Cegah Dominasi Asing, Dahlan Iskan Bentuk Holding BUMN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek-proyek besar di Indonesia banyak yang jatuh ke tangan asing. Kementerian BUMN kemudian akan melakukan spesialisasi BUMN karya, terutama kontraktor kelistrikan dan perminyakan.

"Dua proyek ini sering jatuh ke tangan asing," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan kepada Republika di kantornya akhir pekan lalu. Proyek infrastruktur nasional, menurutnya, dikuasai oleh kontraktor asing hingga 70 persen. Sedangkan swasta nasional 20 persen.

Sayangnya, porsi yang diambil BUMN karya tak lebih dari 10 persen saja. Misalnya keterlibatan PT Adhi karya dalam proyek nasional hanya berkisar tiga persen. Meskipun perusahaan plat merah itu mengambil porsi terbesar dari perusahaan BUMN lainnya, namun jumlahnya sangat kecil. Berikutnya Wijaya Karya (2,75 persen), dan Pembangunan Perumahan (2,5 persen).

Menurut mantan Direktur Utama PLN ini, kondisinya sangat memprihatinkan. Padahal, Kementerian BUMN memiliki sekitar 14 BUMN karya. Di bidang jasa konstruksi di antaranya Adhi Karya, Hutama Karya, Wijaya Karya, Waskita Karya, Nindya Karya, Istaka Karya, Pembangunan Perumahan, dan Brantas Abipraya. Di bidang konsultan konstruksi, antara lain Bina Karya, Indah Karya, Indra Karya, Virama Karya, dan Yodya Karya.

Dahlan mengatakan 14 BUMN karya tersebut nantinya akan digabung menjadi satu perusahaan induk (holding) pada 2013. Hal itu menunggu selesainya penyusunan Undang-Undang Jasa Kontruksi.

Pendapatan keempat belas BUMN karya ini juga ditargetkan meningkat hingga 50 persen sekitar Rp 45 triliun tahun depan. Sedangkan untuk tahun ini, targetnya sekitar Rp 30 triliun.

Salah satu pekerjaan rumah diberikan Dahlan kepada PT Adhi Karya untuk mencapai target sahamnya tetap di atas 50 persen. Direktur Utama Adhi Karya, menurutnya harus tetap menggelar rights issue. "Tugas Dirut itu memang berat, harus cari cara cerdas tanpa melanggar prinsip-prinsip yang berlaku di pemerintahan," ujar Dahlan.

 

sumber :

republika 

CIMB Niaga Siapkan Kredit Rp 500 Miliar

JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk mengaku tengah mengincar pembiayaan proyek tol di Jateng. Bank asal Malaysia ini mengaku menyiapkan anggaran sekitar Rp 500 miliar untuk kredit tol tersebut.

Hal itu disampaikan Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Arwin Rasyid di kantornya Graha Niaga, Rabu. ‘’Kalau ada kesempatan untuk pembiayaan infrastruktur kami akan berpartisipasi. di proyek jalan tol di Jawa Tengah. Masih dalam proses penjajakan,’’ ujar Arwin.

Sebagaimana diketahui, setelah pembangunan seksi I tol Semarang-Ungaran, dilanjutkan dengan seksi II Ungaran-Bawen. Kedua seksi tol tersebut merupakan bagian dari proyek jalan tol Semarang-Solo 75,7 km dengan total nilai investasi sebesar Rp 8 triliun.

Proyek jalan tol Semarang-Solo dibagi menjadi lima seksi yaitu seksi I Semarang-Ungaran (16,3 km) yang sudah beroperasi sejak diresmikan November 2011, seksi II Ungaran-Bawen (13,33 km), seksi III Bawen-Salatiga (18,2) km, seksi IV Salatiga-Boyolali (22,4 km), dan seksi V Boyolali-Karanganyar (11,1 km).

Tambahan

Lebih lanjut, Arwin mengatakan, saat ini total kredit yang telah dikucurkan CIMB Niaga mencapai Rp 125,7 triliun. Sampai akhir tahun ini direncanakan akan ada tambahan sekitar Rp 25 triliun. ‘’Jika ada tambahan Rp 25 triliun misalnya, kami mau sisihkan Rp 5 triliun untuk infrastruktur. Untuk tol kira-kira setengah triliun,’’ ucapnya.

Kredit Rp 125,7 triliun di akhir 2011 itu dikatakan Arwin naik 20% dari kucuran pada 2010 yang sebesar Rp 104,89 triliun. Pertumbuhan kredit terjadi di seluruh segmen komersial sebesar 23%, korporasi 19%, dan ritel 14%.

Dalam kesempatan tersebut, Arwin mengungkapkan CIMB Niaga juga akan menggenjot kredit di sektor otomotif melalui anak usahanya CIMB Niaga Auto Finance. ‘’Tahun lalu kreditnya tumbuh besar dari Rp 4 triliun menjadi Rp 8 triliun dan tahun ini diharapkan lebih dari Rp 12 triliun,’’ kata Arwin.

sumber :
koranwawasan

Suyoto Didakwa Katrol Harga Tanah

Ganti Rugi Lahan Tol Semarang-Solo

SEMARANG - Mantan Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) proyek tol Semarang-Ungaran, Suyoto, didakwa mengatrol harga dan mengubah status tanah dalam pembebasan lahan di Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Tanah tegalan dan persawahan dibeli TPT dengan harga tanah pekarangan dan permukiman.

Dakwaan itu dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Ambarawa, Antonio Araujo, di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (21/2).
’’Perbuatan terdakwa berdam-pak pada kerugian negara,’’ demikian Antonio di hadapan majelis hakim yang diketuai Lilik Nuraini dengan anggota Asmadinata dan Kartini Marpaung.
Dalam pembebasan tanah di Desa Leyangan, TPT bekerja sama dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bentukan Bupati Semarang. Awalnya terdaftar 88 bidang tanah di Leyangan yang akan dibebaskan.

Namun tawar menawar antara tim pembebasan lahan dengan warga berlangsung alot. Warga meminta direlokasi ke tanah bengkok. Mereka juga keberatan jika tol menerjang makam keramat, dan menolak pembangunan sebelum ganti rugi lunas.

Menindaklanjuti keberatan warga itu, dibuatlah revisi peta oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Di dalam peta itu terdapat 84 bidang tanah yang akan diganti rugi. Namun kesepakatan bulat seluruh warga tak kunjung tercapai. Alhasil, kesepakatan ganti rugi dilaksanakan bertahap.

Pada September 2008, ganti rugi diberikan untuk 35 bidang tanah. Desember 2008 dua bidang, Maret 2009 enam bidang, April 2009 empat bidang. Sementara melalui P2T disepakati ganti rugi 34 bidang bidang tanah milik 31 warga senilai Rp 7,194 miliar.

Rugikan Rp 1,36 M

Setelah itu, TPT tidak menerima keberatan selama 14 hari. Menurut ketentuan, dalam keadaan itu, ganti rugi bisa dilaksanakan. Namun saat TPT akan mengosongkan lahan di Leyangan, Suyoto justru diadang 16 warga yang menyodorkan keberatan tertulis.

Keberatan itupun diakomodasi oleh Suyoto demi terlaksananya pembebasan lahan dan kelancaran proyek tol. Untuk menutup keberatan warga, Suyoto diduga menaikkan harga enam bidang tanah warga yang berstatus tegalan dan persawahan. Semula tanah tersebut berharga mulai Rp 190 ribu/m2 hingga Rp 450 ribu/m2. Suyoto juga diduga mengubah luas bidang garis sepadan dua bangunan.

Surat keberatan warga dan perubahan harga serta status tanah itu diajukan Suyoto kepada PT Trans Marga Jateng (TMJ). TMJ menyetujuinya dengan anggaran Rp 1,421 miliar. Padahal sebelumnya telah ada dana konsinyasi sebesar Rp 7,194 miliar yang dititipkan di PN Kabupaten Semarang. Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1,36 miliar.

Sebelumnya, Suyoto divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang dalam kasus pembebasan tanah di Desa Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Sama halnya dengan kasus tersebut, dalam kasus Leyangan ini jaksa tak menemukan aliran dana ke kantong Suyoto.
Kuasa hukum Suyoto, Susilowati, menyatakan keberatan. ’’Nota keberatan akan kami sampaikan secara tertulis pada sidang selanjutnya,’’ terangnya.

Ditemui usai sidang, Suyoto yang saat ini mendekam di LP Kedungpane Semarang menyatakan kecewa.
’’Saya benar-benar kerja untuk kepentingan negara. Tapi jadinya seperti ini, saya malah masuk penjara,’’ katanya. (ana-43) (/) 

 

sumber :

suaramerdeka 

Tol Semarang-Ungaran Dibor

Kompas/Winarto Herusansono Musim hujan sekarang punya 

pengaruh terhadap kondisi badan jalan tol Semarang - Ungaran, 

di Penggaron, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, seperti nampak 

Selasa (21/2/2012) petugas tengah melakukan pekerjaan bor di ruas 

jalan sisi barat tol di KM 19 untuk memompa air bawah tanah 

yang terkumpul dibawah badan tol.

UNGARAN, KOMPAS.com - Musim hujan punya dampak pada kondisi badan jalan tol Semarang - Ungaran, Kota Semarang, Jawa Tengah. Hujan menyebabkan meningkatnya aliran air di bawah badan jalan tol, terutama di ruas Gedawang-Penggaron di KM 18-KM 19.

Untuk mengatasinya, Selasa (21/2/2012) ini sejumlah pekerja mengerjakan pengeboran di badan jalan itu. Badan jalan di tengah sisi barat jalan tol itu dibor, supaya air dapat naik ke permukaan dan mengalir keluar.

"Pengeboran ini sudah berlangsung tiga hari. Tujuannya supaya kumpulan air yang menggenang di bagian tanah di dalam dapat mengalir ke luar," ujar Saridin, pekerja.

Penanganan masalah genangan atau rembesen air bawah tanah di bawah jalan tol jadi masalah serius di tol Semarang-Ungaran. Bila air terlalu banyak dan sulit keluar, dampaknya badan jalan bisa turun alias ambles.

Adanya pekerjaan pemboran di jalan tol ini, tentu saja menyebabkan sebagian jalan ditutup dan arus lalu lintas diatur hanya sebagian yang berfungsi.


TERKAIT:

Proyek Terganjal Pembebasan Lahan
Jalan Tol Semarang-Solo Selesai Tahun 2014

sumber :

kompas

Amandemen PPJT Semarang-Solo Ditandatangani Pekan Ini

JAKARTA (IFT) - Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum memastikan penandatanganan Amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Semarang-Solo akan dilaksanakan pekan ini, setelah tercapai kesepakatan dana pendampingan pemerintah dalam proyek tersebut.

Ahmad Ghani Gazali, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, mengatakan keputusan dana pendampingan pemerintah untuk meningkatkan kelayakan finansial ruas Semarang-Solo itu nantinya akan dimasukkan dalam klausul khusus dalam berkas amandemen.

"Sampai saat ini memang belum diputuskan opsinya, apakah ruas tersebut akan mendapatkan dana pendampingan pemerintah atau tidak. Kepastian itu masih dalam pembahasan, tetapi nanti akan dimasukkan dalam klausul. Pekan ini, keputusan akan ditetapkan," ujarnya, Senin.

Proyek tol sepanjang 75,88 kilometer itu membutuhkan dukungan dana pemerintah sebesar Rp 1,9 triliun untuk meningkatkan kelayakan finansialnya. Hingga saat ini, kepastian dana pendampingan itu masih dibahas oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR), pemegang hak konsesi ruas tersebut.

“Penandatanganan juga akan dilakukan pekan ini untuk mempercepat proses konstruksi Semarang-Solo. Jadi setelah amandemen diteken, proses pembebasan lahan bisa segera dikejar karena targetnya kan akhir tahun ini selesai, sehingga 2013 konstruksi Bawen-Solo bisa dimulai," ujarnya.

Ahmad Ghani mengatakan Badan Pengatur Jalan Tol juga akan mendesak pelaksanaan penandatanganan amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ruas Batang-Semarang. Penandatanganan itu ditargetkan terealisasi paling lambat pada akhir kuartal I tahun ini.

"Kalau tidak, kami akan laporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk memutuskan kelanjutan proyek tersebut. Opsinya, kemungkinan besar akan kami memberikan surat keputusan untuk ultimatum. Kalau dalam batas waktu yang ditentukan tidak teken amandemen, konsesi akan diputus," kata dia.

Amandemen perjanjian kontrak Batang-Semarang sepanjang 75 kilometer hingga kini masih terganjal belum adanya kesepakatan internal pemegang saham terkait kepemilikan saham di perusahaan operator ruas jalan tol tersebut.

Hak konsesi proyek tol senilai Rp 7,21 triliun itu dimiliki oleh PT Marga Setiapuritama yang sahamnya dimiliki oleh PT Banyuwen Permatasari sebesar 55%, PT Karya Terampil Mandiri 5%, dan PT Instia Persada sebesar 40%. Kemudian sebesar 55% saham perusahaan konsorsium itu diakusisi oleh PT Bakrie Toll Road, anak usaha PT Bakrieland Development Tbk (ELTY).

Adityawarman, Direktur Utama Jasa Marga, mengatakan siap menanggung kebutuhan selisih dana untuk ruas Semarang-Solo jika pemerintah memutuskan untuk tidak mengucurkan dana pendampingan tersebut. Namun demikian, perusahaan meminta agar pemerintah memberikan jaminan terkait pemberian kompensasinya.

Adapun kompensasi akan diberikan dipastikan berupa hak pengelolaan dua ruas tol baru yang diprakarsai oleh perusahaan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara menawarkan dua proyek tol yang dapat diusulkan oleh operator tol itu, yaitu Tanjung Priok-Marunda-Kalibaru dan Cikarang-Tanjung Priok.

"Yang pasti, kami siap, apapun keputusannya. Kalau memang kami yang menanggung selisih dananya, ya akan kami siapkan dari belanja modal 2013-2014. Kami juga akan segera ajukan prakarsa ruas tol baru setelah kepastian pemberian kompensasi diterbitkan," ujar Adityawarman.

Berdasarkan data rencana umum jaringan jalan tol nasional, dari total target jalan terbangun sepanjang 5.380 kilometer hingga saat ini baru 774 kilometer yang terealisasi, yaitu 43 kilometer di Pulau Sumatera, 714 kilometer di Jawa, dan 17 kilometer di Sulawesi.

Pemerintah akan menerbitkan aturan khusus untuk pemberian dana pendampingan pemerintah atau viability gap fund (VGF) untuk proyek-proyek infrastruktur berskema public-private partnership. Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, mengatakan regulasi baru dibutuhkan karena aturan detail pengucuran dana pendampingan belum diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Kerja Sama Pemerintah Swasta.

Menurut Djoko, izin untuk pemberian dana pendampingan bagi proyek public-private partnership bisa direalisasikan pada 2013. Saat ini aturan tersebut masih diproses di Kementerian Keuangan. (*)


Related Stories
Amandemen PPJT Tetap Ditargetkan Selesai Akhir Tahun Ini

Tender Enam Ruas Tol Dalam Kota Sepi Peminat

Lintas Marga Sedaya Mulai Pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan

Dua Proyek Tol akan Diajukan untuk Mendapatkan Penjaminan

Pembebasan Lahan Tol Pemalang-Batang Siap Dimulai

Bogor Ring Road Seksi 2A Siap Dibangun

10 Jembatan Bentang Panjang di Indonesia Dalam Kondisi Kritis

sumber :

indonesiafinancetoday 

Gubernur Se-Sumatra Mesti Bersatu untuk Bangun Tol 2014 KM

Palembang - Jalan tol Sumatra dari Bakauheni (Lampung)- Aceh sepanjang 2014 km harus segera direalisasikan meski dalam pengerjaannya dinilai belum ekonomis dan fleksibel.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengatakan pihaknya tetap mendukung percepatan pembangunan tol Sumatra karena guna pengembangan wilayah setempat.

"Memang tidak ekonomis, namun bila tidak diwujudkan malah tidak berkembang," ungkap Dahlan dalam rapat percepatan pembangunan jalan tol Sumatra dengan 10 gubernur se Sumatra Senin (20/20).

Menurutnya tidak flexsibel karena membangun jalan tol tersebut investasinya sangat besar dan dana APBN untuk membiayai masih terbatas.

Apalagi lanjutnya syarat utama untuk membangun jalan tol tersebut trefik jalan tersebut harus dilalui 20.000 kendaraan per hari.

"Jasa Marga membangun tol Semarang- Solo dinilai masih tidak fleksibel dan ekonimis, namun setidaknya dengan ada jalan tol tersebut mampu mendorong wilayah setempat dapat terus berkembang,"akunya.

Dia menyarankan kepala daerah mencari dana dari pihak ketiga dan membentuk perusahaan patungan atau BUMD sebab mengandalkan dana dari APBN masih sulit terlebih hitungannya kurang ekonomis.

Selain itu sambungnya pilih yang lebih menguntungkan seperti jalan tol Bakauheni-Lampung-Manggala-Oku-Palembang serta Betung, sebab memang sudah layak untuk dibangun.

HGH Perlu Rp. 100 Trilyun

Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan pembangunan trans Sumatra sepanjang 2.700 km dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung berkonsep High Grade Highway (HGH) dengan perkiraan anggaran Rp99,88 triliun.

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto mengatakan diprioritaskannya jaringan jalan Trans Sumatera mengingat pertumbuhan ekonomi di pulau tersebut sudah pesat sehingga kebutuhan akan infrastruktur pun sangat mendesak.

Menurutnya, ruas jalan nasional yang akan dibangun nantinya terdiri atas jalan bebas hambatan (freeway) dengan pembiayaan dana APBN dan sebagian jalan tol dengan pendanaan public private partnership.

“Jalan Trans Sumatera sepanjang 2.700 km yang dibangun kualitas tol, ada yang sepenggal jalan non tol dan sebagian besar jalan tol pembiayaan dari swasta,” ucapnya kepada Bisnis di Gedung Kementerian PU, pekan lalu.

Djoko mengatakan ruas jalan tersebut akan dibangun di sepanjang duplikasi jaringan jalan Timur Sumatera, yakni sedikit agak bergeser dari Lintas Timur Sumatera yang saat ini telah eksisting.

HGH Trans Sumatera ini terdiri atas Koridor Bakauheni — Banda Aceh sepanjang Lintas Timur Sumatera (2.014 km) yang disertai jalan penghubung (feeder) sepanjang 720 km.

HGH juga akan menghubungkan 8 Pusat Kegiatan Nasional, 6 pelabuhan udara, dan 7 pelabuhan utama Menurutnya, saat ini pemerintah tengah menyiapkan proses pembebasan lahan. Nantinya pembebasan tersebut akan menggunakan UU Pengadaan Tanah sehingga diharapkan dapat terlaksana dalam jangka waktu 2 tahun.

“Investor sudah banyak yang tertarik, sekarang pembebasan lahan yang dikejar,” tuturnya.

sumber :
theglobejournal

Tol Semarang-Solo - Suntikan Rp1,9 Triliun Masuk Klausul Khusus

JAKARTA – Pemerintah menargetkan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada ruas Semarang- Solo akan dilaksanakan pekan ini dengan klausul khusus yang akan diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Klausul tersebut terkait dengan dukungan pendanaan dari pemerintah. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Gazaly mengatakan klausul tersebut berupa pernyataan yang menyebutkan kepastian pemberian dukungan dana sebesar Rp1,9 triliun untuk kebutuhan pembangunan konstruksi di ruas sepanjang 75,88 kilometer (km). Klausul itu akan ditetapkan setelah amendemen ditandatangani.

Keputusan sumber dana itu, menurut Gani,masih menunggu hasil kesepakatan antara Kementerian BUMN,Kementerian PU dan juga pemegang konsesi yakni PT Jasa Marga Tbk. “Kita tanda tangani dulu,tapi di dalamnya ada klausul khusus kalau penyelesaian mengenai pemberian dukungan akan dilaksanakan menyusul setelah amendemen diteken. Tujuannya agar prosesnya bisa cepat,” kata Gani di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan, tujuan percepatan penandatanganan ini agar proses kelanjutan ruas tol itu bisa disegerakan. Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Adityawarman mengatakan, perseroan siap mendanai kebutuhan investasi konstruksi tersebut,menyusul adanya wacana kebutuhan anggaran Rp1,9 triliun bakal dilimpahkan pada pemegang konsesi dengan imbalan pemberian konsesi untuk dua hingga ruas baru pada perusahaan BUMN tersebut.

Menurut Adit, pembiayaan akan dikucurkan secara berkala pada belanja modal (capital expenditure/capex) 2013 hingga 2014.Angka pembagiannya masih belum ditetapkan karena menunggu keputusan Kementerian BUMN dan perhitungan kebutuhan pembebasan tanah per tahun. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto mengatakan bahwa berdasarkan rencana umum jaringan jalan tol nasional,saat ini dari total target jalan terbangun sepanjang 5.380 km, baru 774 km jalan yang terealisasi.

“ Rinciannya di Pulau Sumatera sepanjang 43 km, Pulau Jawa 714 km, Kalimantan dan Bali masing-masing 0%, dan di Sulawesi mencapai 17 km,” ungkap Djoko.Dia mengatakan, secara umum target pembangunan tol justru paling banyak diharapkan terealisasi di Sumatera. ● heru febrianto

sumber :

seputar-indonesia

TOL SEMARANG-SOLO: Perjanjian operasi 'diteken' pekan ini

JAKARTA: Badan Pengatur Jalan Tol menyatakan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol ruas Semarang-Solo akan dilaksanakan pekan ini, dengan klausul khusus yang akan diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Klausul tersebut, menurut Kepala BPJT Achmad Gani Gazaly berupa pernyataan yang menyebutkan kepastian pemberian dukungan dana sebesar Rp1,9 triliun untuk kebutuhan pembangunan konstruksi di ruas sepanjang 75,88 kilometer tersebut, akan ditetapkan setelah amandemen diteken.

Keputusan akan sumber dana itu, menurut Gani masih menunggu hasil kesepakatan antara Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan juga pemegang konsesi PT Jasa Marga Tbk.

“Kita tandatangani dulu, tapi didalamnya ada klausul khusus kalau penyelesaian mengenai pemberian dukungan akan dilaksanakan menyusul setelah amandemen diteken. Tujuannya agar prosesnya bisa cepat,” ujarnya di Jakarta hari ini.

Tujuan percepatan penandatanganan, katanya, agar proses kelanjutan ruas tol itu bisa disegerakan. Apalagi, lanjutnya, pelaksanaan pembebasan tanah juga diperkirakan akan memakan waktu maksimal satu tahun, sehingga sebelum masa waktu berakhir diharapkan keputusan sumber dana tersebut sudah dapat dipastikan.

Sementara itu, untuk penandatanganan ruas tol Batang-Semarang menurutnya diharapkan akan dilaksanakan pada akhir kuartal I/2012. Jika tidak, maka BPJT akan melaporkan pada Menteri Pekerjaan Umum untuk memutuskan kelanjutan proyek tersebut.

Menurutnya, BPJT akan bertindak lebih tegas untuk memastikan kelanjutan tol tersebut pada badan usaha jalan tol sebagai pemegang konsesi. Artinya, opsi penyelesaian bisa saja memutus konsesi atau juga mendesak BUJT untuk segera mempercepat konflik internal pemegang sahamnya.

“Kami harap tidak ada perpanjangan waktu penyelesaian lagi, karena sudah masuk dalam kuartal I/2012 dan mendekati target rencana proyek. Mudah-mudahan sudah ada kepastian secepatnya,” tambahnya.

Sanggupi dana

Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Adityawarman mengatakan perusahaan siap mendanai kebutuhan investasi konstruksi tersebut, menyusul adanya wacana kebutuhan anggaran Rp1,9 triliun bakal dilimpahkan pada pemegang konsesi dengan imbalan pemberian konsesi untuk dua hingga ruas baru pada perusahaan BUMN tersebut.

Menurut Adityawarman pembiayaan akan dikucurkan secara berkala pada capex 2013 hingga 2014. Angka pembagiannya, katanya, masih belum ditetapkan karena masih menunggu keputusan Kementerian BUMN dan juga perhitungan kebutuhan pembebasan tanah pertahunnya.

“Rencananya memang akan dibiayai oleh kami sebagai pemegang konsesi, sesuai instruksi. Tetapi ini masih akan dibahas lebih detail. Kita masih menunggu hasilnya,” ujarnya.

Dalam perkembangan lain, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto mengatakan berdasarkan rencana umum jaringan jalan tol nasional, saat ini dari total target jalan terbangun sepanjang 5.380 kilometer, baru sepanjang 774 kilometer jalan yang terealisasi.

Rinciannya, katanya, di pulau Sumatera sepanjang 43 kilometer, pulau Jawa 714 kilometer, Kalimantan dan Bali masing-masing 0%, dan di Sulawesi mencapai 17 kilometer.

Dia mengatakan secara umum target pembangunan tol justru paling banyak diharapkan terealisasi di pulau Sumatera. Dimana dari total 5.380 kilometer, sepanjang 2.848 kilometer ditargetkan dibangun di pulau tersebut.

Sementara itu, di pulau Jawa mencapai 2.374 kilometer, Kalimantan 84 kilometer dan di Bali 10 kilometer. “Untuk tahap awal kita memang prioritaskan untuk kawasan Pulau Jawa, karena dari skala prioritas kementerian, sebanyak 299 kilometer masuk di zona Jawa,” ujarnya. (sut) 

sumber : bisnis.com 

Menurut Dahlan Iskan, Sumatera bakal kalahkan Jawa

Menteri BUMN, Dahlan Iskan, menyempatkan diri melihat jalannya 

keterangan pers dari sudut wartawan sebelum mengikuti rapat kabinet 

terbatas bidang ekonomi, di Istana Negara. Jika saja akses perhubungan

di Pulau Sumatera sudah canggih dan terpadu, dia yakin kemajuan 

Pulau Jawa bisa dikalahkan. (FOTO ANTARA/Widodo S Jusuf)

"... Saya yakin, ini bisa segera kita wujudkan. Dan kalau ini jadi, maka Jawa akan kalah..."
Pekanbaru, Riau (ANTARA News) - Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, optimistis, percepatan pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol di Sumatra yang membentang dari Lampung hingga Aceh, bakal menjadikan kemajuan kawasan ini tumbuh sangat dinamis sehingga mampu mengalahkan kemajuan di Jawa.

Ia mengatakan itu di hadapan para gubernur se-Sumatera, termasuk Gubernur Riau, HM Rusli Zainal, yang berkumpul di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (20/2).

Pertemuan yang dipimpin langsung Dahlan Iskan tersebut membahas sejumlah isu pembangunan infrastruktur, khususnya percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.

"Saya sangat menghargai semangat dari bapak-bapak gubernur ini. Saya yakin, ini bisa segera kita wujudkan. Dan kalau ini jadi, maka Jawa akan kalah," tegasnya memberikan motivasi.

Dahlan menambahkan, masih begitu besar potensi kekayaan alam sekaligus sangat banyak tanah yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai proyek infrastruktur, termasuk jalan tol di Pulau Sumatera.

Semua ini, menurutnya, pada akhirnya nanti akan memacu pembangunan ekonomi di kawasan ini.

Iskan datang ke pertemuan itu dengan membawa Deputi Kementerian BUMN Bidang Infrastrukturm Sumaryanto, Dirut Jasa Marga, Adityawarman dan Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga, Abdul Hadi.

Iskan menegaskan, dirinya bukan berarti ingin mencaplok kerja Menteri Pekerjaan Umum.

"Hanya, karena rencana pembangunan jalan tol ini akan dilakukan bersama PT Jasa Marga yang kebetulan berada di bawah kekuasaan Menteri BUMN, sehingga saya datang," katanya.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu, disepakati beberapa butir (kesepakatan) penting.

"Poin-poin ini penting, karena saya tidak ingin pertemuan ini hanya sekedar wacana, tapi harus menghasilkan sesuatu yang pasti," tegasnya. 

 

sumber :

antaranews 

Dahlan Iskan: Tol Sumatera Mendesak Dibangun

PALEMBANG, suaramerdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, menilai, jalan Tol Sumatera mendesak untuk dibangun. Keberadaan jalan tol diperlukan agar pertumbuhan perekonomian daerah semakin cepat.

"Sumatera saat ini telah memiliki listrik cukup baik. Dan bila ada jalan tol, maka perekonomian daerah akan semakin baik lagi," kata Dahlan dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan jalan Tol Sumatra di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (20/2).

Dengan rapat koordinasi ini, tambah Dahkan, akan diketahui permasalahan yang dihadapi. "Selain itu, rapat koordinasi ini untuk menyelaraskan jalur jalan bebas hambatan tersebut di setiap provinsi, ujarnya.

Secara umum, menurut Dahlan, pembangunan jalan tersebut belum begitu ekonomis. Namun, setelah dibangunnya jalan bebas hambatan tersebut, sangat menguntungkan daerah. "Jadi kapan lagi dibangun bila tidak mulai dari sekarang," ucap Dahlan.

Meski demikian, jurnalis senior itu menambahkan, pembangunan jalan tol memerlukan dana cukup besar. "Pemerintah sekarang masih kesulitan untuk menyediakan anggaran pembangunan jalan tol itu," katanya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, mengatakan pembangunan jalan bebas hambatan tersebut menggunakan dana pihak ketiga. "Pemerintah hanya akan membebaskan lahan jalan yang dilalui tersebut," kata Alex.

Karenanya, pihaknya mengharapkan perizinan pembangunan jalan bebas hambatan tersebut dipercepat. "Hal ini, karena semua provinsi sudah siap, bahkan ada yang telah melaksanakan pembebasan lahan," ungkapnya.

 

sumber :

suaramerdeka