Di era Dahlan Iskan, BUMN didorong untuk terlibat aktif dalam agenda-agenda strategis pembangunan nasional. Kuncinya adalah setia pada pendekatan korporasi, bukan yang lain.
Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 mengamanahkan, salah satu tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaa negara pada khususnya. Pada pasal yang sama disebutkan, BUMN juga didirikan untuk menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum bisa diselenggarakan oleh sektor swasta dan koperasi.
Mungkin spirit amanah UU BUMN itulah yang merangsang Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mendorong BUMN terjun langsung dalam sejumlah agenda strategis pemerintah. Dalam lima bulan kepemimpinannya, ia sudah merambah ke banyak isu krusial, di antaranya yang cukup menonjol adalah infrastruktur, swasembada beras, swasembada daging sapi, dan penanggulangan dampak kenaikan harga BBM.
Apa yang dilakukan Dahlan memang bukan hal baru. Hampir bisa dipastikan BUMN selalu menjadi ujung tombak implementasi dan eksekusi agenda-agenda strategis untuk menyelamatkan, mengamankan, atau memacu perekonomian nasional.
Sekadar contoh, tahun 2008 di era Sofyan A Djalil, BUMN yang sudah melantai di bursa saham diinstruksikan untuk buy-back saham guna menyelamatkan pasar modal dari keterpurukan akibat krisis keuangan global. Tahun 2011 di era Mustafa Abubakar, BUMN menjadi ujung tombak implementasi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Dalam perhitungan Dahlan, percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatera akan menjadikan kawasan tersebut tumbuh sangat dinamis. Bahkan, ia optimistis pertumbuhan Sumatera mampu mengalahkan kemajuan di Jawa.
Gayung bersambut, obsesi serupa juga ada di benak para gubernur se-Sumatera. Maka, isu itu menjadi bahasan utama rembukan Dahlan dengan para gubernur itu di Palembang, Selasa (20/2).
"Saya sangat menghargai semangat dari bapak-bapak gubernur ini. Saya yakin, ini bisa segera kita wujudkan. Dan kalau ini jadi, maka Jawa akan kalah," tegasnya mengutarakan obsesinya.
Dalam pandangan Dahlan, Sumatera memiliki segalanya. Ada hasil tambang, ada perkebunan, tanahnya luas dan masih banyak yang bisa dimanfaatkan untuk proyek infrastruktur, jumlah penduduk memadai untuk memacu pertumbuhan. Potensi di bidang paiwisata pun luar biasa besar.
Dahlan hadir bersama Deputi Kementerian BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widayatin, Dirut Jasa Marga Adityawarman, dan Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga Abdul Hadi.
Dalam pertemuan sekitar tiga jam itu, disepakati beberapa poin penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Sumatera. Pertama, jalan tol di Sumatera mutlak dipercepat pembangunannya. Kedua, secara finansial jalan tol belum layak, tapi dari dimensi ekonomis sangat layak. Ketiga, yang terbesar mengambil manfaat jalan tol ialah wilayah yang dilewati, bukan perusahaan jalan tolnya.
Keempat, disepakati membentuk konsorsium antara PT Jasa Marga dan masing-masing propinsi, kabupaten, maupun kota yang dilewati jalan tol. Kelima, konsorsium terbuka untuk perusahaan BUMN lainnya dan swasta. Keenam, peran masing-masing propinsi dalam konsorsium tersebut, yakni perizinan termasuk amdal, pencadangan kawasan, pembebasan lahan, dan setoran penyertaan saham.
"Poin-poin ini penting, karena saya tidak ingin pertemuan ini hanya sekadar wacana, tapi harus menghasilkan sesuatu yang pasti," tegasnya. Pembangunan jalan tol yang terbentang dari Lampung hingga Aceh sepanjang 1.000 km itu diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 150 triliun. Ground breaking direncanakan tahun ini.
Nantinya akan ada dua model jalan tol di Sumatera. Full standard dengan empat lajur, dan high grade highway untuk ruas yang volume kendarannya kecil. High grade highway yaitu jalan tol yang lebarnya tidak wajib empat lajur, namun lahannya tersedia untuk empat lajur.
Menurut Dahlan, propinsi di Sumatera memiliki kemampuan untuk mewujudkan megaproyek itu karena memiliki dana lebih besar dibanding propinsi lain. Mereka juga sudah ngebet ingin membangun konektivitas di antara propinsi di Sumatera. Tentu banyak ruas di Sumatera yang secara bisnis masih kurang menguntungkan. Tapi tidak boleh perhitungan bisnis tersebut menghambat pembangunan.
Itulah dasar pemikiran di balik kesepakatan poin ke-3, 4, 5, dan 6. Seluruh peserta rapat sepakat pembangunan jalan tol belum bisa menguntungkan pihak Jasa Marga, tapi sangat menguntungkan wilayah propinsi yang dilewati. Karena itu beban berat itu harus dipikul bersama antara Jasa Marga dan Pemda. Caranya, Pemda melakukan pembebasan tanah dan melakukan pencadangan sejumlah kawasan di sepanjang jalan tol. Kawasan itulah yang kelak akan dikelola bersama untuk sebuah proyek bisnis di masa depan.
Hari itu juga disepakati pembentukan PT Jasa Marga Lampung, PT Jasa Marga Sumsel, PT Jasa Marga Jambi, PT Jasa Marga Riau, PT Jasa Marga Sumbar, PT Jasa Marga Sumut, dan PT Jasa Marga Bengkulu. Jasa Marga memegang saham mayoritas di masing-masing perusahaan itu. Sedang Pemda memegang sejumlah saham yang besar kecilnya ditentukan oleh kemampuan daerah.
Rencananya, kesepakatan itu akan lebih dikongkretkan pada pertemuan kedua di Riau, dua bulan mendatang. "Kita harus bergerak cepat, namun tentu tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku," tegas Dahlan Iskan.
Di samping harus cepat, Dahlan juga harus memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Sebab, menurut Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto, pembangunan jalan tol lintas Sumatera sepanjang 1.000 kilometer itu juga merupakan agenda Kementerian PU.
"Jadi sama saja, Kementerian BUMN maupun Kementerian PU, ya proyek pemerintah," kata dia seperti dikutip media.
Dahlan memahami benar hal itu. Itulah sebabnya dia intensif berkoordinasi dengan Menteri PU Djoko Kirmanto. Koordinasi di antara keduanya terbukti cukup efektif memuluskan pembangunan tol Bawen-Solo di Jawa Tengah dan jalan tol Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua di Bali.
Tol Bawen-Solo secara bisnis tidak menguntungkan, tapi Jasa Marga siap membangun dengan catatan Kementerian PU memberi izin Jasa Marga untuk membangun dua ruas tol ?gemuk? yaitu Daan Mogot-Cengkareng dan Bekasi-Tanjung Priok.
Jalan tol di Bali akan dibangun di atas laut, karena banyak kendala jika menggunakan jalur konvensional di darat. Rencananya 11 bulan mendatang tol pertama di Indonesia yang melintas di atas laut sudah rampung. "Proyek ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada terobosan yang kuat antara Menteri PU, Gubernur Bali, dan Kementerian BUMN," ujar Dahlan.
Masih terkait infrastruktur, Dahlan menginstruksikan agar pelabuhan-pelabuhan di bawah Pelindo meningkatkan efisiensi biaya logistik nasional. Ia mencontohkan bongkar muat di pelabuhan di kawasan Indonesia Timur bisa memakan waktu hingga 15 hari.
Salah satu penyebabnya adalah sistem bongkar muat yang terlalu lama karena kapal langsung membongkar muatan kepada truk-truk pengangkut. "Jarak ke gudang jauh, saat truk pergi belum tentu ada truk lagi, sehingga lambat sekali," kata Dahlan seusai rapat pimpinan BUMN di Jakarta, Selasa 24 Januari 2012.
Untuk mempersingkat waktu bongkar muat, selain menggunakan kontainer dan jumbo bag, Dahlan meminta agar gudang-gudang milik Pelindo dimanfaatkan.
"Nanti Pelindo akan meminjamkan gudang, sehingga bongkar muat tidak terlalu tergantung pada truk. Kapal bisa bongkar muat cepat," jelasnya. Pelindo juga diinstruksikan untuk investasi teknologi informasi, serta memperbaiki sistem dan manajemen pengelola pelabuhan. Untuk pembenahan jangka panjang, secara bertahap dilakukan penambahan dermaga.
Untuk pelabuhan udara, Dahlan mendorong direksi PT Indonesia Airport dan PT Angkasa Pura II untuk menggenjot investasi, guna renovasi dan perluasan bandara yang sudah ada, atau membnagun bandara baru. Sebab sudah lebih satu dekade tidak ada investasi, sehingga kapasitas bandara-banadar di Indonesia jauh tertinggal oleh lonjakan jumlah penumpang dan kepadatan arus pesawat udara.
Bandara yang saat ini dalam tahap perluasan di antaranya Soekarno Hatta Jakarta, Juanda Surabaya, Ngurah Rai, Denpasar, Sultan Thaha Jambi, dan Sepinggan Balikpapan.
Dalam pandangannya, beras adalah soal politik. "Kebanggaan ekonomi dan politik tidak ada lagi kalau terjadi krisis beras. Sebab itu artinya pemerintah tidak mampu menyediakan pangan untuk rakyatnya," kata Dahlan, awal Januari.
Karena itu, dia meminta perusahaan-perusahaan BUMN turun tangan dalam soal ini, dengan menyiapkan investasi senilai Rp 9 triliun untuk mencetak 100 ribu hektar sawah baru.
Lahan seluas itu sudah disiapkan pemerintah propinsi Kalimantan Timur. Tersebar di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Bulungan.. Dengan proyek ini Kaltim akan menghasilkan 1 juta ton beras, sehingga bisa menambal kekurangan pasokan beras nasional.
Pada Selasa (10/1), Dahlan bertemu Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak beserta seluruh bupati di propinsi itu, untuk membahas program food estate di propinsi itu. BUMN yang terlibat dalam proyek ini adalah PT Pusri Holding, PT Sang Hyang Seri (bibit), dan PT Pertani (peralatan pertanian). Jika program ini berhasil, Kaltim siap menyediakan lahan baru seluas 200 ribu ha. Program ini juga akan dikembangkan di propinsi lain.
"Tahun depan pangan akan semakin mahal, karena dunia -tak hanya Indonesia- akan kekurangan energi dan juga pangan. Jadi Indonesia tak boleh tergantung pada impor," tegas Dahlan.
Di samping food estate, BUMN juga mengembangkan Gerakan Peningkatan Produksi Pagan berbasis Korporasi (GP3K) dan program Proberas. GP3K adalah program bantuan untuk petani agar bisa mendapatkan benih unggul, pupuk yang cukup, dan obat hama yang diperlukan. Bantuan itu dikembalikan pada saat panen.
Proberas adalah program intensifikasi untuk menampung sawah-sawah petani yang kurang produktif, dengan target seluas 300 ribu ha. Melalui program ini, sawah yang produksi berasnya hanya sekitar 5,1 ton per ha akan dogenjot hingga mencapai 6,7 hingga 6,9 ton per ha.
Tidak berbenturan dengan program Kementerian Pertanian? Menurut Dahlan, Kementerian Pertanian sudah melaksanakan berbagai program untuk menekan impor dan mewujudkan swasembada beras. "BUMN membuka sawah dan membantu petani untuk menghasilkan beras. Saya hanya bergerak di bidang korporasi dengan menjadikan lahan kosong menjadi lahan usaha negara sekaligus menambah pasokan pangan saja," ujarnya seperti dikutip media.
Dahlan tidak mau terjebak pada perdebatan tentang angka, terkait bisa tidaknya Indonesia swasembada beras. Baginya yang penting BUMN memiliki potensi besar yang bisa didayagunakan, dan ia ingin berbuat sesuatu untuk mengatasi masalah itu.
Rektor Universitas Mulawarman Samarinda Zamrudin mengingatkan agar proyek 100 ha di Kaltim tidak mengulang kesalahan serupa di Kalteng di masa lampau. Proyek itu gagal karena kesalahan dalam penerapan teknologi, pemakaian bibit, serta tidak dilibatkannya SDM lokal. Ia meminta kesalahan itu tidak diulang lagi.
"Tanah di Kaltim kadar asamnya sangat tinggi, jadi teknologi pertanian di Jawa tak mungkin bisa langsung diterapkan," jelas Zamrudin mencontohkan, seperti dikutip sejumlah media.
Untuk mendukung target swasembada itu, Dahlan mendorong BUMN pengelola kebun kelapa sawit untuk mensinergikan kelapa sawit dengan ternak sapi. Sebagai pilot project ditunjuk PT PN VI Jambi, dengan target tahun pertama 100 ribu ekor sapi. Di samping itu, bersama Prof Rheinald Kasali Dahlan tengah mengembangkan peternakan sapi di Pulu Buru, Maluku. (tentang ini selengkapnya baca: Ketika Sawit Berbuah Sapi di rubrik Dinamika).
Dahlan juga mendorong realisasi gagasan PT Pelni untuk mengubah kapal penumpang menjadi kapal ?three in one?. Kapal penumpang besar yang saat ini sudah mulai kekurangan penumpang, akan didesain ulang menjadi kapal penumpang, sekaligus kapal barang dan kapal ternak.
"Ada yang bilang kita tidak perlu impor karena sebetulnya jumlah sapi kita mencukupi, tapi tersebar di berbagai pulau. Tidak ekonomis kalau disediakan kapal khusus untuk mengangkut sapi," jelasnya. Maka kapal Pelni akan didesain ulang supaya selain mengangkut penumpang, juga mengangkut sapi.
Dengan begitu kapal Pelni bisa singgah di pulau-pulau penghasil sapi, dan bisa mengangkut berapa pun sapi yang ada. "Misalnya di Bima ada lima sapi, di Lombok sepuluh, di Dompu lima. Semu bisa diangkut," jelasnya. Untuk itu Pelni akan menyediakan kontainer khusus sapi.
"Harga BBM mau tidak mau tentu mesti disesuaikan dengan kenaikan yang tepat, kenaikan tertentu," kata Presiden SBY saat memberikan pengantar di sidang kabinet paripurna Selasa (23/2).
Pemerintah, ujarnya, tentu saja telah memikirkan dampak jika kebiijakan kenaikan BBM yang ditempuh, seperti terjadinya peningkatan inflasi yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat terutama kalangan miskin. Salah satu bentuk yang sedang dipertimbangkan, adalah pemberian bantuan langsung seperti BLT.
"Nanti pada saatnya, setelah kita bersama DPR merumuskan dengan baik, baru kita tetapkan sebagai kebijakan. Jadi ini semua dalam perencanaan," kata SBY.
Dalam bulan-bulan terakhir perkembangan perekonomian global tetap menghadirkan kerawanan dan ketidak pastian. Bahkan dampak secara langsung serta tidak langsung mulai dirasakan bangsa di seluruh dunia. "Sementara krisis ekonomi di Euro Zone belum bisa diatasi sepenuhnya, tiba -tiba muncul geopolitik baru di Timur Tengah," kata SBY.
Salah satu opsi untuk meminimalisasi dampak kenaikan harga BBM bagi rakyat miskin, menurut Presiden, adalah memaksimalkan pemanfaatan dana CSR atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN. "CSR dari BUMN itu besar. Pastikan penggunaan CSR tepat. Saya ingin CSR digunakan lebih banyak untuk mengurangi kemiskinan," katanya, dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Selasa (23/2).
Menyambut seruan Presiden itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap menyisihkan dana corporate social responsibility (CSR) BUMN. "Dana CSR BUMN digunakan untuk menolong masyarakat yang terkena langsung akibat kenaikan harga BBM subsidi," kata Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan.
Menurut Dahlan, saat ini sedang ada pemetaan kawasan miskin agar program CSR tersebut tepat sasaran.Dia juga meminta BUMN agar memikirkan cara agar pihak yang terkena dampak kenaikan BBM dapat tertangani dengan baik.
Menurut Dahlan, selama ini Kementerian tidak pernah intervensi tentang berapa jumlah dana CSR BUMN serta bagaimana alokasinya. "Tapi untuk kali kita akan intervensi, atau tepatnya koordinasi. Karena ini ada persoalan yang mendesak dan BUMN tidak boleh egois. Bapak presiden mengatakan kalau membantu masyarakat jangan terlalu perhitungan, bantulah all out," kata Dahlan.
Ia belum bisa memastikan seperti apa program yang akan dijalankan, serta seperti apa wujud kontribusi BUMN. Tapi dia memberi gambaran, disamping dari dana PKBL sebesar 1-4 persen dari laba bersih dan dari dana CSR, ada potensi dana lain yang bisa dimanfaatkan. Yaitu selisih antara potensi setoran dividen ke APBN sebesar Rp 30 triliun dengan nilai yang telah diputuskan DPR sebesar Rp 28 triliun. Ada potensi sebesar Rp 2 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk membantu rakyat yang terkena dampak kenaikan BBM ini.
Prinsip Korporasi Kendati mendorong BUMN ?merambah? berbagai wilayah di luar core business-nya, Dahlan Iskan mewanti-wanti agar pendekatan yang digunakan tetap pendekatan korporasi. Maksudnya secara bisnis tidak mengganggu bisnis utama, feasible, dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.
"Meskipun ini menyangkut program dan kebijakan pemerintah, saya tidak mau menggunakan pendekatan instansi. Pendekatannya harus sepenuhnya korporasi."
Bagi Dahlan, pendekatan korporasi tidak bisa ditawar-tawar dan harus dikedepankan. Sebab pendekatan korporasi memiliki program dan target yang jelas, kelayakannya secara bisnis bisa dihitung, tidak ada intervensi, dan jelas kontrol serta pengawasannya. "Dengan pendekatan korporasi saya yakin tingkat keberhasilannya lebih tinggi," kata Dahlan tegas.
Menarik, karena di berbagai kesempatan Dahlan menghendaki agar BUMN fokus pada bisnis inti dan tidak tergoda untuk mengembangkan bisnis lain yang bukan expertise-nya. Ia mengibaratkan tidak fokus pada core business sebagai sikap tidak bertauhid alias musrik. Tapi untuk pepentingan rakyat dan bangsa, tampaknya sedikit musrik bisa dibenarkan.
Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 mengamanahkan, salah satu tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaa negara pada khususnya. Pada pasal yang sama disebutkan, BUMN juga didirikan untuk menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum bisa diselenggarakan oleh sektor swasta dan koperasi.
Mungkin spirit amanah UU BUMN itulah yang merangsang Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mendorong BUMN terjun langsung dalam sejumlah agenda strategis pemerintah. Dalam lima bulan kepemimpinannya, ia sudah merambah ke banyak isu krusial, di antaranya yang cukup menonjol adalah infrastruktur, swasembada beras, swasembada daging sapi, dan penanggulangan dampak kenaikan harga BBM.
Apa yang dilakukan Dahlan memang bukan hal baru. Hampir bisa dipastikan BUMN selalu menjadi ujung tombak implementasi dan eksekusi agenda-agenda strategis untuk menyelamatkan, mengamankan, atau memacu perekonomian nasional.
Sekadar contoh, tahun 2008 di era Sofyan A Djalil, BUMN yang sudah melantai di bursa saham diinstruksikan untuk buy-back saham guna menyelamatkan pasar modal dari keterpurukan akibat krisis keuangan global. Tahun 2011 di era Mustafa Abubakar, BUMN menjadi ujung tombak implementasi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Infrastruktur
"Sumatera adalah masa depan Indonesia. Sumatera bisa jauh lebih hebat dari Jawa." Begitu kata Dahlan Iskan dalam berbagai kesempatan. Syaratnya, Sumatera harus ngebut membangun infrastruktur, khususnya jalan. Maka, Dahlan pun all out ingin mewujudkan jaln tol lintas Sumatera, dari Lampung hingga Aceh. PT Jasa Marga (Persero) Tbk didorong untuk menjadi ujung tombak proyek prestisius ini.Dalam perhitungan Dahlan, percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatera akan menjadikan kawasan tersebut tumbuh sangat dinamis. Bahkan, ia optimistis pertumbuhan Sumatera mampu mengalahkan kemajuan di Jawa.
Gayung bersambut, obsesi serupa juga ada di benak para gubernur se-Sumatera. Maka, isu itu menjadi bahasan utama rembukan Dahlan dengan para gubernur itu di Palembang, Selasa (20/2).
"Saya sangat menghargai semangat dari bapak-bapak gubernur ini. Saya yakin, ini bisa segera kita wujudkan. Dan kalau ini jadi, maka Jawa akan kalah," tegasnya mengutarakan obsesinya.
Dalam pandangan Dahlan, Sumatera memiliki segalanya. Ada hasil tambang, ada perkebunan, tanahnya luas dan masih banyak yang bisa dimanfaatkan untuk proyek infrastruktur, jumlah penduduk memadai untuk memacu pertumbuhan. Potensi di bidang paiwisata pun luar biasa besar.
Dahlan hadir bersama Deputi Kementerian BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widayatin, Dirut Jasa Marga Adityawarman, dan Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga Abdul Hadi.
Dalam pertemuan sekitar tiga jam itu, disepakati beberapa poin penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Sumatera. Pertama, jalan tol di Sumatera mutlak dipercepat pembangunannya. Kedua, secara finansial jalan tol belum layak, tapi dari dimensi ekonomis sangat layak. Ketiga, yang terbesar mengambil manfaat jalan tol ialah wilayah yang dilewati, bukan perusahaan jalan tolnya.
Keempat, disepakati membentuk konsorsium antara PT Jasa Marga dan masing-masing propinsi, kabupaten, maupun kota yang dilewati jalan tol. Kelima, konsorsium terbuka untuk perusahaan BUMN lainnya dan swasta. Keenam, peran masing-masing propinsi dalam konsorsium tersebut, yakni perizinan termasuk amdal, pencadangan kawasan, pembebasan lahan, dan setoran penyertaan saham.
"Poin-poin ini penting, karena saya tidak ingin pertemuan ini hanya sekadar wacana, tapi harus menghasilkan sesuatu yang pasti," tegasnya. Pembangunan jalan tol yang terbentang dari Lampung hingga Aceh sepanjang 1.000 km itu diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 150 triliun. Ground breaking direncanakan tahun ini.
Nantinya akan ada dua model jalan tol di Sumatera. Full standard dengan empat lajur, dan high grade highway untuk ruas yang volume kendarannya kecil. High grade highway yaitu jalan tol yang lebarnya tidak wajib empat lajur, namun lahannya tersedia untuk empat lajur.
Menurut Dahlan, propinsi di Sumatera memiliki kemampuan untuk mewujudkan megaproyek itu karena memiliki dana lebih besar dibanding propinsi lain. Mereka juga sudah ngebet ingin membangun konektivitas di antara propinsi di Sumatera. Tentu banyak ruas di Sumatera yang secara bisnis masih kurang menguntungkan. Tapi tidak boleh perhitungan bisnis tersebut menghambat pembangunan.
Itulah dasar pemikiran di balik kesepakatan poin ke-3, 4, 5, dan 6. Seluruh peserta rapat sepakat pembangunan jalan tol belum bisa menguntungkan pihak Jasa Marga, tapi sangat menguntungkan wilayah propinsi yang dilewati. Karena itu beban berat itu harus dipikul bersama antara Jasa Marga dan Pemda. Caranya, Pemda melakukan pembebasan tanah dan melakukan pencadangan sejumlah kawasan di sepanjang jalan tol. Kawasan itulah yang kelak akan dikelola bersama untuk sebuah proyek bisnis di masa depan.
Hari itu juga disepakati pembentukan PT Jasa Marga Lampung, PT Jasa Marga Sumsel, PT Jasa Marga Jambi, PT Jasa Marga Riau, PT Jasa Marga Sumbar, PT Jasa Marga Sumut, dan PT Jasa Marga Bengkulu. Jasa Marga memegang saham mayoritas di masing-masing perusahaan itu. Sedang Pemda memegang sejumlah saham yang besar kecilnya ditentukan oleh kemampuan daerah.
Rencananya, kesepakatan itu akan lebih dikongkretkan pada pertemuan kedua di Riau, dua bulan mendatang. "Kita harus bergerak cepat, namun tentu tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku," tegas Dahlan Iskan.
Di samping harus cepat, Dahlan juga harus memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Sebab, menurut Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto, pembangunan jalan tol lintas Sumatera sepanjang 1.000 kilometer itu juga merupakan agenda Kementerian PU.
"Jadi sama saja, Kementerian BUMN maupun Kementerian PU, ya proyek pemerintah," kata dia seperti dikutip media.
Dahlan memahami benar hal itu. Itulah sebabnya dia intensif berkoordinasi dengan Menteri PU Djoko Kirmanto. Koordinasi di antara keduanya terbukti cukup efektif memuluskan pembangunan tol Bawen-Solo di Jawa Tengah dan jalan tol Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua di Bali.
Tol Bawen-Solo secara bisnis tidak menguntungkan, tapi Jasa Marga siap membangun dengan catatan Kementerian PU memberi izin Jasa Marga untuk membangun dua ruas tol ?gemuk? yaitu Daan Mogot-Cengkareng dan Bekasi-Tanjung Priok.
Jalan tol di Bali akan dibangun di atas laut, karena banyak kendala jika menggunakan jalur konvensional di darat. Rencananya 11 bulan mendatang tol pertama di Indonesia yang melintas di atas laut sudah rampung. "Proyek ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada terobosan yang kuat antara Menteri PU, Gubernur Bali, dan Kementerian BUMN," ujar Dahlan.
Masih terkait infrastruktur, Dahlan menginstruksikan agar pelabuhan-pelabuhan di bawah Pelindo meningkatkan efisiensi biaya logistik nasional. Ia mencontohkan bongkar muat di pelabuhan di kawasan Indonesia Timur bisa memakan waktu hingga 15 hari.
Salah satu penyebabnya adalah sistem bongkar muat yang terlalu lama karena kapal langsung membongkar muatan kepada truk-truk pengangkut. "Jarak ke gudang jauh, saat truk pergi belum tentu ada truk lagi, sehingga lambat sekali," kata Dahlan seusai rapat pimpinan BUMN di Jakarta, Selasa 24 Januari 2012.
Untuk mempersingkat waktu bongkar muat, selain menggunakan kontainer dan jumbo bag, Dahlan meminta agar gudang-gudang milik Pelindo dimanfaatkan.
"Nanti Pelindo akan meminjamkan gudang, sehingga bongkar muat tidak terlalu tergantung pada truk. Kapal bisa bongkar muat cepat," jelasnya. Pelindo juga diinstruksikan untuk investasi teknologi informasi, serta memperbaiki sistem dan manajemen pengelola pelabuhan. Untuk pembenahan jangka panjang, secara bertahap dilakukan penambahan dermaga.
Untuk pelabuhan udara, Dahlan mendorong direksi PT Indonesia Airport dan PT Angkasa Pura II untuk menggenjot investasi, guna renovasi dan perluasan bandara yang sudah ada, atau membnagun bandara baru. Sebab sudah lebih satu dekade tidak ada investasi, sehingga kapasitas bandara-banadar di Indonesia jauh tertinggal oleh lonjakan jumlah penumpang dan kepadatan arus pesawat udara.
Bandara yang saat ini dalam tahap perluasan di antaranya Soekarno Hatta Jakarta, Juanda Surabaya, Ngurah Rai, Denpasar, Sultan Thaha Jambi, dan Sepinggan Balikpapan.
Swasembada Beras
Indonesia selalu mengklaim sebagai negara agraris. Tapi mengapa negeri ini terus mengimpor beras? Fakta ini membuat Dahlan Iskan malu. "Kita malu. Kita negara agraris, punya lahan luas, masak impor beras," katanya. Impor beras mencapai 1 juta ton per tahun.Dalam pandangannya, beras adalah soal politik. "Kebanggaan ekonomi dan politik tidak ada lagi kalau terjadi krisis beras. Sebab itu artinya pemerintah tidak mampu menyediakan pangan untuk rakyatnya," kata Dahlan, awal Januari.
Karena itu, dia meminta perusahaan-perusahaan BUMN turun tangan dalam soal ini, dengan menyiapkan investasi senilai Rp 9 triliun untuk mencetak 100 ribu hektar sawah baru.
Lahan seluas itu sudah disiapkan pemerintah propinsi Kalimantan Timur. Tersebar di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Bulungan.. Dengan proyek ini Kaltim akan menghasilkan 1 juta ton beras, sehingga bisa menambal kekurangan pasokan beras nasional.
Pada Selasa (10/1), Dahlan bertemu Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak beserta seluruh bupati di propinsi itu, untuk membahas program food estate di propinsi itu. BUMN yang terlibat dalam proyek ini adalah PT Pusri Holding, PT Sang Hyang Seri (bibit), dan PT Pertani (peralatan pertanian). Jika program ini berhasil, Kaltim siap menyediakan lahan baru seluas 200 ribu ha. Program ini juga akan dikembangkan di propinsi lain.
"Tahun depan pangan akan semakin mahal, karena dunia -tak hanya Indonesia- akan kekurangan energi dan juga pangan. Jadi Indonesia tak boleh tergantung pada impor," tegas Dahlan.
Di samping food estate, BUMN juga mengembangkan Gerakan Peningkatan Produksi Pagan berbasis Korporasi (GP3K) dan program Proberas. GP3K adalah program bantuan untuk petani agar bisa mendapatkan benih unggul, pupuk yang cukup, dan obat hama yang diperlukan. Bantuan itu dikembalikan pada saat panen.
Proberas adalah program intensifikasi untuk menampung sawah-sawah petani yang kurang produktif, dengan target seluas 300 ribu ha. Melalui program ini, sawah yang produksi berasnya hanya sekitar 5,1 ton per ha akan dogenjot hingga mencapai 6,7 hingga 6,9 ton per ha.
Tidak berbenturan dengan program Kementerian Pertanian? Menurut Dahlan, Kementerian Pertanian sudah melaksanakan berbagai program untuk menekan impor dan mewujudkan swasembada beras. "BUMN membuka sawah dan membantu petani untuk menghasilkan beras. Saya hanya bergerak di bidang korporasi dengan menjadikan lahan kosong menjadi lahan usaha negara sekaligus menambah pasokan pangan saja," ujarnya seperti dikutip media.
Dahlan tidak mau terjebak pada perdebatan tentang angka, terkait bisa tidaknya Indonesia swasembada beras. Baginya yang penting BUMN memiliki potensi besar yang bisa didayagunakan, dan ia ingin berbuat sesuatu untuk mengatasi masalah itu.
Rektor Universitas Mulawarman Samarinda Zamrudin mengingatkan agar proyek 100 ha di Kaltim tidak mengulang kesalahan serupa di Kalteng di masa lampau. Proyek itu gagal karena kesalahan dalam penerapan teknologi, pemakaian bibit, serta tidak dilibatkannya SDM lokal. Ia meminta kesalahan itu tidak diulang lagi.
"Tanah di Kaltim kadar asamnya sangat tinggi, jadi teknologi pertanian di Jawa tak mungkin bisa langsung diterapkan," jelas Zamrudin mencontohkan, seperti dikutip sejumlah media.
Swasembada Daging
Persoalan lain yang belakangan menjadi concern Dahlan Iskan adalah swasembada daging. Saat ini Indonesia masih harus mengimpor 350 ribu ekor sapi setiap tahun, untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam negeri. Pemerintah mencanangkan swasembada daging pada 2014.Untuk mendukung target swasembada itu, Dahlan mendorong BUMN pengelola kebun kelapa sawit untuk mensinergikan kelapa sawit dengan ternak sapi. Sebagai pilot project ditunjuk PT PN VI Jambi, dengan target tahun pertama 100 ribu ekor sapi. Di samping itu, bersama Prof Rheinald Kasali Dahlan tengah mengembangkan peternakan sapi di Pulu Buru, Maluku. (tentang ini selengkapnya baca: Ketika Sawit Berbuah Sapi di rubrik Dinamika).
Dahlan juga mendorong realisasi gagasan PT Pelni untuk mengubah kapal penumpang menjadi kapal ?three in one?. Kapal penumpang besar yang saat ini sudah mulai kekurangan penumpang, akan didesain ulang menjadi kapal penumpang, sekaligus kapal barang dan kapal ternak.
"Ada yang bilang kita tidak perlu impor karena sebetulnya jumlah sapi kita mencukupi, tapi tersebar di berbagai pulau. Tidak ekonomis kalau disediakan kapal khusus untuk mengangkut sapi," jelasnya. Maka kapal Pelni akan didesain ulang supaya selain mengangkut penumpang, juga mengangkut sapi.
Dengan begitu kapal Pelni bisa singgah di pulau-pulau penghasil sapi, dan bisa mengangkut berapa pun sapi yang ada. "Misalnya di Bima ada lima sapi, di Lombok sepuluh, di Dompu lima. Semu bisa diangkut," jelasnya. Untuk itu Pelni akan menyediakan kontainer khusus sapi.
Dampak Kenaikan BBM
Pemerintah tidak bisa berkelit lagi dari sergapan harga minyak global yang terus melambung. Altenatif yang dipilih adalah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi di dalam negeri."Harga BBM mau tidak mau tentu mesti disesuaikan dengan kenaikan yang tepat, kenaikan tertentu," kata Presiden SBY saat memberikan pengantar di sidang kabinet paripurna Selasa (23/2).
Pemerintah, ujarnya, tentu saja telah memikirkan dampak jika kebiijakan kenaikan BBM yang ditempuh, seperti terjadinya peningkatan inflasi yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat terutama kalangan miskin. Salah satu bentuk yang sedang dipertimbangkan, adalah pemberian bantuan langsung seperti BLT.
"Nanti pada saatnya, setelah kita bersama DPR merumuskan dengan baik, baru kita tetapkan sebagai kebijakan. Jadi ini semua dalam perencanaan," kata SBY.
Dalam bulan-bulan terakhir perkembangan perekonomian global tetap menghadirkan kerawanan dan ketidak pastian. Bahkan dampak secara langsung serta tidak langsung mulai dirasakan bangsa di seluruh dunia. "Sementara krisis ekonomi di Euro Zone belum bisa diatasi sepenuhnya, tiba -tiba muncul geopolitik baru di Timur Tengah," kata SBY.
Salah satu opsi untuk meminimalisasi dampak kenaikan harga BBM bagi rakyat miskin, menurut Presiden, adalah memaksimalkan pemanfaatan dana CSR atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN. "CSR dari BUMN itu besar. Pastikan penggunaan CSR tepat. Saya ingin CSR digunakan lebih banyak untuk mengurangi kemiskinan," katanya, dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Selasa (23/2).
Menyambut seruan Presiden itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap menyisihkan dana corporate social responsibility (CSR) BUMN. "Dana CSR BUMN digunakan untuk menolong masyarakat yang terkena langsung akibat kenaikan harga BBM subsidi," kata Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan.
Menurut Dahlan, saat ini sedang ada pemetaan kawasan miskin agar program CSR tersebut tepat sasaran.Dia juga meminta BUMN agar memikirkan cara agar pihak yang terkena dampak kenaikan BBM dapat tertangani dengan baik.
Menurut Dahlan, selama ini Kementerian tidak pernah intervensi tentang berapa jumlah dana CSR BUMN serta bagaimana alokasinya. "Tapi untuk kali kita akan intervensi, atau tepatnya koordinasi. Karena ini ada persoalan yang mendesak dan BUMN tidak boleh egois. Bapak presiden mengatakan kalau membantu masyarakat jangan terlalu perhitungan, bantulah all out," kata Dahlan.
Ia belum bisa memastikan seperti apa program yang akan dijalankan, serta seperti apa wujud kontribusi BUMN. Tapi dia memberi gambaran, disamping dari dana PKBL sebesar 1-4 persen dari laba bersih dan dari dana CSR, ada potensi dana lain yang bisa dimanfaatkan. Yaitu selisih antara potensi setoran dividen ke APBN sebesar Rp 30 triliun dengan nilai yang telah diputuskan DPR sebesar Rp 28 triliun. Ada potensi sebesar Rp 2 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk membantu rakyat yang terkena dampak kenaikan BBM ini.
"Saya setuju itu," kata Dahlan.
Dana PKBL yang dihimpun oleh BUMN sangat besar. Tahun 2010 mencapai Rp 2,7 triliun, dan akumulasi hingga tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp 14,8 triliun. Program Kemitraan telah menyalurkan bantuan untuk lebih dari 750 ribu mitra binaan senilai Rp 14,1 triliun hingga tahun 2011, sedangkan Bina Lingkungan telah menyalurkan dana sebesar Rp 4,3 triliun hingga tahun 2011.Prinsip Korporasi Kendati mendorong BUMN ?merambah? berbagai wilayah di luar core business-nya, Dahlan Iskan mewanti-wanti agar pendekatan yang digunakan tetap pendekatan korporasi. Maksudnya secara bisnis tidak mengganggu bisnis utama, feasible, dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.
"Meskipun ini menyangkut program dan kebijakan pemerintah, saya tidak mau menggunakan pendekatan instansi. Pendekatannya harus sepenuhnya korporasi."
Bagi Dahlan, pendekatan korporasi tidak bisa ditawar-tawar dan harus dikedepankan. Sebab pendekatan korporasi memiliki program dan target yang jelas, kelayakannya secara bisnis bisa dihitung, tidak ada intervensi, dan jelas kontrol serta pengawasannya. "Dengan pendekatan korporasi saya yakin tingkat keberhasilannya lebih tinggi," kata Dahlan tegas.
Menarik, karena di berbagai kesempatan Dahlan menghendaki agar BUMN fokus pada bisnis inti dan tidak tergoda untuk mengembangkan bisnis lain yang bukan expertise-nya. Ia mengibaratkan tidak fokus pada core business sebagai sikap tidak bertauhid alias musrik. Tapi untuk pepentingan rakyat dan bangsa, tampaknya sedikit musrik bisa dibenarkan.
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar