Tahun 2015 Mulai Pakai UU Pengadaan Tanah
JAKARTA - Masyarakat tampaknya harus menunggu lebih lama untuk meluncur di jalan tol Trans Jawa. Sebab, hingga saat ini, progress pembangunan jalan tol tersebut masih lambat.
Kementerian Pekerjaan Umum baru berhasil membebaskan sekitar separo dari total kebutuhan lahan untuk pembangunan jalan tol.
Dalam paparan yang disampaikan Direktorat Jenderal Bina Marga kemarin, progres pengadaan lahan untuk tol Trans Jawa baru mencapai angka 51,4 persen. Dari total kebutuhan lahan seluas 5.150 hektar, pihaknya hanya mampu membebaskan 2.647 hektar.
Kebutuhan lahan tersebut untuk membangun jalan tol sepanjang 619,33 kilometer. Padahal, pembebasan lahan untuk tol Trans Jawa sudah berlangsung sejak 2007. Pemerintah juga telah menggelontorkan dana Rp 4,04 triliun dari total kebutuhan dana yang mencapai Rp 7,24 triliun.
Dari sembilan ruas tol yang direncanakan, baru satu ruas yang pembebasan lahannya beres 100 persen. Yakni, ruas tol Cikopo-Palimanan. Kebutuhan lahan seluas 1.080,69 hektar untuk tol sepanjang 116,7 kilometer sudah terpenuhi, dan pembangunannya akan segera dimulai.
Sedangkan, untuk ruas tol lainnya masih bolong-bolong. Sebagai contoh adalah ruas tol Semarang-Solo sepanjang 75,88 kilometer. tol yang pembangunannya terbagi dalam lima seksi itu pengadaan lahanya baru 242,74 hektar dari kebutuhan 666,4 hektar. Itu pun baru dua seksi yang berhasil dibebaskan. tiga seksi lainnya belum ada progres sama sekali.
Yang paling parah tentu saja ruas tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang. Pembebasan lahan di kedua ruas tol itu baru mencapai angka 1,82 persen dan 3,34 persen. Padahal, total kebutuhan lahan untuk kedua ruas tol itu mencapai 951,36 hektar.
Direktur Bina Teknik Ditjen Bina Marga Kementerian PU Suharyadi mengatakan, masyarakat kurang kooperatif dalam hal pembebasan tanah. Terutama, terkait persoalan harga tanah yang akan dibebaskan. "Tim appraisal menilai harga tanah sudah layak, namun masyarakat masih belum mau melepas," ujarnya kemarin.
Dia berharap, masyarakat mendukung pembangunan tol dengan merelakan tanahnya untuk dibebaskan. "Istilahnya bukan ganti rugi, karena menurut kami itu ganti wajar," lanjutnya.
Keberadaan ruas tol itu akan memperlancar arus barang dan jasa yang secara perlahan juga akan meningkatkan perekonomian di Jawa.
Sementara itu, Kasubdit Pengadaan Tanah Achmad Herry Marzuki mengatakan, selain keengganan warga untuk segera melepas tanahnya, hambatan juga datang dari internal Kementerian PU. Ada perubahan dalam hal investasi tanah untuk pengadaan lahan tol tersebut.
Karenanya, dia mengamini pernyataan Menteri PU Djoko Kirmanto beberapa waktu lalu yang menyatakan jika tol Trans Jawa mustahil selesai 2014. "Akhir 2014 kami baru menargetkan pembebasan lahan bisa rampung seluruhnya," lanjutnya. Sedangkan, untuk pembangunan jalan tol, pihaknya belum bisa meprediksi.
Tahun ini, ada dua ruas tol yang pengadaan lahannya ditargetkan bisa rampung 100 persen. Yakni, ruas Solo-Mantingan dan Mantingan-Kertosono. Dari kebutuhan lahan seluas 1.366 hektar, masih ada 641 hektar yang belum bebas. Kebutuhan dananya mencapai Rp 656,48 miliar.
Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 1 triliun untuk pengadaan tanah ruas tol. Namun, dana tersebut bukan hanya untuk tol trans Jawa. Masih ada sejumlah ruas tol lain yang masih bolong.
Hingga saat ini, masih ada 24 ruas tol non Trans Jawa yang pengadaan tanahnya belum rampung. Termasuk ruas tol Aloha-Tanjung Perak yang pembangunannya ditolak secara tegas oleh Pemkot Surabaya.
Meski ditargetkan rampung keseluruhan akhir 2014, Achmad mengatakan tidak menutup kemungkinan jika pembebasan lahan bakal tersendat sehingga meleset dari target. "Kalau akhir 2014 masih ada yang belum dibebaskan, sisa lahan itu akan menggunakan UU pengadaan Tanah terbaru," jelasnya.
Persoalan tanah memang menjadi kendala utanma pembangunan tol di Indonesia. Tidak heran, hingga saat ini panjang ruas tol yang beroperasi baru mencapai 774 kilometer. Padahal, pemerintah menargetkan Indonesia memiliki jalan tol sepanjang 5.045 kilometer. Artinya, ruas tol yang beroperasi baru mencapai 15 persen. (byu)
 |
| ilustrasi (photo: Pojok Soklin) |
Kementerian Pekerjaan Umum baru berhasil membebaskan sekitar separo dari total kebutuhan lahan untuk pembangunan jalan tol.
Dalam paparan yang disampaikan Direktorat Jenderal Bina Marga kemarin, progres pengadaan lahan untuk tol Trans Jawa baru mencapai angka 51,4 persen. Dari total kebutuhan lahan seluas 5.150 hektar, pihaknya hanya mampu membebaskan 2.647 hektar.
Kebutuhan lahan tersebut untuk membangun jalan tol sepanjang 619,33 kilometer. Padahal, pembebasan lahan untuk tol Trans Jawa sudah berlangsung sejak 2007. Pemerintah juga telah menggelontorkan dana Rp 4,04 triliun dari total kebutuhan dana yang mencapai Rp 7,24 triliun.
Dari sembilan ruas tol yang direncanakan, baru satu ruas yang pembebasan lahannya beres 100 persen. Yakni, ruas tol Cikopo-Palimanan. Kebutuhan lahan seluas 1.080,69 hektar untuk tol sepanjang 116,7 kilometer sudah terpenuhi, dan pembangunannya akan segera dimulai.
Sedangkan, untuk ruas tol lainnya masih bolong-bolong. Sebagai contoh adalah ruas tol Semarang-Solo sepanjang 75,88 kilometer. tol yang pembangunannya terbagi dalam lima seksi itu pengadaan lahanya baru 242,74 hektar dari kebutuhan 666,4 hektar. Itu pun baru dua seksi yang berhasil dibebaskan. tiga seksi lainnya belum ada progres sama sekali.
Yang paling parah tentu saja ruas tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang. Pembebasan lahan di kedua ruas tol itu baru mencapai angka 1,82 persen dan 3,34 persen. Padahal, total kebutuhan lahan untuk kedua ruas tol itu mencapai 951,36 hektar.
Direktur Bina Teknik Ditjen Bina Marga Kementerian PU Suharyadi mengatakan, masyarakat kurang kooperatif dalam hal pembebasan tanah. Terutama, terkait persoalan harga tanah yang akan dibebaskan. "Tim appraisal menilai harga tanah sudah layak, namun masyarakat masih belum mau melepas," ujarnya kemarin.
Dia berharap, masyarakat mendukung pembangunan tol dengan merelakan tanahnya untuk dibebaskan. "Istilahnya bukan ganti rugi, karena menurut kami itu ganti wajar," lanjutnya.
Keberadaan ruas tol itu akan memperlancar arus barang dan jasa yang secara perlahan juga akan meningkatkan perekonomian di Jawa.
Sementara itu, Kasubdit Pengadaan Tanah Achmad Herry Marzuki mengatakan, selain keengganan warga untuk segera melepas tanahnya, hambatan juga datang dari internal Kementerian PU. Ada perubahan dalam hal investasi tanah untuk pengadaan lahan tol tersebut.
Karenanya, dia mengamini pernyataan Menteri PU Djoko Kirmanto beberapa waktu lalu yang menyatakan jika tol Trans Jawa mustahil selesai 2014. "Akhir 2014 kami baru menargetkan pembebasan lahan bisa rampung seluruhnya," lanjutnya. Sedangkan, untuk pembangunan jalan tol, pihaknya belum bisa meprediksi.
Tahun ini, ada dua ruas tol yang pengadaan lahannya ditargetkan bisa rampung 100 persen. Yakni, ruas Solo-Mantingan dan Mantingan-Kertosono. Dari kebutuhan lahan seluas 1.366 hektar, masih ada 641 hektar yang belum bebas. Kebutuhan dananya mencapai Rp 656,48 miliar.
Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 1 triliun untuk pengadaan tanah ruas tol. Namun, dana tersebut bukan hanya untuk tol trans Jawa. Masih ada sejumlah ruas tol lain yang masih bolong.
Hingga saat ini, masih ada 24 ruas tol non Trans Jawa yang pengadaan tanahnya belum rampung. Termasuk ruas tol Aloha-Tanjung Perak yang pembangunannya ditolak secara tegas oleh Pemkot Surabaya.
Meski ditargetkan rampung keseluruhan akhir 2014, Achmad mengatakan tidak menutup kemungkinan jika pembebasan lahan bakal tersendat sehingga meleset dari target. "Kalau akhir 2014 masih ada yang belum dibebaskan, sisa lahan itu akan menggunakan UU pengadaan Tanah terbaru," jelasnya.
Persoalan tanah memang menjadi kendala utanma pembangunan tol di Indonesia. Tidak heran, hingga saat ini panjang ruas tol yang beroperasi baru mencapai 774 kilometer. Padahal, pemerintah menargetkan Indonesia memiliki jalan tol sepanjang 5.045 kilometer. Artinya, ruas tol yang beroperasi baru mencapai 15 persen. (byu)
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar