 |
| ilustrasi |
SOLO, suaramerdeka.com - Polresta Surakarta berharap pelaksana proyek jalan tol Solo-Kertosono (Soker) mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan daerah terkait rencana pembangunan lanjutan proyek tersebut.
Kapolres Surakarta Kombes Pol Asdjima'in melalui Kasat Lantas Kompol Matrius mengatakan, komunikasi dan koordinasi keduabelah pihak ini sangat penting. Mengingat pelaksanaan proyek nasional itu akan bersentuhan langsung dengan wilayah.
"Apabila terjadi apa-apa ketika, proyek akan berjalan. Atau terjadi sesuatu saat proyek di tengah jalan dan sesudah proyek selesai. Maka langkah penyelesaiannya mudah," katanya.
Polresta Surakarta diundang oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Surakarta untuk diminta pendapatnya soal perkembangan yang terjadi di proyek tol Soker. Pertemuan antara DPU, pelaksana proyek, dan pihak terkait sudah berlangsung sejak akhir pekan lalu.
Dikatakan, persoalan yang terjadi pada proyek tol Soker adalah pelaksana proyek tidak melakukan komunikasi intensif dengan wilayah sekitar seperti Pemkot Surakarta. Padahal saat proyek berlangsung, ada aktivitas truk-truk pengangkut material yang melintasi jalan milik Pemkot Surakarta.
"Setelah ada kerusakan jalan,dan masyarakat sekitar mengeluh, Pemkot yang disalahkan. Hal ini seharusnya tidak terjadi bila semua itu dikoordinasikan," urainya.
Matrius mendesak keduabelah pihak kembali menjalin kerjasama. Mengingat proyek jalan tol juga demi kepentingan bersama.
Sementara itu Kepala DPU Agus Djoko Witiarso mengatakan, pihaknya mengundang kepolisian dalam rapat itu sebagai pihak yang mengetahui peraturan perundang-undangan tentang aktivitas jalan.
"Pelaksana proyek telah melibatkan truk-truk bermuatan besar keluar masuk kampong padahal hal itu menyalahi aturan. Biarkan kepolisian yang menjelaskan hal ini," katanya.
Kapolres Surakarta Kombes Pol Asdjima'in melalui Kasat Lantas Kompol Matrius mengatakan, komunikasi dan koordinasi keduabelah pihak ini sangat penting. Mengingat pelaksanaan proyek nasional itu akan bersentuhan langsung dengan wilayah.
"Apabila terjadi apa-apa ketika, proyek akan berjalan. Atau terjadi sesuatu saat proyek di tengah jalan dan sesudah proyek selesai. Maka langkah penyelesaiannya mudah," katanya.
Polresta Surakarta diundang oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Surakarta untuk diminta pendapatnya soal perkembangan yang terjadi di proyek tol Soker. Pertemuan antara DPU, pelaksana proyek, dan pihak terkait sudah berlangsung sejak akhir pekan lalu.
Dikatakan, persoalan yang terjadi pada proyek tol Soker adalah pelaksana proyek tidak melakukan komunikasi intensif dengan wilayah sekitar seperti Pemkot Surakarta. Padahal saat proyek berlangsung, ada aktivitas truk-truk pengangkut material yang melintasi jalan milik Pemkot Surakarta.
"Setelah ada kerusakan jalan,dan masyarakat sekitar mengeluh, Pemkot yang disalahkan. Hal ini seharusnya tidak terjadi bila semua itu dikoordinasikan," urainya.
Matrius mendesak keduabelah pihak kembali menjalin kerjasama. Mengingat proyek jalan tol juga demi kepentingan bersama.
Sementara itu Kepala DPU Agus Djoko Witiarso mengatakan, pihaknya mengundang kepolisian dalam rapat itu sebagai pihak yang mengetahui peraturan perundang-undangan tentang aktivitas jalan.
"Pelaksana proyek telah melibatkan truk-truk bermuatan besar keluar masuk kampong padahal hal itu menyalahi aturan. Biarkan kepolisian yang menjelaskan hal ini," katanya.
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar