Tujuh Hasil Rapat BI, Pemerintah dan Pemda Yogyakarta

Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rakor ini dilakukan sebagai upaya mempercepat peningkatan daya saing sektor industri dan pariwisata.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara mengatakan, rapat koordinasi menghasilkan sejumlah kesepakatan penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten serta bersinergi dengan implementasi yang tepat waktu dan terukur.

Berikut adalah tujuh kesepakatan yang diperoleh:

1. Mendorong pengembangan industri yang terintegrasi dalam rantai pasok domestik dan global disertai penataan strategi pengembangan daya saing industri. Fokus pengembangan adalah pada peningkatan efisiensi dan produktivitas a.l. melalui percepatan pembangunan infrastruktur logistik dan energi, fasilitasi fiskal, iklim investasi dan akses pembiayaan untuk penguatan struktur industri, pengembangan kawasan industri, penyiapan rencana akses offensive dan defensive untuk produk-produk unggulan, serta penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten.

2. Terkait dengan percepatan pembangunan logistik, pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan penyelesaian pembangunan akses jalan tol Semarang – Solo, pengaktifkan kembali jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Mas, dan mempercepat penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto. Pemerintah akan menyempurnakan regulasi terkait pemanfaatan lahan yang dimiliki instansi pemerintah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.

3. Untuk pengembangan kawasan industri, pemerintah akan mengoptimalkan pengembangan kawasan industri di Jawa Tengah yakni di Kendal, Demak, Boyolali, Sukoharjo, dan Karang Anyar. Khusus di wilayah DKI Jakarta, Pemerintah Daerah akan menata kembali pengembangan industri dengan mengalihkan industri berat ke luar daerah Jakarta guna mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sementara itu, Jakarta akan fokus pada pengembangan industri kreatif dan jasa.

4. Mempercepat pengembangan pariwisata yang diprioritaskan pada 10 destinasi prioritas, termasuk pengembangan wisata “Great Jawa” yang terdiri dari “Great Jakarta”, “Great Bandung”, “Great Yogyakarta-Jateng”, dan “Great Surabaya”. Berbagai program akan dilaksanakan untuk pengembangan destinasi pariwisata, peningkatan wisatawan nusantara dan mancanegara, serta kelembagaan.

5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri dan akses terhadap destinasi pariwisata, terutama jalan, pelabuhan dan bandara. Dalam hal ini, prioritas diberikan pada pengembangan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri dan destinasi pariwisata strategis, termasuk peningkatan kapasitas bandara dan/atau pembangunan bandara baru yang saat ini sudah tidak lagi memadai sebagai pintu masuk atau hub pariwisata nasional.

6. Pemerintah memberikan perhatian khusus pada langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan Bandara Kulonprogo dan akses transportasi pendukungnya. Transportasi pendukung tersebut meliputi akses jalan dan kereta api dari Yogyakarta ke Kulonprogo. Selain itu, pemerintah akan mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mendukung proses penyediaan lahan dan kemudahan perizinan, serta memperkuat sinergi antara pusat-daerah maupun antar daerah.

7. Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Selain itu, untuk mendukung agenda prioritas pengembangan industri dan pariwisata nasional Bank Indonesia akan mendorong pengembangan pemanfaatan transaksi nontunai guna mendukung peningkatan efisiensi transaksi, pengembangan klaster industri UMKM melalui penguatan kapasitas terhadap akses pembiayaan, serta penyediaan berbagai kajian, informasi, dan data. 

 

sumber :

okezone