Jasa Marga (JSMR) Akuisisi Saham Konsesi Tol Solo-Ngawi-Kertosono

Ilustrasi jalan tol

Antarafoto

Bisnis.com, JAKARTA--Emiten pelat merah PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mengakuisisi saham dua perusahaan pemegang konsesi ruas tol Sawi-Mantingan-Ngawi sepanjang 90,10 kilometer dan Ngawi-Kertosono sepanjang 87,02 Km.

David Wijayatno, Sekretaris Perusahaan Jasa Marga, mengatakan perseroan telah menandatangani akta jual beli pengambilalihan saham miilik PT Thiess Contractors Indonesia dan PT Ferino Putra. Keduanya pemegang saham PT Solo Ngawi Jaya dan PT Ngawi Kertosono Jaya.

"SNJ merupakan pemegang konsesi jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi, sedangkan NKJ merupakan pemegang konsesi Tol Ngawi-Kertosono," ungkapnya dalam keterbukaan informasi di PT Bursa Efek Indonesia, Jumat (12/6/2015).

Emiten berkode saham JSMR tersebut telah membeli sebanyak 10,79 juta saham SNJ yang dimiliki Thiess dengan harga saham yang disepakati sebesar Rp237,71 miliar. Perseroan juga membeli 568.349 lembar saham SNJ yang dimiliki FP dengan harga Rp12,51 miliar.

Sementara itu, pengelola jalan tol badan usaha milik negara (BUMN) itu juga telah membeli 2,06 juta saham NKJ yang dimiliki Thiess dengan harga yang disepakati mencapai Rp12,51 miliar. Perseroan juga membeli 108.681 saham NKJ yang dimiliki FP dengan harga yang disepakati Rp658,5 juta.

Secara keseluruhan, JSMR merogoh kocek Rp263,39 miliar untuk pembelian saham perusahaan pemegang konsesi dua ruas tol tersebut. Jumlah saham JSMR pada NKJ menjadi 2,17 juta saham atau 60% dari seluruh saham NKJ.

Dia mengatakan, jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi dan Ngawi-Kertosono, yang konsesinya dipegang oleh SNJ dan NKJ tersebut, merupakan bagian dari jaringan jalan Tol Trans Jawa. Ruas ini terhubung dengan Tol Semarang-Solo yang masih dalam tahap pembangunan.

"Dengan pengambilalihan saham ini dan membangun kedua ruas jalan tol tersebut, Jasa Marga mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kapasitaas jaringan jalan dalam melayani lalu lintas di koridor Trans Jawa," paparnya.

Perseroan juga ingin meningkatkan produktivitas melalui pengurangan biaya distribusi dan menyediakan akses ke pasar regional maupun internasional.

Hingga kuartal I/2015, Jasa Marga mengantongi laba bersih Rp329,66 miliar, turun 12,23% dibandingkan dengan Rp376,27 miliar pada periode sama 2014. JSMR juga membukukan penurunan pendapatan sebesar 5,1% menjadi Rp1,97 triliun dari Rp2,07 triliun pada periode sama 2014.

Dari jumlah pendapatan tersebut, perusahaan mengalami penurunan pendapatan sebesar 57,79% dalam pendapatan konstruksi menjadi Rp195 miliar pada kuartal I/2015 dibandingkan dengan Rp462 miliar pada periode yang sama 2014.

Sebaliknya, perusahaan membukukan pendapatan tol sebesar Rp1,65 triliun pada kuartal I/2015 atau meningkat 8,73% dibandingkan dengan Rp1,52 triliun pada periode sama 2014. Perseroan juga mencatatkan pendapatan usaha lainnya sebesar Rp119 miliar per 31 Maret 2015 atau tumbuh 27% dibandingkan dengan Rp93 miliar pada periode yang sama 2014.

sumber :

bisnis

Kerusakan di Tol Banyumanik-Ungaran karena Aspal Melendut

KOMPAS.com/Syahrul MunirKomisi C DPRD Kabupaten Semarang 

meninjau kerusakan jalan tol Sesi I (Banyumanik – Ungaran) 

dan II (Ungaran – Bawen) di sekitar titik KM 21 400, Rabu (10/6/2015) siang

SEMARANG, KOMPAS.com - Direktur Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jateng (TMJ), otoritas pengelola tol Semarang-Solo, Ari Nugroho menyatakan perbaikan bidang jalan di sekitar KM 21 400 dilakukan karena lapisan aspal mengalami pelunakan. Dia memastikan kerusakan tersebut bukan dipicu terjadinya pergerakan tanah. 

"Itu karena aspalnya agak melendut sehingga harus kami bongkar. Bukan karena struktur tanahnya bergerak," kata Ari, Rabu (10/6/2015) petang. 

Ari mengakui jika titik perbaikan sebelumnya, yakni di Jembatan Penggaron merupakan dampak dari tanah gerak. 

"Tapi itu sudah selesai,” ungkap Ari. 

Pihaknya juga memastikan proses perbaikan di KM 21 400 tidak akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas, termasuk di masa arus mudik dan balik Lebaran mendatang. 

"Kita melihat volume kendaraan yang ada. Kalau pun ada satu lajur yang ditutup untuk perbaikan, itu tidak akan mengganggu. Dan untuk Lebaran mendatang hanya ada kegiatan reguler seperti pembersihan jalan,” ujarnya.

Ditanya soal kerapnya ruas tol yang dirintis pembangunannya di masa pemerintahan Gubernur Jateng Bibit Waluyo ini mengalami masalah infrastruktur, Ari berdalih tidak bisa berbuat banyak. Sebab yang menentukan desainnya adalah pemerintah pusat, sedangkan TMJ hanya mengerjakan sesuai instruksi yang ada. 

"Sejak awal kami belum bisa memastikan kondisi tanah yang ada, apakah itu tanah gerak atau tidak. Setelah pembebasan selesai, baru kami lakukan survei dan baru bisa diketahui tanahnya gerak atau tidak,” pungkasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Jalan tol Sesi I (Banyumanik–Ungaran) dan II (Ungaran–Bawen) untuk kesekian kalinya kembali mengalami kerusakan. Kali ini kerusakan terjadi di sekitar titik KM 21 400. Titik kerusakan tersebut sudah ditutup untuk upaya perbaikan. 

Bidang jalan yang rusak mencapai sekitar 12 x 4 meter tidak jauh dari ujung selatan Jembatan Penggaron. Lebih tepatnya di ruas jalan sisi timur atau arah Banyumanik-Ungaran. Pekerjaan perbaikan dilakukan dengan cara membongkar lapisan aspal dan beton sedalam 15–20 cm.

sumber :

kompas

Lagi, Ruas Tol Banyumanik-Ungaran Rusak

kompas.com/ syahrul munirKomisi C DPRD Kabupaten Semarang 

meninjau kerusakan kalan tol Sesi I (Banyumanik – Ungaran) 

dan II (Ungaran – Bawen) di sekitar titik KM 21 400, Rabu (10/6/2015) siang

SEMARANG, KOMPAS.com - Jalan tol Sesi I (Banyumanik–Ungaran) dan II (Ungaran–Bawen) untuk kesekian kalinya kembali ambles. Kali ini kerusakan terjadi di sekitar titik Km 21+400. 

Pantauan di lapangan, Rabu (10/6/2015) siang, titik kerusakan tersebut sudah ditutup untuk upaya perbaikan. Bidang jalan yang rusak mencapai sekitar 12 x 4 meter tidak jauh dari ujung selatan Jembatan Penggaron, tepatnya di ruas jalan sisi timur atau arah Banyumanik-Ungaran. 

Pekerjaan perbaikan dilakukan dengan cara membongkar lapisan aspal dan beton sedalam 15–20 cm. 

Sementara itu, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, pekerja menutup lokasi perbaikan dengan terpal plastik. 

Menjelang lokasi sekira 100 meter sebelumnya, Petugas tol juga memasang rambu pengaman berupa rubber coon. 

"Setahu kami di sekitar titik ini sering dilakukan perbaikan oleh pengelola tol. Belum lama ini, di sekitar badan jembatan juga dilakukan perbaikan karena lapisan tanahnya ambles,” tutur Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang Ngesti Nugraha. 

Menurut Nugroho, pihaknya mendatangi lokasi perbaikan untuk melihat dari dekat persoalan yang terjadi di jalan tol, setelah mendengar informasi dari masyarakat. Jalan tol sebaiknya 

“Jalan tol itu kan sudah didesain khusus, kualitasnya melebihi jalan reguler. Lah ini, jalan tol kok perbaikan terus. Kalau tidak karena ambles, permukaannya dibongkar karena bermacam hal hingga tebing di kanan kiri jalan yang longsor,” ujarnya.

Melihat kenyataan tersebut, Komisi C meminta pihak pengelola tol Semarang-Solo, PT Trans Marga Jateng (TMJ) nantinya lebih memperhatikan kualitas di pembangunan tol sesi III (Bawen–Salatiga) dan sesi IV (Salatiga–Boyolali). Sehingga persoalan yang kerap terjadi di sesi I dan II tidak terjadi di sesi lainnya. 

"Apalagi sekarang ini kan mendekati masa Lebaran, sehingga kami harap masalah infrastruktur ini bisa selesai sebelum arus mudik,” imbuhnya.

Penulis : Kontributor Ungaran, Syahrul Munir

Editor : Caroline Damanik

sumber :

kompas

Ganti Rugi Tol Soker Ditarget Selesai Agustus

(Ilustrasi) Tol Soker

Boyolali – Proses ganti rugi jalan tol Solo-Kertosono (Soker) terus dikebut. Ditarget dalam bulan Agustus mendatang, ganti rugi sudah rampung. Hingga saat ini, masih tersisa 10 % tanah dari total 1.789 bidang tanah, yang belum selesai ganti ruginya.

“Kita target sampai Agustus, jika tidak selesai maka uang ganti rugi akan kita titipkan ke Pengadilan Negeri,” ungkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tol Soker wilayah Boyolali, Walidi, Senin (8/6).

Pihaknya optimis ganti rugi tanah yang tinggal 10 % bakal rampung. Saat ini, musyawarah terus diintensifkan untuk mencari titik temu dan menyelesaikan ganti rugi. Berdasarkan data, proyek tol Soker di wilayah Boyolali menerjang 1.789 bidang tanah dengan luas total 1.025 hektar. Sedangkan panjang jalan mencapai 14,3 Km.

“Kita sudah cairkan ganti rugi sebesar Rp 21 miliar belum lama ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Boyolali, Jaka Diyana menyatakan, proses pembahasan ganti rugi untuk proyek tol Soker tetap menggunakan aturan lama. Dimana Ketua P2T tetap dijabat Sekda Sri

Ardiningsih.

Pihaknya tetap menggunakan aturan lama, menyusul proses ganti rugi tanah sudah selesai 75 %. “Yang terkena aturan baru proyek tol Solo-Semarang,untuk sementara ganti rugi dihentikan,” imbuhnya.

Proyek tol Solo-Kertosono, melewati sejumlah desa di wilayah Boyolali di Kecamatan Banyudono dan Ngemplak. Khusus untuk wilayah Desa Bangak, Kecamatan Banyudono sebenarnya terkena proyek tol Solo-Semarang. Hanya saja, proses pembahasan ganti rugi ikut proyek tol Soker seperti ganti rugi untuk tanah di Desa Denggungan.

“Denggungan merupakan titik temu dua proyek,” tandasnya.

sumber :

timlo

Pembebasan Lahan Tol Solo - Kertosono Tinggal 10 Persen

ilustrasi

BOYOLALI (KRjogja.com) - Proses pembayaran untuk ganti rugi pembebasan lahan proyek tol Solo - Kertosono di wilayah Boyolali ditarget selesai pada Agustus mendatang. Saat ini, lahan yang belum dibebaskan sebanyak 10 persen saja.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tol Soker wilayah Boyolali, Walidi beberapa hari lalu menjelaskan, total tanah yang mesti dibebaskan untuk proyek tersebut seluas 1.025 hektare yang terbagi dalam 1.789 bidang tanah dengan total panjang 14,3 km. Tanah yang dibebaskan berada di sembilan desa dua Kecamatan, yakni Desa Denggungan, Kecamatan Banyudono, serta delapan desa di Kecamatan Ngemplak, yaitu Desa Ngargorejo, Sobokerto, Ngesrep, Sindon, Dibal, Donohudan, Pandeyan dan Sawahan.

Saat ini tanah yang mesti dibebaskan tinggal 10 persen saja. "Kami optimis pembayaran ganti rugi selesai Agustus mendatang. Jika tidak, maka konsinyasi kami titipkan ke Pengadilan Negeri Boyolali," katanya.

Agar target pembebasan lahan tercapai, saat ini pihaknya menggencarkan musyawarah dengan warga agar kesepakatan bisa secepatnya dicapai. Sebelumnya, anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Boyolali, Jaka Diyana menyebut, tak ada perubahan struktur panitia dalam pembebasan lahan.

Berdasar peraturan baru, sempat akan ada perubahan pergantian ketua P2T dan dikhawatirkan menjadi kendala dalam proses pembebasan lahan. Namun karena proses pembebasan tanah dan ganti rugi sudah diatas 75 persen, maka aturan lama tetap diberlakukan. Ketua P2T tetap dijabat Sekda Boyolali Sri Ardiningsih. "Yang terkena aturan baru yakni yang pembebasan lahan dan ganti ruginya masih dibawah 75 persen," ungkapnya. (M-9)

sumber :

krjogja

Pemilik lahan menunggu realisasi ganti rugi Tol Boyolali- Semarang

ilustrasi : pengecekan patok RMJ (photo : soklin)

Boyolali (Soloraya Cyber) – Warga yang tanah miliknya bakal terkena proyek tol Boyolali- Semarang kini masih menunggu kelanjutan proses musyawarah ganti rugi. Mereka berharap musyawarah dapat segera dituntaskan. Diketahui sebanyak 16 desa yang ada di lima kecamatan itu baru dua desa yakni Desa Sidomulyo, Kecamatan Ampel, dan Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, yang sudah membebaskan tanah kas desanya untuk proyek jalan tol, masing-masing seluas 4.674 meter persegi dan 1,6 hektare.

“Kalau di Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel sebagian besar belum tuntas. Baru sebagian kecil yang selesai pembayaran ganti ruginya. Tanah milik saudara saya juga sudah dibayarkan,” ujar seorang warga, Eko Feriyanto (32).

Namun demikian, masih banyak pemilik tanah yang belum sepakat. Bahkan warga meminta kenaikan harga tanah seiring dengan meroketnya harga tanah sekitar. Sebagai perbandingan, saat proses ganti rugi beberapa waktu lalu, harga tanah di pinggir jalan raya Ampel- Tlatar hanya Rp 500 ribu/m2. Akan tetapi, saat ini harga tanah sudah mencapai Rp 750 ribu/m2.

“Pembahasan ganti rugi sementara ini dihentikan. Kami juga tidak persis penyebabnya. Namun dari informasi yang kami terima dari beberapa warga, katanya ada perubahan aturan. Musyawarah ganti rugi akan dilanjutkan setelah aturan baru selesai,” katanya.

Senada, Kades Tanjungsari, Kecamatan Banyudono, Joko Sarjono mengakui, proses pembahasan ganti rugi proyek tol di desanya juga dihentikan sementara. Di Desa Tanjungsari, proyek tol bakal menerjang tanah warga seluas 16.200 m2.

“Sedangkan tanah kas desa yang terkena seluas 2,2 hektare,” katanya

Diakui, pihaknya sudah pernah mengajukan pelepasan tanah kas desa kepada Gubernur Jateng melalui Pemkab Boyolali. Ternyata, pengajuan belum bisa diproses karena perubahan aturan. Pihaknya diminta menunggu aturan baru sebagai dasar pelepasan ganti rugi.

Sebenarnya, pihaknya sudah berusaha mencari tanah kas pengganti di desa setempat. Tanah kas pengganti di Desa Tanjungsari sekitar 1,5 hektare. Sisanya akan dicarikan di desa terdekat seperti Ketaon dan Desa Trayu. Namun proses belum bisa jalan menunggu aturan baru.

”Saat ini, tanah kas tersebut digunakan untuk kolam lele,” katanya.

Sebagaimana diberitakan, proyek tol Boyolali- Semarang dipastikan menerjang tanah kas desa di Boyolali seluas 18,9 hektare di 16 desa. Namun hingga kini, baru dua desa yang sudah membebaskan tanah kas desa. Yaitu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ampel dan Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo.

Berdasarkan Permendagri No 4 tahun 2007 dan Instruksi Gubernur Jateng, untuk bisa melepas aset desa maka pemerintah desa (pemdes) harus sudah melampirkan tanah kas pengganti. Persoalannya, mayoritas desa kesulitan mencari tanah pengganti yang berada di desa setempat.

Sementara itu, guna percepatan pembebasan tanah, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) meminta empat belas desa lainnya segera melepaskan tanah kas desanya terlebih dahulu.

“Bebaskan dulu tanah kas desa, selanjutnya pemdes segera membentuk panitia pengadaan tingkat desa untuk mencari tanah pengganti,” kata Wakil Ketua P2T Boyolali, Untung Rahardjo,

sumber :
solorayacyber.com

Pemkot Solo Genjot Pengembangan Kawasan Utara

Kepala DTRK Solo Agus Djoko Witiarso (kiri) berbicara saat 

di acara Rembug Soloraya di Griya Solopos, di 

Jl. Adisucipto 190, Solo, Jawa Tengah, Kamis(4/6/2015) pagi. 

(Evi Handayani/JIBI/Solopos.com)

Rembug Soloraya kali ini dihadiri sejumlah pihak yang 

mendiskusikan penataan Kota Solo bagian utara.

Solopos.com, SOLO — Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) Solo dan sejumlah pihak di jajaran Pemerintahan Kota Solo, akademisi, beserta aktivis di Solo mendiskusikan pengembangan kawasan Solo Utara dalam acara diskusi Rembug Soloraya bertajuk Impian Solo Baru, Kamis (4/6/2015) pagi.

Hadir dalam acara tersebut Kepala DTRK Solo, Agus Djoko Witiarso; bakal calon Wali Kota Solo, Muhammad Taufiq dan Anung Indro Susanto; Direktur PT Aksara Solopos, Bambang Natur Rahadi, beserta jajaran redaksi dan manajemen PT Aksara Solopos.

Diskusi Rembug Soloraya ini dimoderatori Redaktur Solopos Syifaul Arifin. Sayang, Wali Kota Solo FX. Hadi Rudyatmo tidak dapat menghadiri diskusi kali ini karena ada kepentingan di Jakarta. Terkait dengan itu, Agus membacakan note sambutan Rudy tersebut .

Diskusi tersebut digelar dalam rangka menindaklanjuti gagasan Presiden Joko Widodo saat masih menjabat Wali Kota Solo pada 2007. Sehubungan dengan itu, Agus mengajak segenap peserta diskusi yang terdiri atas sejumlah pejabat Pemerintahan Kota Solo, perwakilan akademisi dari universitas-universitas di Solo, dan aktivis serta pengamat Kota Solo untuk bersinergi mematangkan konsep penataan Kota Bengawan ini.

Kepala DTRK Solo Agus Djoko Witiarso menjelaskan 

rencana pengembangan Solo Utara 

(Evi Handayani/JIBI/Solopos.com)

Kali ini, Agus menjelaskan fokus penataan Kota Solo di kawasan Solo Utara, yaitu Nusukan, Kadipiro, Banyuanyar, dan Mojosongo. Sebagaimana dalam note sambutan Wali Kota Solo FX. Hadi Rudyatmo, Agus menuturkan kawasan Solo Utara dipandang berpotensi untuk dikembangkan.

“Sinergitas itu sangat penting dalam menata sebuah kawasan,” ujar Agus.

“Penataan kawasan utara berpotensi untuk perkembangan area perbatasan. Ke depan nanti, kawasan Solo Utara akan dikonsep untuk area pengembangan,” tegas Agus.

Pemerintah Solo berencana mengoperasionalkan Tol Semarang-Solo yang sekaligus menjadi jalur pintu gerbang masuk Kota Solo. Agus berpandangan tahun depan sejumlah pengembangan untuk kawasan Solo Utara dapat berjalan.

“Dioperasionalkannya Tol Semarang-Solo ini diharapkan menjadikan Adi Sumarmo sebagai pintu gerbang bagi orang yang masuk Kota Solo nanti,” jelas Agus.

Tindak lanjut gagasan tentang pengembangan Solo Utara ini tentu saja membutuhkan kerja sama antara Pemerintah Kota Solo yang bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan pemerintahan daerah sekitar, serta dukungan segenap stake holder di Solo.

sumber :

solopos

Fasum-Fasos Jalan Tol Semarang-Solo Belum Beres

Ilustrasi

UNGARAN, RAJA – Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang merupakan korban penggusuran proyek jalan tol Semarang – Solo, sesi II Ungaran – Bawen hingga saat ini belum juga ada kejelasan dari pihak terkait. Warga Kalirejo pun mengajukan class action.

Tidak hanya warga Kalirejo, kali ini Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, juga akan mempertanyakan realisasi penggantian jalan desa yang berada di Dusun Geneng hingga Simpang Susun tol Kandangan, dengan panjang 500 meter dengan lebar 3 meter, kepada pihak Trans Marga Jateng (TMJ). Bukan hanya jalan yang menjadi persoalan di daerah tersebut, Fosum dan Fasos yang berada di SDN 02 dan 04 Kandangan agar juga secepatnya diselesaikan.

“Pada dasarnya warga tidak meminta gantirugi berupa uang, akan tetapi ganti jalan sepanjang 500 meter, lebar 3 meter di Dusun Geneng sampai Simpang Susun. Hingga saat ini belum terealisasi, padahal dalam forum musyawarah mereka menyanggupi mengganti jalan. Terakhir kami menanyakan masalah itu, November 2014 pada TMJ,” ucap Kepala Desa Kandangan Paryanto.

Sampai saat ini warga masih saja kesulitan untuk beraktifitas, lantaran tidak ada jalan penghubung. Mengingat di kanan dan kiri jalan tol tersebut masih ada ratusan hektar lahan milik warga. Paryanto menjelaskan, akibat tidak ada jalan tersebut, warga kerepotan saat akan mengangkut hasil panen. Misalnya ada warga yang mau muat kayu atau material apapun menggunakan mobil, maka harus dilangsir sampai pinggiran tol. Kemudian mobil atau truk masuk lewat tol Bawen untuk ambil material itu.

“Paling susah itu warga yang berada di kanan kiri jalan tol, padahal masih ada ratusan hektar di sana. Untuk beraktifitas terpaksa harus nerabas lewat pinggiran tol,” kata Paryanto.

Selain jalan desa, lanjut Prayitno, warga juga meminta agar jembatan geneng dibuat langsam. Sebab kondisi saat ini sangat curam, sehingga banyak truk angkutan berat terguling. “Kita sudah mengajukan baik secara lisan atau pun secara tertulis pada mereka, dan mereka juga

sepakat waktu di forum itu ada juga pejabat TMJ dan Pak Sekda termasuk TPT. Katanya akan direalisasikan secepatnya. Informasi terakhir mereka masih menunggu selesainya pembebasan lahan perkuatan di kanan dan kiri tol seluas 9,8 hektar terangnya.

Sementara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan, bahwa pihaknya sudah membahas masalah tersebut dan mana saja yang harus segera diselesaikan. Bahkan Ganjar berjanji bila ada laporan masuk dari warga kepadanya saat itu juga akan memerintahkan untuk segera menyelesaikan masalah fasos dan fasum tersebut.

“Kita sudah bicara mana yang belum selesai dan harus segera diselesaikan. Apalagi di sini ada petugasnya kan, diurus tidak? Mbok disuruh ngomong karo aku. Kalau sekarang ada data fasum dan fasos yang belum beres diberikan saya, besok pagi saya berikan TMJ untuk menyelesaikan persoalan ini,” pungkas Ganjar. (wis)

Sumber :

fajaronline-jateng

Warga Kalirejo Menanti Penggantian Fasilitas Umum

ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Tuntutan agar pihak Trans Marga Jateng (TMJ) segera mengganti fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang tergusur proyek jalan tol ruas Ungaran- Bawen kembali mengemuka.

Setelah warga Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, tuntutan serupa disampaikan oleh perwakilan warga Desa Kandangan, Kecamatan Bawen.

Mereka mendesak pihak PT TMJ --selaku operator jalan tol Semarang- Solo ini-- untuk secepatnya mewujudkan fasilitas warga yang dulu tergusur proyek pembangunan jalan tol.

“Khususnya realisasi penggantian jalan desa Dusun Geneng sampai Simpang Susun Tol Kandangan, sepanjang 500 meter dengan lebar 3 meter,” ujar Kepala Desa Kandangan, Paryanto, di Ungaran, Selasa (2/6).

Warganya, lanjut Paryanto, juga meminta PT TMJ segera menyelesaikan fasos prngganti di SDN Kandangan 02/ 04 serta penyempurnaan jembatan Geneng agar tidak memicu terjadinya kecelakaan lalulintas.

Sebab sejak jalan tol Semarang- Solo seksi II ini dioperasional pada 4 April 2014, hingga saat ini proses penggantian fasum dan fasos yang terkena proyek belum kunjung beres.

Padahal dalam forum musyawarah kali terakhir pada November 2014, pihak PT TMJ menyanggupi bakal segera mewujudkan jalan terlebih dahulu. “Namun hingga kini juga belum jelas,” katanya.

Ia menambahkan, sampai saat ini warga Kandangan masih kesulitan untuk beraktifitas, terutama untuk menggarap lahan prtanian. Sebab tidak ada jalan penghubung dari rumah dengan lahan pertanian yang ada di sekitar jalan tol.

Terutama saat warga akan mengangkut hasil panen. Atau saat ada warga yang akan mengangkut kayu atau material menggunakan mobil, maka harus dilangsir sampai pinggiran tol.

Kemudian mobil atau truk masuk lewat tol Bawen untuk dapat mengangkut material itu. Karena itu, pihaknya juga khawatir, aktivitas seperti ini akan mengganggu keselamatan para pengguna jalan tol.

“Kami tidak akan meminta ganti uang, tapi ganti jalan sepanjang 500 meter dengan lebar 3 meter di Dusun Geneng sampai Simpang Susun sudah cukup,” tegas Paryanto.

sumber :

republika

15 Bidang Tanah Belum Terbebaskan

Pembebasan Lahan Tol Semarang Solo

Sejumlah pekerja sedang melakukan finishing pembangunan talut 

di tebing kawasan tol seksi II Semarang-Solo (SS) ruas Ungaran- Bawen, 

Kabupaten Semarang, beberapa waktu lalu.

SALATIGA - Pembebasan lahan jalan tol Semarang-Solo seksi III Bawen-Boyolali di Salatiga belum tuntas.

Hingga saat ini masih ada sebanyak 15 bidang tanah yang berada di wilayah Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, belum terbebaskan lantaran pemiliknya belum sepakat dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan tim appraisal. Mereka menilai harga tanah yang ditetapkan pemerintah rendah.

Wakil Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Kota Salatiga Tri Priyo Nugroho mengatakan, pembebasan lahan jalan tol di Salatiga terkendala masalah nilai ganti rugi. Sebanyak 10 orang pemilik bidang tanah menolak harga tanah yang ditetapkan oleh appraisal sehingga tanah tersebut belum bisa dibebaskan.

“Kami sudah melakukan negosiasi sebanyak 10 kali, namun belum ada titik temu. Meski demikian, kami terus melakukan pendekatan dan negosiasi kepada para pemilik tanah yang belum sepakat dengan harga ganti rugi,” ucapnya kemarin.

Hingga saat ini tanah warga yang terkena pembangunan jalan tol yang sudah dibebaskan sebanyak 140 bidang. Tanah tersebut tersebar di wilayah Kecamatan Sidorejo dan Tingkir. “Tinggal 15 bidang tanah saja yang belum terbebaskan. Kami berharap pemiliknya bisa melepaskan tanah mereka untuk kepentingan pembangunan infrastruktur karena nilai ganti ruginya juga sudah di atas NJOP (nilai jual objek pajak),” tandas Tri Priyo.

Disinggung mengenai gugatan sejumlah pemilik tanah yang tidak sepakat dengan ganti rugi, Tri Priyo mengatakan proses hukum telah selesai dan mereka telah menerima keputusan pengadilan dan mau melepaskan tanahnya. “Penggugat kalah dan mau melepaskan tanahnya. Mereka juga sudah menandatangani penerimaan ganti rugi,” ucapnya. 

 

sumber :

koran-sindo