Dahlan Bakal Tunjuk BUMN Penggarap Proyek Jembatan Selat Sunda

Bagian dari cetak biru proyek Jembatan Selat Sunda. (sumber: Istimewa)

Jakarta - Pemerintah menyatakan BUMN yang akan menggarap proyek Jembatan Selat Sunda atau Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) bersama dengan perusahaan pemrakarsa, yakni PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) akan ditunjuk langsung oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. BUMN tersebut dipastikan bergerak dibidang infrastruktur, atau yang biasa disebut BUMN Karya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku kewenangan penunjukkan BUMN penggarap proyek KSISS berada sepenuhnya ditangan Menteri terkait, dalam hal ini Menteri BUMN. Dengan demikian BUMN tersebut diharapkan dapat bekerja optimal apabila pemerintah memilih opsi pendanaan studi kelayakan (FS) proyek tersebut dilakukan oleh BUMN dan Pemrakarsa.

"Itu terserah pak Dahlan nanti menunjuk (BUMN) yang mana. Saya ndak tahu mana yang capable dan tentu saja BUMN yang berkaitan dengan infrastruktur atau yang biasa disebut dengan bumn karya. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba PTPN 13 atau PTPN 3 membangun JSS, kan gak bener juga," ujar Hatta dikantornya, Jakarta, Senin (15/7).

Lebih lanjut Hatta menjelaskan saat ini tim tujuh, yang diketuai Menteri Keuangan, sudah mengusulkan dua opsi dalam pendanaan FS proyek KSISS, yakni dengan APBN atau melalui BUMN yang menggandeng perusahaan pemrakarsa. Sebagai ketua dewan pengarah Tim Tujuh, katanya, Hatta menyatakan hanya mendengarkan usulan yang ada sebelum meneruskan ke Presiden untuk diputuskan.

Untuk opsi pertama, yakni pendanaan FS melalui APBN, Hatta memastikan tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini dan juga apda 2014, mengingat saat ini pemerintah tengah melakukan pembahasan RAPBN dengan DPR.

Sedangkan untuk opsi kedua, yakni pendanaan FS melalui BUMN dan perusahaan pemrakarsa, maka Tim tujuh juga harus menentukan bentuk kongsinya.

"Misalnya Menteri Keuangan setuju pakai dana APBN, ya diusulkan kepada DPR. Jadi gak mungkin 2014 ini karena APBN 2014 sedang dibahas. (pada opsi kedua) BUMN dan pemrakarsa juga harus diselesaikan juga oleh tim tujuh bagaimana nanti itu mereka bentuknya, dan sebagainya," jelasnya.

Hatta juga menegaskan Ketua Dewan Pengarah Tim Tujuh tidak bisa memutuskan opsi tersebut secara sepihak. Keputusan opsi tersebut dinilai merupakan hasil dari masukan semua anggota Tim Tujuh.

"Saya berharap FS-nya itu selesai di 2014 ini. Kalau dikerjakan satu tahun kan 2014 akhir bisa selesai. Tapi kalau groundbreaking saya kira waktunya sudah mepet. Kita sudah kehilangan waktu tiga tahun," tandasnya.

Penulis: WYU/FER
Sumber:Investor Daily