javascript:void(0)

your direction from here


View tol semarang ungaran in a larger map
INFO : REUNI AKBAR SMP N 2 SIMO BOYOLALI 2017 BULAN DESEMBER 2017....AYOO BERGABUNG (Info&Pendaftaran : 085727059929)

cari di blog ini

Rabu, 24 April 2013

Istaka Karya Tetap Garap Jalan Layang Casablanca


Ilustrasi. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menginginkan agar pengerjaan proyek Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang tetap dikerjakan oleh PT Istaka Karya (Persero).

"Kita sih lebih suka bayar ke Istaka Karya," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu (24/4/2013).

Menurutnya, jika harus dilakukan tender maka akan memakan waktu yang cukup lama dan belum tentu bagus.

"Karena pada dasar kita juga ingin untuk segera selesai. Kalau sampai tender ulang pun, kira-kira Desember pasti selesai. Kalau Desember baru selesai itu terlalu lama, warga Jakarta maunya kan cepat," ucap dia.

Untuk diketahui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama menyatakan kelanjutan pembuatan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang atau yang dikenal dengan Jalan Layang Casablanca masih menunggu Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Ispektorat akan mempelajari bentuk hukum permasalahan yang terjadi apakah sampai ada hutang sampai Rp 20 miliar.

"Dinas PU dan inspektorat pelajari secara hukum seperti apa. Karena pada dasar kita juga ingin untuk segera selesai. Kalau sampai tender ulang pun, kira-kira desember pasti selesai. Jakarta Itu kalau desember baru selesai itu terlalu lama, maunya kan cepet," ujar Ahok.

Kata Ahok, proyek tersebut bukan Pemprov DKI Jakarta yang menghentikan semua itu, melainkan pihak kontraktor itu sendiri.

"Terus yang harus diluruskan juga yang menyetop itu proyek, bukan kita yang stop. Dia stop sendiri dari kontraktor. Kenapa stop sendiri, karena belum dibayar, mungkin kehabisan uang kan. Kalau untuk kita kan, kita tidak bisa bayar kalo tidak di audit dulu," tuturnya.

Bukan hanya itu, Mantan Bupati Bangka Belitung ini menuturkan ada alasan lain proyek tersebut dihentikan, sebab adanya jumlah pekerjaan yang melebihi kuota. "Jadi ada kelebihan volume pekerjaannya, nah itu yang jadi masalah," imbuhnya. (Donny Apriliananda/Koran SI/wdi) 
 
sumber :