javascript:void(0)

your direction from here


View tol semarang ungaran in a larger map
happy chinese New Year 2021

cari di blog ini

Jumat, 30 September 2011

Pemerintah Tolak Suntik Modal ke Istaka Karya

JAKARTA- Kementerian BUMN tidak bersedia menyuntik modal untuk menyelamatkan PT Istaka Karya (Persero) dari kepailitan. Pasalnya, pemerintah tidak ingin uang negara terbuang percuma.
javascript:void(0)
Hal itu disampaikan Deputi Menteri BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (29/9).
Sumaryanto mengatakan, jika pemerintah menyuntikan modal kepada kontraktor tol Semarang-Ungaran itu, keuntungan baru bisa dirasakan sekitar 15-20 tahun mendatang. Hal ini justru akan semakin membebani anggaran negara.

“Bad debt (utang) mungkin sangat besar, kami tidak tahu berapa jumlahnya. Kalau (modal) itu diberikan, pemulihannya mungkin 15-20 tahun. Itu merugikan negara. Menghambur-hamburkan uang negara,” paparnya.
Ia menambahkan, kurator tengah menyelesaikan pembagian aset kepada beberapa pihak terkait serta penyelesaian perpajakannya.

Seenaknya

Menurutnya, penetapan pailit Istaka Karya menjadi sinyal penegasan agar perusahaan-perusahaan BUMN tidak bersikap seenaknya dan bertanggung jawab atas kinerjanya.
“Jangan mentang-mentang BUMN nggak bisa dibangkrutkan. Kalau memang bangkrut ya bangkrut, seperti juga perusahaan swasta,” tandas Sumaryanto.
Mengenai karyawan Istaka Karya, Kementerian BUMN mengarahkan sebagian dari mereka ke Waskita Karya serta ke BUMN lain.

Seperti diberitakan, hingga kini para subkontraktor tol Semarang-Ungaran belum dibayar lantaran PT Istaka Karya pailit. Subkontraktor meluapkan kekesalan mereka dengan memblokade jalan bebas hambatan itu. Beberapa kali pembicaraan yang dimediasi Pemprov Jateng belum menemui titik temu.
Para subkontraktor berharap PT Trans Marga Jateng (TMJ) bisa segera membayarkan utang atas pekerjaan proyek tol Semarang-Ungaran. Apalagi, dana Rp 52 miliar masih berada di TMJ. Adapun dana yang harus dibayarkan ke subkontraktor Rp 40 miliar.

Rapat terakhir yang membahas masalah itu beberapa hari lalu berakhir buntu. Penyebabnya, Gubernur Bibit Waluyo naik pitam karena diminta seorang subkontraktor untuk menjamin langkah konkret pemprov. Karena merasa tidak nyaman, Bibit menutup rapat itu. (J10,J17-59)

sumber :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar