selanjutnya rusak.
"Kondisi tersebut justru membahayakan karena saat melintas di jalan yang halus, pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi tanpa menyadari kondisi jalan di depan rusak. Maka ini perlu mendapat perhatian, sehingga kami pun menyiapkan rambu peringatan," kata Agus.
Sementara itu, kepastian pemanfaatkan jalan tol Semarang-Solo Seksi II (ruas Ungaran-Bawen) untuk arus mudik Lebaran masih harus menunggu izin Kementerian Pekerjaan Umum. Hingga kemarin, berbagai pekerjaan penyelesaian ruas tol Ungaran-Bawen masih dilakukan kontraktor.
Direktur Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jateng (TMJ) Ari Nugroho mengaku masih menunggu hasil pengecekan akhir jalan tol ruas Ungaran-Bawen oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Hasil pengecekan itu akan menjadi rekomendasi turunnya izin Menteri PU.
"Kami berharap hasil pengecekan positif, sehingga pemerintah menurunkan izin penggunaan ruas tol Semarang-Bawen," kata Ari.
Penggunaan ruas Ungaran-Bawen akan mampu mengurangi kepadatan arus mudik di jalur utama Semarang-Solo-Yogyakarta, khususnya di wilayah Ungaran.
Sementara itu, Komisi C DPRD Kabupaten Semarang menilai kondisi jalan tol ruas Ungaran-Bawen masih membahayakan pengguna jalan sehingga tak boleh dipaksakan dibuka dalam masa arus musik Lebaran.
Menurut Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang Mas'ud Ridwan, masih banyak pekerjaan belum rampung, seperti berupa pemotongan dan pengerukan bukit di Derekan. Selain itu, sebagian badan jalan tol di ruas Lemah Ireng mulai STA 20+200 hingga mendekati Jembatan Lemah Ireng 1 masih berupa tanah. Pengecoran beton belum merata.
Mas'ud menjelaskan, pembangunan Jembatan Lemah Ireng 2 yang tak jauh dari Jembatan Lemah Ireng 1 juga belum rampung. Karena itu, dia mengimbau pemerintah agar jujur mengemukakan kepada masyarakat bahwa kondisi jalan tol Ungaran- Bawen belum siap digunakan untuk arus mudik Lebaran. "Tidak perlu malu menyampaikan kondisi riil di lapangan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto memastikan, seluruh jalan nasional sepanjang 38.000 km siap dilalui arus pemudik Lebaran sejak Jumat kemarin. Karena itu, katanya, kontraktor sudah diinstruksikan agar menghentikan pekerjaan dan pemeliharaan jalan sejak H-10 hingga H+10 Lebaran.
Djoko mengatakan, anggaran yang diperlukan untuk operasi dan penanganan jalan dan jembatan pantura sekitar Rp 1,2-Rp 1,3 triliun per tahun, dan hingga saat ini sudah terserap sekitar 30-40 persen.
Djoko mengakui, pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan jalan menumpuk karena pada sejumlah titik jalan nasional mengalami kerusakan dini. "Jalan nasional direkonstruksi rata-rata untuk masa 10-15 tahun. Tetapi, tidak sampai lima tahun ternyata sudah rusak karena beban lebih angkutan barang," katanya.
Kondisi itu terjadi di sejumlah titik di pantura Jawa dan jalan lintas timur Sumatera. Karena itu, pemerintah menyelesaikan masalah beban lebih secara bertahap dengan melibatkan pihak-pihak terkait. "Ke depan memang perlu redistribusi beban jalan pantura ke jalan tol, kereta api, dan angkutan laut," tutur Djoko.
Selama ini, proporsi truk yang melintas di jalan pantura Jawa cenderung terus meningkat. Pada 2007, proporsi itu sekitar 19 persen, lalu naik menjadi 46 persen pada 2012. Artinya, terjadi peningkatan proporsi truk sebesar 2,5 kali lipat dalam lima tahun -- dan 60 persen dari jumlah itu beban berlebih.
Djoko mengatakan, jalan lintas Sumatera siap dilalui arus mudik. Jalan lintas Sumatera terdiri dari tiga jalan utama, yakni lintas barat sepanjang 2.504 km, lintas tengah 2.473 km, dan lintas timur sepanjang 2.741 km.
"Tahun lalu, arus mudik di Sumatera Selatan masih macet. Sekarang jalan sudah bisa difungsikan empat jalur. Kemudian, jalan di wilayah Jambi yang sempat terganggu tanah longsor kini sudah bisa dilewati dengan aman," ujar Djoko.
Ruas Jalan Soekarno-Hatta di wilayah Lampung, yang selama ini menjadi titik kemacetan, sekarang sudah bisa dilalui dengan lancar, sedangkan pekerjaan fisik Jembatan Kelok Sembilan di Sumbar juga sudah selesai.
Lintas utara, tengah, dan selatan Jawa juga sudah siap dilewati pemudik. Lintas utara dan tengah Jawa masing-masing memiliki panjang 1.300 km dan 1.000 km, sedangkan lintas selatan membentang sejauh 1.200 km.
Soal perbaikan jalur pantura Jawa, pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mengatakan, pemerintah seharusnya menerapkan kontrak tahun jamak untuk menghindari kerusakan berulang-ulang. Menurut dia, itu niscaya mampu menekan pengeluaran dana APBN setiap tahun.
Selain itu, lanjut Agus, pemerintah harus benar-benar mengawasi perbaikan jalan pantura Jawa ini. Dia mengingatkan, perbaikan jalan bukan tidak mungkin tak mengikuti standar yang berlaku sehingga jalan cepat rusak. (Pudyo/Novi/Antara/Budi Seno)
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar