Ketersendatan pembangunan jalan tol Semarang - Solo terkait amblesnya ruas di seksi I (Semarang - Ungaran), yakni di arah Gedawang - Penggaron pada stasiun 5 + 500 hingga 5 + 700, menimbulkan dugaan terburuk ada permainan dana sejak dari pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Rukma Setia Budi berencana mengundang semua pihak yang terkait dengan proyek jalan tol tersebut, karena menduga ada kesalahan sejak dari perencanaan.
Di balik berbagai analisis penyebab amblesnya ruas jalan tersebut, kita menangkap kesan tentang belitan persoalan yang dapat disimpulkan sebagai kultur ”mentalitas proyek”. Misalnya, bagaimana sampai muncul ”Geger Jatirunggo” karena ada patgulipat pembayaran lahan pengganti untuk warga yang tanahnya terkena proyek tol, hal itu menggambarkan kita masih terus menghadapi persoalan yang sama dari proyek ke proyek. Jika disebut ada kerugian negara, hakikatnya juga menyentuh kerugian rakyat.
Bukankah rakyat juga yang dirugikan jika pengoperasian jalan tol itu akhirnya mundur dari jadwal ke jadwal baru, sampai beberapa kali sejak tengah tahun lalu? Penjadwalan suatu proyek, yang beberapa kali mengalami penundaan pelaksanaan — dengan dalih apa pun — apa pula artinya kalau bukan kegagalan manajemen proyek tersebut? Sedangkan kemelesetan dalam manajemen bisa dipicu oleh aneka masalah, yang antara lain tentu berpangkal pada kualitas sikap dan mentalitas sumberdaya manusianya.
Pengawalan terhadap mutu manajemen proyek tidak cukup hanya dengan membangun sistem yang kuat. Kita butuh ketangguhan mentalitas SDM di seputar proyek, karena ketika salah satu mata rantai manajemen melakukan bias sikap, secara struktural kinerja sistemik bisa terpengaruh. Kalau keterpengaruhan itu berupa reaksi untuk membenahi mata rantai yang bias, tentu bagus. Tetapi bagaimana jika berkembang mentalitas bias secara struktural, sehingga malah ”berjamaah memproyekkan proyek”?
Kita sudah terlampau sering mendengar tentang kultur proyek yang dinuansai oleh mata rantai patgulipat mulai dari hulu sampai hilir. Semua bisa ”diproyekkan”, karena setiap mata rantai punya kekuatan bargaining untuk memberi izin atau tidak memberi izin, merekomendasi atau menolak, dan seterusnya. Permainan inilah yang mendorong berkembangnya sikap-sikap permisif dan justifikatif ketika suatu persyaratan belum dipenuhi. Semua lolos, dan kalau ada persoalan semua menjadi urusan belakangan.
Apakah pembangunan jalan tol Semarang - Solo itu juga terimbas oleh mentalitas proyek semacam itu? Menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjawabnya. Rakyat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang patut ditutup-tutupi. Semua merupakan pelajaran sangat mahal. Hukum harus ditegakkan untuk menjerat siapa pun yang bersalah, dari titik start hingga selesainya seksi I. Bagaimanapun, skandal ini sangat memalukan. Ketika negara dirugikan, bukankah rakyat juga yang menjadi korban?
sumber :
Tajuk Rencana Suara Merdeka
Tidak ada komentar:
Posting Komentar