Dahlan Prihatin Istaka Karya

ilustrasi

JAKARTA – Menteri BUMN Dahlan Iskan yakin Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang selesai dikerjakan sebelum akhir Juni 2013. Sebab, proyek tersebut tinggal penyelesaian akhir karena penyambungan jalan layang yang persis berada di atas ruas Jl Jendral Sudirman sudah selesai dilakukan.

Dahlan bercerita, proyek yang dikerjakan oleh PT Istaka Karya itu dicoret anggarannya oleh Pemda DKI Jakarta, bulan lalu. Proyek pun sempat diminta dihentikan. Padahal pekerjaan tinggal sedikit lagi, yaitu penyambungan di atas Jl Sudirman.

Jika penyambungan selesai, jalan bisa digunakan oleh masyarakat yang setiap hari terlibat kemacetan luar biasa di sekitar Kuningan itu. ”Karena itu saya sampaikan kepada Istaka Karya, jalankan saja. Selesaikan proyek itu,” kata Dahlan, beberapa waktu lalu.

Dia meminta Istaka Karya mencari sumber pendanaan melalui cara-cara korporasi, tidak perlu menunggu dari Pemda DKI Jakarta. Kalau menunggu, jalan tidak akan selesai-selesai. ”Pokoknya, cari uang dengan cara yang saya tahu sangat sulit. Tetap laksanakan proyek itu,” perintah Dahlan.

Istaka Karya pun tetap mengerjakan proyek tersebut, dan kini penyambungan sudah selesai, dan tinggal finishing saja. ”Proyek penting seperti ini, yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak tidak boleh gagal. Meski ada hambatan, cari jalan keluarnya. Jangan sampai terbengkalai,” ujar Dahlan.

Dahlan sebenarnya prihatin dengan kondisi yang dialami Istaka Karya. BUMN di bidang karya ini, menurutnya, baru lolos dari kepailitan. Perseroan dapat lolos dari pailit dengan cara yang menyakitkan. ”Tapi baru akan berjalan, kena masalah lagi yaitu jalan layang nontol itu. Meski begitu, saya bangga Istaka Karya dapat menyelesaikannya,” ujar Dahlan.

Direktur Utama Istaka Karya, Kasman Muhammad mengatakan konstruksi fisik proyek senilai Rp 840 miliar tersebut sudah selesai. Namun demikian tidak tidak bisa memastikan kapan jalan itu dapat dioperasikan. ”Konstruksi fisiknya selesai, tetapi administratif mungkin lama. Karena menunggu keluarnya hasil audit BPKP dan Surat Keputusan (SK) multiyears dari Gubernur DKI terkait pembayaran proyek,” katanya.

Kasman mengatakan, hingga pertengahan Juni ini utang Pemprov DKI Jakarta pada perusahaannya sudah di atas Rp 30 miliar. Pembayaran yang belum ada kejelasannya ini memengaruhi beban perusahaan. ”Meski begitu, kami tetap berusaha menyelesaikan pekerjaan ini semaksimal mungkin. Mestinya di satu sisi audit berjalan, di sisi lainnya Pemprov tetap membayar pekerjaan yang telah kami lakukan,” kata Kasman. (dri)

sumber :
indopos