Enam Bulan Jasa Marga Kantongi Laba Bersih Rp 1,016 Triliun

Ilustrasi PT Jasa Marga(Arimbi Ramadhiani)

JAKARTA, KompasProperti - Total laba bersih yang dibukukan PT Jasa Marga (Persero) Tbk pada Semester I-2017 meningkat 9,79 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Saat ini, laba bersih yang mampu dikantongi senilai Rp 1,016 triliun.

Corporate Secretary PT Jasa Marga (Persero) Tbk Agus Setiawan menjelaskan, kenaikan laba bersih ini ditunjang peningkatan Pendapatan Tol dan Usaha lain sebesar 7,47 persen, yaitu dari Rp 4,21 triliun menjadi Rp 4,53 triliun.

"Pendapatan tol tercapai Rp 3,99 triliun atau naik 2,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp 3,88 triliun. Sedangan Pendapatan Usaha lain Rp 543 miliar atau naik 62,03 persen dari semester I 2016 sebesar Rp 335 miliar," terang Agus dalam keterangan tertulis yang diterima KompasProperti, Jumat (28/7/2017).

Sementara itu, aktivitas konstruksi sejumlah ruas jalan tol baru, terpantau pada realisasi pendapatan konstruksi yang mencapai Rp 8,57 triliun atau naik sebesar 243,15 persen dari tahun 2016 yaitu Rp 2,50 triliun.

Untuk kegiatan ekspansi Perseroan, dapat dilihat dari total nilai aset yang mencapai Rp 65,81 triliun atau meningkat 23,01 persen dari semester yang sama tahun lalu. Ekspansi tersebut dilakukan Perseroan untuk pertumbuhan jangka panjang.

Sedangkan, pada sisi EBITDA, Jasa Marga berhasil memperoleh Rp 2,62 triliun atau tumbuh 6,55 persen dibandingkan Semester I 2016 dan mencapai margin EBITDA sebesar 57,94 persen.

Di sektor investasi, Agus menambahkan, Jalan Tol Gempol-Pasuruan seksi Bangil-Rembang baru saja dioperasikan April tahun ini.

"Pengoperasian jalan tol tersebut akan memberikan dampak pada kenaikan Pendapatan Tol, namun sekaligus juga mempengaruhi peningkatan Beban Usaha," kata dia.

Dalam waktu dekat, Jasa Marga berencana mengoperasikan kelanjutan tol tersebut yaitu seksi Gempol-Bangil (6,8 km) dan seksi Rembang-Pasuruan (6,6 kilometer).

Selain itu juga akan dioperasikan seksi terakhir Jalan Tol Semarang-Solo yaitu seksi Bawen-Salatiga (17,50 kilometer) pada triwulan III-2017.

Masih pada tahun ini, Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Ruas Sepanjang-Krian (15,5 kilometer), Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (41,69 kilometer), Jalan Tol Solo-Ngawi (90,25 kilometer) dan Jalan Tol Ngawi-Kertosono (49,51 kilometer), juga akan dioperasikan.

Peningkatan Investasi

Guna meningkatkan kapasitas investasi, Perseroan akan melakukan aksi korporasi berupa Sekuritisasi Pendapatan Tol Jagorawi serta Project Bonds.

Sekuritisasi Pendapatan ini berbasis pendapatan di masa mendatang atau future revenue base securities yang direncanakan sekitar Rp 2 triliun, yang pada saat ini masih dalam proses finalisasi registrasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sedangkan Project Bonds masih dalam tahap persiapan dan konsultasi dengan lembaga terkait.

Hal ini dilakukan sebagai salah upaya pendanaan alternatif pengembangan proyek jalan tol baru, melalui Anak Perusahaan Jalan Tol, akan menyelesaikan target penambahan pengoperasian jalan tol sekitar 660 kilometer hingga tiga tahun kedepan.

Saat ini Perseroan memiliki hak konsesi sepanjang 1.260 kilometer.

sumber :

kompas

Investor Malaysia Lirik Tol Cilacap-Yogyakarta

istimewa

JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M. Basuki Hadimuiljono mengatakan, saat ini sudah ada investor yang mau membanguan jalan tol dari Cilacap ke Yogyakarta. Investor tersebut berasal dari Mayasia yakni UEM Group Bhd. Bahkan saat ini tengah dilakukan desain untuk pembanguan jalan tol tersebut.

"Kalau pembangunan jalan tol Cilacap-Yogyakarta sudah ada pemerakarsanya dan investornya juga sudah ada dari Malayasia yakni UEM Group yang juga mengelola tol Cipali," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M. Basuki Hadimuiljono disela-sela MoU kesepakatan pembayaranan non tunai untuk jalan tol, di Jakarta, Rabu (31/05/2017).

Menteri Basuki menjelaskan pembangunan jalan tol Yogyakarta-Magelang, masih dalam tahap pengkajian, bahkan investor untuk membangunannya juga belum ada. Jadi tambahnya, untuk saat ini masyarakat masih memakai jalan nasional yang juga kondisinya sudah bagus. Tol Semarang- Solo_-Salatiga sudah abisa difungsikan. Sedangkan jalan tol Kartasuro-Salatiga baru tahap dikerjakan dan belum bisa jalan. Namuan diperkirakan jalan ton ini akan selesai tahun 2018.

"Ini dalam rangka pengembangan pariwisata di kawasan Borobudur. Tol Yogya- Magelang masih belum dan masih di kaji dan belum ada investornya, justru yang sudah ada investornya untuk tol Bandung-Tasik, Tasik - Cilacap dan Cilacap-Yogya, Yogya –Solo. Untuk Tasik-Cilacap investornya Jasa Marga dan Malaysia ” tegasnya.

Adapun jalan tol Kartasuro -Ngawi, kata Menteri Basuli sudah difungsikan secara darurat sehingga para pemudik harus keluar di Widodaren yang jaraknya sekitar 15 km sebelum Ngawi. Sedangkan dari Jombang ke Surabaya sudah bisa langsung. Guna mengatisipasi kemacetan pada arus mudik lebaran kali ini, Kemeneterian PUPR akan mengoperasikan jalan tol darurat sepanjang 190 km. dengan rincian jalan tol darurat dari Brebes- Weleri hingga Batang mencapai 110 km dan 80 km untuk jalan tol darurat dari Kartosura ke Ngawi. (Lmg)

sumber :

krjogja

Jasa Marga (JSMR) Fokus Genjot Investasi Anak Usaha

Bisnis.com, JAKARTA--- Pengelola jalan tol milik negara, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. menggenjot investasi untuk anak usaha perseroan menjadi Rp11,34 triliun pada 2016.

Berdasarkan laporan tahunan 2015, biaya investasi pada 2016 itu untuk 13 anak usaha yang mengelola jalan tol di berbagai kota di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara dan Bali.

Investasi terbesar dialokasikan untuk anak usaha Jasa Marga yang menggarap ruas tol Solo-Ngawi yaitu PT Solo Ngawi Jaya senilai Rp2,86 triliun, diikuti oleh PT Trans Marga Jateng Rp1,54 triliun, PT Ngawi Kertosono Rp1,6 triliun, PT Jasamarga Kualanamu Tol Rp1,44 triliun, PT Marga Trans Nusantara Rp1,4 triliun.

Selain itu, investasi lainnya untuk PT Jasamarga Bali Tol senilai Rp37,35 miliar, PT Marga Lingkar Jakarta Rp20,97 miliar, PT Jasamarga Pandaan Tol Rp930 juta, PT Marga Sarana Jabar Rp106,45 miliar, PT Marga Nujyasumo Agung Rp810 miliar, PT Marga Kunciran Cengkareng Rp299 miliar dan PT Cinere Serpong Rp164,67 miliar.

Sebagai gambaran, ruas Solo-Ngawi sepanjang 90,1 kilometer merupakan bagian dari jaringan tol Trans Jawa yang menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Timur serta melewati wilayah Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Sragen dan Ngawi.

Jalan tol tersebut menghubungkan ruas jalan tol Semarang-Solo yang sudah beroperasi sebagian dengan jalan tol Ngawi-Kertosono. Ruas Solo-Ngawi diharapkan rampung seluruhnya pada 2017 setelah proses konstruksi dimulai pada 2015.

Di samping itu, emiten berkode saham JSMR itu menargetkan beroperasinya 3 ruas jalan tol pada 2016 antara lain Semarang-Solo seksi Bawen-Salatiga (17,5 km), ruas Solo-Sragen seksi Kartasuro-Sragen (35,5 km) dan ruas Surabaya-Mojokerto seksi Krian-Mojokerto (18,5 km).

sumber :

bisnis.com

Tol Astra Menanti Asa

ilustrasi

Kebiasaan pengerjaan proyek, terutama proyek infrastruktur, di awal tahun bisa menjadi pola baru. Sebelumnya, proyek selalu dikerjakan di pertengahan dan menjelang akhir tahun. Presiden Joko Widodo mengaku ingin terus mendorong di mana lelang dan pengerjaan proyek dapat dilakukan sejak dini.

Presiden juga menekankan ingin pekerjaan proyek dapat dimulai sejak awal tahun, lantaran demi mendorong stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Terlebih lagi menurut Presiden, saat ini dunia usaha dan investor telah menaruh kepercayaan besar terhadap Indonesia.

Oleh karena itu, perlu sinkronisasi dan harmonisasi pekerjaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditambah dukungan swasta. Salah satu tender proyek infrastruktur yang tengah digenjot adalah dua pembangunan jalan tol di Provinsi Banten, Tol Serpong - Balaraja dan Kunciran - Serpong.

Tender Tol Serpong - Balaraja di Kabupaten Tangerang ini akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada awal Februari 2016 mendatang. Konsorsium Tol Serpong - Balaraja yang terdiri dari PT Astratel Nusantara, PT Bumi Serpong Damai Tbk dan Kelompok Kompas Gramedia ini merupakan penggagas terselenggaranya tol sepanjang 30 kilometer tersebut.

Direktur PT Astratel Nusantara, Wiwiek Dianawati Santoso menuturkan, saat ini pembebasan Seksi I Tol Serpong - Balaraja sepanjang 10 kilometer telah rampung 80%. "Hampir seluruh tanah sudah bebas di seksi ini. Dengan begitu, tendernya akan digelar awal bulan Februari mendatang,” ungkapnya.

Lebih lanjut Wiwiek mengatakan, tol tersebut akan menghubungkan Kawasan Terpadu BSD di Serpong hingga Kawasan Jayanti. Menurut dia, tol ini juga akan terkoneksi dengan Tol Tangerang - Merak yang dikelola oleh PT Marga Mandala Sakti (MMS).

Perihal kisaran investasi, menurut Direktur Utama MMS ini mengaku sudah memiliki gambarannya. Namun, dirinya masih enggan menyebutkannya. "Masih belum pasti nilai investasi pastinya. Kami menunggu selesai tender dahulu setelah itu baru bisa diumumkan nilainya setelah mendapat persetujuan dari regulator, yaitu Badan Pengelola Jalan Tol Kemenpupera," kata Wiwiek.

Untuk diketahui, jika resmi beroperasi Tol Serpong - Balaraja akan melintasi delapan kecamatan di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, yakni Serpong, Cisauk, Pagedangan, Legok, Curug, Panongan, Tigaraksa dan Balaraja. Astratel sendiri memiliki saham sebesar 25% di tol tersebut.

Beragam masalah lahan

Selain Tol Serpong - Balaraja, Astratel juga menangani Tol Kunciran - Serpong. Namun menurut Wiwiek, pembangunannya tidak semulus yang diperkirakan lantaran masih pembebasan lahan. Dia mengungkapkan, tol dengan panjang hanya 11,2 kilometer tersebut pembebasan lahannya baru mencapai 65%.

Tol Kunciran - Serpong yang terhubung dengan TolJakarta - Tangerang serta tol di Sediyatmo di Bandara Soekarno-Hatta merupakan tol yang tingkat persoalan pembebasan tanahnya paling banyak. Karenanya, PT Marga Trans Nusantara (MTN), sebagai anak perusahaan Astratel, belum bisa menargetkan waktu penyelesaian proyek tersebut.

"Tergantung pemerintah kalau yang satu ini. Kapan mereka bisa menyelesaikan pembebasan tanahnya, kita serahkan ke pemerintah. Kami berharap pada tahun ini mencapai 100%. Jadi keduanya (Tol Serpong - Balaraja dan Kunciran - Serpong) bisa beroperasi secepatnya," papar dia. Meski begitu, Wiwiek tetap optimis karena ada aturan baru tentang pembebasan lahan, yaitu UU No.2 Tahun 2012.

Wiwiek juga menjelaskan, beberapa permasalahan yang hingga kini tak kunjung teratasi adalah harga jual tanah, surat-surat tanah dan sengketa antar-ahli waris. "Ada juga yang dokumennya dipinjamkan (digadaikan) ke bank. Tetapi lebih banyak yang selisih dengan antar-ahli waris," terangnya.

Jalan Tol Kunciran-Serpongmerupakan bagian dari Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) II. Terdiri dari delapan ruas tol dengan total panjang mencapai 145,3 kilometer. Tujuh ruas tol lainnya yang termasuk jaringan Tol JORR II adalah Cengkareng-Kunciran 14,2 kilometer,Serpong-Cinere 10,1 kilometer, Cinere-Jagorawi 14,6 kilometer, Depok-Antasari 22,8 kilometer, Cimanggis-Cibitung 25,4 kilometer, Cibitung-Cilincing 33,9 kilometer, dan Cilincing-Tanjung Priok 12,1 kilometer.

Adapun MTN merupakan perusahaan kerja sama antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan Astratel Nusantara, dengan kepemilikan saham masing-masing 60% dan 40%. PT Astratel Nusantara saat ini memiliki enam perusahaan di mana empat diantaranya bergerak di bidang jalan tol seperti PT Marga Mandala Sakti (MMS) Ruas Tol Tangerang - Merak, PT Marga Trans Nusantara (MTN) Ruas Tol Kunciran - Serpong, PT Marga Harjaya Infrastruktur (MHI) Ruas Tol Mojokerto - Jombang, dan Trans Marga Jateng Ruas Tol Semarang - Solo. [ardi]

sumber :

neraca

Tujuh Hasil Rapat BI, Pemerintah dan Pemda Yogyakarta

Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rakor ini dilakukan sebagai upaya mempercepat peningkatan daya saing sektor industri dan pariwisata.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara mengatakan, rapat koordinasi menghasilkan sejumlah kesepakatan penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten serta bersinergi dengan implementasi yang tepat waktu dan terukur.

Berikut adalah tujuh kesepakatan yang diperoleh:

1. Mendorong pengembangan industri yang terintegrasi dalam rantai pasok domestik dan global disertai penataan strategi pengembangan daya saing industri. Fokus pengembangan adalah pada peningkatan efisiensi dan produktivitas a.l. melalui percepatan pembangunan infrastruktur logistik dan energi, fasilitasi fiskal, iklim investasi dan akses pembiayaan untuk penguatan struktur industri, pengembangan kawasan industri, penyiapan rencana akses offensive dan defensive untuk produk-produk unggulan, serta penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten.

2. Terkait dengan percepatan pembangunan logistik, pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan penyelesaian pembangunan akses jalan tol Semarang – Solo, pengaktifkan kembali jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Mas, dan mempercepat penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto. Pemerintah akan menyempurnakan regulasi terkait pemanfaatan lahan yang dimiliki instansi pemerintah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.

3. Untuk pengembangan kawasan industri, pemerintah akan mengoptimalkan pengembangan kawasan industri di Jawa Tengah yakni di Kendal, Demak, Boyolali, Sukoharjo, dan Karang Anyar. Khusus di wilayah DKI Jakarta, Pemerintah Daerah akan menata kembali pengembangan industri dengan mengalihkan industri berat ke luar daerah Jakarta guna mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sementara itu, Jakarta akan fokus pada pengembangan industri kreatif dan jasa.

4. Mempercepat pengembangan pariwisata yang diprioritaskan pada 10 destinasi prioritas, termasuk pengembangan wisata “Great Jawa” yang terdiri dari “Great Jakarta”, “Great Bandung”, “Great Yogyakarta-Jateng”, dan “Great Surabaya”. Berbagai program akan dilaksanakan untuk pengembangan destinasi pariwisata, peningkatan wisatawan nusantara dan mancanegara, serta kelembagaan.

5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri dan akses terhadap destinasi pariwisata, terutama jalan, pelabuhan dan bandara. Dalam hal ini, prioritas diberikan pada pengembangan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri dan destinasi pariwisata strategis, termasuk peningkatan kapasitas bandara dan/atau pembangunan bandara baru yang saat ini sudah tidak lagi memadai sebagai pintu masuk atau hub pariwisata nasional.

6. Pemerintah memberikan perhatian khusus pada langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan Bandara Kulonprogo dan akses transportasi pendukungnya. Transportasi pendukung tersebut meliputi akses jalan dan kereta api dari Yogyakarta ke Kulonprogo. Selain itu, pemerintah akan mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mendukung proses penyediaan lahan dan kemudahan perizinan, serta memperkuat sinergi antara pusat-daerah maupun antar daerah.

7. Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Selain itu, untuk mendukung agenda prioritas pengembangan industri dan pariwisata nasional Bank Indonesia akan mendorong pengembangan pemanfaatan transaksi nontunai guna mendukung peningkatan efisiensi transaksi, pengembangan klaster industri UMKM melalui penguatan kapasitas terhadap akses pembiayaan, serta penyediaan berbagai kajian, informasi, dan data. 

 

sumber :

okezone 

Astra Siapkan Belanja Modal untuk Sektor Infrastruktur

Sektor pertambahan ke anak usahanya yang bergerak di infrastruktur.

Kantor Astra Internasional (Astra.co.id)

VIVA.co.id - PT Astra International Tbk (ASII) menyatakan, tahun depan mereka akan mengalihkan sebagian besar dana belanja modal (capital expenditure/capex) ke anak usahanya yang bergerak di sektor infrastruktur.

Presiden Direktur Astra International, Priyono menjelaskan, dana tersebut akan dianggarkan perseroan ke anak usaha Astra yang bergerak dalam bidang infrastruktur (PT Astratel Nusantara/AN) dan perusahaan patungan dengan Hongkong Land yakni PT Brahmayasa Sejahtera.

"Komposisinya akan berbeda untuk capex tahun depan, dulu ke UNTR (PT United Tractors Tbk), sekarang beda untuk penyelesaian jalan tol dan akuisisi dari Transmar Jateng jadi sebagian masuk ke sana," ujarnya di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis, 12 November 2015.

Astra International melalui AN telah menyelesaikan akuisisi 25 persen saham milik PT Trans Marga Jateng (TMJJ) yang mengelola ruas tol Semarang-Solo sepanjang 72,64 km. Ruas tol Semarang-Solo terdiri dari 5 seksi dan saat ini seksi 1 Semarang-Ungaran sepanjang 10,8 km dan seksi 2 Ungaran-Bawen sepanjang 11,9 km sudah beroperasi.

Sementara, seksi 3, ruas Bawen-Salatiga sepanjang 17,3 km masih dalam proses konstruksi, seksi 4 dan 5 Salatiga-Boyolali sepanjang 24,1 km dan Boyolali-Kartosuro sepanjang 8,41 km masih dalam tahap pembebasan lahan.

Perseroan juga tengah menjalankan bisnis properti dengan membangun apartemen mewah di kawasan Sudirman, Jakarta bernama Anandamaya Residences dan Menara Astra. Untuk proyek ini perseroan menganggarkan dana Rp 7 triliun.

"Properti, kita baru belajar. Tahun lalu kita itu memperkenalkan Anandamaya dan Menara Astra capex Rp7 triliun untuk itu. Dari 590 unit sudah terjual 90 persen. Kemarin saya masuk sudah dalam tahap penyelesaian dalam 2 tahun ke depan," katanya menambahkan.

Namun, Priyono enggan menyebutkan, berapa dana yang akan dialokasikan perseroan untuk tahun depan. "Kita masih rencanakan. Kami belum berhitung," ucapnya.

Sementara, untuk capex tahun ini Priyono menyebutkan, dari keseluruhan dana yang dianggarkan perseroan tahun ini Rp13 triliun, perseroan hingga saat ini telah menggunakan sebesar 80 persen. Artinya, perseroan telah menyerap dana capex sebesar Rp10,4 triliun.

"Tahun ini tidak berbeda jauh dengan tahun lalu Rp13 triliun. Kami yakin pasar akan rebound jadi capex tetap tinggi. Dari Rp13 triliun sudah 80 persen terserap."

 

sumber :

viva 

SPJT Tak Perlu Persetujuan DPRD

● Penjualan Saham Tol Semarang-Bawen

ilustrasi

SEMARANG – PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) tak perlu meminta persetujuan anggota DPRD Jawa Tengah terkait penjualan saham tol Semarang-Solo, ruas Semarang- Bawen. Saham milik pemerintah provinsi tersebut dijual kepada pihak swasta berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS).

Saham tol tersebut dipegang PT SPJT dan PT Jasa Marga. Direktur Utama PT SPJT, Krisdiani Samsi mengatakan, dasar pengambilan keputusan penjualan melalui RUPS sesuai dengan UU No 5/1962 tentang Perusahaan Daerah dan UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. ”Saham itu merupakan aset milik pemerintah yang dipisahkan.

Sementara melalui undangundang perseroan terbatas keputusan penjualan saham sah lewat RUPS. Saya minta maaf karena laporan penjualan saham belum bisa diberikan ke Pemprov,” ujarnya dalam rapat konsultasi dengan anggota DRPD, kemarin.

Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi menjembatani rapat konsultasi antara Komisi C dan SPJT serta Trans Marga Jateng, selaku anak perusahaan dari SPJT dengan Jasa Marga.

Dalam rapat di ruangan Rukma itu, Samsi menjelaskan, penjualan saham terpaksa dilakukan karena potensi kehilangan saham apabila tak menyetor modal (terdelusi).

Pertanyakan Skema

”Saham dijual kepada pihak swasta sebesar 25% dengan nilai di atas taksiran tim apprasial. Ya sekitar tiga perempat triliun rupiah,” ujarnya enggan merinci nilai penjualan. Dengan demikian, saham SPJT tersisa 1,1% dari 26,1%. Sebelumnya, saham badan usaha milik daerah (BUMD) sebesar 40% lalu terdelusi 10% menjadi 30%, kemudian terdelusi lagi 3,9% menjadi 26,1%. Saham yang terdelusi menjadi milik Jasa Marga. Kini sahamnya mencapai 73,9%.

”Kami memiliki hak membeli kembali saham yang dimiliki Jasa Marga. Nanti dibeli 3,9%, sehingga saham kami jadi 5%. Ke depan kan Jasa Marga melepas saham perdana, nanti dibeli dari situ,” katanya. Skema penjualan dan pembelian, menurut Samsi, memiliki dua keuntungan sekaligus. Pertama, keuntungan pertama mendapat dana segar dari hasil penjualan 25% saham.

Kedua, pada 2021 saat memasuki masa perolehan keuntungan, SPJT memiliki saham 5%, sehingga tetap dapat keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham mencapai ratusan miliar rupiah. ”Keuntungan saat ini akan digunakan untuk restukturisasi bisnis SPJT, dapat PI (participacing interest) Blok Muria. Tugas Trans Jateng, mau main (bisnis) air dan energi,” ungkapnya.

Terkait skema tersebut, Rukma mempertanyakan langkah yang ditempuh SPJT. Pasalnya, dalam pembangunan tol tersebut pemerintah pusat juga mengucurkan dana, sehingga tanpa mengeluarkan dana untuk membeli kembali saham, Pemprov juga sudah dapat kucuran dana. ”Saya tidak paham kenapa ada skema menjual dan membeli kembali. Kan ada bantuan dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan tol,” katanya.

Pihaknya juga menyayangkan langkah yang ditempuh SPJT terkait pelepasan aset milik Pemprov. ”Seharusnya pelepasan aset dibicarakan dahulu dengan legislatif, meski tadi dikatakan kewenangan sepenuhnya milik pemegang saham,” ungkap politikus PDIPini. (H74,H81-71)

sumber :

suaramerdeka

PT SPJT Sembunyikan Nilai Penjualan Saham Tol SS

jalan tol semarang solo, foto: www.solopos.com

SEMARANG, Jowonews.com – PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) melarang mendia massa menyebutkan nilai nominal penjualan 25% saham jalan tol Semarang-Solo ke PT Astartel Nusantara.

Pelarangan ini diungkapkan Direktur Utama SPJT Direktur PT SPJT Krisdiani Syamsi pada pertemuan dengan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi dan anggota Komisi C DPRD Jateng Gedung Berlian, Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Senin (7/9).

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat ketua DPRD Jateng itu untuk meminta klarifikasi alasan badan usaha milik daerah (BUMD) SPJT menjual saham 25% jalan tol.

“Saya meminta kepada media massa tidak mengekspos angka penjualan saham,” kata Krisdiani didampingi beberapa direktur SPJT..

Meski pada pertemuan yang diliput sejumlah wartawan cetak dan elektronik tersebut Krisdiani menyebutkan nilai nominal penjualan saham ke PT Astratel Nusantara Rp780.601.416.667.

Adanya larangan ini diprotes anggota Komisi C DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo,”Kenapan tidak boleh disebutkan di media massa?” tanya dia.

Menurut Krisdiani alasan pelarangan atas permintaan dari pembeli saham yakni PT Astratel Nusantara,”Pembeli saham [Astratel Nusantara] meminta agar angkanya tidak dipublikasikan di media massa,” tandas dia.

Seperti pernah diberitakan, penjualan 25% saham milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui SPJT senilai Rp780 miliar mendapatkan protes kalangan anggota DPRD Jateng.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jateng Hadi Santoso mengatakan terkejut mengetahui saham milik Pemprov Jateng pada proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo telah dijual kepada pihak ketiga.

“Manyayangkan langkah Gubernur menjual saham jalan tol tersebut karena belum pernah memberitahukan kepada dewan. Tahu-tahu 25 persen saham sudah dijual,” katanya.

Krisdiani menegaskan penjualan saham tersebut tidak harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Jateng. Dasar dasar hukumnya yakni UU No. 5/1992 tentang Perusahaan Daerah dan UU No.40/2004 tentang Pereseroan Terbatas.

“Mengacu UU Perusahaan Daerah dan UU Perseroan Terbatas tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD, namun kalau dianggap salah kami mohon maaf,” tandas.

Dia menambahkan penjualan 25% saham dari total 26,09% saham diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) SPJT pada Juli 2015 lalu dengan harga Rp15.507 per lembar saham.

Menurut Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi pelepasan aset atau pembelian aset Pemprov Jateng harusnya meminta persetujuan dari legislatif.

“Pelepasan aset milik Pemprov perlu kajian mendalam apakah menguntungkan atau malah merugikan. Pimpinan dewan tidak tahu penjualan 25 persen saham jalan tol milik Pemprov Jateng karena tidak ada komunikasi sebelumnya,” ungkap politisi PDIP ini.

Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto menyatakan terkejut adanya penjualan saham jalan tol tersebut, ”Wayahe panen [waktunya memetik hasil] malah saham tol dijual,” tukasnya. (JN01)

sumber :

jowonews

Astra Jajaki Akuisisi 43,32 Persen Saham Nusantara Infrastructure

Ilustrasi jalan tol (Antara)

Jakarta– PT Astra International Tbk (ASII) melalui anak usahanya, PT Astratel Nusantara, serius menjajaki akuisisi 43,32 persen saham PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) milik Grup Rajawali dan Eagle Infrastructure. Sebelumnya, PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) juga mengincar saham tersebut.

Direktur Astratel Arya N Soemali mengatakan, akuisisi tersebut mampu meningkatkan bisnis Astra di sektor jalan tol. Perseroan memilih akuisisi ketimbang mengikuti proses tender ruas jalan tol baru. Dengan akuisisi, waktu yang diperlukan cenderung tidak terlalu lama, dibandingkan mengikuti tender yang digelar pemerintah.

“Nusantara Infrastructure punya ruas jalan tol yang sudah beroperasi. Hal itu sejalan dengan bisnis kami. Selama ini, kami selalu melihat peluang akuisisi jalan tol baru,” kata Arya kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu.

Arya mengakui, pihaknya telah menyatakan minat akuisisi kepada Rajawali melalui letter of interest. Sampai saat ini proses due diligence masih berlangsung. Namun, perseroan belum dapat menyatakan berapa besar dana akuisisi yang disiapkan. “Mudah-mudahan prosesnya selesai pada kuartal III ini. Sementara dana akuisisi akan dibantu oleh Astra sebagai induk kami,” jelas dia.

Seperti diketahui, Rajawali memiliki 21 persen saham Nusantara Infrastructure. Sedangkan Eagle Infrastructure mengantongi 22,32 persen saham.

Sebelumnya, Managing Director Rajawali Corpora Darjoto Setyawan membenarkan kabar Eagle Infrastructure yang juga berniat melepas kepemilikan sahamnya. Dengan begitu, jumlah saham Nusantara Infrastructure yang ditawarkan kepada investor baru mencapai 43,32 persen.

Namun, Darjoto membantah Eagle Infrastructure adalah perusahaan yang terafiliasi dengan Rajawali. "Meski nama perusahaan itu ada Eagle-nya, perusahaan itu tidak ada hubungan apapun dengan Pak Peter Sondakh atau Rajawali," ujar dia.

Sebelumnya, PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) juga mengincar hingga 43,32 persen saham Nusantara Infrastructure. Surya Semesta akan mendorong perusahaan patungan (joint venture/JV) PT Lintas Marga Sedaya (LMS) untuk mengambilalih saham yang akan dijual oleh pemilik saham Nusantara Infrastructure.

Astratel telah menuntaskan akuisisi 25% saham PT Trans Marga Jateng (TMJ), operator yang memiliki dan mengelola ruas tol Semarang-Solo sepanjang 72,64 kilometer. Dengan demikian, kepemilikan jalan tol tersebut berubah menjadi PT Jasa Marga sebanyak 73,9 persen, Astratel 25 persen , dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah 1,1 persen. “Dana investasinya sekitar Rp 900 miliar. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kami sukses mengakuisisi ruas tol. Proses akuisisinya cukup singkat, yakni sekitar tiga bulan,” kata Arya.

sumber :

beritasatu

Proyek JSS dan Tol Sumatera Ditinjau Ulang

ilustrasi

TEMPO.CO , Jakarta: Chairul Tanjung, yang akan menjabat Menteri Koordinator Perekonomian menggantikan Hatta Rajasa, mengatakan akan meninjau ulang beberapa mega proyek seperti Jembatasn Selat Sunda (JSS) dan Jalan Tol Trans Sumatera. Kedua proyek raksasa itu memang belum jelas kelanjutannya.

Menurut dia, pembahasan akan menjadi salah satu prioritas pekerjaan dalam lima bulan masa jabatannya. "Nanti itu satu-satu akan dibahas. Misalnya Tol Trans Sumatera ini kan gantung. Saya lihat kalau seandainya APBN tidak bisa, bisa tidak kalau non APBN," kata Chairul Tanjung di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 16 Mei 2014.

Jika kelanjutan proyek tersebut bisa dikerjakan dengan non APBN, Chairul meneruskan, akan langsung berbicara dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Menko tidak bisa buat keputusan karena yang ada Keputusan Presiden. Tapi sebagai Menko saya akan bicara dengan presiden, kalau tidak bisa boosting dengan yang lain."

Nasib pembangunan proyek JSS yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera itu juga terkatung-katung. Dalam rapat koordinasi terkhir ada dua opsi yang disepakati yaitu pembuatan feasibility study akan dibiayai oleh APBN atau mengkolaborasikan BUMN dengan konsorsium pemrakarsa, PT Graha Banten Lampung Sejahtera, yang sebagian besar sahamnya dimiliki taipan Tomy Winata. Namun kedua opsi itu pembangunan proyek yang memubutuhkan investasi sekitar Rp 200 triliun hingga sekarang belum diputuskan. 

Soal pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pernah memastikan proyek itu tak bisa dimulai pada tahun ini. Selain terkendala pembebasan lahan, pembangunan jalan tol terhambat oleh jaminan keuangan dan penyertaan modal proyek tersebut. "Itu kan nanti jadi pinjaman bank. Kami belum dapat kepastian kalau itu akan dijamin negara. Siapa yang mau jamin?" tutur Djoko pada Maret lalu.

Ia menjelaskan, draf perbaikan peraturan presiden mengenai penugasan kepada badan usaha milik negara membangun Jalan Tol Trans-Sumatera sudah diserahkan kepada Sekretariat Kabinet. Untuk tahap awal, ada empat ruas yang akan dimulai pembangunannya, yakni Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Dumai, dan Bakauheni-Terbanggi Besar. Djoko menyebutkan, dari keempat ruas tersebut yang paling siap adalah ruas Medan-Binjai karena lahannya sebagian besar sudah dibebaskan.

Jalan Tol Trans Sumatera adalah jalan bebas hambatan yang rencananya membentang dari Aceh hingga Lampung. Jalan ini akan menghubungkan kota-kota besar di Pulau Sumatera dan menjadi bagian dari proyek high grade highway Sumatera.

sumber :

yahoo

Tol Trans Jawa Kunci Pertumbuhan Ekonomi

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Peresmian jalan tol Semarang–Solo seksi II (Ungaran–Bawen) pada akhir pekan lalu diharapkan semakin memicu pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek serupa. Dibanding Negara lain, Malaysia, misalnya, pertumbuhan jalan di Indonesia sangat jauh tertinggal.

Padahal, jalan tol memberikan efek sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi. Di era mobilitas dan barang dan jasa sangat tinggi saat ini, jalan bebas hambatan jadi keniscayaan. Jaringan Tol Trans Jawa jangan dibiarkan berjalan lamban.

Tol Trans Jawa

Rute: Cikampek-Surabaya
Panjang: Sekitar 1.000 kilometer
Sisa pekerjaan: 642 km
Target operasi: 2014, kemudian direvisi akhir 2015

Pejagan-Pemalang

PT Pejagan Pemalang Toll Road (saat ini proses beralih ke investor lain)
Panjang: 57,5 kilometer
Biaya investasi: Rp5,51 triliun
Biaya Tanah: Rp371 miliar
Volume lalu lintas (kendaraan/hari): 15.773
Waktu pelaksanaan: 2011-2014
Mulai Operasi: 2014
Progres: Pembebasan lahan

Batang-Semarang

PT Marga Setia Puritama (saat ini proses beralih ke investor lain).
Panjang: 75 km
Biaya Investasi: Rp7,21 triliun
Biaya tanah: Rp 836 miliar
Volume Lalu lintas (kendaraan/hari): 14.827
Waktu pelaksanaan: 2011-2014
Mulai operasi: 2014
Progres: Pembebasan lahan

Solo-Ngawi

PT Solo Ngawi Jaya ( Anak usaha PT. Thies Contractors Indonesia, dari Australia)
Panjang: 90 km
Biaya Investasi: Rp5,14 triliun
Biaya tanah: Rp995 miliar
Volume lalu lintas: 9.842
Waktu Pelaksanaan: 2009-2014
Mulai operasi: 2014
Progres: Pekerjaan Konstruksi

Ngawi-Kertosono

PT Ngawi Kertosono Jaya (anak usaha PT Thies Contractors Indonesia, dari Australia)
Panjang: 87 km
Biaya Investasi: Rp3,48 triliun
Biaya tanah: Rp298 miliar
Volume lalu lintas: 5.325
Waktu Pelaksanaan: 2011-2014
Mulai operasi: 2014
Progres: Pembebasan lahan

Kertasono-Mojokerto

PT Marga Hanurata Intrinsic (sebagian besar sahamnya dimiliki anak usaha PT Astra Internasional Tbk, PT Astratel Nusantara, setelah menandatangani dokumen pengalihan atas 95 persen saham di MHI dan PT Natpac Graha Arthamas)
Panjang: 41 km
Biaya Investasi: Rp3,48 triliun
Biaya tanah: Rp298 miliar
Volume lalu lintas (kendaaran/hari): 18.570
Waktu Pelaksanaan: 2009-2014
Mulai operasi: 2014
Progres: Pembebasan lahan

Mojokerto-Surabaya

PT Marga Nujyasmo Agung (Konsorsium PT Jasa Marga Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, dan pengusaha Moeladi).
Panjang: 36 km
Biaya Investasi: Rp3,12 triliun
Biaya Tanah: Rp913 miliar
Volume Lalu lintas (kendaraan/hari): 22.002
Waktu Pelaksanaan: 2008-2014
Mulai Operasi: 2014
Progres: Pekerjaan Konstruksi

Cikampek-Palimanan

PT Lintas Marga Sedaya (konsorsium patungan Indonesia-Malaysia, antara PT Utama Sedaya dan Plus Expresswa).
Panjang: 39 km
Biaya investasi: Rp3,82 triliun
Biaya Tanah: Rp244 miliar
Volume lalu lintas (Kendaraan/hari): 15.566
Waktu Pelaksanaan: 2011-2014
Mulai Operasi: 2014
Progres: Pekerjaan Konstruksi

Pemalang-Batang

PT Pemalang Batang Toll Road (konsorsium PT Sumber Mitra Jaya, PT Langkah Hutama Perkasa, dan Countryside Investment corporation)
Panjang: 39 km
Biaya Investasi: Rp3,82 triliun
Biaya Tanah: Rp244 miliar
Volume Lalu Lintas: 15.566
Waktu Pelaksanaan: 2011-2014
Mulai beroperasi: 2014
Progres: Dua seksi beroperasi, tiga seksi pembebasan lahan

Semarang-Solo

PT Trans Marga Jateng (konsorsium PT Jasa Marga Tbk dengan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah dengan komposisi saham 60:40
Panjang: 73 km
Biaya investasi: Rp6,21 triliun
Biaya Tanah: Rp1,69 miliar
Volume lalu Lintas (kendaraan/hari): 27.190
Waktu pelaksanaan: 2010-2014
Mulai progres: 2014
Progres: Dua seksi beroperasi, tiga seksi pembebasan lahan

Perbandingan dengan Tetangga (pertumbuhan jalan)

Indonesia 70 km/tahun
Malaysia 700 km/tahun
China 7.000 km/tahun

Panjang Jalan di Indonesia (km)

2003: 357.959
2004: 372.928
2005: 391.008
2006: 406.569
2007: 421.535
2008: 437.759
2009: 476.337
2010: 487.314
2011: 492.398
2012: 501.969

Jumlah Kendaraan Bermotor

2003: 26.613.987
2004: 37.623.432
2005: 37.623.432
2006: 43.313.052
2007: 54.802.680
2008: 61.802.063
2009: 67.336.644
2010: 76.907.127
2011: 85.601.351
2012: 94.373.324

Pendanaan Tol Semarang-Solo
Total investasi: Rp6,2 triliun
Equity PT Trans Marga Jateng: Rp1,5 triliun

Sindikasi Perbankan:

Mandiri : Rp1,8 triliun 39,15%
BNI: Rp1,5 triliun 34,25%
BRI: Rp1,1 triliun 24,47 %
Jateng: Rp100 miliar 2,13 %

Megaproyek Tol Semarang-Solo

Seksi 1 (Tembalang- Ungaran) 16,3 km Beroperasi
Seksi 2 ( Ungaran-Bawen) 11,3 km Beroperasi
Seksi 3 (Bawen – Salatiga) 18,2 km Persiapan Konstruksi
Seksi4 ( Salatiga- Boyolali) 22,4 km Pembebasan Lahan
Seksi 5 ( Boyolali- Karanganyar) 11,1 km Pembebasan Lahan. (Koran SINDO//wdi) 

 

sumber :

okezone 

Bank Mandiri Dukung Sindikasi Rp4,7 Triliun untuk Tol Semarang-Solo

Bank Mandiri menjadi pemimpin dalam sindikasi itu.

Gedung Bank Mandiri di Jalan Thamrin, Jakarta.
(VIVAnews/Adri Irianto)

VIVAnews - Dalam rangka mendukung upaya pengembangan infrastruktur Indonesia, Bank Mandiri menyalurkan kredit sindikasi bersama BNI, BRI dan Bank Jateng senilai Rp4,7 triliun, untuk pembangunan ruas tol Semarang-Solo.

Pada sindikasi untuk ruas tol yang dikerjakan PT Trans Marga Jateng itu, Bank Mandiri menjadi pemimpin sindikasi dengan porsi kredit yang disalurkan sebesar Rp1,8 triliun atau 39,15% dari nilai kredit.

Sementara itu, BNI menyalurkan Rp1,6 triliun (34,25%), BRI Rp1,1 triliun (24,47%) dan Bank Jateng sebesar Rp100 Miliar (2,13%).

Direktur Corporate Banking Bank Mandiri, Fransisca Nelwan Mok mengatakan, penyaluran kredit sindikasi tersebut, merupakan salah satu upaya Bank Mandiri untuk meningkatkan peran aktif dalam pengembangan infrastruktur di Tanah Air.

“Infrastruktur merupakan salah satu komponen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, kami berharap ruas tol yang dibiayai sindikasi perbankan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, terutama di wilayah Jawa Tengah,” kata Fransisca seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat 4 April 2014.

Jalan tol, lanjut Fransisca, merupakan sarana yang dapat mempercepat arus pergerakan barang dan jasa, sehingga proses perdagangan dapat terlaksana secara efektif dan efisien karena waktu tempuh yang semakin cepat. Dengan begitu, transaksi ekonomi yang terjadi pun dapat bertambah banyak.

Menurutnya, kredit berjangka waktu 15 tahun tersebut digunakan untuk pembangunan ruas tol sepanjang 75,67 km.

Adapun ruas tol Semarang – Ungaran telah beroperasi, sementara Ungaran-Bawen juga telah dapat dilalui saat ini setelah diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, serta disaksikan jajaran direksi bank sindikasi.

Dia memaparkan hingga saat ini, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit senilai Rp10,9 triliun untuk mendukung pembangunan jalan tol.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp7,4 triliun dialokasikan untuk pembangunan 7 ruas tol di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, Rp1,8 triliun untuk membangun satu ruas tol di Jawa Tengah, Rp1,2 triliun untuk membangun dua ruas tol di Jawa Timur dan sebesar Rp445 milyar dialokasikan untuk mendukung pembangunan jalan tol melewati laut di Bali.

Sementara itu, untuk mempercepat transaksi pembayaran tol pada ruas Semarang-Bawen, pengguna jalan tol dapat menggunakan kartu e-money Bank Mandiri.

Kartu prabayar tersebut juga dapat digunakan untuk pembayaran di 14 ruas tol di Indonesia serta dapat juga digunakan untuk membayar parkir, membeli tiket Transjakarta, Trans Jogja dan Batik Solo Trans, membeli bahan bakar minyak, transaksi di restaurant, gerai-gerai retail dan arena rekreasi.

“Pemberian kredit pembangunan jalan tol dan penyediaan fasilitas pembayaran tol menggunakan kartu e-money Bank Mandiri ini kami harapkan dapat mengoptimalkan mobilisasi masyarakat, barang dan jasa,” ujar Fransisca. (eh)

sumber :

viva

Jasa Marga rogoh Rp 25 triliun garap 9 proyek jalan tol

Jalan tol JORR W2 Utara. ©2013 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - PT. Jasa Marga (Tbk) menargetkan, sembilan proyek pembangunan jalan tol rampung pada 2016. "Kita harapkan 9 proyek bisa diselesaikan tahun 2016, Investasi kita Rp 25 triliun," ujar Direktur Utama PT. Jasa Marga Tbk, Adityawarman di Jakarta, Selasa (25/3).

Dia menyebut, tol JORR W2 utara Kebon Jeruk-Ulujami ditargetkan siap beroperasi sebelum Lebaran tahun ini. Untuk ruas tol Semarang Ungaran-Bawean diyakini bisa mulai beroperasi April 2014.

Sementara untuk ruas tol Bawean-Solo, diakuinya masih dalam tahap pembebasan lahan. Ruas tol Krian-Mojokerto disebut-sebut bisa mulai beroperasi akhir 2014 atau paling lambat awal 2015.

Tol Porong-gempol diperkirakan selesai Juni tahun ini. Untuk ruas Gempol-Pasuruan beroperasi akhir tahun. Adityawarman menuturkan, pembangunan jalan tol mutlak dikebut untuk mengurangi beban jalan akibat kemacetan.

"Kalau beroperasi kurangi beban 25 persen volume kendaraan. Jalan tol tidak bisa mengatasi kemacetan, itu salah satu fasilitas untuk pertumbuhan kendaraan. Hampir 20-30 persen cukup bagus untuk memperlancar lalu lintas Jakarta," jelasnya.

 

berita terkait :

Pemancangan tiang pertama Tol Trans Sumatera tak bisa tahun ini
Menteri PU: Di era SBY tiap tahun bangun 30 Km jalan tol
 

 sumber :

merdeka 

BPK Pertanyakan Modal Rp 50 M SPJT ke BSDA

SEMARANG, suaramerdeka.com - Bisnis antara PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah dan PT Bumi Sentosa Dwi Agung (BSDA) dipersoalkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng. BPK mempertanyakan perihal dana penyertaan modal Rp 50 miliar yang tak kunjung dikembalikan BSDA.

Hal itu terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas operasional SPJT tahun 2011-2012. LHP yang keluar akhir 2012 itu menyoroti bisnis SPJT dan BSDA dalam proyek infrastruktur jalan tol Semarang-Solo. 

Kepala Sub Auditorat BPK Jateng Hadiyati Munawwaroh mengatakan, pada Juni 2009 SPJT dan BSDA membentuk konsorsium, dimana SPJT menyetorkan modal sebesar Rp 50 miliar kepada BSDA. Dalam perjanjian tersebut, SPJT berhak mendapat pengembalian modal kerja, memperoleh bagi hasil usaha Rp 5,3 miliar, menerima jaminan alat berat dan kendaraan dari BSDA, dan menerima laporan usaha setiap tiga bulan.

Ketika masa kontrak berakhir 2010 dan SPJT tidak menerima haknya, perjanjian diubah beberapa kali. BSDA pun diwajibkan mengembalikan seluruh modal pada akhir 2013 plus dana bagi hasil usaha, dan denda keterlambatan. Apabila sampai batas akhir tidak dijalankan, SPJT berhak mengeksekusi objek jaminan.

Menurut Hadiyati, pihaknya hanya mengaudit hingga 2012. Temuan BPK antara lain; pihak BSDA tidak punya kemampuan menjalankan kewajiban, tapi di sisi lain pimpinan SPJT tidak tegas menyikapi. "Kami meminta SPJT menagih modal tersebut dan kalau tidak bisa ya harus mengamankan aset-aset jaminan," katanya.

Penelusuran suaramerdeka.com, dalam perjalanan selanjutnya PT BSDA mengembalikan modal kerja Rp 5 miliar. Sisa Rp 45 miliar dijanjikan dikembalikan bertahap antara bulan Maret, Juni, dan September 2013. Namun janji itu tidak pernah ditepati. Padahal selain modal, BSDA juga belum membayarkan dana bagi hasil sebesar Rp 9,6 miliar.

Di sisi lain, aset jaminan dari BSDA hanya senilai Rp 13,1 miliar. Rinciannya, empat bidang tanah Rp 7,1 miliar, serta jaminan fidusia berupa truk tronton dan alat berat Rp 6 miliar.

Menurut Hadiyati, jika memang modal kerja dan bagi hasil belum juga dibayarkan oleh BSDA, maka SPJT wajib menagih. "Saya tidak tahu apakah kejaksaan sudah masuk ke kasus ini karena setelah 2012 kami belum mengikutinya lagi," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, masalah modal Rp 50 miliar ini menjadi bumbu tidak sedap di sela-sela seleksi direksi baru SPJT, pekan lalu. Kabar yang beredar, untuk menjaga kasus ini tidak terkuak, direksi PT SPJT harus diisi orang orang yang sudah dikondisikan oleh pihak tertentu.

Terkait hal ini Komisaris Utama PT SPJT yang juga Ketua Tim Seleksi Direksi Siswo Laksono mengakui, bahwa memang pernah ada hubungan bisnis antara PT BSDA dan PT Trans Marga Jateng (TMJ) yang merupakan anak perusahaan PT SPJT. Perusahaan yang berbasis di Tangerang itu menanamkan modal Rp 50 miliar pada pembangunan Jalan Tol Semarang Solo. "Itu bisnis biasa dan sudah clear semua. Soal kejaksaan saya tidak tahu, setahu saya tidak ada pemeriksaan kejaksaan," tegasnya.

sumber :

suaramerdeka

Kementerian PU Pinjam 250 Juta Dolar AS dari ADB Untuk Proyek RRDP

Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan
Selesaikan Jalan Tol: Sejumlah alat berat selesaikan pembangunan jalan tol Semarang-Solo sesi II 

Ungaran-Bawen kilometer 19-100, di Kelurahan Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten 

Semarang, Jateng, Selasa (2/7/2013). Jalan tol Semarang-Solo sesi II Ungaran-Bawen masih 

tersisa 1.000 meter pengerjaan yakni 700 meter di Kelurahan Lemahireng dan 300 meter 

Kelurahan Kandangan. Jalan tol tersebut ditargetkan selesai sebelum lebaran 2013. 

(Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminjam anggaran Asian Development Bank (ADB) sebesar 250 juta dolar Amerika Serikat.

Anggaran tersebut untuk paket pembentukan Core Team Consultants (CTC) Regional Roads Development Project (RRDP).

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Djoko Murdjanto menjelaskan dengan adanya tim khusus tersebut, akan memberikan bantuan layanan teknis untuk pembangunan jalan di empat provinsi.

“CTC merupakan tim konsultan yang membantu memastikan apa-apa yang dikerjakan dalam pembangunan proyek RRDP ini semuanya sesuai dengan FS (Feasible Study),” ujar Djoko Murjanto, di kantor Kementerian PU, Rabu (12/2/2014).

Tim konsultan terdiri dari Renardet SA JV bersama PT Widya Graha Asana, PT Multi Phi Beta, PT Anugerah Kridapradana dan PT Disiplan Consult. CTC mempunyai durasi tugas selama 46 bulan.

Djoko Murjanto menjelaskan, program RRDP bertujuan membangun jalan sepanjang 470 kilometer jalan di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Untuk kedua provinsi di Kalimantan pembangunan jalan diperuntukkan untuk jalan perbatasan.

Sedangkan di Jawa konstruksinya dilakukan pada jalan lintas selatan. Program ini sudah berjalan sejak Mei 2012 hingga Agustus 2016.

“Untuk yang di Kalimantan dan Jawa Timur sumber pendanaannya berasal dari pinjaman ADB namun untuk yang pekerjaan Jawa Tengah dananya dari IDB (Islamic Development Bank),” jelas Djoko.

Berdasarkan data Ditjen Bina Marga, ada satu paket kontrak konstruksi di Jawa Timur, tiga paket konstruksi di Kalimantan Barat dan empat paket pembangunan jalan di Kalimantan Timur. Sementara untuk pekerjaan di Jawa Timur yang dibiayai IDB ada tiga paket.

Djoko Murjanto melanjutkan, hingga kini sudah tiga paket pekerjaan yang sudah ditandatangani pada Desember tahun lalu. Mengenai jumlah pinjaman yang telah terserap, Dia mengatakan realisasi pinjaman masih relatif kecil yaitu baru sebesar 15 persen sebagai uang muka dari tiga paket yang telah diteken. 

 

sumber :

tribunnews 

4 Penyebab jalan tol di Indonesia mangkrak puluhan tahun

pembangunan tol ulujami. ©2013 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Tahun lalu, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melansir, setidaknya ada 24 proyek ruas tol yang tak kunjung diselesaikan atau mangkrak.

Untuk proyek Trans Jawa ada ruas tol Cikampek-Palimana, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Mantingan-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, dan Surabaya-Mojokerto.

Di proyek JORR II, ada ruas tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong-Cinere, Cinere-Cimanggis, Cimanggis-Cibitung, Cibitung-Cilincing.

Ada pula tol Bogor-Antasari, Bogor Ring Road, Ciawi-Sukabumi, Gempol-Pandaan, Gempol Pasuruan, hingga Pasuruan-Probolinggo. Belum lagi tol Trans Sumatera yang sampai sekarang tidak jelas nasib dan kelanjutannya.

Pemerintah mengakui masih sangat membutuhkan bantuan investor buat memperbanyak proyek infrastruktur, khususnya jalan tol. Sebagai langkah konkret menggandeng swasta, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum menawarkan 3 proyek yang siap tender. Jalan tol yang siap dikerjakan dan butuh modal swasta segera adalah jalur Medan-Binjai, Manado-Bitung, dan Pandaan-Malang.

"Kami tawarkan ruas-ruas tol yang mempunyai kelayakan finansial marginal dengan volume lalu lintas awal yang rendah," kata Kepala BPJT Gani Ghazaly Akman di diskusi penjajakan minat pasar, Jakarta, Kamis (12/12).

Gani menjamin insentif pemerintah buat menggairahkan partisipasi swasta. Misalnya, ada dana akuisisi tanah, jaminan pemerintah, serta tersedia viability gap fund yang diberikan dua BUMN, yakni PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur.

Masalah proyek mangkrak sempat diutarakan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Dia mengakui, jika proyek infrastruktur vital ditenderkan, besar kemungkinan proyek tersebut terus mangkrak dan tidak akan selesai. Hatta punya pandangan sendiri soal mangkraknya proyek tol. Dia pernah menyebutkan ada proyek tol yang mangkrak hingga puluhan tahun karena tidak diserahkan ke BUMN.

"Ada tol 20 tahun mangkrak tidak dibangun bangun. Sekarang harus dibangun oleh BUMN. BUMN sekarang juga mengerjakan tol Trans Sumatera, itu harus BUMN," tegas Hatta.

Merdeka.com mencoba merangkum beberapa penyebab proyek infrastruktur berjalan lamban dan beberapa proyek mangkrak.

 

ilustrasi

1. Pemerintah tidak jago rayu swasta

Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Bappenas memandang, mandegnya beberapa proyek jalan tol dengan swasta merupakan buah dari masalah yang lebih besar. Yakni belum mampunya pemerintah meyakinkan pemodal terkait pembebasan lahan dan kejelasan status pembiayaan negara.

Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas Bastary Pandji Indra mengatakan, aturan buat melibatkan investor sebetulnya sudah lengkap. Tapi implementasi dalam meyakinkan pemodal sangat lemah.

"Semua kebutuhan peraturan bagaimana kita mengajak swasta sudah lengkap, tapi bagaimana implementasinya. Misalnya sekarang butuh 512 hari untuk membebaskan lahan," ujarnya di sela-sela diskusi penjajakan minat pasar untuk tiga ruas tol, di Jakarta, Kamis (12/12). 

 

ilustrasi

2. Pembebasan lahan

Merdeka.com - BPJT Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan, hambatan paling besar dalam pembangunan proyek tol adalah pembebasan lahan. BPJT mencontohkan, pembebasan lahan ruas tol Manado-Bitung baru 35 persen, dan selama ini hanya mengandalkan APBD.

Buat jalur ke kawasan ekonomi khusus ini, Gani tak terlalu berharap banyak. Penawaran pada investor juga akan dibikin dengan skema cicilan. "Manado-Bitung sedang diupayakan bebas sampai 13,5 kilometer, baru kita lelang, sisanya sambil jalan," tutupnya. 

 

3. Mangkrak di meja presiden

Merdeka.com - Hutama Karya dan tiga BUMN karya lainnya menyatakan siap menggarap semua ruas tol Trans Sumatera. Sebagai tanda keseriusan, BUMN karya ini sampai membentuk dua anak usaha lagi.

Direktur Pengembangan Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan bulan lalu mengatakan pembentukan anak usaha ini akan direalisasikan jika Perpres penunjukan pengelola jalan tol disahkan. Saat ini Perpres itu masih belum disahkan presiden.

"Ini efektif ketika Perpres sudah keluar, kami sudah siap semuanya. Tinggal tunggu Perpres saja," ujarnya.

Karena terus mangkrak, BPJT Kementerian Pekerjaan Umum bersiap melelang ruas tol Medan-Binjai pada swasta yang berminat. Jalur itu adalah rangkaian Trans Sumatera yang kabarnya bakal digarap oleh konsorsium BUMN pimpinan PT Hutama Karya.

Sampai sekarang, pembangunan tak berjalan, karena Hutama Karya menunggu peraturan presiden (perpres) terkait penugasan membangun jalan tol tersebut.

Kepala BPJT Gani Ghazaly Akman mengaku bukan tidak sabar menunggu perpres keluar. Tapi Hutama Karya, kata dia, baru ditugaskan jika memang tidak ada swasta berminat. Itu sebabnya, pelelangan ruas Medan-Binjai tetap akan digelar tahun depan. 

ilustrasi

4. Tak ada dana

Merdeka.com - Masalah dana dari pihak swasta juga menjadi penyebab mangkraknya beberapa proyek tol. Beberapa waktu lalu, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menyebutkan, banyak tol yang seharusnya digarap Grup Bakrie, ternyata mangkrak.

Dia menyebutkan, jalan tol Pejagan-Pemalang proses pembebasan lahannya terhenti. "Progres terakhir itu 29 persen, tapi itu terhenti awal tahun, nggak ada dananya. Mandek di pembiayaan," jelasnya.

Ruas tol Ciawi-Sukabumi juga terhenti sejak Agustus 2012 karena masalah yang sama. Sedikitnya ada 6 ruas tol yang seharusnya dikerjakan Grup Bakrie, terhenti karena masalah pendanaan. "Ciawi-Sukabumi, Pejagan- Pemalang, Batang-Semarang 1 dan 2, Pasuruan-Probolinggo, Cimanggis- Cibitung," ucapnya. 

 

sumber :

merdeka 

Proyek Pembangunan Tol Trans Jawa Masih Jadi Prioritas

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beberapa waktu lalu melalui 19 perusahaan BUMN atau konsorsium menyatakan akan segera mengkaji ide pembangunan Jalan Tol atas laut dengan rute Jakarta-Surabaya.

Akan tetapi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, 19 BUMN yang sebagai pemrakarsa pembangunan jalan tol atas laut Jakarta-Surabaya seharusnya menghadap ke Kementerian PU terlebih dahulu.

"19 BUMN tersebut punya inisiatif sebagai pemrakarsa pembangunan jalan tol pinggir laut datang dulu ke saya. Siapapun yang ngomong enggak akan kejadian, harus ngomong ke saya dulu," kata Djoko saat ditemui di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Namun, Djoko tidak dapat memungkiri, bahwa ide pembangunan jalan tol atas laut tersebut memang suatu ide yang bagus. Dirinya menyebutkan, bahwa sebagai tahap awal pelaksanaan ide tersebut, ia mengatakan harus melakukan kajian terlebih dahulu.

"Tapi idenya bagus sekali, tapi harus dikaji terlebih dahulu, saya saat ini masih memprioritaskan pembangunan Tol Trans Jawa dulu," tukas dia.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian BUMN memberikan apresiasi kepada konsorsium BUMN yang telah berhasil membangun jalan tol atas laut Bali. Pembangunan jalan tol Bali tersebut terbilang terselesaikan dalam waktu yang cepat.

Melihat semangat perusahaan BUMN, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan idenya yang akan membangun jalan tol atas laut dari Jakarta hingga Surabaya. Dirinya pun telah membicarakan ide tersebut di depan 19 BUMN yang akan konsorsium.

"Ini hasil dari pembicaraan pada Senin lalu, belum tahu mau dibangun atau tidak, ini 19 BUMN tanda tangan studi dulu bersama-sama," kata Dahlan. (wdi) 

 

sumber :

okezone 

Ini 19 BUMN yang Terlibat dalam Proyek Jalan Tol di Atas Laut Jakarta-Surabaya

Bisnis.com,

JAKARTA - Konsorsium perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) berencana membangun jalan tol di atas laut Jakarta-Surabaya. Setidaknya 19 perusahaan pelat merah bergabung dalam konsorsium itu‎.

Langkah itu dicoba untuk dilakukan konsorsium BUMN, setelah berhasil membangun jalan tol di atas laut di Bali sepanjang 8,12 km.

Konsorsium BUMN yang terlibat dalam proyek raksasa itu, yakni PT Jasa Marga Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Istaka Karya, PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk.

Selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Pelabuhan Indonesia III, PT Taspen, PT Jamsostek, PT Krakatau Steel Tbk, serta PT Semen Indonesia Tbk.

‎‎"Kami teken hari ini kesepakatan kerjanya agar dapat langsung melakukan studi bersama membangun jalan tol di atas pantai, tanpa membebaskan lahan, tetapi melibatkan pemda terkait," tutur ‎Menteri BUMN Dahlan Iskan di sela-sela penandatanganan kerja sama, Kamis (3/10/2013).

Masalah pendanaan pembangunan jalan tol diserahkan sepenuhnya kepada BUMN perbankan.

Menurut Dahlan, langkah ini dilakukan semata-mata memanfaatkan momentum keberhasilkan konsorsium BUMN membangun jalan tol di atas laut di Bali dalam waktu yang singkat. "Nantinya, kita bisa mengadopsi pola kerja jalan tol Bali," ujarnya.

 

sumber :

bisnis 

Tol Bali Sukses, Jalan Tol Atas Laut Jakarta-Surabaya Siap Dibangun

Belasan perusahaan pelat merah akan terlibat.

Pembangunan jalan tol di Bali saat sedang dibangun. (VIVAnews/Bobby Andalan)

VIVAnews - Usai pembangunan jalan tol Bali rampung, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menggagas ide, yaitu membangun jalan tol di atas laut Jakarta-Surabaya.

Mengenai rencananya, Dahlan menegaskan, Kamis, 3 Oktober 2013, meminta belasan perusahaan pelat merah untuk membuat studi kelayakan (feasibility study) tentang pembangunan jalan tol tersebut.

"Ini ada 19 BUMN yang tanda tangan studi dulu bersama-sama tentang (jalan) tol di pantai Jakarta-Surabaya tanpa pembebasan tanah," kata Dahlan dalam acara MoU tentang rencana penandatanganan jalan tol di atas laut Jakarta-Surabaya, di Sarinah, Thamrin, Jakarta.

Adapun perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Jasa Marga Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Semen Indonesia (Persero), PT Krakatau Steel Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Jamsostek (Persero), dan PT Taspen (Persero).

Mantan bos PLN itu meminta belasan perusahaan tersebut untuk melakukan studi. Setelah itu, hasilnya akan diserahkan kepada pemerintah. Waktu studinya cukup singkat, yaitu enam bulan.

"Ini baru studi, studi sangat singkat enam bulan. Dari segi pendanaan ini sangat kuat. Saya kira, semua perbankan semua kuat. Dari BUMN karya juga terbukti kuat. Ini proyek keroyokan yang sangat besar," kata Dahlan.

Dahlan menambahkan bahwa ini adalah hasil pembicaraan pada Senin lalu. Pembangunan jalan tol tersebut merupakan momentum kesuksesan jalan tol Bali yang digarap perusahaan pelat merah tersebut.

Sementara itu, Jasa Marga menyambut baik rencana Dahlan. Dirut Jasa Marga, Adityawarman, mengatakan bahwa pada tahap awal akan ada studi kelayakan dan pembangunannya tergantung pada hasil studi.

Menurut bos perusahaan jalan tol pelat merah itu, ide pembangunan jalan itu bergantung pada perkembangan kendaraan di jalan tersebut.

Adityawarman mengatakan bahwa yang paling pas adalah jalan itu dimulai dari Semarang ke Surabaya lewat jalur Pantura. "Yang mendesak itu Pantura, rute Semarang-Surabaya. Semarang-Demak-Rembang-Tuban-Gresik," kata dia. 

 

sumber :

viva 

Tol di atas laut Jakarta-Surabaya butuh biaya Rp 150 triliun

Jembatan Suramadu. ©2013 Merdeka.com

Menteri BUMN Dahlan Iskan bersama konsorsium 19 BUMN menggelindingkan wacana untuk membangun jalan tol di atas laut dari Jakarta hingga Surabaya. IDe pembangunan tol ini berangkat dari kesuksesan pembangunan jalan tol di atas laut Bali.

Konsorsium 19 BUMN telah menandatangani perjanjian untuk melakukan studi pembangunan tol ini. Direktur Utama Waskita Karya M. Choliq menyebutkan, butuh biaya sangat besar untuk membangun tol di atas laut sepanjang 775 km ini. Kebutuhan dana ditaksir mencapai Rp 150 triliun.

"Ini paling masalah regulasi. Ini kalau diberi konsesi jangan sampai overlap. Panjangnya sekitar 775 KM. Dananya bisa sampai Rp 150 triliun," kata Choliq di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis (3/10).

Konsorsium BUMN yang ikut dalam proyek ini terdiri dari BUMN perbankan, BUMN karya, BUMN asuransi dan lain sebagainya. Anak buah Dahlan yang terlibat dari proyek ini antara lain Jasa Marga, Adhi Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Mandiri, BNI, BRI, BTN, Jamsostek, Taspen, Pembangunan Perumahan (PP), Brantas Abipraya, Istaka Karya, Pelindo II, Pelindo III, Semen Indonesia, Krakatau Steel.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman mengaku belum bisa memprediksi besaran kebutuhan pendanaan untuk membangun tol ini. Adit juga belum bisa memastikan apakah nanti tol ini sepenuhnya di atas laut atau menyatu dengan tol yang sudah ada.

"Belum, kita studi dulu ini 6 bulan," tegasnya. Rencana pembangunan tol ini baru sebatas ide dan baru akan ditindaklanjuti melalui proses studi. Pembangunan tol ini belum tentu mendapatkan izin dari pemerintah.

 

sumber :

merdeka