SEMARANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng tengah mengupayakan percepatan pembebasan lahan untuk jalan tol seksi II Ungaran-Bawen agar segera mencapai 75%. Diharapkan proyek itu bisa segera dilelang paling lambat November mendatang.
Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) Jalan Tol Semarang-Solo Suyoto menyatakan, pihaknya mengupayakan pendekatan intensif terhadap pemilik tanah. Menurutnya, Ungaran-Bawen membutuhkan lahan seluas 133,5 hektare yang terdapat di sepuluh desa/kelurahan.
Hingga saat ini, 60% lahan di tujuh desa yang kesemuanya berada di Kabupaten Semarang berhasil dibebaskan. Ketujuh wilayah tersebut meliputi Kelurahan Beji, Karangjati, Ngempon, Desa Gedanganak, Wringin Putih, Klepu, dan Derekan. Sedangkan pemilik lahan di tiga desa yang masih belum mau menerima ganti untung adalah Desa Lemahireng, Kandangan, dan Kelurahan Bawen.
“Kami masih terus mengupayakan pendekatan dan musyawarah dengan pemilik lahan di tiga desa itu. Upaya pembebasan terus dilakukan agar bisa segera rampung sehingga proyek fisik bisa segera dimulai,” katanya.
Untuk sisa lahan tersebut, masih dibutuhkan dana sedikitnya Rp 145 miliar. Pihaknya optimistis dana pembebasan lahan dari APBN akan segera cair agar bisa secepatnya digunakan membayar tanah kepada pemilik.
Minimal 75 Persen
Terpisah, Kepala Dinas Bina Marga Jateng Danang Atmodjo menyatakan, setelah lahan terbebaskan minimal 75%, maka proyek pembangunan fisik baru bisa dimulai.
Melihat progres pembebasan lahan yang kini telah mencapai 60%, Danang juga optimistis target tercapai 75% bisa segera terealisasi. “Semoga saja jalan tol seksi II bisa dilelang paling lambat November mendatang. Harapannya akhir tahun pengerjaan konstruksi bisa segera dimulai,” tuturnya.
Meski belum bisa melakukan lelang, namun hingga kini Danang mengakui sudah mulai menyiapkan sejumlah dokumen dan persyaratan lelang, termasuk persiapan tim lelang. Persiapan dilakukan sejak dini, apabila pembebasan sudah 75%, proses lelang bisa segera dilakukan.
“Pokoknya semakin cepat lelang akan semakin baik. Mohon doa restunya,” harapnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jateng Sri Rahayu Amin Soedibyo mengharapkan, pemilik lahan yang tanahnya terkena proyek jalan tol bisa memahami kepentingan yang lebih besar. Dia berharap proses negosiasi penggantian tanah bisa berlangsung transparan agar tak merugikan masyarakat. Menurutnya, proyek jalan tol ditujukan bagi percepatan kemajuan perekonomian Jateng secara umum, selain sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan. “Mohon masyarakat bisa memahami arti penting proyek jalan tol, karena untuk kepentingan bersama yang lebih besar,” terangnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar