Jumlah itu di luar ruas tol Trans Jakarta.
VIVAnews - Kementerian Pekerjaan Umum mencatat, hingga saat ini masih terdapat 24 ruas tol yang belum mulai konstruksi. Jumlah itu diambil dari total 32 ruas tol di luar Trans Jawa.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, Selasa 25 Maret 2014, mengatakan, beberapa ruas tol yang belum mulai konstruksi itu di antaranya Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong-Cinere, Cinere-Jagorawi, Cimanggis-Cibitung, Cibitung-Cilincing, Depok-Antasari, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, dan Ciawi-Sukabumi.
Selain itu, hampir semua ruas di Trans Sumatera dan Kalimantan belum ada satu pun yang dimulai konstruksinya.
Djoko mengatakan itu dalam sambutan pada diskusi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui percepatan pembangunan jalan tol dan aneka persoalan yang menghambatnya, di Jakarta. Menurut dia, untuk ruas tol Trans Jawa, dari 10 ruas, sebanyak empat di antaranya masih dalam tahap pembebasan lahan.
"Empat ruas yang masih dalam pembebasan tanah adalah Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, dan Ngawi-Kertosono," kata Djoko.
Djoko menjelaskan, pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pembangunan jalan tol yang belum dimulai pembangunannya. Termasuk, menarik minat investor di bidang jalan tol. Kendala utamanya, menurut Djoko, adalah kesulitan pembebasan ranah.
Selain itu, dia menambahkan, kondisi tersebut terkait kurang layaknya proyek secara finansial. Kondisi itu memicu minat investor yang lebih rendah, sehingga tidak tersedia pendanaan jangka panjang.
Terkait pembebasan tanah, menurut Djoko, hambatan utamanya bukan ketersediaan tanah. Melainkan bagaimana mencapai konsensus dengan harga yang pantas.
Dari sisi pembiayaan, Djoko mengatakan, perbankan enggan mengucurkan kredit karena ketidakpastian besarnya biaya dan waktu pembebasan ranah.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Achmad Gani Ghazali, mengungkapkan, secara keseluruhan, Kementerian PU menargetkan jalan tol hingga 5.400 kilometer untuk kawasan Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kalimantan. Saat ini, secara keseluruhan, Indonesia baru mempunyai jalan tol sepanjang 927,53 kilometer.
"Pemerintah juga mendukung pembangunan di bidang jalan tol ini dengan beberapa program seperti pemberian dana land capping," katanya.
Filosofi land capping adalah pembagian risiko yang adil antara pemerintah dan investor, yang bertujuan untuk memberikan kepastian investasi.
Menurut Gani, dana ini diberikan untuk mencegah selisih harga tanah pada saat penetapan perjanjian pengusahaan jalan tol dan eksekusi lahan. Selain itu, investor jalan tol diberikan jatah kenaikan tarif setiap dua tahun sekali.
Pemerintah, menurut Gani, juga memberikan bantuan pembebasan lahan dan sebagian konstruksi jalan tol. "Ini dilakukan di Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Cileunyi-Sumedang-Dawuan," katanya. (eh)
 |
| Salah satu kegiatan pembangunan jalan tol. (Foto ilustrasi). (Antara/ Indrianto Eko Suwarso) |
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, Selasa 25 Maret 2014, mengatakan, beberapa ruas tol yang belum mulai konstruksi itu di antaranya Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong-Cinere, Cinere-Jagorawi, Cimanggis-Cibitung, Cibitung-Cilincing, Depok-Antasari, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, dan Ciawi-Sukabumi.
Selain itu, hampir semua ruas di Trans Sumatera dan Kalimantan belum ada satu pun yang dimulai konstruksinya.
Djoko mengatakan itu dalam sambutan pada diskusi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui percepatan pembangunan jalan tol dan aneka persoalan yang menghambatnya, di Jakarta. Menurut dia, untuk ruas tol Trans Jawa, dari 10 ruas, sebanyak empat di antaranya masih dalam tahap pembebasan lahan.
"Empat ruas yang masih dalam pembebasan tanah adalah Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, dan Ngawi-Kertosono," kata Djoko.
Djoko menjelaskan, pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pembangunan jalan tol yang belum dimulai pembangunannya. Termasuk, menarik minat investor di bidang jalan tol. Kendala utamanya, menurut Djoko, adalah kesulitan pembebasan ranah.
Selain itu, dia menambahkan, kondisi tersebut terkait kurang layaknya proyek secara finansial. Kondisi itu memicu minat investor yang lebih rendah, sehingga tidak tersedia pendanaan jangka panjang.
Terkait pembebasan tanah, menurut Djoko, hambatan utamanya bukan ketersediaan tanah. Melainkan bagaimana mencapai konsensus dengan harga yang pantas.
Dari sisi pembiayaan, Djoko mengatakan, perbankan enggan mengucurkan kredit karena ketidakpastian besarnya biaya dan waktu pembebasan ranah.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Achmad Gani Ghazali, mengungkapkan, secara keseluruhan, Kementerian PU menargetkan jalan tol hingga 5.400 kilometer untuk kawasan Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kalimantan. Saat ini, secara keseluruhan, Indonesia baru mempunyai jalan tol sepanjang 927,53 kilometer.
"Pemerintah juga mendukung pembangunan di bidang jalan tol ini dengan beberapa program seperti pemberian dana land capping," katanya.
Filosofi land capping adalah pembagian risiko yang adil antara pemerintah dan investor, yang bertujuan untuk memberikan kepastian investasi.
Menurut Gani, dana ini diberikan untuk mencegah selisih harga tanah pada saat penetapan perjanjian pengusahaan jalan tol dan eksekusi lahan. Selain itu, investor jalan tol diberikan jatah kenaikan tarif setiap dua tahun sekali.
Pemerintah, menurut Gani, juga memberikan bantuan pembebasan lahan dan sebagian konstruksi jalan tol. "Ini dilakukan di Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Cileunyi-Sumedang-Dawuan," katanya. (eh)
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar