Asa dari Tol Ungaran

Oleh Hartopo

ilustrasi

Pimpinan Proyek Jalan Tol Ungaran-Bawen Indriyono mengatakan, selama pengerjaan belum rampung, ruas jalan tol itu belum bisa dilalui kendaraan. Dia menjawab

pertanyaan sejumlah orang tentang solusi mengatasi kemacetan parah sehubungan pengerjaan jalan nasional kontrak berbasis kinerja (KBK) dari Banyumanik Kota Semarang hingga Bawen Kabupaten Semarang (SM, 11/9/13).

Banyaknya permintaan itu me­nunjukkan betapa peng­ope­rasian jalan tol Ungaran-Ba­wen ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat, utamanya pengguna jalan jalur Ungaran-Bawen. Pengoperasian ruas tol itu mereka yakini mampu mengurangi volume kendaraan di ruas jalan nasional Banyu­manik-Bawen.

Indriyono tak hanya mendasarkan belum selesainya proyek semata mengingat masih ada mekanisme kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum yang menjadi dasar peng­operasian jalan tol. Adapun wacana pemanfaatan ruas tol Ungaran-Bawen terkait solusi mengatasi kemacetan akibat imbas proyek jalan dari Banyumanik hingga Bawen mendasarkan pada sejumlah persolan.

Pengecoran rigid pavement di sekitar pertigaan Bawen menyebabkan kemacetan luar biasa. Publik melihat pada saat dibuka sementara waktu untuk keperluan arus mudik/balik Lebaran 2013, jalan tol Semarang-Bawen terbukti mampu mengatasi ke­macetan di ruas jalan nasional Banyumanik-Bawen, termasuk kemacetan pada jaringan jalan di kota Ungaran,

Pembukaan sementara tol Ungaran-Bawen, membuat pengelola proyek KBK jalan nasional Banyumanik-Bawen lebih mudah merampungkan pekerjaan. Masya­rakat juga mendapat ’’yurisprudensi’’ lain, yakni saat terjadi kecelakaan di depan Pasar Babadan Ungaran (24/9/13), ruas jalan tol itu menjadi penyelamat mengatasi kemacetan.

Publik tahu pada saat kecelakaan, lalu lintas di depan Pasar babadan lumpuh total. Antrean kendaraan mengular hingga lebih dari 5 kilometer, baik dari arah Bawen maupun Banyumanik. Waktu itu Polres Kabupaten Semarang, dan PT Trans Marga Jateng (TMJ) selaku pemilik proyek, me­mutuskan membuka sementara ruas jalan tol Ungaran-Bawen.

Persoalannya, karena situasinya serbadarurat, pembukaan ruas tol itu berdam­pak pada kemacetan parah di jalan lokal Ungaran. Kemacetan itu akibat bertum­puknya arus dari berbagai arah di perempatan Sidomulyo (Jalan Letjen Soeprapto) Ungaran.

Akses Utama

Kapasitas Jalan Letjen Soeprapto sebagi akses keluar/masuk tol Ungaran tidak mampu menampung volume kendaraan pada saat pengalihan arus lalu lintas di jalan nasional. Karena itu, pelebaran jalan di Ungaran itu menjadi sebuah keniscayaan, dan bagian yang tak terpisahkan dari rencana pengoperasian jalan tol Semarang-Bawen secara menyeluruh.

Terlebih lagi, dari pemkab ada informasi detail engineering design (DED) pelebaran Jalan Letjen Soeprapto dan pendanaannya sudah siap. Realisasi proyek itu tinggal menunggu hasil kajian amdal yang disusun Pemkab Semarang. Secara tidak langsung, jalan tol Semarang-Bawen menjadi jalur alternatif manakala jalan nasional Banyumanik-Bawen lumpuh.

Pelebaran Jalan Letjen Soeprapto Ungaran menjadi sebuah keniscayaan dengan mendasarkan pada berbagi pertimbangan. Pertama; pada saat ruas jalan tol Ungaran-Bawen dibuka dan menjadi satu kesatuan dengan ruas tol Semarang-Ungaran maka seluruh jenis kendaraan roda empat diperbolehkan lewat ruas tol Semarang-Bawen, tidak terkecuali kendaraan berat.

Realitas itu sangat memungkinkan kendaraan berat akan keluar melalui pintu tol Ungaran, dan ini butuh kapasitas jalan yang lebih besar. Kedua; pada saat jalan nasional Ungaran- Bawen mengalami gang­guan, semisal ada kecelakaan maka ruas jalan tol Ungaran-Bawen menjadi jalur alternatif untuk mengurai kemacetan.

Konsekuensinya adalah Jalan Letjen Soeprapto menjadi akses utama menuju jalan tol bagi semua jenis kendaraan (termasuk roda empat atau lebih). Karena itu, ada asa terkait dengan rencana pengopera­sian ruas tol Ungaran-Bawen, yakni pelebaran Jalan Letjen Soeprapto. Semoga. (10)

— Ir Hartopo MT, Dekan Fakultas Teknik Universitas Darul Ulum Islamic Center (Undaris) Ungaran Kabupaten Semarang

 

sumber :

suaramerdeka 

Ganti Rugi Jalan Tol Semarang-Solo : “Warga Ampel Minta Kompensasi Ganti Rugi Rp 2,5 Juta”

ilustrasi : peta tol semarang-solo

Boyolali — Warga Desa Ngampon, Kecamatan Ampel meminta kompensasi lahan untuk proyek tol Semarang- Solo senilai Rp 2,5 juta/ m2. Mereka berkilah, harga tersebut disebabkan harga tanah terus membubung. Nilai ganti rugi yang diajukan warga agar bisa digunakan mmebeli lahan lain.

Salah satu warga, Atmo Pawiro (70) warga RT 01 RW01 Desa Ngampon Ampel, mengatakan, harga kompensasi tanah yang diminta Rp 2,5 juta per meter persegi dan tidak bisa ditawar lagi. Harga tanah yang diminta cukup relevan. Hal itu bertujuan agar ganti rugi uang bisa digunakan lagi untuk membeli lahan pengganti. Apalagi, selama ini, kegiatan perekonomian warga setempat mengandalkan lahan pekarangan.

“Kalau kurang dari Rp 2,5 juta, nanti kita tidak akan membeli lahan lain,” ungkap Atmo ditemui di rumahnya, Selasa (29/10).

Atmo menggakui, proses pembebasan lahan proyek tol cukup merepotkan. Sebab, areal lahan pekarangan rumahnya merupakan peninggalan atau warisan leluhurnya. Sehingga, ada anggapan keluarga kalau lahan tak boleh dijual kepada siapapun. Bahkan, lahan yang terkena relokasi proyek tersebut terlanjur dibagikan untuk seluruh anaknya. Ada empat anak saya yang seharusnya dapat jatah lahan warisan tersebut. Ternyata, lahan warisan malah terkena proyek tol Semarang-Solo.

“Jadi, saya harus membeli lahan lagi sebelum dibagikan kepada anak- anak,” jelasnya.

Senada, Iskandar (40),seorang warga Ngampon lainnya, mengungkapkan, adanya proses pembebasan lahan diatas cukup berimbas negatif bagi keluarganya. Pasalnya, bangunan rumah beserta pekarangannya dalam waktu dekat tergusur untuk proyek Tol Semarang-Solo. Selain memiliki nilai historis, ongkos pendirian rumahnya juga tergolong tidak sedikit.

“Padahal, rumah kami baru dibangun tiga tahun lalu,” tandas Iskandar.

Terpisah, Sekda Boyolali, Sri Ardiningsih menjelaskan, penetapan harga ditentukan tim aprasial. Sekda berdalih, pihaknya tidak bisa menentukan harga sendiri.

“Tim yang menentukan, baru kemudian dimusyawarahkan dengan pemilik lahan,’ ungkap Ardiningsih. 

 

sumber :

timlo 

TOL SOLO - MANTINGAN : Warga Dibal Boyolali Tuntut Harga Baru

ilustrasi

Solopos.com, BOYOLALI — -Warga Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Boyolali yang tanah dan bangunannya terdampak proyek jalan tol Solo-Mantingan menuntut kenaikan harga tanah dan bangunan lebih tinggi dibanding tawaran tahun 2008, yakni antara Rp1,8 juta/m2 hingga Rp3,5/m2.

Kepala Desa Dibal, Budi Setiyono saat ditemui wartawan di kediamannya di Dibal, akhir pekan kemarin mengungkapkan, dari total sekitar 240 bidang yang terkena proyek tol itu, 40 bidang di antaranya masih belum ada kesepakatan harga ganti rugi.

“Sebanyak 40 bidang itu terdiri atas tanah pekarangan, sawah dan bangunan. Karena itu Jumat lalu, warga Desa Dibal yang terkena proyek jalan tol mengajukan permohonan kepada Bupati Boyolali melalui Panitia Pembebasan Tanah (P2T) agar dilakukan re appraisal terhadap tanah dan bangunan di wilayah ini,” ungkap Budi.

Dia menambahkan pengajuan permohonan itu terkait dengan adanya penawaran harga tanah dan bangunan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Solo–Mantingan Seksi 1 yang masih berdasarkan pada nilai appraisal tahun 2008. Warga menilai taksiran tersebut sudah tak sesuai lagi dengan harga tanah dan bangunan saat ini.

Budi mengutarakan pada 2008 sempat ada penawaran soal harga tanah dan bangunan rata-rata Rp300.000/m2. Ketika itu harga pasaran antara Rp600.000-Rp800.000/m2. Kemudian pada Agustus 2013 harga naik menjadi Rp450.000/m2, sedangkan harga pasaran Rp1,5-2juta/m2.

Mengutip surat permohonan harga ganti rugi 40 bidang yang diajukan warga, kata Budi, tuntutan terdiri atas rumah permanen, rumah permanen ternit, rumah tingkat, sawah dan pekarangan. Dia mengutarakan untuk bangunan rumah permanen warga mengajukan harga Rp2 juta/m2, rumah permanen dengan ternit Rp2,5 juta/m2, rumah tingkat Rp3,5juta/m2, tanah pinggir jalan raya Rp2,7juta/m2, tanah pekarangan masuk kampung Rp1,8 juta/m2, dan tanah sawah Rp900.000 /m2.

Mereka beralasan nominal harga tersebut sudah melalui pertimbangan, yakni tanah dan bangunan terletak di pinggir jalan raya, dekat dengan pasar dan sebagainya. Selain itu tanah dan bangunan juga dinilai dekat akses utama menuju Asrama Haji Donohudan dan Bandara Adi Soemarmo.

Hal lain yang menjadi pertimbangan, tanah dan bangunan warga dinilai sangat strategis. Lokasi itu juga dianggap sudah digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif. Begitu juga dengan sawah yang merupakan lahan produktif dengan irigasi tehnis yang baik. Sawah tersebut merupakan sumber utama ekonomi keluarga masyarakat.

“Dengan dasar pertimbangan itu seluruh warga Desa Dibal mengajukan permohonan kepada Bupati Boyolali melalui P2T untuk melakukan re appraisal terhadap tanah dan bangunan. Kami berharap tuntutan kami bisa dikabulkan,” kata dia menegaskan.

 

sumber :

solopos 

Akhir Tahun, Warga Bisa Nikmati JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang

Pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) 

Kampung Melayu-Tanah Abang di Kawasan Kuningan, Jakarta. 

(sumber: Antara)

Jakarta - Meski harus memakan waktu hampir tiga tahun untuk mengerjakan pembangunannya, warga bisa menikmati Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang pada penutup tahun 2013. Sehingga kemacetan pada akhir tahun di kawasan Kampung Melayu-Tanah Abang bisa diminimalisasi dengan dibukanya JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang untuk kendaraan umum dan pribadi.

Kepastian itu dijamin oleh PT Istaka Karya selaku kontraktor pengerjaan pembangunan paket KH Mas Mansyur. Saat ini pengerjaan fisik khusus untuk paket tersebut sudah mendekati tahap akhir, yaitu menutup lubang yang ada dengan briefcase untuk menyatukan badan jalan layang yang masih berlubang.

Direktur Utama PT Istaka Karya Kasman Muhammad mengatakan penyelesaian fisik JLNT Kampung Melayu, khususnya pada Paket KH Mas Mansyur tetap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Pemprov DKI Jakarta.

Yaitu, pada November 2013 pengerjaan fisik dapat diselesaikan seluruhnya. Sehingga pada Desember sudah bisa dilalui oleh kendaraan umum maupun pribadi.

“Yang pasti pada November sudah rampung semuanya. Lalu Desember sudah bisa dioperasikan jalannya untuk dilalui kendaraan bermotor. Sehingga pada tahun baru, warga bisa menikmati jalan layang itu untuk melihat kembang api yang selalu menghiasi langit Jakarta,” kata Kasman kepada Beritasatu.com, Sabtu (26/10).

Dalam pembangunan itu, tidak ada kendala lagi yang dapat menghentikan penyelesaian pengerjaan konstruksi jalan layang. Pasalnya, audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah ada dengan rekomendasi pembangunan jalan layang bisa dilanjutkan.

Selain itu, Pemprov DKI Pemprov DKI sudah membayar hutang kepada Istaka Karya sebesar Rp 24 miliar atas pengerjaan fisik dari bulan Januari hingga April 2013.

“Tidak ada kendala sekarang dalam melanjutkan pembangunannya. Karena Audit BPKP sudah ada lalu hutang sudah dibayarkan. Dan seluruh biaya pengerjaan fisik selanjutnya juga dibayarkan oleh Pemprov DKI. Semua tidak ada masalah,” ujarnya.

Sedangkan alat penyangga berat yang didatangkan dari Taiwan, Kasman mengatakan alat tersebut sudah bekerja untuk membantu penyanggaan konstruksi badan jalan layang selama dilakukan pengecoran jalan. Pengerjaan konstruksi dengan alat penyangga berat tersebut selalu dilakukan pada malam hari.

“Badan jalan layan kan harus seimbang atau balance. Nah ketika dilakukan pengecoran agar tidak mempengaruhi konstruksi badan jalan layang, kita butuh alat special shoring (penyangga) ini. Alat ini kita sewa, jadi kalau sudah selesai kita kembalikan lagi ke Taiwan,” tuturnya.

Alat penyangga berat ini dibutuhkan karena pihaknya tidak bisa sembarangan melakukan pengecoran jalan. Kondisi jalan di sepanjang Jalan KH Mas Mansyur, termasuk jalan padat kendaraan bermotor, terutama pada jam-jam sibuk.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, alat penyangga berat dari Taiwan tersebut dioperasikan pada malam hari, sekitar pukul 23.00. Untuk pengerjaan fisik paket KH Mas Mansyur, arus lalu lintas di jalan layang Karet existing ditutup satu lajur. Yaitu lajur yang menuju ke arah Casablanca.

Lajur yang dibuka, yakni lajur yang mengarah ke Tanah Abang, dibagi menjadi dua lajur lalu lintas. Akibatnya, satu lajur itu tidak mampu menampung lalu lintas kendaraan dari Tanah Abang dan Casablanca. Akibatnya, kerap kali terjadi kemacetan di jalan layang tersebut saat malam hingga dini hari. 

 

sumber :

beritasatu 

Proyek Tol Ungaran- Bawen : Molor, Penyelesaian Paket Lima Tinalun-Lemah Ireng

ilustrasi : foto skyscrapercity

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pembangunan proyek jalan tol Semarang - Solo seksi II Ungaran- Bawen sudah mendekati akhir. Kontraktor sudah menyerahkan tiga dari empat paket pengerjaan ke PT Trans Marga Jateng (TMJ).

Satu pengerjaan proyek yang belum diserahkan ialah paket lima Tinalun- Lemah Ireng. Proses penyerahan paket lima yang sedianya dilaksanakan pada Oktober akhirnya diundur. Perkiraan penyerahannya pada November mendatang karena penggalian batu di Lemah Ireng belum terselesaikan.

Adapun, tiga paket yang sudah diserahkan ke TMJ yaitu paket tiga (Penggaron- Ungaran), empat (Beji- Tinalun), dan enam (Lemah Ireng- Bawen). Sebagaimana diketahui, paket tiga dan enam dikerjakan oleh PT Waskita Karya, sedangkan empat milik PT Pembangunan Perumahan (PP).

Direktur Teknik dan Operasi PT TMJ Ari Nugroho menyatakan, pembangunan proyek paket lima oleh PT Adhi Karya ini sudah mencapai 97 persen. Titik yang belum terselesaikan ada di Lemah Ireng, tepatnya di kawasan bukit berbatu. "Kontraktor tidak harus menyerahkan bersamaan, tapi satu per satu. Paket tiga, empat, dan enam sudah diserahkan oleh kontraktor, sedangkan paket lima terakhir," katanya.

Jika proses penggalian batu di Lemah Ireng terselesaikan, maka pembangunan fisik jalan sepanjang 150 meter untuk jalur kendaraan dari arah Bawen- Ungaran baru dapat dilaksanakan. Galian batu ini diperkirakan selesai pada pertengahan November mendatang. Di bulan itu, pengerjaan paket lima diharapkan sudah bisa terselesaikan.

Menurut dia, ada ratusan pekerja yang dilibatkan untuk menyelesaikan pengalian batu di Lemah Ireng. Mereka ini setiap hari kerja lembur, sejumlah alat berat seperti excavator dan truk dikerahkan. Persoalan lain di titik tersebut ialah adanya tower sutet milik PLN. Terkait hal ini, TMJ sudah dikonfirmasi PLN yang sudah siap memindahkan tower tersebut.

"Kalau itu tidak ada masalah, pekerja proyek tidak terganggu dengan adanya tower itu. Ini berarti kami bisa bekerja, PLN pun bisa bekerja di lokasi setempat," tandasnya.

Setelah keseluruhan paket pengerjaan proyek tol diserahkan, selanjutnya akan ada uji evaluasi layak operasi terhadap ruas jalan tol. Hal itu dilakukan sebelum tol dioperasikan.

 

sumber :

suaramerdeka 

Menteri PU: Ada 3 isu penting jalan koridor Jawa

Menteri PU Djoko Kirmanto saat diwawancarai 

wartawan tengah menjelaskan 3 isu penting 

infrastruktur jalan koridor Jawa. (Foto Kemen PU)

SEMARANG (WIN): Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan, ada tiga issue utama yang harus segera direspon koridor pulau Jawa.

"Isu tersebut kurangnya pasokan bahan baku lokal, percepatan perizinan dan rendahnya daya saing produksi infrastruktur," kata Djoko Kirmanto, sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Pusat Komunikasi Publik Kemen PU pada Senin (21/10/13).

Pernyataan serupa juga dilontarkan Menteri PU Djoko Kirmanto saat acara Dies Natalis ke-56 UNDIP Semarang pada Sabtu (19/10/13).

Lebih jauh Menteri PU menjelaskan pihaknya dalam mengembangkan koridor Selatan Jawa, melalui Jalan Lintas Selatan (JLS) akan menjadi komplemen untuk menyatukan konsep MP3EI dan MP3KI.

Bahkan secara khusus dalam kapasitas sebagai koridor MP3EI koridor Jawa dari total investasi di Jawa sebesar Rp 1.434 triliun dengan 346 proyek, sejumlah Rp. 1.112,3 triliun dan 223 proyek adalah disektor infrastruktur. “Proyek-proyek ini membutuhkan kebijakan dari pemerintah " ujar Djoko Kirmanto.

Lebih dalam ,kata Djoko Kirmanto, tidak saja pertumbuhan ekonomi yang harus menjadi prioritas tapi akses masyarakat miskin dan marjinal terhadap proses pembangunan. Selanjutnya Djoko Kirmanto mengungkapkan pula bahwa kombinasi dari pembiayaan pemerintah, investasi swasta, serta kemitraan pemerintah dan swasta tentu perlu dikembangkan dalam kerangka kebijakan publik yang kuat.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, persoalan yang dihadapi jawa tengah saat ini terkait masih banyaknyak kantong-kantong kemiskinan yang sampai 14%.

Untuk itu pihaknya akan berusaha utamanya untuk mengurasi kantong kemiskinan yang umumnya para petani dan nelayan. " Dalam TA 2014 setiap desa dan nelayan akan dialokasikan Rp25 juta -Rp30 juta untuk bantuan untuk mendongkrak pertumbuhan desa-desa tersebut" ujar Ganjar.

Sementara untuk sektor insfrastruktur dalam TA 2014 di Jawa Tengah akan dialokasikan dana sebesar Rp 1,4 triliun. Hal tersebut belum termasuk insfrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui APBN. (win7)

 

sumber :

whatindonews

Tol Trans Jawa Tersendat di Brebes-Semarang

Menteri PU Minta Gubernur Jateng Bantu Pembebasan Lahan

ilustrasi

JAKARTA - Pembengunan ruas tol Trans Jawa terkendala persoalan klasik. Yakni, pembebasan lahan. Lokasi hambatannya pun masih sama, yakni ruas antara Kabupaten Brebes dan Kota Semarang, Jawa Tengah. Menteri Pekerjaan Umum (PU0 Djoko Kirmanto secara khusus meminta bantuan Gubernur Jawa Tengah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dari total sembilan ruas yang harus dibebaskan lahannya, tinggal dua ruas yang masih alot. Yakni, ruas Pemalang-Batang sepanjang 39,2 kilometer dan ruas Batang-Semarang sepanjang 74,75 kilometer. Progres pembebasan lahannya masih di bawah 10 persen. Padahal, ruas lainnya rata-rata nyaris selesai bahkan sebagian telah dibangun dan beroperasi.

Djoko menyatakan, sebagian besar urusan lahan untuk tol trans Jawa telah beres. Jalur tol Jakarta-Cirebon akan segera tersambung seiring dengan beresnya pembebasan lahan di sepanjang jalur tersebut. Begitu pula di Jawa Timur yang proses pembebasan lahannya hampir 100 persen.

Persoalan ada di Jawa Tengah, terutama kedua ruas tersebut. Peran gubernur Jateng akan sangat besar untuk bisa membantu pembebasan lahan yang dibutuhkan. "Untuk jalur tol Semarang-Solo, tinggal arah Bawen-Solo. Kami optimistis kalau itu. Yang agak berat sekarang ini memang antara Semarang-Brebes," terang Djoko.

Djoko menjelaskan, investor yang hendak menggarap dua ruas tol itu sudah siap, baik teknis pembangunan maupun pendanaannya. Jika nanti persoalan lahan untuk kedua ruas jalan tersebut belum juga tuntas, tidak ada jalan lain kecuali konsinyasi.

Pemerintah akan membebaskan tanah secara paksa dengan menitipkan dana ke pengadilan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan tim appraisal independen. Masyarakat yang terkena pembebasan lahan dipersilakan untuk mengambil haknya di pengadilan. "Saya sudah minta Pak gubernur untuk dorong (pembebasan lahan)," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum bisa dikonfirmasi perihal permintaan Menteri PU. Permintaan konfirmasi yang dilayangkan koran ini via telepon maupun pesan singkat belum direspons. Namun, sebelumnya Ganjar sempat menyatakan kesiapannya menjembatani keinginan pemerintah pusat dengan masyarakat yang terkena pembebasan lahan.

Menurut dia, Pemerintah pusat harus menjelaskan secara langsung kepada masyarakat urgensi proyek tersebut beserta dampaknya terhadap kemajuan perekonomian di Jawa Tengah. Dengan begitu, masyarakat akan paham sehingga proses pembebasan bisa berjalan dengan baik. 

 

sumber :

jpnn 

Terkendala Lahan, Tol Trans Jawa Selesai 2015

menteri PU

TRIBUNNEWS.COM SEMARANG,- Penyelesaian megaproyek pembangunan jalan tol trans Jawa diperkirakan mundur dari target semula tahun 2014, yaitu pada tahun 2015. Proses pembangunan masih terkendala pembebasan lahan, terutama untuk ruas Brebes-Semarang di Jawa Tengah. Karena itu, kepala daerah diminta untuk bekerja sama dalam proses pengadaan lahan itu.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Sabtu (19/10/2013), seusai Dies Natalis Universitas Diponegoro Semarang, Jateng, mengatakan optimistis ruas Jakarta-Cirebon serta Semarang-Solo-Surabaya dapat selesai tepat waktu. Namun, untuk ruas Brebes-Semarang masih belum ada perkembangan karena sulitnya pembebasan lahan.

Mengenai kesulitan pembebasan lahan dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur, Djoko mengatakan, tidak ada pendekatan khusus untuk mengatasi masalah tersebut. Semua proses yang dilalui sesuai dengan ketentuan yang ada, sosialisasi, penaksiran harga, negosiasi harga, hingga konsinyasi jika tidak juga dicapai kesepakatan.

Karena itu, Djoko meminta Gubernur Jateng membantu proses pembebasan lahan tersebut. Jika Gubernur tidak serius, kata dia, sulit untuk dapat menyelesaikan proyek itu tepat waktu. Padahal investor dan bank sudah bersedia mendanai.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan akan segera berkomunikasi dengan kepala daerah yang wilayahnya dilalui jalan tol tersebut. Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo saat ini sudah dalam proses pengadaan tanah, dan segera setelah itu pembangunan fisik dimulai.

Total panjang ruas jalan tol trans Jawa sekitar 616,1 kilometer, yang membutuhkan lahan seluas 5.150,53 hektar. Tol yang mulai dibangun pada 2007 ini terdiri dari sembilan ruas, yaitu Cikopo-Palimanan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Mantingan, Mantingan-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, dan Mojokerto-Surabaya.

Berdasarkan catatan Kompas, dana pembangunan tol ini, antara lain, dibiayai sindikasi 22 perbankan dan institusi keuangan yang memasok Rp 8,8 triliun bagi PT Lintas Marga Sedaya yang disebut sebagai perusahaan patungan Indonesia-Malaysia. Alasan pembangunan infrastruktur jalan tol ini adalah untuk mendukung peningkatan sistem logistik nasional.

Mengenai pembangunan infrastruktur, Ganjar mengatakan, kondisi infrastruktur di Jateng sangat kurang memadai. Karena itu, Pemprov Jateng pada 2014 mengalokasikan dana sebesar
Rp 1,5 triliun khusus untuk pembenahan infrastruktur, terutama jalan, jembatan, dan bendungan.

”Infrastruktur yang baik menjadi daya ungkit ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi, pariwisata, dan investasi sangat bergantung pada kondisi infrastruktur ini,” kata Ganjar.

Selain perbaikan jalan, jembatan, dan bendungan, Pemprov Jateng juga mendorong revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas, serta Bandara Ahmad Yani Semarang. (uti) 

sumber :

tribunnews 

Jasa Marga Segera Operasikan Tol Ungaran-Bawen

ilustrasi

AKARTA, suaramerdeka.com - PT Jasa Marga Tbk selaku perseroan pengopersi tol negara optimis bisa mengoperasikan dua ruas tol baru pada akhir tahun ini. Ruas tol Ungaran-Bawen serta JORR W2 Utara hingga Ciledug dikebut penyelesaiannya, menyusul jalan tol di atas laut, Bali Madara yang telah diresmikan bulan lalu.

"Kita berharap bulan depan Ungaran-Bawen bisa selesai, selain itu JORR W2 Utara hingga Ciledug juga bisa rampung," kata Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga Tbk, Abdul Hadi.

Hadi mengaku, perseroan sudah mengeluarkan segala upaya agar kedua ruas ini bisa rampung dan dioperasikan. Untuk tol Ungaran-Bawen, menurutnya secara keseluruhan progres di atas 90 persen dari empat paket yang saat ini dalam masa konstruksi.

Ia menambahkan untuk pengerjaan paket 3b dan juga paket 6 jalan tol ini sudah mencapai 100 persen. Paker empat konstruksinya telah dilakukan Provisional Hand Over dari kontraktor yang mengerjakan proyek. Yang belum rampung menurutnya adalah paket lima yang tersisa hanya 8 persen.

Tol ini sebenarnya sudah pernah digunakan untuk umum, ketika terjadi arus mudik dan balik pada hari raya Idul Fitri 2013.

Sedangkan ruas Jakarta Outer Ring Road W2, ia menjelaskan hingga Ciledug pengerjaan sudah tidak menemui kendala yang berarti. Yang tersisa hanya pengerjaan paket empat, 128 bidang di Ulujami.

Namun, ia optimis 128 bidang itu bisa diselesaikan tahun ini. Sehingga tahun depan semua ruas tol JORR bisa tersambung. Menurutnya jika pembebasan tanah selesai, maka proses pengerjaan akan dilakukan secara paralel.

"Kita terus berupaya untuk bisa menyelesaikan konstruksi. Diharapkan akhir tahun ini dari Kebon Jeruk hingga Ciledug bisa dioperasikan," katanya.

 

sumber :

suaramerdeka 

Masyarakat Bisa Menjadi Investor Tol

SAMPAIKAN PEMIKIRAN: Dirut PT Jasa Marga Adityawarman 

menyampaikan pemikirannya saat diskusi dalam rangka 

Dies Natalis ke-55 Jurusan Teknik Sipil Undip, Jumat (18/10). 

(suaramerdeka.com/Hari Santoso)

SEMARANG, Suramerdeka.com - Tingkat kesulitan dalam pembebasan lahan menjadi kendala utama pembangunan jalan Tol Trans Jawa. Problematika ini sekaligus menjadi kajian menarik dalam diskusi bertemakan Permasalahan Penyediaan Lahan dan Prospek Pengembangan Jalan Tol yang diselenggarakan sehubungan Dies Natalis ke-55 Jurusan Teknik Sipil dan Dies Natalis ke-56 Undip, Jumat (18/10). Hadir pakar, pemangku kepentingan, pejabat daerah serta puluhan mahasiswa.

"Pembebasan lahan selalu menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol. Untuk itu dibutuhkan terobosan guna mempercepat proses pembebasan lahan," tutur Dirut PT Jasa Marga Adityawarman.

Menurutnya supaya pembangunan jalan tol sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan proses pembebasan lahan harus maksimal. Jasa Marga, bahkan berupaya mencari solusi agar permasalahan klasik ini tak selalu muncul. "Bagaimana caranya mengatasi itu?. Ya dengan mencari terobosan. Bentuknya semacam mengajak pemilik lahan yang akan dibebaskan menjadi investor," tutur dia.

Sistem ini sekaligus membuat pemilik lahan sebagai pemegang saham. Persoalannya tidak semua empunya tanah bisa menerima kebijakan ini. Mereka rata rata memilih mendapat uang tunai untuk setiap meter lahan yang dimiliki. Masalah muncul saat harga yang ditawarkan pemilik lahan selangit.

"Sejauh ini Jasa Marga sudah pernah menawarkan terobosan itu kepada warga di Jabotabek. Namun hingga kini belum ada satu pun masyarakat yang tertarik dengan penawaran itu,"imbuh dirut. Memang diakui bila menjadi pemegang saham, deviden baru akan dibayarkan perusahaan setelah delapan tahun kedepan. Terobosan yang dilontarkan Jasa Marga sebenarnya upaya paling kompromi dalam menyikapi kendala pembebasan lahan warga.

Regulasi Anyar

Perusahaan itu kini juga menanggapi bagus regulasi anyar dari pemerintah. Otoritas kepemerintahan, ucap Adityawarman, telah menerbitkan UU No 2/2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum yang ditindaklanjuti Perpres No 71/2012. Kebijakan tersebut dipandang apik sekaligus mendukung percepatan pembebasan lahan. Namun dalam realisasinya di lapangan tetap dibutuhkan cawe cawe kepada daerah mulai dari gubernur atau bupati/ walikota.

Kepala badan Pengembangan Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum (PU), Heriyanto Husaeni kendala ini memang harus bisa diatasi. Pasalnya lantaran kondisi semacam ini upaya percepatan infrastruktur menjadi terhambat. Indonesia bahkan dinilai sangat tertinggal dibanding negara negara tetangga. ‘’Malaysia bahkan telah mengoperasikan jalan tol sepanjang 2.000 kilo meter (km). Indonesia masih sepertiganya berkisar hanya 774 km,’’ucapnya.

Kepala Dinas PU dan Bina Marga Jateng, Bambang Nugroho K mengakui kondisi serupa. Termasuk dalam proses pekerjaan ruas tol Bawen-Solo yang masih dikerjakan. Ruas Bawen-Solo pembebasan lahannya Desember 2013 sesuai jadwal rampung. Diteruskan lelang pada Januari 2014 atau beberapa bulan kedepan. Namun persoalan muncul lantaran pembebasan lahannya baru mencapai 10 persen.

"Proyek pengerjaan jalan tol Semarang-Solo untuk ruas Bawen-Solo sepanjang 49,81 km. Adapun pengerjaan jalan tol butuh membebaskan lahan seluas 450,56 hektare,"jelasnya.

Luasan lahan mencakup di wilayah 47 desa dan 34 kecamatan. Tender konstruksi jalan tol Bawen-Solo ini terbagi dalam tiga seksi dan sembilan paket pengerjaan diantaranya ruas jalan tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,57 km, Salatiga-Boyolali 24,5 km, dan Boyolali-Kartasura 7,74 km.

sumber :

suaramerdeka