Infrastruktur Jadi Tantangan Terbesar

ilustrasi

IKLIM INVESTASI

JAKARTA (Suara Karya): Peningkatan infrastruktur Indonesia diperkirakan menjadi komponen kunci dalam upaya negara untuk menarik investasi asing lebih besar bagi ekspansi ekonomi Indonesia. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan tantangan utama yang harus segera diatasi oleh Indonesia. "Kualitas infrastruktur Indonesia selama empat tahun terakhir terus meningkat. Infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci bagi daya saing Indonesia," katanya di Jakarta, Senin (6/8). 

 

Berdasarkan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum), untuk kualitas infrastruktur jalan, Indonesia meraih peringkat 105 pada 2008, peringkat 95 pada 2009, peringkat 84 dalam 2010, dan peringkat 83 pada 2011. Menurut dia, pembangunan infrastruktur masih merupakan tantangan besar yang harus diatasi Indonesia. 

 

Negara perlu berinvestasi besar dalam rangka meningkatkan daya saing. Terkait hal ini, dia mengatakan, peraturan pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang diberlakukan pada 2011 akan sepenuhnya dilaksanakan sebagai keputusan presiden pada akhir tahun ini. Sebab, masalah pembebasan tanah telah lama menjadi kendala utama terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya pembangunan jalan tol. 

 

Ketidakpastian tersebut telah menyulitkan para kontraktor untuk menilai risiko dan mengakses pembiayaan dari bank. "Dengan mendorong pelaksanaan regulasi tersebut, ke depan diharapkan dapat membantu mempercepat bergulirnya proyek-proyek baru," ujarnya. Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Perekonomian secara keseluruhan jumlah pembiayaan mencapai Rp 1.900 triliun untuk kebutuhan pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur besar dan inisiatif dalam waktu lima tahun sampai 2014. 

 

Dari proyek-proyek dan inisiatif tersebut kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berjumlah Rp 689 triliun, dan pemerintah pusat akan membiayai sekitar Rp 272 triliun. "Rp 560 triliun akan dianggarkan dari APBN, Rp 155 triliun dari pemerintah daerah, dan Rp 685 triliun akan disediakan oleh sektor swasta, termasuk BUMN, sisanya masih akan dibahas bagaimana kekurangan tersebut akan didistribusikan," tuturnya. 

 

Dia juga memastikan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antara pusat-pusat ekonomi Indonesia dengan hubungan lebih erat lagi dengan pemerintah daerah, terutama untuk meningkatkan jaringan jalan. Tercatat, aktivitas ekonomi Indonesia terjadi di Jawa dan Sumatera dan 80 persen dari kegiatan ekonomi terkonsentrasi di Jawa Bagian Utara dan Sumatera bagian barat 80 persen dari bebannya terkonsentrasi di Sumatera bagian timur. "Saat ini, kami sedang mengembangkan koridor ekonomi di kedua Jawa bagian utara dan Sumatera bagian timur sambil memperbaiki konektivitas dalam koridor-koridor utama yang sibuk akan berlanjut secara signifikan untuk pertumbuhan ekonomi yang pesat," katanya. 

 

Seperti diketahui, dalam koridor Sumatera bagian timur akan termasuk kelompok agroindustri kelapa sawit Sei Mangkei, sedangkan di Jawa bagian utara akan meliputi wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) dan menghubungkan kedua koridor strategis tersebut, termasuk pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). (Novi) 

 

sumber :

suarakarya