 |
| Ganjar Pranowo (kiri) dan Bibit Waluyo. TEMPO/Budi Purwanto |
SEMARANG, suaramerdeka.com - Gubernur Bibit Waluyo meminta pemerintah ke depannya harus mampu mengawal program-program pembangunan infrastruktur yang telah dijalankan pemerintahan saat ini. Tanpa pengawalan, pembangunan akan mandek dan bisa menjadi biang keladi lemahnya progres pembangunan di Jawa Tengah.
Beberapa pembangunan yang ia maksud di antaranya proyek jalan tol Semarang-Solo, pembangunan dan perluasan bandara, double track, serta pelabuhan. Serta pembangunan sumber-sumber energi listrik di beberapa wilayah di Jateng. Proyek tersebut ada yang ditarget rampung akhir 2013 maupun 2014.
“Pemerintah nantinya tidak boleh lengah. Harus mengawal dengan sungguh-sungguh. Jika tidak? Waduh bisa mandek,” kata Bibit pada Ganjar Pranowo saat bersilaturahmi di Rumah Dinas Gubernur di Puri Gedeh Semarang, Selasa (28/5).
Pembangunan infrastruktur berfungsi sebagai pondasi perekonomian Jateng. Ia meyakini, ketersediaan infrastruktur akan menjadi daya tarik investor di Jateng. Sehingga bisa menjadi solusi ketersediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
Hal lain yang ia pesankan adalah upaya dan komitmen untuk pemberantasan korupsi. Apalagi luasnya wilayah di Jateng terbagi menjadi 35 kabupaten/kota. Harus ada pengawasan ekstra.
”Yang penting tataran pimpinannya dulu. Kalau itu sudah, harus diikuti oleh para penegak hukum dan efektifitas pengendalian sistem program kerjanya. Tapi yang penting adalah komitmen pimpinanya,” ungkapnya.
Beberapa pembangunan yang ia maksud di antaranya proyek jalan tol Semarang-Solo, pembangunan dan perluasan bandara, double track, serta pelabuhan. Serta pembangunan sumber-sumber energi listrik di beberapa wilayah di Jateng. Proyek tersebut ada yang ditarget rampung akhir 2013 maupun 2014.
“Pemerintah nantinya tidak boleh lengah. Harus mengawal dengan sungguh-sungguh. Jika tidak? Waduh bisa mandek,” kata Bibit pada Ganjar Pranowo saat bersilaturahmi di Rumah Dinas Gubernur di Puri Gedeh Semarang, Selasa (28/5).
Pembangunan infrastruktur berfungsi sebagai pondasi perekonomian Jateng. Ia meyakini, ketersediaan infrastruktur akan menjadi daya tarik investor di Jateng. Sehingga bisa menjadi solusi ketersediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
Hal lain yang ia pesankan adalah upaya dan komitmen untuk pemberantasan korupsi. Apalagi luasnya wilayah di Jateng terbagi menjadi 35 kabupaten/kota. Harus ada pengawasan ekstra.
”Yang penting tataran pimpinannya dulu. Kalau itu sudah, harus diikuti oleh para penegak hukum dan efektifitas pengendalian sistem program kerjanya. Tapi yang penting adalah komitmen pimpinanya,” ungkapnya.
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar