 |
| ilustrasi/ist |
"Jadi usul saya memang perlu penambahan SDM. Sehingga pembebasan bisa cepat selesai," kata dia, Rabu (11/12/2013).
Ari mengakui terkendalanya pembebasan lahan lantaran keterbatasan SDM. Di mana jumlah personil di lapangan yang melaksanakan pembebasan lahan tidak sebanding dengan luas lahan yang dibebaskan.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Sasmito menyatakan, pembangunan jalan tol memang terkendala pada pembebasan tanah. Semestinya pemerintah sudah memahami kendala tersebut, sehingga perlu menyiapkan payung hukum berupa UU menyangkut masalah tanah yang terkena pembangunan infrastruktur.
"Semestinya pemerintah pusat menyiapkan UU menyangkut masalah tanah yang terkena infrastruktur sebagai payung hukum. Sebab jalan tol itu program nasional jadi harus serius penanganannya," ujar Sasmito.
Sementara, pembebasan lahan jalan tol di Kota Salatiga hingga saat ini belum tuntas. Sejumlah warga terkena proyek (WTP) di Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Salatiga belum sepakat dengan harga ganti rugi yang ditetapkan tim appraisal.
Mereka menuntut adanya persamaan harga. Pasalnya, harga lahan mereka lebih rendah ketimbang harga lahan yang sama di daerah lain. Padahal, kondisi lahan mereka lebih bagus dari lahan yang dihargai lebih tinggi dari lahan mereka.
Salah seorang WTP, Cicik Anggoro menuturkan, ada perbedaan harga yang sangat mencolok antara harga tanah persawahan zona II di daerah Kauman Kidul dengan harga tanah sawah zona II di daerah Tingkir Tengah. Harga tanah sawah zona II di Kauman Kidul diharga senilai Rp200.000 per m2. Sementara harga sawah zono II di Tingkir Tengah dihargai Rp310.000 per m2.
Padahal, sambung Cicik, letak sawah zona II di daerah Kauman Kidul lebih dekat dengan jalan. Selain itu, kondisinya juga lebih bagus ketimbang sawah di daerah Tingkir Tengah.
"Anehnya, kenapa harga sawah zona II di Kauman Kidul lebih rendah ketimbang di Tingkir Tengah. Ini kan aneh dan secara logika jelas tidak masuk akal," tandasnya.
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar